Peluang Kudeta di Sudan

Upaya Hamdok untuk menempatkan Sudan di bawah Mandat Internasional dapat mempercepat kudeta militer, alih-alih mencegahnya.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Hari Jumat, tanggal 24/4/2020, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui permintaan Sudan untuk memberikan wewenang kepada PBB untuk membentuk misi politik, menurut Bab VI, yang dimulai Bulan Mei mendatang (Sudan Tribune). Misi ini adalah atas permintaan Perdana Menteri Hamdok dalam pidatonya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 26/1/2020. Menurut Surat Kabar Al-Quds al-Arabi pada tanggal 9/02/2020: “Sudan meminta PBB untuk memperoleh mandat Dewan Keamanan untuk membentuk operasi pendukung perdamaian sesegera mungkin, sesuai dengan ketentuan pada Bab VI, dalam bentuk misi politik khusus dengan komponen untuk membangun perdamaian yang kuat. Mandat dari misi prospektif itu harus mencakup seluruh wilayah Sudan. “

Adapun kekuatan misi ini, menurut sumber yang sama, adalah untuk: “Membantu memobilisasi bantuan ekonomi internasional ke Sudan; memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang efektif di seluruh wilayah Sudan; memberikan dukungan teknis untuk menyusun konstitusi dan reformasi hukum dan peradilan; mereformasi layanan sipil dan sektor keamanan; mendukung kembalinya para pengungsi dan pengungsi dalam negeri, serta repatriasi dan reintegrasi mereka; rekonsiliasi antara komunitas lokal; mencapai perdamaian, keadilan dalam masa peralihan, perlindungan warga sipil, dan pembangunan Kepolisian Nasional yang kuat dalam berbagai metode, termasuk penempatan penasihat PBB dan Kepolisian Uni Afrika. “

Surat Hamdok kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa itu dirahasiakan selama sekitar dua minggu sebelum akhirnya bocor ke surat kabar dan kenyataan itu terungkap. Kemudian dimulailah sisi praktisnya: Setelah membiarkan Jerman ikut serta, Inggris merepresentasikan suatu rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan pada akhir bulan Maret lalu, dan surat kabar itu mengaitkan proyek tersebut dengan pidato Hamdok. Seperti yang dilaporkan oleh Surat Kabar Online Al-Intibaha pada tanggal 30/3/2020: “Rancangan resolusi PBB yang didorong oleh Inggris dan melibatkan Jerman yang dipersiapkan untuk Dewan Keamanan PBB bertujuan membangun suatu misi politik untuk melestarikan dan membangun perdamaian di Sudan. Ini mencerminkan sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Hamdok dalam menempatkan Sudan di bawah mandat internasional dan mengembalikannya kepada kekuasaan mandat lagi.”

Pada saat itu, Dubes Inggris di Khartoum marah atas bocornya pidato Hamdok, dan menyatakan kekesalannya kepada orang-orang yang mengaitkan hal itu dengan rancangan resolusi. Sang Dubes mengatakan, menurut situs web TagPress: “Membocorkan rancangan resolusi pada saat ini sangat tidak bertanggung jawab sehingga mempersulit persetujuan rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB.”

Dia menambahkan: “Seperti yang telah Anda ketahui, bocornya rancangan resolusi dan publikasi di berita utama surat kabar Khartoum menyebabkan meluapnya kritik keras terhadap Pemerintah Sudan. Saya ingin memperjelasnya. Ini adalah rancangan resolusi awal yang mencerminkan gagasan awal Inggris dan Jerman. Kami belum menunjukkannya kepada Pemerintah Sudan. Pemerintah Sudan tidak memiliki kontribusi atas hal ini. Tidak dapat diklaim bahwa rancangan ini mencerminkan pandangan pemerintah Sudan atau mendapat dukungan dari mereka.”

Mengingat kenyataan ini, kami, Hizbut Tahrir Wilayah Sudan ingin mengklarifikasi beberapa fakta berikut: Pertama, Perdana Menteri Abdullah Hamdok, yang mengikuti perintah Kedubes Inggris, dengan bantuan Inggris sejak lama berusaha mengembalikan Sudan di bawah  kolonialisme tradisional; untuk  memberikan mandat internasional atas seluruh wilayah Sudah, dengan menyerahkan seluruh kekuasaan pemerintah konstitusional kepada misi ini. Permintaan ini memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan sebagai Mahkamah Konstitusi dan menjadikannya hakim untuk menegakkan dokumen konstitusional, dan menjadikan semua lembaga pada pemerintahan transisi tunduk kepada kepemimpinan misi PBB! Bukankah ini merupakan kolonialisme itu sendiri? Bukankah tindakan Hamdok dan pemerintahan transisinya memperkuat penjajah atas negara, serta menolak klaim kedaulatan dan kemerdekaan nasional?

Kedua, Hamdok menutup-nutupi pidatonya pada tanggal 26/1/2020 hingga hal itu terungkap dan bocor pada tanggal 9/2/2020. Kemudian Dubes Inggris merasa kesal dengan bocoran pidato dari kantor Hamdok. Semua ini adalah bukti dari rencana busuk yang dirancang oleh Perdana Menteri dengan bantuan Dubes Inggris dan pemerintahnya untuk menempatkan negara itu di bawah mandate internasional.

Ketiga, Hamdok, yang dituntun oleh Inggris, ingin menempatkan Sudan di bawah pengawasan PBB untuk memutus kepemimpinan militer yang terkait dengan Kedubes Amerika, yang melakukan kudeta terhadap pemerintahnya. Terutama karena ketidakmampuan pemerintah ini untuk menyelesaikan semua masalah masyarakat di negara itu, pada tingkat penghidupan masyarakat; atau untuk menyuarakan kekejaman dan mencapai keadilan atas catatan dari orang-orang yang terbunuh, pelanggaran oleh institusi Bashir atau kasus pembubaran paksa aksi duduk atau kasus-kasus lainnya.

Keempat, langkah Hamdok mungkin menyebabkan hasil yang kontraproduktif yang akan mempercepat kudeta militer, alih-alih mencegahnya, terutama dengan seringnya peringatan dari pemerintah transisi kudeta militer terhadap latar belakang pelarangan total di Ibukota, untuk jangka waktu tiga minggu, karena pandemi Coronavirus. Seperti yang dikutip di halaman 21 Arab dari New York Times bahwa seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya menyatakan: “Para pemimpin sipil Sudan yang gelisah, yang popularitasnya telah anjlok dalam beberapa bulan terakhir karena ekonomi yang jatuh, telah begitu sering memperingatkan kemungkinan kudeta di Khartoum sehingga mereka seperti anak kecil yang menangis meminta tolong.”

Seperti juga dalam wawancara TV Sudan tanggal 25 / 04/2020 dengan Presiden Dewan Kedaulatan Sudan, Abdel Fattah Al-Burhan. Dia menuduh partai-partai politik telah membentuk sel-sel di dalam tentara, dengan mengatakan, “(Beberapa partai [yang tidak dia sebut namanya]) berusaha untuk berkomunikasi dengan beberapa petugas di lembaga militer.” Dia menambahkan bahwa ada sel-sel dari beberapa partai di tentara, yang menunjukkan bahwa semua kudeta yang terjadi di Sudan tidak dilakukan sendiri oleh pasukan bersenjata.

Kami, Hizbut Tahrir Wilayah Sudan, telah mengabdikan diri untuk membebaskan umat  Islam dari penjajahan. Perlu diungkap apa yang terjadi di balik layar atas rencana kafir kolonial dan alat-alat mereka yang ingin menerapkan rencana-rencana ini. Umat tidak akan terbebas dari penjajahan kecuali oleh Pemerintahan Islam.Pemerintahan ini mewujud dalam Negara Khilafah Rasyidah yang berjalan di atas metode kenabian. Dipandu oleh para pemimpin teguh terhadap Islam, yang setia pada keyakinan mereka dan umat mereka. Dibentengi oleh kesadaran politik mereka, yang akan mencabut dari akarnya kaum kafir kolonial dari negara kita, dan yang akan membawa Islam kepada dunia.

Kami mengajak orang-orang yang tulus yang memiliki kekuasaan dan mampu memberikan perlindungan, pada hari-hari ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah, pada bulan yang diberkahi ini, untuk memohon keseriusan tanggung jawab di atas pundak mereka. Lalu mereka berusaha membebaskan diri (dari dosa) dengan menyerahkan otoritasnya kepada Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir bekerja di beberapa negara Islam untuk menerima kekuatan dalam menciptakan kekuatan inti yang kuat atas negara Islam. Tentu untuk menyatukan dunia Islam dalam naungan Khilafah Rasyidah yang kedua. Nabi Muhammad saw. telah menyampaikan kabar gembira atas kemenangan besar ini. Allah SWT berfirman:

Sumber: : http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/leaflet/sudan/19398.html