Fokus

BRICS dan Tantangan Kapitalisme Global

Pembentukan BRICS atau kerjasama ekonomi antara Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan dilihat oleh banyak kalangan sebagai upaya perlawanan terhadap dominasi Amerika dan sistem kapitalisme global yang selama ini dianggap diskriminatif terhadap negara-negara berkembang. Potensi yang dimiliki oleh kelompok ini dianggap memberikan harapan bagi dunia ke depan yang lebih baik dan setara. Namun, berbagai hal juga menjadi tantangan dan keraguan terkait kesanggupan BRICS untuk merealisasikan alternatif terhadap sistem yang ada dan dominan sekarang ini.

Tanggal 22-24 Agustus 2023 lalu BRICS mengadakan agenda tahunan di Afrika Selatan. Salah satu agenda penting yang dihasilkan adalah masuknya enam anggota baru yaitu  Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Organisasi ini terbentuk pada tahun 2006 saat empat negara yaitu, Brazil, Rusia, India Cina bertemu di Rusia pada tahun 2006.  Kemudian, pada Juni 2009, KTT BRIC pertama kali dihelat di Yekaterinburg, Rusia. Afrika Selatan bergabung menjadi anggota BRIC pada tahun 2010 dan menjadi anggota ke lima dari kelompok kerjasama ekonomi ini. BRICS dianggap sebagai kelompok ekonomi yang penting. Sebabnya, dari segi populasi berjumlah 41% dari jumlah penduduk dunia, menguasai 24% GDP dunia dan 16% dari total perdagangan dunia.

Cina adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Begitu pun  Rusia, India, Brasil dan Afrika Selatan. Mereka masuk dalam jajaran 50 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Jika ditambahkan enam negara yang baru bergabung terakhir maka potensi ekonomi BRICS ini pun akan semakin besar.

BRICS ini sejak berdiri dianggap sebagai kompetitor baru terhadap Barat yang menguasai aturan perdagangan dan keuangan global melalui dana moneter internasional dan organisasi perdagangan dunia. Melalui NDB New Development Bank (2014), negara-negara anggota seperti Brazil dan Afrika Selatan dapat menerima kucuran utang untuk pembangunan infrastruktur dan program pembangunan ekonomi lainnya. Utang ini diberikan tanpa syarat. Juga bertujuan  meminimalisasi penggunaan dolar dan mengganti dengan uang lokal, seperti Yuan atau Rupee. Alasannya, untuk menghindari pengaruh dari naik turunnya suku bunga Dolar terhadap bunga pinjaman1.

Secara umum misi dari BRICS ini adalah  menjunjung tinggi multilateralisme, mendukung reformasi sistem pemerintahan global dan meningkatkan keterwakilan dan suara negara-negara dari negara-negara berkembang.

Upaya untuk berbeda dengan institusi keuangan global Barat juga tampak di NDB ini. Misalnya, lima negara anggota berbagi saham sekitar 19 persen pernegara. Ini berarti suara mereka seimbang dalam proses pengambilan keputusan. Berbeda dengan IMF. Beda jumlah saham akan otomatis berbeda kekuatan suara (voting Power) dalam pengambilan keputusan.

Kerjasama ini dianggap sudah cukup membuahkan hasil. Misalnya, adanya kerjasama vaksin antara negara anggota BRICS yang menyumbang sekitar 60% dari produksi vaksin global; prediksi pendapatan perkapita yang meningkat dari tahun ke tahun; juga  minimnya penggunaan dolar dalam transaksi ekspor antarnegara anggota dengan hanya 28,7 persen.2

Respon publik global terhadap adanya BRICS ini beragam. Sebagian cukup optimis dan antusias dengan langkah-langkah BRICS untuk mengurangi ketergantungan terhadap politik ekonomi Barat. Namun, sebagian lagi pesimis dengan pertimbangan banyaknya perbedaan dari negara-negara anggota baik dari sisi ideologi, sistem pemerintahan dan rendahnya kontribusi BRICS terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota.

 

Kelemahan BRICS

Dari kerangka paradigma kerjasama yang digunakan, BRICS ini masih belum beranjak dari cara pandang liberal-kapitalistik yang selalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi melalui privatisasi, investasi asing dan liberalisasi perdagangan. Karena itu berbagai kerjasama yang dilakukan juga tidak membuat  pemerataan kesejahteraan terjadi di negara-negara anggota.

Di India, misalnya, 10% orang terkaya di India menguasai 80% kekayaan negara, dan kekayaan 16 orang sama dengan kekayaan 600 juta orang. Sebagian besar penduduk masih belum memiliki akses terhadap air bersih, makanan bergizi dan pendidikan yang baik.3

Di Cina, upaya untuk menutup data tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, pemerintah telah berupaya menjaga arus informasi agar negara ini terlihat tetap baik-baik saja serta memblokir setiap data-data yang tidak sesuai kepentingan pemerintah.

Problem ekonomi juga terjadi di Afrika Selatan dan Brazil. Afrika Selatan dianggap memiliki tingkat pengangguran tertinggi di dunia.4

Di Brazil, pada tahun 2022, puluhan juta orang yang terancam kelaparan karena kekurangan pangan.5

Kondisi di Rusia juga kurang lebih sama. Di sana pada tahun 2018 sekitar 20 juta orang tidak punya uang untuk biaya hidup, kesenjangan sosial tinggi dan kondisi pelayanan Kesehatan yang buruk.6 Kondisi pasti semakin buruk di era Perang Rusia-Ukraina saat ini.

Dalam konteks politik, keberadaan BRICS ini tidak hendak menjadi gerakan anti Barat. Bahkan tidak ada sama sekali klausul, misalnya, anggota harus memiliki sikap tertentu terhadap Barat selama menjadi anggota di BRICS. Lima negara anggota inti pun masih punya hubungan saling ketergantungan secara ekonomi dengan Barat sampai saat ini. NDB juga masih menggunakan 68% dari pinjamannya dengan menggunakan dolar, mata ulang lain seperti mata uang Cina, Renminbi 18%, ZAR Afrika, 4%, dan Euro 8%. Kepala Urusan Keuangan NDB sendiri mengatakan bahwa dolar masih menjadi primadona sebab penggunaannya yang masih dominan dalam transaksi global sehingga mudah digunakan.7

New Development Bank yang dibentuk berpusat di Shanghai ini pun tak berani memberikan dukungan atau penopang keuangan bagi Rusia saat negara ini mendapatkan embargo dari koalisi negara-negara Barat. Dilma Roussef (Pimpinan NDB) sendiri menyampaikan kepatuhan bank ini terhadap keputusan pembatasan modal dan keuangan internasional (Barat) terhadap Russia.8 Ini artinya, BRICS secara politik masih lemah jika berhadapan dengan Barat.

Isu kesetaraan dalam grup ini juga dipertanyakan karena adanya disparitas kekuatan ekonomi dan politik antara negara anggota. Cina dan Rusia tentu lebih dominan di antara yang lain. Apalagi Cina semakin agresif dengan proyek sabuk dan jalan nya (Belt and route initiatives). Ini akan membuat negara-negara yang bekerjasama dengan Cina akan tunduk secara politik pada negara ini.

Keberadaan Cina yang memberikan alternatif gagasan ekonomi politik baru untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di negara-negara lain juga diragukan. Ini karena beberapa negara yang terjebak hutang (debt trap) oleh program pembangunan dan infrastruktur akhirnya harus merelakan aset penting negara mereka untuk dikuasai Cina. Contohnya Sri Lanka yang harus merelakan Pelabuhan Hambantota selama 99 tahun untuk dikuasai oleh Cina karena tidak dapat membayar utang dengan bunga yang tinggi. Saat Sri Lanka dilanda krisis  tahun 2021, China memberikan bantuan dengan bunga 5% lebih tinggi daripada utang dari IMF dengan nilai bunga 2%.9

Data lain juga menunjukkan bahwa nilai bunga utang Cina terhadap negara-negara di Asia Tenggara lebih besar daripada nilai bunga utang Bank Dunia.10

Bertambahnya enam anggota baru dari wilayah Afrika dan Timur Tengah diprediksi akan diikuti oleh puluhan negara lain. Indonesia juga termasuk yang diperkirakan mungkin akan bergabung dalam kerjasama ini. Namun, perbedaan ideologis, kondisi ekonomi yang tidak merata, sistem politik, arah politik luar negeri masing-masing negara yang berbeda dianggap menjadi penghalang dari kerjasama yang lebih luas dan mendalam dari kelompok, misalnya seperti gaya Uni Eropa dengan penyatuan kebijakan ekonomi, keuangan, investasi dan perdagangan.

Bahkan jika BRICS sampai pada level yang sama dengan Uni Eropa, ia tidak akan secara otomatis membuat organisasi ini menjadi alternatif bagi sistem kapitalisme yang dipimpin oleh AS saat ini. Uni Eropa saja tetap masih bergantung secara politik pada AS; termasuk juga lembaga politik, perdagangan dan keuangan global yang dipimpin oleh AS sejak Perang Dunia II berakhir sampai saat ini.

Sama halnya dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang juga aktif melakukan kerjasama yang diikat oleh identitas keislaman dan keumatan. Perbedaan kepentingan politik luar negeri, ketergantungan terhadap politik, keamanan dan ekonomi negara-negara besar membuat OKI menjadi tumpul. OKI pun tidak berdaya menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dunia Islam.

Setelah lebih satu dekade dibentuk, BRICS tidak memperlihatkan sesuatu yang dapat menjadi alternatif terhadap dunia dalam menghadapi dominasi sistem kapitalisme saat ini. Sebaliknya, BRICS bekerja dalam kerangka melanggengkan sistem kapitalisme, tetapi dengan berusaha membuat jarak dengan institusi kapitalisme dan keuangan Barat. Hasilnya pun dapat disaksikan. Negara-negara anggota BRICS tetap tidak bisa lepas dari jeratan utang, kesenjangan sosial, pengangguran dan perekonomian yang rentan krisis dengan fondasi ekonomi yang berasaskan pada sistem yang rapuh.

Alhasil, mustahil sistem kapitalisme non-Barat akan menjadi alternatif bagi sistem kapitalisme Barat. Sebabnya, ia bekerja dengan kerangka yang sama dan dampaknya pun akan selalu sama, yaitu dominasi, eksploitasi dan marjinalisasi. [Hasbi Aswar]

 

Catatan kaki:

1        ‘Brics Bank Strives to Reduce Reliance on the Dollar’, BRICS, accessed 7 September 2023, http://infobrics.org.

2        ‘Geopolitics: BRICS De-Dollarizing Emerging New World’, Global Research, 24 August 2023, https://www.globalresearch.ca/brics-de-dollarizing-emerging-new-world/5830075.

3        Ishita Mishra, ‘Poverty, Unemployment Are Demons in Today’s World: RSS’, The Hindu, 2 October 2022, sec. India, https://www.thehindu.com/news/national/poverty-unemployment-are-demons-in-todays-world-rss/article65963438.ece.

4        Kopano Gumbi, ‘South Africa’s Unemployment Rate Rises amid Power Crisis’, Reuters, 16 May 2023, sec. Africa, https://www.reuters.com/world/africa/south-africas-unemployment-rate-rises-329-q1-2023-05-16/.

5        ‘What Are the Big Economic Challenges Facing Lula’s Government in Brazil?’, Economics Observatory (blog), accessed 9 September 2023, https://www.economicsobservatory.com/what-are-the-big-economic-challenges-facing-lulas-government-in-brazil.

6        Russel Martin, ‘Socioeconomic Inequality in Russia’, 2018, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620225/EPRS_ATA(2018)620225_EN.pdf.

7        Rachel Savage et al., ‘“BRICS Bank” Looks to Local Currencies as Russia Sanctions Bite’, Reuters, 10 August 2023, sec. Finance, https://www.reuters.com/business/finance/brics-bank-looks-local-currencies-russia-sanctions-bite-2023-08-10/.

8        Huileng Tan, ‘Even a Russian-Cofounded Bank Can’t Fund New Projects in the Country — and It Shows Just How Financially Isolated the Country Is’, Business Insider, accessed 9 September 2023, https://www.businessinsider.com/russia-economy-brics-new-development-projects-war-sanctions-rousseff-putin-2023-7.

9        Jessie Yeung, ‘China Gave Huge Loans to Some Countries. Now It’s Spending Billions to Bail Them out | CNN Business’, CNN, 28 March 2023, https://www.cnn.com/2023/03/28/economy/china-rescue-lending-belt-and-road-study-intl-hnk/index.html.

10      Darren Cheong, ‘2022/88 “Chinese ‘Debt Traps’ in Southeast Asia: What the Data Say” by Darren Cheong’ 2022, no. 88 (8 September 2022), https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2022-88-chinese-debt-traps-in-southeast-asia-what-the-data-say-by-darren-cheong/.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =

Back to top button