Pelajaran dari Krisis Ukraina

Invasi Rusia ke Ukraina telah berjalan lebih dari sebulan, lebih lama dibandingkan perkiraan awal para intelijen Barat. Perang ini berpotensi berlarut-larut hingga ada negosiasi yang disepakati kedua pihak atau suatu keadaan yang memaksa salah satunya mundur atau menyerah.

Dampak kemanusiaan invasi Rusia semakin hari semakin mengerikan. Strategi pengepungan Rusia yang brutal tak hanya membombardir berbagai instalasi militer, namun juga bangunan-bangunan sipil. Menurut UNHCR, jumlah pengungsi yang meninggalkan Ukraina hingga awal April, telah melampaui empat juta orang. Pihak Rusia melalui juru bicaranya Dmitry Peskov mengakui bahwa Rusia mengalami kehilangan pasukan yang signifikan dan menghadapi tragedi yang besar dalam perang ini. Dalam tiga minggu invasi itu, intelijen AS memperkirakan lebih dari tujuh ribu tentara Rusia yang tewas, lebih besar dari kehilangan pasukan AS di Irak dan Afganistan.

Meskipun berbagai kemungkin dapat terjadi pada perang tersebut, terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa tersebut. Pertama: Dukungan Barat kepada Ukraina bersifat pragmatis sesuai kepentingan nasional mereka. Meskipun Ukraina merupakan salah satu negara partner dan aliansi AS, tidak semua kebutuhan Ukraina untuk membalas serangan Rusia dipenuhi Pemerintah Biden. Permintaan Ukraina agar diberlakukan zona larangan terbang (no-fly zone) di negara itu ditolak NATO. Zona larangan terbang bertujuan untuk menghentikan serangan artileri dan pengeboman udara, khususnya kepada warga sipil. Permintaan tank dan pesawat terbang yang efektif menghancurkan musuh juga tidak direspon. Meskipun tidak disangkal berbagai bantuan militer Barat, seperti senjata anti-tank Javelin dan NGLAW, rudal Stinger untuk menembak jatuh helikopter, perangkat penglihatan malam, dan amunisi, dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pasukan Ukraina untuk menangkis dan bahkan melakukan serangan balik.

Negara-negara NATO yang dipimpin AS sejak awal menolak melakukan intervensi langsung dengan mengirim pasukan dan pesawat tempur. Mereka tak ingin berkonflik secara langsung dengan Rusia. Mereka tidak menginginkan eskalasi perang yang lebih luas, termasuk memicu perang nuklir, yang akhirnya merugikan mereka. Apalagi beberapa negara Uni Eropa memiliki hubungan ekonomi yang sangat kuat dengan Rusia.

Bagi AS, perang yang berlarut-larut akan semakin menguras kekuatan militer Rusia bahkan dapat mengancam eksistensi rezim Putin. Perang ini juga dimanfaatkan AS untuk memperkuat pengaruhnya di Eropa melalui NATO, termasuk memperkecil peluang Uni Eropa, yang dimotori Prancis, untuk membentuk pertahanan Eropa yang independen dari AS.

Alhasil, korban perang yang ditimbulkan oleh invasi Rusia sebenarnya dapat dicegah jika negara-negara Barat serius untuk menghentikan invasi tersebut. Namun, akibat mengadopsi sistem Kapitalisme, negara-negara Barat yang mendominasi kepemimpinan global, menghalalkan berbagai cara, termasuk membiarkan korban jiwa berjatuhan, baik negara musuh ataupun partner mereka, agar kepentingan politik mereka tercapai.

Kedua: Kepemimpinan AS untuk menentang Rusia tidak solid. Meskipun negara-negara Barat yang dipimpin oleh AS telah menjatuhkan berbagai sanksi atas Rusia karena menginvasi Ukraina, sejumlah negara tetap berpihak kepada Rusia. Pada sidang darurat Dewan Keamanan PBB awal bulan Maret, sebanyak 141 negara – termasuk semua anggota NATO – mengutuk serangan Rusia, tetapi empat negara (Belarus, Eritrea, Korea Utara dan Suriah) mendukung Rusia dan menyalahkan NATO yang dipimpin AS. AS dianggap sebagai pemicu invasi karena berupaya memperluas wilayahnya ke arah timur Eropa. Beberapa negara seperti Cina, India, Pakistan dan Afrika Selatan, memilih posisi netral. India, misalnya, banyak mengandalkan pasokan energi dan senjata dari Rusia. Cina, yang selama ini dekat dengan Rusia, mengambil posisi aman untuk menghindari sanksi ekonomi, yang dapat melemahkan ekonominya, yang menjadi pilar utama kekuatan negara itu. Alhasil, negara-negara yang memiliki keunggulan seperti keunggulan SDA dan teknologi, meskipun mendapatkan sanksi dari negara-negara Barat, masih mampu untuk membangun aliansi dari negara-negara yang bergantung kepadanya.

Ketiga: Standar ganda sanksi Barat atas Rusia. Rusia sendiri menghadapi berbagai sanksi atas invasinya ke Ukraina. Negara-negara Barat yang tergabung dalam dalam G7, misalnya, telah memberikan beberapa sanksi, antara lain, pembekuan aset pejabat dan para oligarki Rusia, pembatasan ekspor dan impor barang dan teknologi utama Rusia, dan pemutusan akses perbankan utama Rusia dari pasar global. Pemutusan akses tersebut dilakukan dengan menghentikan akses bank-bank utama Rusia dari SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). SWIFT sendiri merupakan jaringan informasi yang menghubungkan hampir semua bank di dunia untuk mengirimkan informasi keuangan satu sama lain saat mereka melakukan pembayaran atau menerima pembayaran. Meskipun kenyataannya, sanksi keuangan dan ekonomi ini tidak dilakukan secara serius. Dua bank terbesar Rusia masih tersambung dengan SWIFT karena Eropa masih membutuhkannya untuk melakukan transaksi energi dengan Rusia. Enam bank yang disanksi kontribusinya kurang dari 25 persen transaksi perbankan Rusia. Berlanjutnya pembelian berbagai negara terhadap energi Rusia, yang harganya meningkat tajam selama invasi, membuat Rusia tetap mendapatkan pemasukan negara yang signifikan.

Di sisi lain, sanksi Barat tersebut cenderung hipokrit. Pasalnya, sanksi serupa tidak diberlakukan atas para agresor di negara-negara Muslim, seperti Rusia, ketika membantai penduduk Suriah, Israel yang menduduki dan terus meneror penduduk Palestina, dan India yang hingga saat ini bertindak kejam terhadap penduduk Kashmir. Pada saat yang sama, kebijakan anti imigran Eropa yang diberlakukan bagi pengungsi Muslim dari Timur Tengah tidak berlaku bagi penduduk Ukraina yang mendapat sambutan hangat. Padahal keduanya sama-sama merupakan korban perang yang didalangi oleh Eropa dan Amerika. Alhasil, Barat hanya menggunakan standar sucinya jika bermanfaat bagi diri mereka sendiri, tetapi menginjak-injaknya jika tidak cocok untuk mereka.

Keempat: Risiko ketergantungan terhadap impor komoditas esensial. Invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan kenaikan tajam berbagai harga komoditas, termasuk minyak mentah, gas, batubara dan gandum. Maklum, Rusia dan Ukraina merupakan eksportir utama gandum dan jagung. Rusia juga merupakan eksportir minyak mentah terbesar ketiga dunia. Dampak dari kenaikan harga komoditas tersebut menyebabkan negara-negara yang mengandalkan impor pangan dan energi mengalami lonjakan inflasi. Negara-negara miskin di Afrika bagian utara, Asia dan Timur Tengah yang sangat bergantung pada impor gandum berisiko menderita ketahanan pangan yang signifikan seperti yang dilaporkan FAO, badan pangan PBB. Pakistan dan Sri Lanka, contohnya, mengalami krisis politik, yang antara lain akibat kegagalan pemerintah mengatasi inflasi tersebut.

Uni Eropa, khususnya Jerman, merupakan pelanggan terbesar untuk produk gas alam dan minyak bumi Rusia. Data Kantor Statistik Eropa menunjukkan impor kawasan itu dari Rusia tahun 2020: batubara 19,3 persen, minyak 36,5 persen dan gas alam 41,1 persen. Setelah invasi Rusia tersebut, mereka menyadari betapa rentannya ketergantungan tersebut. Itulah sebabnya, Uni Eropa segera mengambil langkah cepat untuk mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia tersebut, yang ditargetkan hingga dua pertiga tahun ini dan mengakhiri ketergantungannya sepenuhnya sebelum 2030. Amerika Serikat diuntungkan dengan situasi ini dengan membuat kesepakatan dengan Uni Eropa untuk memasok sebagian gas ke kawasan itu. Adapun sanksi AS yang menghentikan pembelian energi dari Rusia tidak banyak berefek pada AS karena hanya mengimpor tiga persen minyak mentah dari Negara Beruang Merah itu.

Kelima: Pentingnya industri pertahanan yang modern dan tangguh. Salah satu alasan Rusia menginvasi Ukraina adalah untuk mencegah negara itu bergabung ke dalam aliansi militer NATO. Pasalnya, itu akan semakin mengancam keamanan Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Bagi Pemerintahan Zelensky, bergabung ke NATO akan memberikan jaminan keamanan bagi negara itu, termasuk dari serangan Rusia. NATO sendiri menganut pertahanan kolektif, yang tertuang dalam pasal 5 perjanjian aliansi itu, yaitu serangan ke satu negara sekutu sama dengan menyerang negara sekutu lainnya. Namun, usul tersebut belum diterima oleh NATO. Permohonan itu dilakukan karena Ukraina tidak dapat mengandalkan kekuatan militernya sendiri dalam menghadapi negara lain. Opsi lain yang mengemuka selama negosiasi dengan Rusia adalah Ukraina menjadi negara netral, seperti Austria, Irlandia dan Finlandia; namun mendapatkan jaminan keamanan (security guarantees) dari lima anggota tetap dewan keamanan PBB – AS, Inggris, Prancis, China, dan Rusia – bersama dengan Jerman dan Turki. Usulan ini juga ditolak oleh AS.

Di sisi lain, boikot negara-negara Barat atas ekspor bahan baku dan suku cadang industri militer ke Rusia menyebabkan negara itu kesulitan untuk melakukan produksi peralatan militer secara cepat untuk mengganti peralatan yang rusak dan dirampas akibat invasi ke Ukraina. Dugaan korupsi juga disebut menjadi salah satu sebab peralatan militer Rusia tidak berfungsi dengan baik di lapangan.

Keenam: Personil militer yang berlimpah, terlatih dan terdidik sangat vital dalam peperangan. Salah satu faktor yang membuat Ukraina berhasil memukul mundur kekuatan militer konvensional Rusia adalah karena semangat juang yang tinggi dan keterampilan tentaranya. Rakyat Ukraina juga terlibat aktif antara lain melalui ‘pasukan drone’ yang sangat efektif mengintai pasukan Rusia. Relawan asing dari berbagai negara juga berdatangan untuk bertempur membela Ukraina. Kondisi sebaliknya dialami oleh Rusia. Tentara Rusia mengalami demoralisasi akibat pertempuran berlarut-larut. Tindakan indisipliner, termasuk membunuh jendral mereka, marak di barisan pasukan Rusia. Laporan BBC (6/4/22) yang mengutip intelijen militer Inggris, menyebutkan bahwa Rusia juga menggunakan seribu tentara bayaran dari perusahaan militer swasta Rusia, yaitu Grup Wagner. Kelompok yang pernah aktif di Suriah dan negara-negara Afrika ini telah berulang dituduh melakukan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Rusia juga merekrut pemuda wajib militer yang belum terlatih. Kondisi pasukan ini menjadi salah satu penyebab gagalnya Rusia mencapai target yang telah direncanakan. Tindakan kejam terhadap warga sipil, seperti mengeksekusi warga sipil di Bucha dan Borodyanka, juga lahir dari taktik perang dan mental pasukan Rusia yang biadab.

Ketujuh: Informasi intelijen yang akurat mendukung strategi perang yang unggul. Salah satu sebab tidak mulusnya invasi Rusia sesuai yang diharapkan adalah informasi dan analisis intelijen mereka lemah sehingga tidak mampu mengukur kekuatan militer Ukraina, potensi dukungan dari negara-negara lain, termasuk dalam bentuk sanksi dan dukungan militer. Hal tersebut kemudian berdampak pada tersendatnya pasokan logistik seperti amunisi, bahan bakar, makanan, dan dukungan medis. Semakin lama perang berlangsung dan semakin jauh jarak ekspansi pasukan, maka kebutuhan logistik semakin besar. Namun, hal ini tidak diperhitungkan dengan matang oleh Rusia.

Di sisi lain, pihak Barat juga telah memberikan overestimasi atas kekuatan Rusia sehingga memperkirakan bahwa Rusia dapat menguasai Ukraina dalam hitungan hari. Jenderal tertinggi AS di Eropa belakangan mengakui bahwa terdapat kesenjangan dalam pengumpulan intelijen AS yang menyebabkan AS melebih-lebihkan kemampuan Rusia dan meremehkan kemampuan pertahanan Ukraina sebelum Rusia menyerang Ukraina. Informasi yang keliru ini menjadi alasan negara-negara pesimis untuk mendukung Ukraina, dan baru serius setelah melihat militer Rusia kewalahan menghadapi perlawanan dari militer Ukraina.

Kedelapan: Bahaya sistem moneter yang didominasi oleh dolar Amerika Serikat. Salah satu sanksi yang dikhawatirkan menggoyang ekonomi Rusia adalah pembekuan cadangan devisa Bank Sentral Rusia, terutama dalam bentuk dolar AS, sebagai mata uang yang paling banyak digunakan di pasar keuangan global, perdagangan dan cadangan bank sentral. Peran dolar AS sangat menguntungkan AS, termasuk dalam memberikan sanksi kepada lawan-lawan politiknya.

Namun, sanksi tersebut juga membuka mata berbagai negara bahwa menggantungkan devisa dan transaksi mereka dengan dolar AS dapat berakibat seperti yang dialami Rusia. Karena itu, beberapa negara telah mencari cara untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Cina, misalnya, sudah membeli energi Rusia dengan yuan. India sedang mencari pengaturan perdagangan rupee-rubel.  Rusia juga telah meminta negara lain membayar impor energi mereka dari Rusia dengan rubel meskipun ditolak oleh Jerman.

Tindakan Rusia yang paling spektakuler, seperti yang dikutip dari Russia Today (2/4/22), adalah kebijakan Bank Rusia yang memutuskan untuk mematok rubel dengan emas. Negara itu telah membeli emas dengan menggunakan harga tetap, yaitu 5.000 rubel per 1 gram, dari 28 Maret hingga 30 Juni. Nilai rubel mengikuti harga emas. Jadi, semakin tinggi harga emas yang dinilai dalam dolar AS, juga akan menyebabkan nilai tukar rubel semakin kuat terhadap dolar. Jika negara itu mengadopsi standar emas dan meminta negara lain membayar komoditasnya dengan rubel, yang telah distandarisasi dengan emas, maka gerakan ini dapat memiliki implikasi besar bagi rubel, dolar AS, dan ekonomi global. Padahal tanpa gerakan ini, posisi dolar sudah mulai melemah.

Data dari IMF menunjukkan bahwa dari cadangan devisa yang dipegang oleh bank sentral di seluruh dunia pada akhir tahun 2021 mencapai $12 triliun. Sebanyak 57 persen dalam bentuk dolar AS berkurang dibandingkan tahun 1999, yang mencapai 71 persen. Alhasil, jika gerakan Rusia untuk kembali ke standar emas ini diikuti negara-negara lain, maka pengaruh dolar—yang menjadi salah satu penopang ekonomi AS—akan semakin pudar. Dengan demikian kekuatan ekonomi AS akan ikut terseok-seok.

Alhasil, Perang Rusia-Ukraina telah menunjukkan bahwa tata global saat ini, yang dimonopoli oleh negara-negara Barat yang bersandar pasa sistem Kapitalisme, memiki berbagai kontradiksi dan kerapuhan.

Karena itu dunia saat ini membutuhkan satu tata dunia baru, yang dipimpin oleh Khilafah Islam, suatu negara superpower yang mengadopsi ideologi Islam, memiliki kekuatan sumberdaya manusia dan kekayaan alam yang melimpah, mengembangkan teknologi dan industri militer terbaik, memiliki sistem ekonomi yang adil, termasuk sistem moneter yang berbasis emas dan perak. Negara tersebut akan secara aktif menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil-alamin ke seluruh penjuru dunia, menolong negara-negara yang membutuhkan bantuannya, sekaligus menghancurkan kekuatan negara pengusung ideologi Kapitalisme yang terbukti telah merusak dunia dan menyengsarakan umat manusia.

WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.  [Muis]