Indonesia Tertular Inflasi?
Tiga orang penting di negeri ini mengingatkan agar semua pihak waspada. Pesan penting itu terkait ‘krisis langka’ yang membayangi dunia. Ekonomi dunia diyakini akan mengalami resesi tahun depan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan bahaya resesi tersebut.
Pesan pertama dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku mendapatkan ‘bisikan’ tentang prospek perekonomian dunia tahun depan dari berbagai lembaga internasional dan pejabat dunia di G7.
Luhut juga berbagi pesan soal ‘hantu’ resesi dunia. Dia bahkan menyebutnya sebagai ‘perfect storm’ atau badai yang sempurna. Luhut meminta semua pihak kompak menghadapinya.
Pesan senada disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mantan pejabat Bank Dunia ini membagikan sinyal waspada terkait dengan situasi ekonomi global yang akan menghadapi tekanan tidak biasa. Bahkan belum pernah ditemui dalam 40 tahun terakhir, sejak 1980-an ketika Amerika Serikat (AS) menaikkan suku bunga secara besar-besaran. Sama seperti Luhut, dia melihat suku bunga yang merangkak naik, dolar AS yang menguat, hingga inflasi yang menyentuh double-digit di negara maju.
Kewaspadaan yang ditunjukkan pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait ancaman inflasi terhadap perekonomian dalam negeri disorot oleh sebagian ekonom. Namun, alih-alih memperbaiki kebijakan dalam negeri, narasi Pemerintah justru lebih banyak menyalahkan faktor kondisi global.
Sebaiknya Pemerintah memperbaiki kebijakan-kebijakan dalam negeri yang salah. Beberapa kebijakan yang dinilai salah adalah pembangunan infrastruktur menggunakan terlalu banyak utang, hingga kenaikan harga BBM, dan lain sebagainya.
Presiden hendaknya blak-blakan menjelaskan bahwa risiko-risiko stagflasi itu karena kesalahan perkiraan dan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang jor-joran membangun infrastruktur dengan utang ugal-ugalan; juga menaikkan harga BBM, listrik, pajak, BPJS dan lain-lain.
Sebetulnya risiko-risiko inflasi pangan dan stagflasi bisa dihindari oleh Pemerintah sejak lama jika Pemerintah melakukan realokasi anggaran strategis pada saat awal Covid-19 sehingga Pemerintah memfokuskan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan mempertahankan daya beli masyarakat hingga menggenjot produksi pangan. Namun, Pemerintah terus menambah utang sehingga ekonomi RI rentan terhadap kenaikan bunga internasional sehingga pengeluaran APBN menjadi ugal-ugalan.
Sudah lama kita hanya bisa menambal dengan utang. Pada APBN 2022, bunga utang ini mencapai Rp 405,9 triliun. Karena terus meningkat, ke depan bunganya pun makin besar.
Kini dampaknya makin terasa. Pengeluaran untuk bunga hutang riba makin menekan APBN, tetapi yang terus diserang adalah subsidi dan pensiun. Sudah saatnya negara makin cerdas finansial. [Yuli Sarwanto ; (Direktur FAKKTA)]
