Dr. Arim Nasim: Hanya APBN Syariah yang Pro Rakyat

Sebagaimana diketahui, tahun 2025 ini Pemerintah benar-benar melakukan pengetatan atau efisiensi APBN. Tujuannya, sesuai klaim Pemerintah, adalah untuk menyeimbangkan fiskal. Di antaranya tentu karena beban utang dan bunganya yang tinggi, adanya inefisiensi, selain alokasi untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program andalan Pemerintah.

Ironisnya, di lapangan efisiensi justru menyasar pada sektor-sektor penting yang terkait kemaslahatan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, pembayaran bunga utang, anggaran kepolisian dan kejaksaan, dll tak terkena efisiensi. Struktur kabinet dan kelembagaan pemerintahan pun dibuat tetap gemuk (tidak efisien). Yang lebih parah, nyatanya sebagian besar dana hasil efisiensi malah digunakan untuk mendukung Program Danantara yang disinyalir bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi lebih untuk kepentingan oligharki.

Pertanyaannya: Mengapa semua ini terjadi? Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Mengapa Pemerintah tega melakukan efisiensi dengan mengorbankan kepentingan rakyat, tetapi tidak mengorbankan kepentingan elit para pejabat? Jika dikaitkan dengan pandangan Islam, bagaimana seharusnya APBN dikelola? Bolehkah, dalam APBN Syariah, dilakukan efisisensi? Jika boleh, pada sektor apa saja? Bagamana pula cara Islam menambal kekurangan pemasukan APBN?

Itulah di antara pertanyaan yang diajukan kepada Ahli Ekonomi Islam, Dr. Arim Nasim, dalam wawancara dengan Redaksi kali ini. Berikut hasil wawancara lengkapnya.

Rezim sekarang mengambil langkah mengefisiensi APBN. Benarkah ini langkah efektif? Ataukah ini justru mengorbankan kepentingan dan kemaslahatan rakyat?

Salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto membuat kebijakan efisiensi anggaran adalah untuk menjaga keseimbangan fiscal. Alasan lainnya, agar anggaran negara lebih banyak dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan perbaikan sekolah. Karena itu saya melihat alasan efisiensi anggaran bukan merupakan hasil analisis kajian yang serius. Hasilnya pun kontradiksi. Faktanya, penyebab inefisiensi anggaran itu yang paling dominan adalah pengelolaan APBN ala kapitalis, korupsi atau kebocoran APBN yang rata-rata di atas 30%. Sekarang ditambah lagi dengan struktur kabinet yang gemoy (gemuk). Artinya, solusi atau langkah efisiensi anggaran tidak menghilangkan penyebabnya. Ini pasti tidak efektif atau tidak tepat sasaran. Buktinya, yang menjadi korban efisiensi anggaran justru yang menyangkut hajat hidup rakyat atau kepentingan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, ada departemen yang selama ini tidak terlalu penting bagi rakyat justru anggarannya tetap. Seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, tercatat ada 10 kementerian dan lembaga yang terkena pemangkasan anggaran antara lain Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kemendiktisaintek, Kemenkes dan Kemenhub. Sebaliknya, ada 17 kementerian dan lembaga yang tidak terkena pemangkasan anggaran antara lain Kemenhan, Polri, Badan Gizi Nasional dan Kejagung.

Tadi dikatakan bahwa alasan Pemerintah melakukan efisiensi APBN adalah untuk menjaga keseimbangan fiskal. Artinya, untuk mengurangi defisit anggaran dan menghindari ketergantungan berlebihan pada utang. Benarkah demikian?

Alasan itu hanya teori yang dikemukakan agar mendapat dukungan dan simpati rakyat. Fakta dan realitas kebijakannya kan bertolak belakang. Faktanya, sebagaimana telah disebutkan, penyebab inefisiensi anggaran itu ada pada pengelolaan APBN ala kapitalis, kebocoran atau korupsi pengelolaan APBN, dan kebijakan sumber APBN yang bertumpu pada utang dan pajak. Anehnya, tidak ada upaya serius untuk menghindari sumber pemborosan atau inefisiensi APBN. Faktanya, utang terus ditambah. Tidak ada upaya sama sekali untuk mengurangi utang. Bahkan ketika APBN 2025 harus tergerus untuk membayar bunga utang senilai Rp 552 Triliun, tidak ada keluhan sama sekali. Bahkan tahun 2025 Prabowo akan menambah utang sebesar Rp 775 Triliun. Sebaliknya, korupsi malah dibiarkan, bahkan katanya akan diampuni, bukan dihukum. Pajak juga terus dinaikkan, tetapi sumber daya alam terus diliberalisasi dan di­swastanisasi. Ini kan kebijakan yang ironis. Alhasil, antara sebab dan solusi tidak nyambung.

Alasan lain Pemerintah melakukan efisiensi APBN adalah untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Artinya, Pemerintah ingin memastikan anggaran dialokasikan untuk program prioritas yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Benarkah demikian?

Itu kan alasan untuk mengelabui rakyat saja agar mendapat dukungan mereka. Namun, realitasnya kan berbeda. Faktanya, justru yang dipangkas itu anggaran Kemendiktisaintek, Kemenkes dan Kemenhub. Bahkan janji mau menaikkan gaji guru sebagai janji kampanye pun ternyata bohong. Dosen yang demo menuntut hak tukin-nya sampai sekarang belum jelas. Sebaliknya, anggaran untuk membayar bunga utang Rp 552 Triliun tidak dipermasalahkan sama sekali. Juga tidak ada upaya agar bunga utang tersebut dihapus atau pembayaran pokok utangnya ditunda. Padahal, yang sangat tidak efisien dan efektif sehingga menjadi beban APBN itu adalah bunga utang.

Pemerintah juga mengatakan bahwa alasan melakukan efisiensi APBN adalah untuk mengurangi pemborosan dan korupsi. Artinya, Pemerintah ingin mengeliminasi belanja yang tidak efektif dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran?

Sulit terjadi. Pasalnya, problem korupsi di negeri ini sudah sistemik. Bukan hanya masalah anggaran. Yang dominan memicu korupsi ini adalah pola pikir dan penegakan hukum, baik pejabat maupun pelaku dunia usaha. Selama pola pikir para pejabat dan rakyat kapitalis dan materialis maka korupsi sulit diberantas. Apalagi tidak ada penegakan hukum yang adil.

Jadi benar, ya, jika sebagian kalangan mengatakan bahwa efisiensi APBN yang dilakukan oleh Pemerintah justru salah-kaprah? Jika benar, apa indikasinya?

Benar sekali. Indikasinya tadi. Anggaran yang dikurangi itu anggaran yang berhubungan dengan kepentingan rakyat seperti sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan rakyat, infrastruktur dan sektor publik lainnya. Sebaliknya, anggaran Kemenhan, Polri dan Kejagung tetap. Ini kan jelas ironis. Apalagi kalau menurut standar Islam, anggaran yang tidak efisien dan efektif adalah membayar bunga utang yang nilainya Rp 552 Triliun atau 15,2% dari total anggaran. Belum untuk membayar pokoknya. Jelas, bayar bunga utang ini bukan hanya tidak efektif, tetapi juga haram.

Tadi disebutkan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan rakyat, insfrastruktur dan sektor publik lainnya terkena efisiensi. Lalu apa dampaknya ke depan bagi masyarakat?

Masyarakat akan semakin sulit untuk mendapatkan layanan tersebut. Bisa juga layanan tersebut ada, tetapi masyarakat harus membayar dengan mahal. Contoh, biaya pendidikan atau UKT akan semakin mahal. Biaya kesehatan juga semakin tinggi. Iuran BPJS dinaikkan. Kalaupun murah, pelayanan biasanya buruk. Transportasi semakin mahal. Masyarakat juga semakin sulit untuk mendapatkan rumah. Akhirnya, rakyat semakin menderita dan sengsara.

Sebagian Masyarakat mempertanyakan, mengapa beberapa sektor yang banyak terjadi korupsi dan penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, seperti Kepolisian dan Pertahanan Keamanan, Menkopolhukum, MPR dan DPR, BIN dll tidak terkena efisiensi anggaran. Mengapa dan apa yang bisa dibaca dari paradoks ini?

Saya melihat ada dua. Pertama, semakin mengokohkan bahwa para pejabat di Indonesia semakin egois, individualis dan kapitalis-materialis. Pejabat hadir bukan untuk melayani rakyat, tetapi hanya untuk foya-foya dan memperkaya diri sendiri. Karena itu kita sering mendengar pernyataan dari mereka yang sadar, “Kalau Anda menyaksikan negara kaya, tetapi rakyatnya hidup susah dan sengsara, sementara para pejabatnya berfoya-foya, berarti Anda sedang berada di Indonesia.”

Kedua: Secara politik ini semakin mengokohkan kebijakan rezim sebelumnya yang korup dan represif. Dikenal dengan pola kepemimpinan populis-otoriter. Pemimpin seperti ini populis di tengah masyarakat, misalnya, dengan program makan siang gratis; tetapi otoriter kepada kelompok-kelompok kritis, Kepentingannya untuk melayani para kapitalis, pemilik modal, investor asing dan oligarki. Mereka adalah sekelompok kecil yang punya material power yang mengendalikan hukum dan ekonomi. Maka dari itu, untuk mempertahankan kondisi ini anggaran untuk Kepolisian dan Pertahanan Keamanan, Menkopolhukum, MPR dan DPR, BIN dll tidak terkena efisiensi anggaran. Tujuannya agar semua tunduk pada kepentingan rezim.

Bagaimana APBN dalam Islam? Adakah sektor-sektor yang “wajib” dipenuhi anggarannya sebesar apapun walau dana kurang?

Dalam Islam, negara atau pemimpin hadir untuk melaksanakan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri dalam sistem Islam atau sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menjamin kebutuhan pokok individu: sandang, pangan dan papan; serta menjamin kebutuhan pokok masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan. Adapun politik luar negeri itu terealisasi dengan dakwah dan jihad. Anggaran untuk sektor-sektor tersebut itu wajib dipenuhi baik dana tersedia ataupun kurang.

Jika dana APBN kurang, bagaimana cara Islam untuk tetap memenuhi anggaran sektor-sektor yang anggarannya “wajib” terpenuhi?

Dalam sistem ekonomi Islam dan Politik APBN Islam, ketika dana untuk jaminan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan serta untuk dakwah dan jihad belum terpenuhi maka negara akan melakukan tiga langkah: Pertama, mengoptimalisasi alokasi dari harta milik umum yang dikelola oleh negara seperti tambang migas, minerba dll. Kedua, kalau masih belum terpenuhi, negara melibatkan seluruh masyarakat dalam bentuk gerakan infak dan sedekah secara sukarela. Ketiga, kalau belum terpenuhi juga, negara menetapkan kebijakan khusus dalam bentuk dharîbah (semacam pajak) yang hanya diambil dari orang-orang kaya yang Muslim saja, juga hanya dipungut sebesar kekurangannya, tidak boleh lebih.

Bolehkah dalam Islam mengefisienkan atau memangkas anggaran APBN untuk semua sektor?

Jika anggaran terbatas, boleh saja Kepala Negara atau Khalifah memangkas anggaran belanja, tetapi untuk sektor-sektor yang tidak terlalu penting, misalnya, membangun jalan alternatif seperti pembangunan jalan tol atau kereta cepat. Yang demikian untuk sementara ditunda. Tidak boleh dipaksakan, apalagi dengan jalan mengambil utang (apalagi utang ribawi). Adapun anggaran untuk jaminan sandang, pangan, papan, Kesehatan, pendidikan dan keamanan serta untuk dakwah dan jihad tidak boleh dipangkas jika menyebabkan dharar bagi masyarakat dan negara.

Bagaimana cara Islam membuat APBN benar-benar untuk kepentingan rakyat, tidak berbasis utang ribawi dan tunduk pada kepentingan imperialis penjajah?

Caranya, negara harus mengelola APBN sesuai dengan politik ekonomi dan politik APBN yang sejalan dengan syariah Islam, sekaligus dijalankan oleh seorang khalifah yang amanah.

Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam agar bisa mempunyai negara yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT sehingga benar-benar membela kepentingan rakyat, bukan oligarki dan penjajah?

Umat Islam harus melakukan perubahan radikal (terdidik dan berakal), tanpa kekerasan. Caranya dengan melakukan dakwah secara terstruktur dan sistemik untuk mewujudkan negara yang menerapkan syariah Islam secara kâffah dalam institusi Negara Khilafah Râsyidah. Langkah yang harus dilakukan: Pertama, mewujudkan kesadaran di tengah-tengah umat bahwa sistem kapitalis sekuler adalah akar masalah APBN yang tidak berpihak kepada rakyat. Kedua, sampaikan kepada semua elemen masyarakat, juga penguasa, bahwa solusi sistem yang akan menggantikan sistem kapitalis sekuler, adalah sistem dan politik APBN Islam. Ketiga, memahami dan mendukung bahkan menjadi bagian dari partai atau kelompok yang memperjuangkan itu dengan metode yang mengikuti metode dakwah Rasulullah saw. Keempat, mendakwahkah tokoh-tokoh politik dan Ahlul al-Quwwah untuk mendukung dan membela dakwah tersebut. Kalau ini dilaksanakan, insya Allah akan terwujud negara yang kebijakan APBN-nya pro rakyat.

WalLâhu a’lam. []