Iqtishadiyah
-
Menyoal Perjanjian Dagang RI-AS
Setelah setahun mendapatkan ancaman tarif tinggi dari AS, Indonesia akhirnya bersedia menandatangani Agreement on Reciprocal Trade yang diklaim sebagai perjanjian…
Selengkapnya -
Rekonstruksi Gaza: Demi Keuntungan Amerika dan Sekutunya
Penjajahan Israel yang didukung negara-negara Barat telah menghancurkan Gaza. Menurut laporan UNCTAD pada November 2025, GDP Gaza anjlok 83% pada…
Selengkapnya -
Kebijakan Fiskal dalam Negara Islam
Polemik keuangan pusat-daerah kembali memanas pada akhir 2025. Kebijakan efisiensi Pemerintah memangkas Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp 919,9 triliun…
Selengkapnya -
Green Talk, Dirty Work (Wajah Ganda Politik Iklim Barat)
Negara-negara Barat, yang dimotori oleh AS dan Uni Eropa, menyumbang mayoritas emisi gas rumah kaca historis. Amerika Serikat adalah kontributor…
Selengkapnya -
Whoosh: Melaju Cepat di Rel Korupsi?
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), yang kini dipasarkan dengan nama Whoosh, semula digadang-gadang sebagai simbol kemajuan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur…
Selengkapnya -
Solusi Islam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi
Ketimpangan ekonomi merupakan problem besar yang melanda banyak negara di bawah sistem Kapitalisme. Jurang antara kaya dan miskin semakin melebar.…
Selengkapnya -
Pajak Kapitalisme Vs Pajak Syariah
Di dalam sistem Kapitalisme, pajak telah menjadi sumber utama penerimaan negara, termasuk di negara-negara Muslim. Sebagian pendapatan tersebut digunakan untuk…
Selengkapnya -
Menyoal Ketimpangan Tarif Perdagangan Indonesia-AS
Di tengah ketegangan perdagangan global, hubungan ekonomi Indonesia-AS menjadi arena pertarungan asimetris yang mencerminkan ketergantungan negara berkembang terhadap kekuatan ekonomi…
Selengkapnya -
Pengelolaan Tambang Sesuai Syariah
Industri pertambangan modern telah menjadi salah satu sektor ekonomi terpenting di Indonesia, tetapi juga menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan yang…
Selengkapnya -
Politik Perdagangan Luar Negeri Negara Islam
Pada April 2025, Presiden Donald Trump menerapkan kebijakan proteksionis dengan tarif 10% untuk hampir semua barang impor, termasuk tarif khusus…
Selengkapnya