Impor Gas Alam, Mesir Dukung Finansial Zionis
Mesir sepakat mengimpor 130 miliar meter kubik gas alam senilai 35 miliar dolar AS yang berangsur dikirim pada 2026 hingga 2040 dari entitas penjajah Zionis Yahudi. Kesepakatan ini ditandatangani pada 7 Agustus lalu. Kesepakatan ini dinilai oleh Aktivis Hizbut Tahrir Mesir Said Fadil sebagai pengakuan implisit atas perampasan Palestina oleh Yahudi, bahkan dukungan finansial dan strategis untuk Yahudi.
“Kesepakatan ini bukan sekadar kesepakatan dagang antara dua negara, seperti yang digambarkan media resmi. Sebaliknya, ini merupakan pengakuan implisit atas perampasan Palestina oleh Yahudi, bahkan dukungan finansial dan strategis untuk Yahudi,” tegasnya sebagaimana diberitakan alraiah.net, Rabu (27/8/2025).
Pasalnya, tegas Said Fadil, gas yang akan diekspor entitas Yahudi berasal dari ladang-ladang yang terletak di Laut Mediterania, yang direbut secara paksa setelah merampas tanah Palestina.
Menurut Said, ini adalah bentuk normalisasi ekonomi, yang bahayanya tidak berbeda dengan normalisasi politik dan keamanan. Bahkan ini mungkin lebih berbahaya lagi, karena mengikat kehidupan dan penghidupan sehari-hari masyarakat ke tangan musuh mereka.
Apalagi, jelas Said, kesepakatan ini muncul saat Mesir sedang dilanda krisis energi yang mencekik. Produksi gasnya menurun dari lebih dari 6 miliar kaki kubik perhari pada tahun 2021 menjadi sekitar 3,5 miliar kaki kubik pada tahun 2025.
“Dengan demikian entitas Yahudi telah menjadi pemasok energi utama bagi Mesir. Ini berarti pengambilan keputusan Mesir di sektor strategis seperti energi kini bergantung pada entitas Yahudi, juga pada harga serta kebijakan yang diberlakukan oleh Yahudi,” bebernya.
Hal ini, jelas Said, tentu akan menempatkan Mesir dalam siklus ketergantungan politik dan ekonomi. Hal ini menjadikan Mesir bagian dari proyek untuk mengubah entitas Yahudi tersebut menjadi pusat energi regional di Mediterania Timur.
“Kesepakatan semacam itu pada dasarnya tidak sah menurut hukum Islam, karena memperlakukan entitas Yahudi sebagai negara yang sah. Padahal sebenarnya ia telah merampas tanah kaum Muslim dan seharusnya diperlakukan sebagai musuh yang nyata,” pungkasnya. []
