Pengantar [Agenda Jahat Board of Peace]
Assalâmu ’alaykum wa rahmatulLâhi wa barakâtuh.
Pembaca yang budiman, dunia kembali disuguhi istilah yang terdengar indah dan menenteramkan: Board of Peace (BoP). Sebuah forum yang diklaim bertujuan menghadirkan perdamaian, meredakan konflik dan menata ulang kawasan yang bergolak. Namun, di balik retorika diplomatik dan bahasa kemanusiaan itu, tersembunyi agenda geopolitik yang sarat kepentingan. BoP bukan sekadar forum mediasi. Ia adalah instrumen baru Amerika untuk menancapkan pengaruh dan mengendalikan negeri-negeri Muslim atas nama stabilitas dan perdamaian.
Sejarah panjang intervensi Amerika menunjukkan pola yang berulang. Setiap konflik di Dunia Islam selalu diikuti tawaran “solusi” yang pada hakikatnya memperkuat cengkeraman politik dan ekonominya. Dari rekayasa konflik, sanksi, hingga pembentukan badan-badan internasional; semuanya dibingkai dengan narasi demokrasi dan perdamaian. Padahal yang terjadi justru fragmentasi negeri-negeri Muslim, pelemahan kedaulatan dan penguatan kepentingan strategis Amerika di kawasan. BoP hanyalah wajah baru dari strategi lama: menguasai tanpa terlihat menjajah. Negeri-negeri Muslim didorong menerima pengawasan, kesepakatan sepihak dan kompromi politik yang menggerus kedaulatan mereka. Inilah bentuk penjajahan gaya baru.
Islam memandang bahwa perdamaian sejati tidak lahir dari rekayasa politik adidaya, tetapi dari penerapan hukum Allah SWT yang adil dan menyeluruh. Perdamaian dalam Islam berdiri di atas kedaulatan syariah dan kemuliaan umat, bukan di bawah bayang-bayang hegemoni asing. Ketika negeri-negeri Muslim tidak memiliki kepemimpinan politik global yang mandiri dan bersatu, mereka akan terus menjadi objek permainan global. Tanpa institusi politik Islam yang kuat, setiap tawaran “perdamaian” akan mudah berubah menjadi alat kontrol dan intervensi.
Karena itu kewaspadaan terhadap skema seperti BoP bukan sekadar sikap politis, melainkan kesadaran ideologis. Umat harus memahami bahwa penjajahan modern tidak selalu hadir dalam bentuk pendudukan militer. Ia bisa datang dalam wujud lembaga, forum dan kesepakatan internasional yang tampak elegan tetapi sarat kepentingan.
Sejarah membuktikan, hanya ketika umat bersatu di bawah kepemimpinan Islam (Khilafah) yang independen, kedaulatan dan kehormatan mereka terjaga. Khilafah Islam sebagai institusi politik Islam pernah berdiri sebagai kekuatan yang disegani, bukan dikendalikan; menjadi penentu arah politik dunia, bukan sekadar pengikut agenda global. Dalam naungan Khilafah, perdamaian ditegakkan atas dasar keadilan syariah, bukan kompromi yang merugikan umat.
Itulah sebagian bahasan utama al-Wa’ie edisi kali ini, selain berbagai topik penting lainnya. Selamat membaca!
Wassalâmu’alaykum wa rahmatulLâhi wa barakâtuh.
