Mengapa Industri Dalam Daulah Islam Harus Berbasiskan Pada Politik Perang?
Soal:
Dinyatakan di dalam Kitab Ajhizah Dawlah al-Khilâfah fî al-Hukmi wa al-Idârah, “…Industri (di dalam Daulah Islam, pen.) dengan segala jenisnya wajib dibangun di atas asas politik perang.” Apakah makna kalimat tersebut dan adakah contohnya?
Jawab:
Jawaban atas pertanyaan Anda ada di Kitab Ajhizah yang dimaksud halaman 108 file word. Demikian juga di dalam Kitab Muqaddimah ad-Dustûr Jilid 1 halaman 132 file word. Saya kutipkan sebagai berikut:
Karena Daulah Islamiyah merupakan negara yang mengemban dakwah islamiyah melalui metode dakwah dan jihad, maka Daulah Islam senantiasa terus-menerus menyiapkan diri untuk melakukan jihad. Ini menuntut industri di dalam negeri, baik industri berat atau ringan, harus dibangun di atas asas politik perang. Dengan begitu, jika diperlukan untuk mengubah industri-industri tersebut ke industri yang menghasilkan alat-alat perang dalam berbagai jenisnya maka mudah bagi negara melakukan hal itu kapan saja diinginkan. Oleh karena itu semua industri di dalam Daulah Khilafah wajib dibangun di atas asas politik perang. Semua pabrik, baik yang menghasilkan industri berat atau menghasilkan industri ringan, harus dibangun di atas asas politik ini. Ini untuk memudahkan pengalihan produksinya ke produksi alat-alat perang kapan saja diperlukan oleh negara.
Artinya, semua pabrik atau industri di dalam Daulah Khilafah harus dibuat ke arah yang sedemikian rupa, yang memungkinkan roda produksinya dapat dengan mudah dialihkan untuk menghasilkan produk-produk yang berkaitan dengan aspek militer yang tidak diproduksi dalam kondisi normal. Misalnya jika ada pabrik kendaraan sipil maka pabrik tersebut harus dibangun sedemikian rupa yang memungkinkan dari aspek teknis dan praktis untuk mengalihkan roda produksi di situ untuk membuat kendaraan militer yang digunakan oleh negara dalam perang melawan orang-orang kafir. Jika ada pabrik pakaian (garmen) maka pabrik tersebut juga harus dibuat sedemikian rupa yang memungkinkan produksinya dapat dengan mudah dialihkan menjadi pembuatan pakaian militer. Begitu seterusnya. Intinya, kebijakan (politik) pembangunan pabrik atau industri harus didasarkan pada politik perang dalam hal roda produksi, bangunan pabrik; juga untuk mencegah kemungkinan pemogokan di dalamnya; termasuk kemungkinan untuk bekerja di dalamnya di gedung bawah tanah, dll yang ditentukan oleh para ahli dan disupervisi oleh negara.
WalLâh a’lam wa ahkam. []
[Dikutip dari “Jawab-Soal asy-Syaikh Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah” Tanggal 15 Muharram 1445 H – 02 Agustsu 2023 M]
Sumber:
https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/90192.html
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/839403611080343
