Bahaya 21 Poin Usulan Trump

February 13, 2026

4 6 minutes read

Untuk mengakhiri perang di Gaza, Trump mengeluarkan 21 poin usulan. Isinya: penghentian perang secara bertahap, pengembalian semua sandera, penarikan pasukan Israel dan pembentukan pemerintahan transisi teknokrat yang diawasi komunitas internasional. Trump juga mengusulkan penghancuran total infrastruktur militer Hamas, deradikalisasi masyarakat Gaza, serta pembentukan zona ekonomi khusus untuk pembangunan kembali wilayah tersebut.

Rencana ini juga menegaskan larangan bagi Hamas untuk berperan dalam pemerintahan baru, disertai kehadiran pasukan stabilisasi internasional guna menjaga keamanan dan melatih polisi lokal. Dalam kerangka jangka panjang, usulan ini membuka jalan menuju rekonstruksi Gaza, reformasi Otoritas Palestina, dan kemungkinan pembentukan “Negara Palestina” yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

Rencana 21 poin Trump tentang Gaza mendapat dukungan luas dari berbagai negara dan blok internasional. Termasuk negara-negara Muslim seperti Qatar, Yordania, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki dan Pakistan. Juga dukungan politik dari Otoritas Palestina yang menyambut gagasan rekonstruksi dan penghentian perang itu.

Dukungan juga datang dari negara-negara Barat seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Kanada dan Australia. Mereka menilai rencana ini sebagai peluang untuk stabilitas kawasan. Rusia, Cina, India dan Brasil juga turut menyatakan kesiapan berpartisipasi dalam implementasi diplomatik dan pembangunan pascaperang. Uni Eropa dan PBB pun menyambut positif inisiatif ini sebagai langkah menuju solusi dua negara dan de-eskalasi konflik Gaza.

Bahaya Besar

Poin-poin tersebut sesungguhnya mengandung bahaya besar bagi masa depan Palestina. Pertama, secara keseluruhan gagasan Trump ini kental dengan motif kepentingan Israel dan Barat dalam melihat problem di Gaza. Framing-nya jelas bahwa masalah di Gaza adalah akibat dari eksistensi para pejuang yang tanpa henti melakukan ancaman terhadap Israel. Karena itu Hamas harus didemiliterisasi bahkan dipersilakan untuk meninggalkan tanah Palestina.

Padahal fakta selama ini menunjukkan bahwa Zionis Israellah yang banyak melakukan teror ke negara-negara sekitar: ke Lebanon, Suriah, Iran, Qatar, Yaman, termasuk serangan ke Tunisia. Sebaliknya, para pejuang Palestina tidak pernah satu pun menimbulkan teror terhadap negara-negara sekitar. Bahkan munculnya perlawanan dari Gaza akibat dari teror yang tanpa henti mereka hadapi dari Israel, baik serangan fisik atau berbagai pembatasan yang mereka hadapi.

Poin Trump ini dibatasi hanya soal Gaza. Padahal teror rezim, para pemukim ilegal dan tentara di Tepi Barat juga terus berlanjut. Para petani ditembak. Rumah warga digusur terus-menerus. Penangkapan serta pos-pos pemeriksaan Israel serta patroli militer Zionis bertebaran di mana-mana. Menurut badan PBB, UNOCHA, dari 7 Oktober sampai akhir Desember 2024 saja, jumlah kematian warga Tepi Barat berjumlah lebih 1000 orang. Sebanyak 213 orang di antaranya adalah anak-anak.

Yang dituduh teroris dan radikal yang harus deradikalisasi adalah warga Gaza. Padahal tidak ada satu pun narasi anti Yahudi yang dilontarkan oleh warga Gaza bahkan selama genosida terhadap mereka berlangsung. Hal ini berbanding terbalik dengan pihak zionis, baik sipil dan pejabat. Mereka selalu membuat narasi pembumihangusan Gaza dan Palestina selama ini. Yoav Gallant, Menteri Pertahanan Israel, menyebut warga Gaza sebagai Human Animal (binatang manusia). Daniella Weiss, pimpinan pemukim Zionis, menegaskan bahwa Israel datang ke Gaza dengan satu tujuan, yaitu untuk menguasai Gaza secara keseluruhan dan ribuan warga Yahudi sudah bersiap untuk pindah ke sana. Pernyataan-pernyataan rasis dan pro-genosida inilah yang harus dideradikalisasi bukannya warga Palestina.

Kedua, Trump mengusulkan bahwa setelah gencatan senjata disetujui, Gaza akan dibangun kembali dan bantuan-bantuan kemanusiaan akan diberikan kebebasan untuk masuk kembali ke Gaza.

Poin ini bisa saja terwujud, tetapi ini bukanlah hal yang baru. Sebabnya, Gaza sebelum genosida juga kurang lebih sama situasinya. Bantuan-bantuan rekonstruksi dan kemanusiaan diizinkan masuk. Akan tetapi, adanya bantuan tidak mencegah serangan brutal Israel terus berulang. Terbukti Israel telah melancarkan empat serangan militer berkepanjangan di Gaza sejak 2008, 2012, 2014 dan 2021. Serangan-serangan itu membunuh ribuan warga Gaza, ribuan rumah, sekolah dan gedung perkantoran juga hancur. Setiap invasi selesai, miliaran dolar masuk untuk membantu rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan. Namun, itu hanya sementara sampai datangnya serangan-serangan lagi yang menghancurkan Gaza.

Trump memang punya usul rekonstruksi dan kemudahan akses bantuan kemanusiaan. Namun, tidak ada jaminan yang sifatnya konkret dan pasti bahwa kekerasan-kekerasan Israel ini tidak akan terulang kembali terhadap warga Gaza. Tidak ada jaminan pula bahwa blokade Gaza yang rezim Zionis lakukan sejak 2007 akan betul-betul dibuka dan warga Gaza bisa betul-betul berdaulat untuk mengurus urusan politik, ekonomi, militer, termasuk kerja sama internasional dengan berbagai negara.

Ketiga, poin Trump terkait pemerintahan transisi sebelum menyerahkan ke otoritas Palestina harus dimaknai sebagai upaya untuk menempatkan pemerintahan boneka yang sikapnya sejalan dengan kepentingan barat di Timur Tengah. Pemerintahan boneka ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan Barat. Tujuannya untuk meredam segala bentuk perlawanan dan melakukan proyek “kontra-radikalisme” besar-besaran. Tentunya melalui kerja sama dengan Israel. Ini sebenarnya sama dengan proyek pasca invasi AS di Irak dan Afganistan. AS mendukung rezim-rezim boneka AS yang berfungsi melayani kepentingan kolonial AS di negara-negara itu.

Pemerintahan baru Gaza ini, jika terbentuk, pasti akan dijaga betul oleh Amerika Serikat dan Israel melalui berbagai teknologi pengintai mereka. Mereka juga akan memblokade Gaza darat, laut dan udara untuk memastikan rezim yang berkuasa tidak mengancam eksistensi Israel ke depan. Strategi ini pasti akan dilakukan karena AS-Israel sadar betul bahwa perlawanan di Gaza bukan sekadar oleh Hamas, tetapi juga seluruh warga Palestina yang benci akan penjajahan Israel.

Jadi, selama warga Gaza masih ada di tanah itu, Israel-AS pasti tidak akan tenang dan akan berupaya menutup ruang semaksimal mungkin konsolidasi pejuang dan militerisasi Gaza terjadi lagi. Hal itu dilakukan untuk memastikan peristiwa 7 Oktober 2023 yang lalu tidak terulang lagi pada masa-masa yang akan datang.

Bisa dimaklumi jika poin-poin solusi Trump terhadap masalah Gaza menguntungkan pihak Israel karena untung-ruginya Israel di Palestina juga berdampak pada kepentingan politik Amerika Serikat. Selama ini Amerika banyak menggunakan Israel untuk memata-matai musuh-musuh AS bahkan sampai melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengancam kepentingan kedua rezim tersebut di Timur Tengah. Sejak tahun 1946 sampai 2024 Amerika telah mengirimkan bantuan senilai 300 miliar dolar atau Rp 4.650 triliun ke Israel. Termasuk berbagai dukungan teknologi persenjataan canggih seperti pesawat-pesawat tempur dan berbagai rudal untuk menggempur tanah Palestina.

Trump paham betul bahwa jika para pejuang menang di Gaza, dan Israel serta Amerika menyerahkan kembali tanah Gaza kepada Hamas, maka itu akan menjadi ancaman serius bagi kedua entitas ini di wilayah tersebut dalam jangka panjang. Semua mimpi-mimpi Israel raya dan normalisasi Israel-Arab tidak akan pernah terwujud dengan kondisi Palestina yang terus bergejolak.

Inilah makna penting dari 21 poin yang sarat dukungan atas kepentingan kolonial Israel atas Palestina. Usulan 21 poin itu harus dipahami sebagai kelanjutan dari strategi perang global Trump bersama Netanyahu untuk menghancurkan perlawanan di Gaza.

Yang mengherankan, para pemimpin Dunia Islam juga ikut-ikutan dalam mendukung usulan Trump itu. Khususnya 8 menteri luar negeri (Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar dan Mesir). Mereka melakukan deklarasi bersama mendukung kepemimpinan AS dalam menciptakan perdamaian di Gaza berdasarkan solusi dua negara.

Padahal mendukung usulan Trump ini sama saja dengan mendukung semua narasi Amerika dengan label teroris, radikal kepada para pejuang Gaza. Mereka juga ikut-ikutan menghendaki Gaza di bawah kontrol dan campur tangan Barat.

Sikap Dunia Islam ini untuk ke sekian kalinya menunjukkan tiadanya independensi mereka secara politik dalam menyelesaikan masalah Palestina. Dari beberapa deklarasi atau pernyataan melalui organisasi OKI pun, para pemimpin itu berulang-ulang hanya menyayangkan, mengecam serta mendesak dunia internasional dan PBB untuk bersikap tegas terhadap situasi yang terjadi di Gaza. Sementara itu, tidak ada satu pun solusi realistis pun yang mereka bisa lakukan untuk menghentikan genosida terhadap warga Gaza.

Kita berharap Dunia Islam punya narasi alternatif lebih baik daripada usulan-usulan Barat selama ini menyikap penjajahan di Gaza. Kalau Barat berani berkata bahwa masalah di Palestina adalah radikalisme dan terorisme yang harus dihancurkan, mestinya para pemimpin Dunia Islam juga berani kompak menyatakan bahwa Israel adalah pelaku genosida dan penjajah yang harus dihilangkan.

Jika Barat berani memberikan bantuan finansial, ekonomi dan militer kepada Israel untuk tetap eksis dan menjajah, mestinya Dunia Islam juga bersikap yang sama memberikan dukungan penuh kepada warga Palestina untuk memerdekakan mereka.

Begitu juga jika Barat berani menyerang Iran, Yaman, Libanon, Suriah, Qatar karena dianggap mendukung perlawanan di Palestina, Dunia Islam juga mestinya sama. Mereka bersikap tegas terhadap negara-negara yang mendukung Israel baik dari Amerika, Eropa dan Asia.

Sayangnya itu, tidak pernah terjadi. yang berjuang melawan Israel hanyalah para mujahidin. Sebaliknya, para pemimpin Dunia Islam hanya sibuk menyusun rencana untuk melakukan normalisasi atau sibuk mengamankan kepentingan nasional masing-masing. Maka dari itu, benar sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa untuk memerdekakan Palestina, yang pertama-tama harus dimerdekakan adalah para pemimpin di Timur Tengah.

Penutup

Selama solusi atas Palestina bukan berasal dari paradigma yang dibangun oleh umat Islam sendiri maka selama itu pula masalah Palestina tidak akan pernah selesai. Usulan Trump tidak lain hanyalah mewakili kepentingan penjajah yang selama ini berkolaborasi menguasai dan menghancurkan tanah-tanah kaum Muslimin di Timur Tengah. Jadi, cukuplah sejarah menjelaskan bagaimana nasib masa depan Palestina jika berada di tangan Amerika Serikat.

WalLâhu a’lam bi ash-shawâb. [Hasbi Aswar; (Masyarakat Sosial Politik Indonesia – MSPI)]

Catatan kaki: