Ustadz H.M. Ismail Yusanto: Board of Peace: Alat Penjajahan Baru
Pengantar:
Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian baru saja dibentuk. Pendiri sekaligus pemimpinnya adalah Donald Trump (AS). Beranggotakan banyak negara. Termasuk Indonesia. Ironisnya, tidak ada Palestina. Yang ada malah Israel. Padahal BoP dibentuk, katanya, demi masa depan Gaza.
Jika demikian, betulkah BoP demi masa depan Gaza? Betulkah BoP demi perdamaian? Ataukah demi penjajahan baru atas Palestina? Mengapa pula Indonesia, termasuk sejumlah negara Muslim, masuk dalam BoP yang di dalamnya jelas-jelas ada Netanyahu, sang pembantai Palestina? Apa alasannya? Apa pula implikasinya bagi Palestina? Lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi keberadaan BoP ini?
Itulah sejumlah pertanyaan yang diajukan Redaksi kepada Cendekiawan Muslim, Ustadz H.M. Ismail Yuanto, dalam rubrik Hiwar kali ini. Berikut hasil wawancaranya.
Apa Board of Peace itu, Ustadz?
Board of Peace atau BoP adalah organisasi internasional baru yang diprakarsai dan dipimpin langsung oleh Donald Trump. Resmi dibentuk pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, bersamaan dengan penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di sana. Alasan resmi BoP dibentuk untuk mengatasi kebuntuan PBB yang dinilai sering gagal dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dunia. Trump menyebut PBB, “Punya potensi besar, tapi gagal memanfaatkannya.” Karena itu ia ingin menciptakan lembaga alternatif yang lebih “efektif”. Itulah BoP. Melalui BoP akan diciptakan mekanisme resolusi konflik yang cepat, tegas dan terpusat; termasuk mengawal perdamaian pasca-perang Gaza dan konflik global lainnya.
Board of Peace ini ide yang berdiri sendiri ataukah sebuah rangkaian dari banyak kebijakan terkait GAZA?
Awalnya, BoP memang dimandatkan oleh Resolusi DK PBB 2803 untuk mengawasi gencatan senjata Gaza, mengelola rekonstruksi Gaza, mengawal demiliterisasi Hamas dan mengatur pemerintahan transisi Gaza. Namun, dalam piagam resminya, BoP diperluas cakupannya menjadi badan global penyelesai konflik dunia, melampaui isu Gaza.
Mengapa banyak negara Eropa justru menolak masuk BoP?
Memang banyak negara Eropa seperti Ingris, Prancis, Jerman, Spanyol dan lainnya yang bukan hanya menolak masuk BoP. Mereka bahkan juga menolak keberadaan BoP. Mengapa? Pertama: Mereka merasa BoP ini akan menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara. BoP tidak bisa diartikan kecuali sebagai bentuk subordinasi total terhadap AS. Kedua: Mereka tak mau terjadi lagi apa yang dulu pernah terjadi, yakni imperialisme. Mereka paham, mekanisme dalam BoP ini akan digunakan seperti kolonialisme klasik. Ketiga: Mereka menilai BoP ini otoritarian, anti check and balance dan ultra centralized yang dibuktikan dengan besarnya kewenangan Chairman yang dijabat oleh Donald Trump seumur hidup. BoP juga bertentangan dengan prinsip rule of law, constitutionalism dan demokrasi. Keempat: Mereka menilai BoP ini akan melemahkan PBB. Negara-negara Eropa sangat menjaga legitimasi PBB. Karena itu mereka menolak lembaga tandingan yang dikontrol oleh satu tokoh. Kelima: Mereka tegas menolak dominasi Trump. Struktur BoP yang menempatkan Chairman sebagai lembaga tertinggi dengan kewenangan yang sangat besar dalam penentuan agenda pertemuan, dana, keanggotaan dan veto, dinilai sangat tidak demokratis. BoP akan berjalan tanpa mekanisme akuntabilitas, terpusat ekstrem pada diri Trump pribadi. Ini dinilai sangat berbahaya. Keenam: Ada faktor Rusia. Mereka menolak duduk satu forum dengan Rusia dan Belarus yang telah memerangi Ukraina. Bagi Ukraina dan negara NATO, ini garis merah politik.
Apa kritik utama terhadap BoP?
Sejak kelahirannya, BoP mendapatkan banyak sekali kritik. Di antaranya: Pertama, BoP dinilai sebagai lembaga yang ultra-presidential globalism. Satu orang, yakni Donald Trump sebagai Chairman BoP, memegang kekuasaan absolut global dengan hak veto, hak penentu keanggotaan, pengeluar resolusi, hak membubarkan. Ini dinilai lebih otoriter daripada Sekjen PBB dan Presiden AS sekaligus. Kedua, Legalized Imperialism. BoP dianggap sebagai institusionalisasi imperialisme global. Jika dulu intervensi diartikan sebagai agresi, kini intervensi harus dianggap sebagai peace mission. Karena itu, semua yang bakal dilakukan BoP itu sekadar rebranding dari kolonialisme. Ketiga, Hegemonic Engineering. BoP menjadi alat rekayasa politik atas negara berkembang melalui pengaturan elit lokal, kontrol kebijakan ekonomi dan keamanan. Inilah bentuk neokolonialisme berbasis stabilitas. Kempat, Anti-Multilateral Order. BoP menghancurkan prinsip kedaulatan, non-intervensi, serta kesetaraan negara, yang membuat tatanan dunia (world order) berganti menjadi empire order.
Lalu mengapa Indonesia justru masuk BoP?
Indonesia bukan hanya menjadi anggota, bahkan tercatat sebagai founding member BoP. Sejauh penjelasan yang ada, termasuk apa yang disampaikan oleh Presiden dalam pertemuan dengan tokoh Ormas Islam baru lalu, Indonesia penting masuk BoP sebagai jalan paling realistik ini hari untuk membantu Gaza. Indonesia melihat BoP sebagai jalur strategis untuk mempengaruhi rekonstruksi dan masa depan Gaza, serta untuk memastikan kepentingan kemanusiaan Palestina terwakili. Langkah ini juga dikatakan sebagai bentuk diplomasi bebas aktif non-blok, tetapi tetap bisa mengakses pengambilan keputusan global. Jika kelak BoP menjadi aktor penting dunia, Indonesia dinilai lebih baik berada di dalam daripada di luar. Jadi jelaslah, bahwa masuknya Indonesia ke dalam BoP adalah langkah real politik, bukan langkah ideologis, yang diperlukan disebut guna meraih poin-poin strategis.
Poin-poin strategis apa yang hendak diraih Indonesia dengan masuk ke dalam BoP? Pertama: Sebagai strategi hedging geopolitik. Tidak sepenuhnya ke Barat,tidak juga ke Cina dan Rusia, tetapi ambil keuntungan dari keduanya. Kedua: Dengan bergabung ke BoP, Indonesia sebagai “Bridge State” yang berperan menjadi mediator antara negara-negara Global South terhadap negara Barat. Ketiga: Guna mendapat dukungan AS untuk keamanan nasional dan stabilitas domestik. Setelah bergabung BoP, AS menawarkan kerja sama intelijen, militer dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Keempat: Guna meraih kepentingan pengembangan ekonomi dan investasi khususnya bidang infrastruktur, energi dan defense industry.
Jika melihat struktur BoP, tampak AS begitu dominan. Mungkinkah Indonesia bisa mempengaruhi?
Faktanya, meski BoP sudah dibentuk, Israel tetap saja terus menyerang wilayah Palestina, terus mengebom wilayah Gaza dan membunuh warganya. Jangankan Indonesia, PBB dan protes publik di banyak wilayah dunia saja mereka abaikan. Trump dan Israel adalah orang-orang bengal yang demi meraih keingingan tak mempedulikan penderitaan orang lain. Apalagi Dewan Eksekutifnya diisi oleh orang-orang yang pro Israel, termasuk di sana ada Benyamin Netanyahu.
Siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh BoP: Palestina, Israel atau malah AS?
Pastilah yang paling diuntungkan adalah AS dan juga Israel. Mengapa? Secara geopolitik, BoP adalah alat rekayasa tatanan dunia baru berbasis unipolarisme AS. Pertama: Melalui BoP, AS mempunyai jalan untuk menghindari hambatan Rusia Cina di DK PBB. AS merasa, veto Rusia–Cina di DK PBB menghalangi agenda geopolitik AS di berbagai wilayah, seperti di Suriah, Palestina, Iran, Ukraina dan Taiwan. Melalui BoP, AS bisa bergerak tanpa veto Rusia-Cina. Kedua: Melalui BoP, AS ingin mendapatkan legalisasi atas setiap langkah intervensi global AS. BoP memberikan pembenaran hukum baru bagi intervensi militer, penempatan pasukan, rekayasa rezim (regime change), dan pembentukan pemerintahan transisi. Semua akan tampak legal atas nama peace-building and stability operations. Ketiga: BoP membuka jalan kolonialisme gaya baru yang dilakukan tanpa penjajahan formal; tetapi melalui supervisi pemerintahan, pemerintahan transisi, pengawasan pasca-konflik sehingga membuat negara target kehilangan kedaulatan efektif.
Jika demikian BoP bukan benar-benar demi perdamaian?
Jelas, BoP hakikatnya bukanlah lembaga perdamaian, melainkan sebagai arsitektur kekuasaan global baru berbasis hegemoni Amerika Serikat. Bahkan BoP adalah arsitektur kekuasaan global baru yang akan mempercepat fragmentasi dunia, memperdalam konflik Timur-Barat, dan memperbesar ketegangan Dunia Islam dengan Barat. Apalagi orang-orang yang menduduki posisi kunci di BoP, seperti Donald Trump dan Netanyahu, adalah orang-orang yang justru selama ini menimbulkan ketidakdamaian. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Trump di Venezuela, juga Greenland. Jadi Trump itu tidak dikenal sebagai peace maker, tetapi trouble maker. Juga Netanyahu. Dialah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kehancuran Gaza. Percayakah kita bahwa orang-orang macam ini benar-benar sedang bekerja untuk perdamaian?
Kalau begitu, BoP jelas merugikan Palestina, dan tidak akan bisa memerdekakan Palestina secara hakiki?
Jelas sangat merugikan Palestina. Di dalam piagam BoP juga tidak ada kata freedom untuk Palestina. Juga tidak ada rencana mengakhiri pendudukan atau penjajahan di sana. Dengan begitu, pendudukan Israel atas wilayah Palestina yang sudah berjalan hampir 100 tahun ini akan dilegalkan secara struktural. Selain itu, juga tidak ada rencana pengadilan terhadap penjahat perang. Seolah apa yang terjadi di Gaza—yang telah menimbulkan kehancuran pemukiman, infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, listrik, air bersih, fasilitas pendidikan, rumah sakit dan lainnya di Gaza dan mengakibatkan puluhan ribu meninggal dunia—bukan masalah. Alih-alih mengadili penjahat perang, BoP malah bakal membentuk pemerintahan transisi yang tidak melibatkan rakyat dan pemimpin Gaza. Lalu Gaza selanjutnya akan ditempatkan di bawah kontrol internasional-AS. Karena itu tidak akan ada kedaulatan bagi Palestina, apalagi kemerdekaan. Kelompok perlawanan seperti Hamas, Hizbullah, Jihad Islam yang selama ini berjuang melawan penjajah guna merebut kembali tanah Palestina justru dinyatakan sebagai non-state violent actors. Mereka semua hendak dilucuti sehingga tidak ada lagi kekuatan perlawanan di sana. Selanjutnya Gaza akan ditata sesuai selera mereka. Gaza mendatang akan didisain sebagai Riviera Mediterania. Sekarang pun disain Gaza masa depan sudah beredar di mana-mana. Jadi, BoP tak ubahnya bagai perusahaan pengembang. Jadi, jelaslah, BoP alih-alih akan memerdekakan Palestina, yang ada justru akan menghentikan semua ikhtiar untuk memerdekakan wilayah Palestina dari penjajahan Israel.
Melalui BoP ini, apakah solusi dua negara yang digagas oleh Trump akan terwujud?
Jelas, tidak akan terwujud two state solution dengan negara Israel dan Palestina berdampingan. Tidak akan ada negara Palestina. Artinya, two state solution hanya akan menjadi fiksi.
Dalam BoP ada pilar militer sebagai Pasukan Stabilisasi Internasional. Akankah ini menjadi penguat bagi militer Palestina ataukah justru untuk kepentingan keamanan Israel?
Pasti bagi kepentingan keamanan Israel. Bagaimana mau disebut bakal menjadi penguat militer Palestina, BoP sudah berencana mau melakukan demiliterisasi wilayah Gaza dengan cara membeli senjata-senjata yang dimiliki Hamas dan kelompok perlawanan lain. Karena itu, pasukan stabilisasi Internasional akan menjadi pasukan keamanan Israel.
Indonesia mengatakan salah satu alasan masuk ke Board of Peace adalah untuk menjaga perdamaian. Agar tercipta perdamaian maka perlu jaminan keamanan bagi Israel. Bagaimana menurut Ustadz?
Ini pasti perdamaian versi penjajah. Bagi umat Islam dan penduduk Palestina khususnya, tentu berbeda. Perdamaian hakiki hanya akan terwujud jika penjajah enyah dari wilayah Palestina. Ketika perdamaian dimaknai dalam versi penjajah maka hasil akhirnya pasti pengokohan penjajahan di sana.
Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam agar Palestina benar-benar merdeka secara hakiki?
Usir penjajah dari Palestina! Tidak mudah memang. Akan tetapi, ini langkah paling mendasar untuk meraih kemerdekaan hakiki. Penjajah tidak boleh dibiarkan terus bercokol di tanah yang dia rampas. Untuk itu diperlukan kekuatan. Dari mana didapat kekuatan? Dari persatuan umat Islam sedunia. Dengan persatuan umat yang kini berjumlah lebih dari dua miliar, kita akan mendapatkan kekuatan. Kekuatan personal, kekuatan militer dan persenjataan, juga kekuatan dana.
Untuk menuju ke sana, diperlukan dakwah yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten untuk penguatan pemikiran Islam ideologis melalui penanaman aqidah siyasiyah dan fiqih siyasi. Tujuannya guna membangun kesadaran politik umat. Caranya melalui pembinaan khusus dan umum serta untuk mengembangkan opini tandingan, yang selama ini memojokkan Islam dengan framing ekstremisme dan radikalisme. Dengan itu mereka bakal menyadari pentingnya persatuan umat sedunia untuk kembali membangun peradaban Islam yang rahmatan lil alamin. Insya Allah. []
