Rekonstruksi Gaza: Demi Keuntungan Amerika dan Sekutunya

Penjajahan Israel yang didukung negara-negara Barat telah menghancurkan Gaza. Menurut laporan UNCTAD pada November 2025, GDP Gaza anjlok 83% pada 2024 menjadi hanya $362 juta. Padahal ekonomi sebelumnya juga sudah rapuh akibat 17 tahun blokade Israel dan Mesir sejak 2007. Ini terjadi setelah Hamas—yang menang Pemilu Palestina 2006—mengambil alih Gaza secara militer. GDP per kapita hanya $161.Salah satu yang terendah di dunia. Inflasi melonjak 238%. Pengangguran mencapai 80%. Seluruh 2,3 juta penduduk kini berada di bawah garis kemiskinan.¹

Bank Dunia, PBB dan Uni Eropa memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai $53 miliar. Kerusakan fisik saja senilai $30 miliar.²

Amerika Serikat, yang selama ini menjadi sekutu utama di balik penghancuran Gaza, di bawah Pemerintah Trump, kembali menjanjikan solusi yang sarat kepentingan. Pada 4 Februari 2025, bersama Netanyahu ia menyatakan bahwa AS akan mengambil-alih dan memiliki Gaza. Ia akan dijadikan “Riviera of the Middle East”—istilah yang merujuk ke kawasan wisata mewah di pesisir Mediterania di Prancis selatan. Adapun rakyat Palestina akan direlokasi ke wilayah yang tidak pernah ditentukan lokasinya.

Kemudian pada September 2025, Washington Post membocorkan prospektus 38 halaman berjudul Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation (GREAT) Trust. Dokumen ini mendorong perwalian (trustee­ship) AS atas Gaza selama 10 tahun. Penduduk Gaza diminta untuk direlokasi dengan iming-iming $5.000 perorang. Semakin banyak yang direlokasi semakin besar investasi yang bisa dihemat. Dalam 10 tahun, proyek ini diproyeksikan bernilai $324 miliar, termasuk keuntungan sebesar $185 miliar.³

Pada bulan yang sama, Trump meluncurkan rencana perdamaian 20 poin; membentuk Board of Peace (BoP). Ia menunjuk dirinya sebagai ketua yang memiliki hak veto. Gaza akan dikelola oleh “komite teknokrat Palestina apolitis” di bawah pengawasan BoP. Lalu pada Desember 2025 muncul “Project Sunrise”. Ini adalah sebuah presentasi pengembangan Gaza yang dibuat oleh tim Jared Kushner dan Steve Witkoff. Anggaran rekonstruksi Gaza diperkirakan sebesar $112 miliar dalam satu dekade. Sebanyak 70% garis pantai Gaza akan mulai dikomersilkan pada tahun ke-10, dengan penghasilan $55 miliar.⁴ Jared Kushner merupakan menantu Donald Trump. Dia adalah pengembang real estate (Kushner Companies) yang menjadi arsitek Abraham Accords pada periode pertama Trump. Steve Witkoff adalah pengembang real estate miliaran dolar. Dia juga merupakan sahabat dekat Trump yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah.

Puncak penegasan AS untuk menguasai langsung Gaza terjadi di Davos, 22 Januari 2026, ketika Trump menandatangani piagam BoP di hadapan World Economic Forum. Dewan eksekutif BoP mencakup Kushner, Tony Blair, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, dan Presiden Bank Dunia Ajay Banga. Secara teknis, BoP akan dibantu oleh National Committee for the Administration for Gaza. Komite ini berisi orang-orang non-politik dari berbagai latar belakang. Pada forum tersebut, Kushner mempresentasikan master plan pengembangan kawasan Gaza yang mayoritas berisi rencana pembangunan proyek-proyek real estate. Termasuk di dalamnya proses demiliterisasi kelompok bersenjata dan penduduk Gaza yang menjadi syarat masuknya investasi yang dijanjikan.⁵

Kolonialisme Korporasi

Rencana rekonstruksi Gaza dengan motif bisnis perusahaan-perusahaan AS bukanlah hal baru. Rekonstruksi Irak pasca invasi AS dan pasukan sekutu ke negara itu tahun 2003 merupakan contoh serupa. Di bawah Coalition Provisional Authority yang dipimpin Paul Bremer, ekonomi Irak langsung dibuka untuk investor asing. Tarif impor diturunkan ke 5%. Kepemi­likan asing 100% diizinkan untuk berbagai sektor. Lebih dari 70 perusahaan dan individu AS memenangkan kontrak hingga $8 miliar di Irak dan Afganistan dalam dua tahun pertama saja. Mereka kebanyakan adalah penyumbang utama kampanye Presiden George W. Bush. KBR, anak perusahaan Halliburton—yang pernah dipimpin oleh Wakil Presiden Dick Cheney—meraup kontrak senilai $2,3 miliar. Bechtel mendapat $1 miliar.⁶

Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan minyak asing kembali menguasai minyak di Irak. Kementerian Minyak Irak memberikan kontrak kepada Exxon Mobil, Chevron, Royal Dutch Shell, Total, dan BP untuk perbaikan ladang minyak dan dukungan teknis, sekaligus memberi mereka keuntungan dalam mendapatkan lisensi pengeboran minyak di masa depan. Sebelum invasi dan pendudukan tahun 2003, yang disebut sebagai Oil War tersebut, perusahaan minyak AS dan Barat lainnya hampir sepenuhnya dilarang beroperasi setelah Pemerintah Irak menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing pada tahun 1972. BP sendiri berhasil memproduksi minyak senilai £15 miliar di negara yang memiliki cadangan minyak terbesar keempat dunia, setelah Venezuela, Arab Saudi, dan Iran.⁷

Saat miliaran dolar mengalir ke kontraktor asing, rakyat Irak justru semakin terpuruk. Sebelum invasi 2003, Irak adalah negara berpendapatan menengah dengan sistem kesehatan dan pendidikan yang tergolong maju di kawasan. Akan tetapi, sepuluh tahun setelahnya, sebanyak 48 persen penduduk masih dalam kamp pengungsian. Tingkat kemiskinan melonjak mencapai 23 persen. Penduduk yang menikmati listrik hanya 40 persen. Kondisi tersebut memaksa rumah tangga, rumah sakit, bahkan sekolah bergantung pada generator diesel swasta yang mahal.⁸

Pola yang sama terjadi di Bosnia dan Kosovo. Pasca pembantaian kaum Muslim di negara-negara itu, badan administrasi internasional membangun infrastruktur dengan menggunakan kontraktor asing. Keuntungan mengalir keluar, sementara kedaulatan rakyatnya tetap terbatas. Lebih jauh ke belakang, Sistem Mandat Liga Bangsa-Bangsa pasca-Perang Dunia I juga memberikan mandat kepada Inggris dan Prancis atas negara-negara Arab, termasuk Palestina. Mandat Inggris atas Palestina (1920–1948) mengklaim mempromosikan pembangunan, tetapi pada praktiknya justru memperkuat kendali negara-negara Eropa untuk menguasai negara-negara bekas wilayah Khilafah Utsmaniyah. Termasuk di dalamnya mendeklarasikan Israel sebagai negara baru setelah mengusir penduduk Palestina dari tanah mereka.

Karena itu, rekonstruksi Gaza di bawah Board of Peace hanya mengulang pengalaman pahit negeri-negeri Muslim yang dijajah Barat, lalu dieksploitasi untuk kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan yang mensponsori pemerintah AS. Pada proposal GREAT Trust yang dibocorkan oleh Washington Post, disebutkan bahwa 30% tanah Gaza yang dimiliki publik nantinya akan langsung menjadi milik perwalian sebagai jaminan pembiayaan awal. Sementara itu, blueprint Tony Blair Institute untuk GIPEDA (Gaza Investment Promotion and Economic Development Authority) secara eksplisit menyatakan bahwa otoritas tersebut digerakkan secara komersial untuk menghasilkan keuntungan termasuk perumahan, infrastruktur, dan pembangunan industri.⁹

Karena itu, meminjam istilah Josh Paul, mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS, BoP hanya merupakan “transisi dari kolonialisme Israel ke kolonialisme korporasi.”

Pragmatisme Negara-negara Muslim

Ironisnya, Board of Peace sebagian didanai oleh negeri-negeri Muslim. Sebagaimana dilaporkan The Times of Israel, delapan negara Muslim terkemuka secara bersama-sama mengumumkan keputusan mereka untuk bergabung dengan Board of Peace: Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab. Masing-masing akan menunjuk perwakilan untuk duduk di panel pemimpin dunia tersebut. Menurut CNN, untuk menjadi anggota permanen Board of Peace mereka harus membayar $1 miliar. Anggota yang tidak membayar hanya mendapat masa keanggotaan tiga tahun. Lebih dari itu, dalam jangka panjang, seperti yang dikutip pada dokumen GREAT Trust, Palestina ke depan akan bergabung menjadi bagian dari Abraham Accords. Ini adalah perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel, yang telah ditandatangani oleh Bahrain, Maroko, Uni Emirat Arab dan Sudan.

Board of Peace jelas bukan semata proyek untuk merekonstruksi Gaza, namun merupakan instrumen politik AS untuk mengamankan posisinya yang semakin terdesak. Selama beberapa dekade, stabilisasi Timur Tengah telah menguras sumber daya finansial dan militer Washington secara masif, termasuk lebih dari $2 triliun untuk Irak, $2,3 triliun untuk Afganistan, dan komitmen tak berujung pada Israel. Kini, di tengah kompetisi global yang semakin ketat, seperti dengan Cina dan Rusia serta pergeseran tatanan unipolar menuju dunia multipolar, AS tidak lagi mampu atau bersedia menanggung beban itu sendirian. Di dalam negeri, utang negara itu sudah semakin kronis. Bahkan dolar AS, yang selama ini menjadi tiang penyangga dominasi ekonomi Amerika, kini mulai diragukan stabilitasnya. The Economist edisi Februari 2026 sampai membuat sampul bertajuk ‘The Dangerous Dollar’ dengan karikatur dolar sebagai ular berbisa. Ia menggambarkan betapa berbahaya mata uang itu bagi investor dan negara-negara pemiliknya.

Karena itu, BoP menjadi mekanisme untuk mengalihkan beban tersebut kepada negara-negara Muslim. Delapan negara Muslim terkemuka — Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab — mengumumkan keputusan mereka untuk bergabung. Akan tetapi, keanggotaan ini hanyalah aksesoris belaka, sebab negara-negara Muslim tak memiliki kuasa untuk terlibat merancang dan mengendalikan rekonstruksi Gaza.

BoP juga merupakan kelanjutan logis dari Abraham Accords. Jika Accords menormalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Muslim dan Israel, BoP mengikat mereka lebih dalam ke dalam struktur ekonomi dan keamanan yang berpusat pada poros AS-Israel. Dokumen GREAT Trust secara eksplisit menyatakan bahwa Palestina ke depan akan diarahkan untuk bergabung menjadi bagian dari Abraham Accords. Alhasil, negara-negara Muslim bukan hanya mendanai kepentingan AS dan Israel, tetapi juga melegitimasi pengambilalihan Gaza dan memperkuat posisi Israel di kawasan Timur Tengah.

Jelaslah, tidak ada yang bisa diharapkan dari sistem ini untuk membebaskan Palestina dan mengembalikan kemuliaan umat. PBB telah lama lumpuh. Negara-negara Barat dan kini juga Cina saling berebut pengaruh atas dunia Muslim demi kepentingan mereka sendiri. Sebaliknya, negara-negara Muslim sendiri terjebak dalam pragmatisme dan nasionalisme sempit untuk mengamankan posisi mereka masing-masing ketimbang membela saudara-saudara mereka di Palestina. Karena itu, harapan satu-satunya ada pada Khilafah Islam yang akan menyatukan kekuatan umat di bawah satu kepemimpinan untuk membebaskan Palestina dan negeri-negeri Muslim dari dominasi negara-negara penjajah dan penguasa mereka yang pengkhianat.

WalLâhu a’lam bi ash-shawâb. [Muis].

Catatan kaki:

1. UNCTAD, “Gaza’s Economy Collapsed 83% in 2024, Pushing All 2.3 Million People into Poverty,” November 2025, https://unctad.org/news/gazas-economy-collapsed-83-2024-pushing-all-23-million-people-poverty.
2. World Bank, “New Report Assesses Damages, Losses and Needs in Gaza and the West Bank,” February 2025, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/02/18/new-report-assesses-damages-losses-and-needs-in-gaza-and-the-west-bank.
3. Dokumen asli GREAT Trust tersedia di: Washington Post, https://www.washingtonpost.com/documents/f86dd56a-de7f-4943-af4a-84819111b727.pdf.
4. “US Said to Pitch ‘Project Sunrise’ — $112B Plan to Rebuild Gaza as Luxury Destination,” The Times of Israel, 20 Desember 2025, https://www.timesofisrael.com/us-said-to-pitch-project-sunrise-a-plan-to-rebuild-gaza-as-luxury-destination/.
5. Jared Kushner Unveils ‘Master Plan’ for Rebuilding War-Torn Gaza,” ABC News, video YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=j1nm8fDBSZk.
6. Maud Beelman et al., “U.S. Contractors Reap the Windfalls of Post-War Reconstruction,” International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), 30 Oktober 2003, https://www.icij.org/investigations/windfalls-war/us-contractors-reap-windfalls-post-war-reconstruction-0/.
7. Matt Kennard dan Mark Curtis, “BP Extracted Iraqi Oil Worth £15bn After British Invasion,” Declassified UK, 22 Mei 2023, https://www.declassifieduk.org/bp-extracted-iraqi-oil-worth-15bn-after-british-invasion/.
8. Rawaf et al., “Living Conditions in Iraq: 10 Years After the US-Led Invasion,” Journal of the Royal Society of Medicine 107, no. 5 (Mei 2014): 187–193, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4023518/.
9. Tariq Dana, “Reconstructing Gaza According to Trump’s Plan Would Be a Disaster,” Middle East Council on Global Affairs, Januari 2026, https://mecouncil.org/blog_posts/reconstructing-gaza-according-to-trumps-plan-would-be-a-disaster/.