Analisis

Cara Islam Memperlakukan Harta Haram

PERNAHKAH kita merenung, mengapa negeri dengan sumber daya alam melimpah, ditambah pajak dan retribusi yang tak henti ditarik dari rakyatnya, tetap terbelit kemiskinan dan hutang yang menggunung? Jawabannya bukan sekadar karena kurangnya pemasukan, melainkan karena hilangnya amanah dalam pengelolaan harta.

Di satu sisi, rakyat kecil yang telat membayar pajak motornya dikejar dengan berbagai peraturan. Di sisi lain, para pejabat dengan rekening gendut yang tak wajar, dengan rumah mewah dan aset berlapis-lapis, seolah kebal hukum. Lalu muncul wacana solusi: RUU Perampasan Aset. Sepintas terdengar gagah dan pro-keadilan. Akan tetapi, sebagai seorang Muslim, kita wajib bertanya lebih dalam: Apakah Islam membolehkan negara merampas harta rakyat begitu saja dengan dalih “aset ilegal”?

 

Hukum Perampasan Aset oleh Negara

Ketika seseorang memiliki harta dengan cara yang sah menurut syariah, maka harta itu terlindungi. Siapapun, termasuk negara, bahkan Nabi saw.sekalipun, tidak berhak merampas harta tersebut. Allah SWT berfirman:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil… (QS an-Nisa’ [4]: 29).

Rasulullah saw., dalam Khutbah Wada’, juga bersabda:

«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»

Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas sesama kalian (HR al-Bukhari).

Bahkan Nabi saw. sangat berhati-hati dalam urusan harta agar tidak mengambil harta rakyat dengan cara yang zalim. Beliau bersabda:

«وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

Aku berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada yang menuntut diriku disebabkan oleh kezalimanku dalam urusan darah maupun harta (HR Ahmad).

Menjaga harta adalah salah satu dari maqâshid syarî’ah. Pembahasan tentang harta haram tidak boleh disederhanakan menjadi sekadar “sita dan rampas”. Ia harus diletakkan di atas landasan syariah yang kokoh, adil dan komprehensif.

 

Harta Haram

Dalam Islam, kepemilikan didefinisikan sebagai:

«حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مُقَدَّرٌ بِالْعَيْنِ أَوِ الْمَنْفَعَةِ يَقْتَضِي تَمْكِينَ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ مِنِ انْتِفَاعِهِ بِالشَّيْءِ وَأَخْذَ الْعِوَضِ عَنْهُ»

Hukum syariah yang berlaku atas zat atau manfaat, yang memungkinkan siapa saja—yang disandarkan kepemilikan itu kepada dirinya—untuk memanfaatkan barang tersebut dan mengambil kompensasi darinya.

Karena itu setiap harta/kekayaan yang di­peroleh seseorang tidak sesuai dengan ketentuan syariah—baik karena zatnya maupun karena caranya—tidak menjadi miliknya meskipun dia menguasai harta tersebut. Harta/ kekayaan ini statusnya haram. Beberapa jenis harta haram disebutkan dalam kitab Al-Amwâl. Di antaranya adalah:

 

  1. Harta Ghulûl Penguasa.

Harta ghulûl adalah setiap harta yang diperoleh oleh para penguasa (wali/gubernur), amil (kepala daerah), qâdhi (hakim) dan pegawai negara dengan memanfaatkan jabatan, kekuasaan dan status kepegawaiannya, melalui cara yang tidak syar’i. Baik harta tersebut berasal dari kekayaan negara maupun dari milik individu/masyarakat.

Rasulullah saw. bersabda kepada Muadz bin Jabal ra. ketika mengutus dirinya ke Yaman:

لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ؛ {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ [آل عمران: 161]»

Janganlah engkau mengambil sesuatu tanpa izinku. [Sesungguhnya hal itu adalah kecurangan (ghulûl). Siapa saja yang berbuat curang, pada Hari Kiamat ia akan dibangkitkan dalam keadaan memikul beban kecurangannya (QS Ali Imran [2]: 16)] (HR at-Tirmidzi).

Harta ghulûl ini antara lain:

  1. Risywah (Suap).

Risywah adalah pemberian harta kepada penguasa, amil, hakim atau pegawai negara dengan tujuan memperoleh keputusan atau pelayanan yang semestinya menjadi kewajiban mereka tanpa imbalan.

Riswah hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak. Rasulullah saw. bersabda:

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ»

Rasulullah saw. melaknat penyuap, penerima suap dan perantara keduanya (HR Ahmad).

 

  1. Hadiah dan hibah kepada pejabat.

Pemberian hadiah atau hibah kepada pejabat negara dikategorikan serupa dengan suap. Boleh jadi pemberi pada saat itu tidak memiliki kepentingan langsung, namun bertujuan memperoleh perlakuan istimewa di kemudian hari.

Rasulullah saw. melarang keras hal ini. Sebagaimana kisah Ibnu Atabiyyah, petugas zakat dari Bani Asad yang berkata, “Ini untuk Anda dan ini hadiah untuk saya.” Mendengar itu Rasulullah saw. segera bersabda di atas mimbar, “Apakah tidak lebih baik ia duduk saja di rumah bapak dan ibunya, lalu melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Tuhan Yang jiwaku berada di tangan-Nya! Tidaklah seseorang mengambil sedikit pun dari hadiah itu, kecuali pada Hari Kiamat ia datang dengan membawa hadiah itu di atas lehernya berupa unta yang meringkik, sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Adapun jika sebelum menjabat seseorang sudah terbiasa saling memberi hadiah, maka tidak haram hadiah tersebut dia terima. Hanya saja saat kondisi birokrasi tidak aman dari kepentingan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz tetap berpandangan bahwa hadiah kepada penguasa tetaplah haram. Beliau menyatakan:

«كَانَتِ الهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً، وَاليَوْمَ رِشْوَةٌ»

Hadiah pada zaman Rasulullah adalah hadiah, sementara hari ini ia adalah suap (HR al-Bukhari).

 

  1. Perolehan harta dengan sewenang-­wenang dan penyalahgunaan kekuasaan.

Tidak lain yaitu harta dan tanah milik negara maupun milik masyarakat yang diambil oleh penguasa dan kroninya melalui paksaan, kekerasan dan tekanan kekuasaan. Perbuatan ini merupakan kezaliman yang diharamkan. Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, kelak pada Hari Kiamat ia akan dikalungi dengan tujuh lapis bumi.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

 

  1. Hasil makelar dan komisi.

Yang dimaksud adalah komisi atau fee yang diterima pejabat dari perusahaan asing maupun lokal sebagai imbalan atas pelulusan transaksi atau proyek dengan negara, yang diberikan secara sembunyi tanpa sepengetahuan negara.

 

  1. Korupsi (Ikhtilâs).

Yâ ng dimaksud adalah penggelapan harta negara yang berada di bawah pengelolaannya untuk kepentingan pribadi. Termasuk korupsi adalah uang yang diambil oleh para pegawai pos, transportasi dan telekomunikasi dari kantor-kantor pemerintahan dengan jalan menambah jumlah rekening penagihan yang semestinya, melalui cara-cara penipuan, pemalsuan atau memanfaatkan kelengahan orang lain.

 

  1. Harta Perolehan Individu dengan Cara Haram.

Kekayaan individu yang diperoleh dengan cara yang tidak syar’i juga merupakan harta yang haram. Baik itu hasil riba, perjudian, pencurian, penipuan, jasa yang diharamkan, maupun mu’amalah yang rusak. Syaikh Shidqi Burnu menyatakan:

«فَكُلُّ عَقْدٍ بَاطِلٍ يُعْتَبَرُ نَوْعًا مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ»

Tiap-tiap akad yang batil, masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan jalan batil.

 

Kewajiban Negara (Khilafah) Menyita Harta Haram

Seluruh kekayaan yang diperoleh secara haram, baik yang dimiliki oleh penguasa maupun rakyat biasa, wajib disita oleh negara jika telah terbukti keharamannya menurut syariah Islam. Pembuktian syar’i ini penting karena menghukum yang tidak bersalah secara syar’i ataupun membebaskan yang bersalah adalah sama-sama kezaliman yang wajib dihindari.

Setelah disita, harus ditindaklanjuti dengan beberapa ketentuan berikut:

  1. Secara umum semua harta haram, baik pelakunya rakyat maupun harta ghulûl pejabat, wajib dikembalikan kepada pemiliknya jika pemiliknya diketahui. Jika pemiliknya tidak diketahui atau tidak ada, maka harta tersebut disita dan diserahkan kepada Baitul Mal kaum Muslim, menjadi harta negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan rakyat.
  2. Harta yang diperoleh dari hasil pelacuran (zina) tidak dikembalikan kepada lelaki yang membayarnya, namun disita dan diserahkan kepada Baitul Mal kaum Muslim.

 

Pemberantasan Korupsi: Bukan Sekedar ‘Perampasan Aset’

Penting untuk dipahami bahwa menyita harta hasil korupsi hanya mengobati akibat, bukan penyebabnya. Korupsi tidak selalu tentang keserakahan. Ada tiga pola:

  1. Korupsi karena niat: memang ingin kaya atau balik modal jabatan.
  2. Korupsi karena terpaksa: dipaksa atasan atau terjepit keadaan birokrasi yang kaku, seperti terpaksa memakai anggaran lain untuk memperbaiki inventaris kantor yang rusak karena prosedur resmi terlalu lambat.
  3. Korupsi karena tidak paham aturan: seperti menambah dana pribadi untuk melebihkan volume bangunan dari yang dianggarkan, yang secara administratif justru dianggap penyimpangan dan dapat dituduh korupsi.

Itulah mengapa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dengan perampasan aset, tetapi harus dengan pembenahan sistem dan edukasi regulasi.

Korupsi jenis kedua sebenarnya berakar pada masalah administrasi yang seharusnya mudah namun justru dipersulit, lama dan berbelit-belit. Korupsi jenis ketiga, akar masalahnya juga ada di pengaturan administrasi, plus pemberian informasi yang memadai kepada pengguna anggaran.

Adapun korupsi jenis pertama, masalahnya bukan sekadar karena rendahnya gaji pejabat, namun lebih karena rendahnya ketakwaan, penegakan hukum yang masih tebang pilih, dan pada hukuman yang tidak menimbulkan efek jera.

Rendahnya ketakwaan adalah akibat hilangnya penerapan hukum syariah dalam masyarakat. Ketika sistem masyarakat baik, maka kecenderungan buruk yang ada dalam diri individu karena kekurangtakwaannya juga akan terkikis. Persis terkikisnya karat dari besi saat dimasukkan ke tungku pandai besi. Rasulullah saw.:

«الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا»

Madinah itu bagaikan mesin tungku api pandai besi. Ia membersihkan kotoran (karat-karat)-nya dan memurnikan yang baiknya (HR al-Bukhari).

Penegakan hukum yang masih tebang pilih juga menjadikan korupsi makin parah, bahkan merusak masyarakat secara umum. Rasulullah saw. bersabda:

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

Amma Ba’du. Sesungguhnya kehancuran manusia (umat) sebelum kalian karena jika ada yang mencuri dari kalangan bangsawan mereka, mereka biarkan; tetapi jika yang mencuri dari kalangan lemah, mereka tegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Tuhan Yang diri Muhammad di tangan-Nya, seandainya Fathimah anaknya Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya (HR al-Bukhari).

Kesederhanaan dan keteladanan pejabat juga penting. Rasulullah saw., walaupun beliau memegang banyak harta negara, memberikan ratusan ekor unta untuk pemuka Quraisy yang baru masuk Islam, sementara beliau sendiri hidup sangat sederhana. Beliau tidur di atas selembar tikar yang kasar yang meninggalkan bekas pada tubuh beliau. Ketika Ibnu Mas’ud r.a menawarkan untuk membuatkan kasur, beliau menolak (HR at-Tirmidzi).

Saat menjadi khalifah, Abu Bakar ra., hanya mengambil harta negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari – dengan sangat sederhana. Ketika menjelang wafat, beliau berwasiat agar mengembalikan sisa harta negara yang beliau pakai dalam menjalankan tugas.

Ketika diperiksa, ternyata tidak ada yang bertambah dari hartanya kecuali unta yang biasa dipergunakan untuk menyirami kebun, seorang hamba sahaya dan selembar selimut beludru seharga lima dirham. Tambahan harta inilah yang kemudian diserahkan kepada ‘Umar. Mengetahui ini Umar menangis sambil berkata:

«يَرْحَمُ اللهُ أَبَا بَكْرٍ لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ»

Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Sungguh beliau telah menyusahkan orang-­orang setelah beliau.

Maksud “menyusahkan orang-orang setelah beliau” adalah membuat Khalifah sesudah beliau sulit untuk menyamai beliau. Apalagi mengungguli Abu Bakar.

Ini pula yang dilakukan Khalifah Umar ra. Beliau hidup sederhana. Beliau pernah minta masukan kepada Salman al-Farisi, apa kira-kira kekurangan beliau dalam pandangan masyarakat. Salman menolak, tetapi Umar mendesak. Akhirnya, Salman berkata bahwa masyarakat membicarakan Umar yang mengumpulkan dua macam lauk dalam satu hidangan. Sejak saat itu, Khalifah Umar tidak pernah makan dengan dua macam lauk.

Poin penting lainnya adalah audit kekayaan pejabat. Ini meneladani apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab. Umar biasa mencatat harta awal seorang wali/amil sebelum menjabat. Setelah selesai bertugas, hartanya dihitung ulang. Jika ada lonjakan kekayaan yang meragukan dan tidak bisa dibuktikan kehalalannya, maka kelebihan itu disita atau dibagi dua untuk dimasukkan ke Baitul Mal sebagai milik negara. Kebijakan penyitaan karena harta yang tidak wajar ini pernah dilakukan Khalifah Umar terhadap beberapa pejabatnya, seperti Abu Hurairah, Utbah bin Abu Sufyan, dan Amr bin Al-Ash.

Mekanisme penyitaan atau pembagian dua harta sebagaimana dijelaskan di atas berlaku untuk kasus harta yang masih syubhat. Adapun jika telah terbukti secara jelas dan meyakinkan bahwa seseorang melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri, maka sanksinya adalah ta’zir. Hukuman ta’zîr tersebut wewenangnya diserahkan sepenuhnya kepada kepala negara. Bentuk hukumannya ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkan dari tindak korupsi tersebut, yang bisa berupa penyitaan harta, hukuman cambuk, pemenjaraan, bahkan hukuman mati.

WalLâhu a’lam bish ash-shawâb. [M. Taufik NT]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 1 =

Back to top button