
Pengantar [Menyoal RUU Perampasan Aset]
Assalâmu ’alaykum wa rahmatulLâhi wa barakâtuh.
Pembaca yang budiman, pembahasan tentang RUU Perampasan Aset kembali mengemuka di tengah maraknya kasus korupsi dan kejahatan ekonomi yang merugikan negara. RUU ini digadang-gadang sebagai instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, terutama dengan memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Akan tetapi, di balik semangat pemberantasan korupsi tersebut, terselip persoalan mendasar yang perlu dikaji secara kritis. Jangan sampai atas nama pemberantasan kejahatan, negara justru memperoleh kewenangan yang terlalu luas untuk merampas harta milik rakyat. Apalagi jika mekanisme perampasan aset tidak disertai jaminan hukum yang kuat, prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak milik. Hukum yang seharusnya menjadi pelindung rakyat jangan sampai berubah menjadi instrumen kesewenang-wenangan penguasa.
Realitas ini menunjukkan adanya persoalan lebih mendasar dalam sistem hukum sekuler. Hukum dibuat dan diubah berdasarkan pertimbangan manusia, kepentingan politik dan dinamika kekuasaan. Akibatnya, hukum dapat menjadi sangat keras kepada sebagian pihak, tetapi lunak kepada pihak lainnya. Pemberantasan korupsi pun sering tidak menyentuh akar persoalan.
Islam memiliki konsep yang jelas dalam menjaga hak kepemilikan sekaligus memberantas kejahatan terhadap harta. Harta yang diperoleh secara haram wajib dikembalikan kepada pemiliknya atau diserahkan kepada Baitul Mal sesuai ketentuan syariah. Sebaliknya, harta milik seseorang tidak boleh dirampas hanya berdasarkan dugaan atau kewenangan sepihak. Penguasa wajib menegakkan hukum secara adil dan tidak boleh menjadikan kekuasaan sebagai sarana mengambil hak rakyat. Dengan demikian pemberantasan korupsi harus berjalan seiring dengan penjagaan terhadap hak milik yang telah ditetapkan Allah SWT.
Oleh karena itu, menyoal RUU Perampasan Aset bukan sekadar memperdebatkan sebuah rancangan undang-undang, melainkan juga mempertanyakan paradigma hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Apakah kejahatan akan benar-benar diberantas hanya dengan menambah kewenangan aparat? Ataukah diperlukan perubahan sistemik yang menutup seluruh pintu korupsi, memperkuat ketakwaan individu, serta memastikan penguasa tunduk pada hukum Allah SWT?
Khilafah Islam sebagai institusi politik Islam memiliki mekanisme yang tegas dalam menjaga harta rakyat, mencegah pengkhianatan terhadap amanah dan memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan.
Itulah sebagian bahasan utama al-Wa’ie edisi kali ini, selain berbagai topik penting lainnya. Selamat membaca!
Wassalâmu’alaykum wa rahmatulLâhi wa barakâtuh.





