Efektifkah Kurikulum Pencegahan LGBTQ?

Kementerian Agama menargetkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) mulai diajarkan kepada peserta didik pada tahun ajaran 2026/2027. Proses pembelajaran ini akan dilakukan melalui mekanisme insersi ke dalam kurikulum yang sudah ada.

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang memasukkan LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer negara (Kemenag.go.id, 22-07-2026).

Materi tersebut ditujukan bagi peserta didik mulai kelas IV sekolah dasar hingga jenjang SMP dan SMA keagamaan di Indonesia. Wamenag menjelaskan, pembelajaran ini akan berfokus pada pemberian pemahaman kepada peserta didik agar tidak terlibat dalam gerakan budaya LGBT serta memiliki bekal untuk menghindari budaya tersebut.

Upaya ini mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak yang mendukung upaya meredam penyebaran gerakan LGBTQ di Indonesia seperti MUI, DPR dan ormas-ormas Islam. Pertanyaan yang lantas muncul adalah bagaimana agar penyusunan kurikulum ini bisa efektif mencegah penyebaran LGBT di kalangan generasi muda?

Membutuhkan Asas yang Sahih

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Dalam penyusunan kurikulum, semua materi pelajaran diintegrasikan untuk membentuk tujuan pendidikan. Karena itu seluruh materi pengajaran harus berdasarkan pada asas yang satu sehingga membentuk pemahaman yang utuh dari peserta didik.

Imam Taqiyuddin an-Nabhani menyata­kan:

Dengan demikian kurikulum pencegahan LGBT seharusnya merupakan kesatuan dengan materi-materi ajar lainnya dalam kurikulum keseluruhan agar bisa efektif penerapannya. Akan tetapi, saat ini materi-materi ajar lainnya mengandung nilai-nilai yang justru kontraproduktif dengan pencegahan LGBT. Misal materi yang mengajarkan konsep HAM, materi yang mengajarkan manusia tercipta melalui proses evolusi yang menafikan keberadaan Allah sebagai Pencipta, materi demokrasi yang meminggirkan agama dan menganggap kebenaran mutlak ada pada keputusan wakil rakyat, dan sebagainya. Materi-materi ini kontraproduktif karena mengaburkan akidah dan standar syariah yang dibutuhkan anak untuk menjalankan materi pencegahan LGBT.

Begitupun materi agama yang saat ini lemah dalam metode penyampaian. Materi ini disampaikan hanya sebatas teori sehingga lepas dari ruhnya. Akidah yang diajarkan tidak mampu menjadi motivasi berbuat karena yang dituntut hanya hapalan dan nilai, bukan pemahaman yang mengubah cara pikir dan bersikap. Inilah yang menjadi sebab berbagai persoalan kerusakan remaja, termasuk di pesantren, sekalipun mereka belajar agama.

Berbeda halnya dengan kurikulum dalam Islam yang berasas akidah Islam. Semua materi pelajaran disampaikan dalam kerangka akidah Islam. Materi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan akidah Islam harus dieliminasi. Materi-materi akidah Islam menjadi standar dan ruh bagi semua mata pelajaran. Hal inilah yang akan membuat anak bisa menerima materi pencegahan LGBT dengan penerimaan yang mendorong pada penerapan, bukan pengabaian.

Perilaku Dipengaruhi Multi Faktor

Perumusan kurikulum pencegahan LGBT merupakan upaya yang perlu didukung oleh umat. Hanya saja, perlu dipahami, yang menentukan perilaku seseorang bukan faktor pendidikan di sekolah saja. Faktor keluarga, lingkungan dan masyarakat juga memiliki peran sangat besar. Imam Ibnu Khaldun dalam kitabnya, Al-Muqaddimah, mengatakan:

Kalimat ini menjadi dasar pemikiran Ibnu Khaldun bahwa lingkungan sosial dan kebiasaan yang terus diulang akan membentuk karakter manusia.

Dalam kehidupannya, paling lama anak menghabiskan waktu 8 jam di sekolah, bahkan kebanyakan kurang dari itu. Sisanya? Ada keluarga dan lingkungan sosialnya, termasuk juga media massa.

Maka dari itu, pembahasan materi pencegahan LGBT yang hanya disisipkan dalam materi pelajaran lain, seperti agama dan pembentukan karakter, tidak mungkin meninggalkan pengaruh yang besar tanpa didukung komunitas lain yang anak hidup di dalamnya. Apalagi saat ini mayoritas anak menghabiskan waktu lebih banyak di depan media sosialnya. Kita tahu bahwa para pemilik platform medsos adalah pendukung gerakan LGBT. Di antaranya Marc Zuckernberg, pemilik Meta (Instagram, FB dan Threads), Sundar Pichae (Google, Youtube), Tim Cook (Apple). Tidak aneh jika konten-konten bermuatan LGBT sering muncul di platform-platform yang justru paling banyak dikonsumsi anak.

Belum lagi penyebaran LGBT sebagai gerakan yang massif di kalangan anak muda. Mereka bergerak langsung menyasar individu-individu memanfaatkan berbagai komunitas pergaulan. Sering kita baca di media massa, penggerebegan terhadap pesta-pesta gay, terakhir di Karawang (news.detik.com, 10-06-2026).

Dengan demikian kurikulum pencegahan LGBT, tanpa disertai upaya pencegahan penyebaran LGBT di berbagai lini kehidupan, tidak akan menghasilkan perubahan efektif. Tidak mungkin cukup hanya dengan perubahan individu, melainkan butuh pada perubahan sistem.

Sistem Sekuler Gagal Menjadi Solusi

Indonesia sering mengklaim bukan negara agama, namun juga bukan negara sekuler. Hal ini karena Indonesia tetap menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa. Akan tetapi, agama bukan hanya sekedar nilai. Agama adalah akidah dan syariah sekaligus.

Penyusunan kurikulum pencegahan LGBT yang hanya diterapkan di sekolah-­sekolah dalam lingkungan Kementerian Agama menunjukkan secara jelas sekularisasi di Indonesia. Mengapa demikian? Kita bisa lihat bahwa agama hanya difungsikan dalam ruang-ruang terbatas. Pada semua yang berembel-embel agama. Akan tetapi, di ruang publik, termasuk di sekolah umum, aturan agama dipinggirkan. Memasukkan pencegahan LGBT di ruang publik akan berhadapan dengan konsep hak asasi manusia, konsep non diskriminasi dan kebebasan berekspresi demokrasi.

Di sinilah negara menjadi mandul dan tidak berdaya menghadapi potensi merusak yang begitu besar dari gerakan LGBT. Negara hanya boleh membentuk karakter, nilai kemanusiaan, dan hak asasi yang tidak cukup untuk mencegah masuknya berbagai penyimpangan dari luar.

Solusi Sahih

Jika negara saja saat ini tidak mampu menuntaskan persoalan LGBT, lantas siapa yang mampu untuk melakukan tindak pencegahan di semua lini kehidupan? Tentu bukan MUI. Bukan pula ormas keagamaan lain. Bukan juga para dai. Sekalipun mereka memiliki kontribusi, mereka tidak cukup untuk memblokir arus LGBT yang sudah menjadi gerakan transnasional, yang dibekingi dana besar dari para trilyuner dunia.

Satu-satunya yang mampu melawan arus kaum pelangi ini hanya Negara Islam global (Khilafah). Khilafah inilah yang bakal mampu untuk mengubah total kurikulum pendidikan. Khilafah bakal mampu memblokir semua konten negatif dari luar dan menggantinya dengan platform-platform yang produktif yang mendukung kebaikan moral masyarakat. Khilafah bakal mampu mengatur informasi-informasi yang beredar di media massa dan media sosial. Khilafah bakal mampu menjatuhkan hukuman yang tegas pada pelaku penyimpangan ini. Khilafah bakal menerapkan aturan syariah dalam seluruh aspek kehidupan. [Arini Retnaningsih]