
Islam Itu Islam!
ISLAM ala Prabowo?” Saya terusik dengan judul buku Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam. Bukan karena Prabowo tidak boleh dibicarakan dari sisi keislamannya.
Siapa pun boleh dikaji: bagaimana ibadahnya, pandangannya, sikap politiknya, bahkan kebijakannya. Akan tetapi, sejak judulnya saja ada masalah mendasar. Islam itu Islam. Islam bukan “ala” siapa pun. Allah SWT berfirman (yang artinya): Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Aku cukupkan kepada kalian nikmat-Ku dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama kalian (TQS al-Maidah [5]: 3). Bukan Islam yang disesuaikan dengan seseorang. Oranglah yang semestinya diukur dengan Islam.
Kalau cara berpikir “Islam ala Prabowo” dianggap wajar, apa bedanya nanti dengan Islam ala si A, Islam ala si B, Islam ala Indonesia, Islam ala Saudi, Islam ala Amerika, dan seterusnya? Lama-lama Islam ditempatkan bukan sebagai standar yang tetap, tetapi sebagai sesuatu yang dapat diberi warna oleh manusia, budaya, negara, atau penguasa. Cara pandang seperti ini membuka pintu relativisasi agama: Islam dibaca mengikuti pengalaman, konteks atau figur tertentu. Padahal seorang Muslim boleh memiliki gaya, karakter dan pengalaman yang berbeda. Akan tetapi, Islam yang menjadi rujukannya tetap satu.
Yusril Ihza Mahendra, yang namanya dikaitkan dengan buku tersebut, menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam penentuan judul. Ia hanya diwawancarai tim penyusun dan tidak melihat transkrip maupun naskahnya sampai buku terbit (ANTARA, 8/9/2026).
Ada persoalan lain. Dalam berbagai pemberitaan tentang buku itu, sisi keislaman Prabowo digambarkan melalui nilai kemanusiaan, keadilan, moderasi, perdamaian, kepedulian dan kesejahteraan. Tentu semua itu bisa sejalan dengan Islam. Akan tetapi, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa setiap keadilan adalah Islam, setiap kemanusiaan adalah Islam, atau setiap kebijakan yang tampak baik merupakan penerapan Islam. Seorang sosialis juga berbicara keadilan. Seorang liberal juga berbicara hak asasi. Seorang nasionalis juga berbicara pengabdian kepada rakyat. Pertanyaannya: Keadilan menurut siapa? Berdasarkan hukum apa? Apa ukuran benar-salahnya? Apakah halal-haram menjadi standarnya? Allah SWT berfirman (yang artinya): Jika kalian berselisih dalam sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah) (TQS an-Nisa [4]: 59).
Saya teringat perumpamaan sederhana. Semangka dan mentimun sama-sama berdaun hijau. Apakah karena itu keduanya sama? Tentu tidak. Kesamaan sebagian ciri tidak membuktikan kesamaan hakikat. Demikian pula sebuah tindakan yang tampak manusiawi, adil atau membawa manfaat tidak otomatis dapat diberi cap “Islam”. Islam bukan sekadar kumpulan nilai universal yang kebetulan disukai semua orang. Islam memiliki aqidah, syariah, sumber hukum dan ukuran perbuatan. Karena itu untuk menyebut sebuah kebijakan sesuai Islam tidak cukup melihat hasil luarnya. Harus dilihat pula sumber, dasar hukum, cara dan tujuannya.
Lebih serius lagi ketika istilah Islam dilekatkan pada seorang penguasa. Di sini kita harus bertanya: Apakah buku ini hendak menjadikan Islam sebagai standar untuk menilai Prabowo atau justru memakai Islam untuk membangun citra tentang Prabowo? Dua hal ini sangat berbeda. Yang benar adalah Islam menjadi mizan, timbangan. Kebijakan penguasa ditimbang dengan al-Quran dan as-Sunnah. Yang sesuai dikatakan sesuai. Yang bertentangan dikatakan bertentangan.
Akan tetapi, jika yang dilakukan adalah memilih sisi-sisi positif seorang penguasa, lalu diberi label Islam, agama berisiko bergeser dari alat koreksi kekuasaan menjadi alat legitimasi kekuasaan. Politik boleh dinilai oleh Islam. Islam jangan dijadikan objek politik dan jangan diturunkan menjadi instrumen branding seorang penguasa.
Apalagi polemik penerbitan buku ini menimbulkan pertanyaan tentang proses dan atribusi. TGB Muhammad Zainul Majdi menyatakan, “Saya tidak pernah kirim tulisan!” Padahal namanya tercantum sebagai penulis salah satu bagian. Gus Kautsar juga menyatakan tidak pernah menulis artikel yang dikaitkan dengan namanya.
MUI juga kemudian mengeluarkan klarifikasi resmi pada 10 September 2026. MUI menegaskan bahwa buku Islam ala Prabowo bukan program, kegiatan maupun produk MUI. Isi, pandangan, narasi dan proses penerbitannya menjadi tanggung jawab pihak penerbit dan penulisnya. MUI juga menjelaskan bahwa kehadiran Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dalam rangkaian peluncuran buku berada dalam konteks menghadiri Rakornas BAZNAS sebagai pembaca doa. Klarifikasi ini penting agar otoritas institusi Islam tidak otomatis dianggap sebagai pemberi legitimasi terhadap buku tersebut.
Ada pula kritik yang langsung menyasar judul. Syarif Yunus menulis bahwa Islam bukan milik presiden, partai, kelompok atau tokoh politik tertentu. Menurut dia, ketika agama dikonstruksikan sebagai “ala” seorang penguasa, muncul kesan bahwa ajaran Islam dapat disesuaikan dengan kepentingan dan narasi politik penguasa (Kumparan, 8/9/2026).
Kritik ini patut direnungkan. Bukankah akan lebih tepat jika judulnya Prabowo dan Islam atau Keislaman Prabowo? Dengan rumusan seperti itu, Islam tetap berdiri sebagai Islam, sedangkan Prabowo menjadi manusia yang dipelajari relasinya dengan Islam. Sebaliknya, frasa “Islam ala Prabowo” menjadikan nama Prabowo seolah menjadi kata sifat bagi Islam.
Saya sampaikan, bukan berarti setiap isi buku tersebut otomatis salah. Bisa saja di dalamnya terdapat kesaksian yang benar, pengalaman yang menarik, atau perilaku Prabowo yang memang sesuai dengan nilai Islam. Itu harus diapresiasi secara proporsional. Akan tetapi, kesalahan cara berpikir jangan ditutupi oleh banyaknya cerita kebaikan. Justru karena Islam adalah agama yang sempurna, posisi Islam harus dijaga. Islam tidak memerlukan legitimasi Prabowo, sebagaimana Prabowo tidak berhak menjadi ukuran bagi Islam. Prabowo, saya, Anda, para ulama, pejabat, bahkan seluruh manusia adalah pihak yang harus tunduk dan diukur dengan wahyu.
Ringkasnya, pertanyaan yang tepat bukan, “Seperti apakah Islam ala Prabowo?” Pertanyaan yang tepat adalah, “Sejauh mana Prabowo menjalankan Islam?” Perubahan kalimat ini tampak sederhana, tetapi menentukan arah berpikir. Yang pertama berpotensi menjadikan manusia sebagai pemberi warna bagi agama. Yang kedua menempatkan Islam pada tempatnya: sebagai standar yang menilai manusia dan kekuasaan.
Umat perlu jernih melihat. Jangan sampai karena ingin memuji seorang penguasa, Islam justru diletakkan sebagai label politik. Islam itu Islam.
WalLâhu a’lam. [Muhammad Rahmat Kurnia]
