Menyoal Kaidah Al-Ashl fii al-mu’aamalah al-ibaahah hattaa yadulla ad-daliil ‘alaa tahriimih

Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah telah menerbitkan fatwa Nomor 077/I.1/F/2024 tertanggal 9 Juli 2024 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan.1 Isi fatwa tersebut antara lain menyatakan bahwa pertambangan (at-ta’diin) sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi (istikhraaj al-ma’aadin min bathn al-ardh) masuk dalam kategori muamalah atau al-umuur ad-dun-ya (perkara-perkara duniawi). Hukum asalnya adalah boleh (al-ibahah) sampai ada dalil, keterangan atau bukti yang menunjukkan larangan atau keharamannya. Ini sesuai dengan kaidah, “Al-Ashl fii al-mu’aamalah al-ibaahah hattaa yadulla ad-daliil ‘alaa tahriimih.”

Apakah argumentasi tersebut dapat diterima? Berikut ini adalah beberapa catatan kritis penulis atas dua perkara pokok yang menjadi inti dari kesimpulan pertama dalam fatwa tersebut, yaitu terkait: (1) terminologi “perkara dunia (al-umuur al-dun-ya)” yang mubah; (2) hukum asal muamalah yang juga dianggap mubah.

Perkara Dunia (al-Umuur ad-Dun-yaa’) yang Mubah Menurut Hadis Nabi saw.

Islam adalah sistem kehidupan yang khas. Syariahnya mencakup semua aspek kehidupan; menyeluruh dan sempurna. Hal itu karena datang dari Allah Tuhan semesta alam. Sistem kehidupan ini menggambarkan visi hidup seorang Muslim harus berorientasi ukhrawi. Ini sebagaimana pesan Nabi saw. dalam hadis dari Anas bin Malik ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiada kehidupan, kecuali kehidupan akhirat.” (HR al-Bukhari No. 81 dan Muslim No. 1804).2

Bukan hanya ibadah, dalam al-Quran dan as-Sunnah terdapat ketentuan hukum yang mengatur urusan muamalah seperti jual-beli, serikat dagang, gadai, sewa-menyewa, utang-piutang dan sebagainya. Bahkan ayat yang sangat panjang dalam al-Quran turun membahas tentang aturan penulisan utang-piutang, yaitu QS al-Baqarah ayat 282.

Di antara “syubhat” yang disampaikan oleh sebagian kalangan adalah bahwa Rasulullah saw. menyerahkan urusan dunia secara mutlak kepada umatnya, sebagaimana sabdanya:

Sebagian kalangan menjadikan hadis ini sebagai alasan untuk lari dari hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan masalah ekonomi, hukum, politik dan yang semisalnya. Alasan mereka, itu adalah urusan duniawi. Artinya, kita lebih mengetahui tentang urusan dunia dan Rasulullah saw. telah menyerahkan urusan tersebut kepada umatnya.

Padahal jika menengok asbaab al-wuruud-nya, kenyataanya tidak demikian. Hadis “Kalian lebih tahu urusan dunia kalian” harus dipahami berdasarkan sebab terjadinya hadis tersebut, yaitu kisah penyerbukan pohon kurma yang dikomentari oleh Rasulullah. Lalu para Sahabat menjalankan saran Rasulullah tersebut dengan taat. Namun, mereka gagal melakukan penyerbukan dan berakibat buruk pada hasilnya. Kemudian Rasulullah saw. bersabda dengan hadis tersebut. Jadi hadis ini terkait dengan penyerbukan kurma, model peningkatan produksi, suatu yang memang hukum dasarnya adalah mubah.

Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim sebagai hadis ketiga pada bab, “Baab Wujuub Imtitsaal Maa Qaalahu Syar’[an] duuna Maa Dzakarahu shalla AlLaaahu ‘alaihi wa sallam Min Ma’ayisi al-Dunya ‘ala Sabili ar-Ra’y” (Bab tentang Kewajiban Menaati Apa yang Dikatakan Rasulullah saw. dalam Perkara Syariah Islam, Bukan Perkara yang Rasulullah saw. Sebutkan Mengenai Persoalan Duniawi Sebagai Sebuah Pendapat Pribadi).4

Judul bab dan ketiga hadis dalam bab itu menegaskan kewajiban umat Nabi Muhammad saw. untuk mengambil dan menjalankan semua hukum syariah yang beliau bawa. Adapun dalam segala urusan dunia yang tidak berkaitan dengan hukum syariah (hukum halal, haram, sah, batal, dll.), hendaknya seseorang berusaha untuk mendalaminya sendiri dengan melakukan berbagai percobaan agar dapat meraih kesuksesan.

Imam al-Nawawi dalam Syarh Shahiih Muslim menjelaskan: Para ulama berkata, “Sabda Rasul saw. ‘min ra’y[in] (berupa pendapat)’, artinya dalam perkara dunia dan ma’aayisy (mata pencaharian/penghidupan), bukan sebagai tasyrii’. Adapun apa yang beliau sabdakan dengan pendapat beliau dan yang beliau pandang sebagai syariah itu wajib diamalkan. Penyerbukan bukanlah termasuk dari jenis ini, tetapi termasuk jenis yang disebutkan sebelumnya.”5

Memang sabda Rasulullah saw. “antum a’lamu bi amri dun-yakum” itu bersifat umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan ushul, ungkapan umum itu, jika datang sebagai komentar atau jawaban atas suatu pertanyaan atau situasi, maka ia bersifat umum pada jenis masalah atau situasi itu. Narasi hadis-hadis tersebut jelas mengenai penyerbukan kurma. Jadi, sabda Rasulullah saw. berlaku untuk perkara-perkara yang serupa dengan penyerbukan kurma. Itulah yang disebut dengan ”amr al-dunyaa’ (perkara dunia)”.

Islam tidak datang mengatur amr al-dunyaa’, yakni masalah teknikal dan semacamnya, secara detil. Islam hanya mengatur perkara itu melalui hukum-hukum umum. Perkara teknikal dan eksperimental itu bisa dipilih sesuai dengan hasil eksperimen, pengalaman, menurut situasi dan keadaan selama dalam batas-batas hukum-hukum syariah. Misalnya adalah bagaimana teknik eksplorasi tambang dan pengolahannya.

Adapun dalam perkara-perkara agama, termasuk di dalamnya perkara tasyrii’, kaum Muslim wajib hanya mengambil dan menerapkan apa yang dibawa oleh Rasul saw., yaitu syariah Islam. Misalnya adalah terkait hukum kepemilikan dan pengelolaan tambang. Islam telah menetapkan bahwa sumber energi dan tambang yang depositnya banyak adalah milik umat yang harus dikelola oleh Negara. Hukum syariat terkait kepemilikan barang tambang ini sudah sangat jelas dalam Hadis Nabi saw.6

Mengkritisi Kaidah “Al-Ashl fii al-Mu’aamalah al-Ibaahah hattaa Yadulla ad-Daliil ‘alaa Tahriimih”

Kaidah “Al-Ashl fii al-mu’aamalah al-ibaahah hattaa yadulla ad-daliil ‘alaa tahriimih” asal-muasalnya bisa dilacak dari kaidah yang masyhur di kalangan ulama terdahulu yang berbunyi:

Ini adalah kaidah yang menjadi pegangan mazhab Syafii dan jumhur ulama, kecuali Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat sebaliknya: “Al-Ashl fiihaa at-tahriim hattaa yadulla ad-daliil ‘alaa al-ibaahah”. (Hukum asal sesuatu adalah haram hingga ada dalil yang menunjukkan kemubahannya).8

Kaidah fikih itu didokumentasikan dalam kitab Al-Asybaah wa an-Nazhaa’ir. Penulisnya, Imam as-Suyuthi mendasarkan kaidah tersebut pada dalil-dalil yang berkaitan dengan pemaafan atas perkara yang didiamkan oleh Syariah. Penerapan kaidah tersebut adalah pada benda-benda dan makanan. Hal itu tampak pada contoh-contoh yang beliau ketengahkan. Salah satu dalilmya adalah ketika Rasulullah saw. ditanya tentang lemak, keju dan kulit yang di samak, beliau menjawab:

Hadis di atas dan yang semisalnya sebenarnya tidak menunjukkan adanya sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariah. Hadis ini hanya menunjukkan bahwa di sana ada sesuatu yang tidak Allah haramkan sebagai bentuk rahmat untuk umat manusia. Allah memaafkan serta tidak mengharamkan sesuatu tersebut. Artinya, topik bahasan hadis-hadis tersebut bukanlah diam dari mensyariatkan hukum syariah, tetapi tidak mengharamkan. Pengertian “tidak mengharam-kan” itu bukan berarti pensyariatan hukum mubah atas semua hal yang tidak dijelaskan oleh Syariah, tetapi sesungguhnya bermakna diamnya Asy-Syaari’ (Pembuat Syariah) dari pengharaman. Itu artinya hukumnya adalah halal. Oleh karena itu sesungguhnya hadis tersebut tidaklah menunjukkan bahwa terdapat perbuatan manusia yang tidak dijelaskan oleh syariah.10

Masalah yang kemudian muncul adalah ketika lahir kaidah turunannya yang berbunyi:

Penggunaan kaidah ini sering tidak tepat karena didasarkan pada asumsi bahwa semua akad, syarat dan muamalah telah dima’fu (diberikan dispensasi) oleh Allah SWT sehingga hukum asalnya dianggap mubah.

Dengan mencermati dalil yang dijadikan dasar penggalian kaidah tersebut (seperti QS al-Maidah [5]: 1, QS al-Isra’ [17]: 34, QS al-Ma’arij [70]: 32, QS al-Baqarah [2]: 177, QS Ali Imran [3]: 76, dll), terlihat dengan jelas bahwa itu semua berkaitan dengan akad, janji dan syarat yang secara hukum dibolehkan oleh syariah Islam. Bukan hukum asal dari semua akad. Akad dan syarat sendiri ada yang absah dan ada yang batil. Akad dan syarat yang batil tentu haram.

Lebih jauh lagi, lahir kaidah turunan yang kemudian masyhur di kalangan ahli fikih muamalah kontemporer, yaitu “Hukum asal segala praktik muamalah adalah mubah”. Jika ditelusuri, kaidah ini bisa kita jumpai dari Imam asy-Syathibi dengan redaksi yang sedikit berbeda:

Lalu kaidah itu berkembang sedemikian rupa dan menjadi acuan para pakar dan praktisi muamalah maaliyyah kontemporer. Kaidah ini telah digunakan secara bebas dan pada akhirnya lepas dari ketentuan hukum syariah. Jika mendapati persoalan muamalah, langsung dihukumi mubah, tanpa dicari bagaimana hukum syariah terkait hal tersebut.

Padahal muamalah termasuk ke dalam kategori perbuatan, bukan benda. Dengan mecermati dalil-dalil yang ada, hukum asal perbuatan manusia itu adalah mengikuti dan terikat dengan hukum syariah.13 Manusia terikat dengan apa pun yang Rasulullah saw. bawa dan setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Kaidahnya:

Artinya, tidak dibolehkan bagi seorang Muslim untuk melakukan suatu perbuatan kecuali setelah mengetahui hukum Allah atas perbuatan tersebut yang bersumber dari seruan-Nya (Lihat, antara lain dalilnya: QS asy-Syura [42]: 10, QS an-Nisa’ [4]: 59 dan QS an-Nahl [16]: 89).

Selian kitu Rasulullah saw. juga bersabda: