AS Menegaskan Politik Imperialismenya

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengubah nama Departemen Pertahanan (Department of Defense) menjadi Departemen Perang (Depart­ment of War) dalam seluruh pernyataan eksekutif Gedung Putih. Seperti yang diberitakan Al Jazeera online (5/9) dalam upacara penandatanganan di Oval Office, Trump mengatakan perubahan nama ini merupakan bagian dari upaya meninggalkan ideologi “woke” di dalam departemen tersebut. Ia menambahkan, langkah ini akan membuka era baru “kemenangan militer” bagi Amerika.

Langkah ini dipandang sebagai sinyal perubahan menuju kebijakan luar negeri yang lebih ofensif di bawah Trump. Sejak menjabat kembali, ia telah mengawasi kampanye pengeboman di Yaman, Iran dan Laut Karibia selatan. Padahal saat pelantikan ia berjanji menjadi “pembawa damai dan pemersatu.” Menteri Pertahanan yang kini bergelar Menteri Perang, Pete Hegseth, mendukung penuh perubahan ini.

Perubahan nama ini menegaskan bahwa Amerika Serikat bukanlah negara penjaga perdamaian. AS adalah negara imperialis dengan ideologi kapitalisme yang rakus. Hal ini memperlihatkan watak asli kebijakan politik luar negeri AS yang sejak awal adalah penjajahan dan ekspansi militer. Tindakan tersebut menunjukkan arogansi AS dan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai ras, hak asasi manusia, maupun agama negara lain.

Perubahan nama ini adalah legalisasi politik agresi. Ini bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum internasional yang mandul. AS semakin terang-terangan menolak prinsip “pertahanan” dan justru memproklamirkan politik ofensif yang mengancam stabilitas global. Ini sekaligus bentuk normalisasi perang permanen. Konsekuensinya, kepentingan ekonomi, minyak dan geopolitik menjadi alasan sah untuk menyerang negara lain. Kebijakani ini tentu akan semakin memperburuk penderitaan rakyat di dunia, khususnya di wilayah konflik seperti Timur Tengah dan Asia.

Menyikapi hal ini, umat Islam harus menunjukkan visinya sebagai umat terbaik. Tidak ada gunanya mengharap belas kasih dari negara teroris yang menganggap nyawa kaum Muslim sangat murah dibandingkan dengan kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Umat terbaik wajib menjadikan Islam sebagai pedoman utama dalam mensikapi Amerika Serikat. Kaum Muslim harus memposisikan Amerika Serikat sebagai negara musuh, muhâriban fi‘l[an], yang menjajah negeri-negeri Islam dan mendukung genosida terhadap umat Islam. Tidak ada hubungan apapun dengan muhâriban fi‘l[an], kecuali hubungan perang. Segala bentuk kerja sama politik, militer maupun ekonomi dengan AS harus ditolak.

Barat—yang selama berabad-abad berbicara dengan bahasa perdamaian, diplomasi, komunitas internasional dan keterlibatan—kini tanpa rasa malu berbicara dengan bahasa perang ofensif. Ini sebagaimana yang dulu mereka lakukan pada masa kolonial-imperialis. Sementara itu, umat Islam yang terkungkung dalam kerangka negara-bangsa yang rapuh dan membatasi tetap terbelenggu oleh terminologi defensif dan kebijakan tunduk. Dulu kaum Muslim berbangga dengan jihad, futûhât dan membawa risalah Islam. Kini aspirasi tertinggi di negeri-negeri Muslim direduksi hanya pada perang defensif dan “pembebasan dari penjajahan.”

Ketika Barat secara terbuka menyatakan sikap ofensif, umat Islam harus kembali pada fondasi aslinya. Sejak awal, Negara Nabi (SAW) di Madinah bersikap tegas—bukan untuk kolonialisme, kejahatan, atau genosida sebagaimana Barat—untuk membawa Islam dan membimbing umat manusia. Politik luar negeri Islam sejak permulaannya dibangun atas dasar menampakkan agama ini dan meruntuhkan batas-batas batil, untuk membawa manusia dari kezaliman (agama-agama lain) menuju keadilan Islam. Dia­lah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar agar Dia menangkan atas segala agama, walaupun kaum musyrik membenci itu (TQS ash-Shaff [61]: 9).

Sesungguhnya, misi menampakkan agama ini tidak dibatasi oleh sekat-sekat negara, juga tidak bisa didefinisikan dalam kerangka tatanan internasional sekuler. Islam diturunkan untuk otoritas global. Kewajiban umat untuk menampakkan agama ini melalui dakwah dan jihad agar agama Allah SWT menang atas agama dan ideologi lainnya. Namun, sejak abad ke-19—terutama setelah runtuhnya Khilafah—dengan tersebarnya sistem negara-bangsa dan adopsi kebijakan defensif, semangat inisiatif ofensif itu dirampas dari umat Islam.

Sementara itu, para penjajah terus melancarkan serangan mereka dengan slogan perdamaian dan stabilitas. Mereka menjajah negeri-negeri dan—sebagaimana kita saksikan hari ini di Gaza—membantai sebagian umat Islam di hadapan mata dunia. Meski demikian, para penguasa Muslim—yang menterinya bergaya “menteri pertahanan”—membatasi diri hanya menjaga perbatasan nasional dan menghormati perjanjian-perjanjian yang membelenggu. Terikat oleh kebijakan defensif-nasionalis, para penguasa ini memilih diam, dan—bersandar pada konsep politik Barat—menafsirkan sikap pasif dan mundur itu sebagai kehati-hatian, kemaslahatan dan kenegarawanan.

Kini Barat kembali berusaha melanjutkan tujuan kolonialnya dengan bendera perang ofensif. Sudah saatnya umat Islam meninggalkan label defensif untuk menembus sekat-sekat perbatasan, berjuang menolong yang tertindas, serta mengembalikan jihad—bukan hanya sebagai pertahanan dari penjajahan, tetapi dalam bentuknya yang lebih luas sebagai metode politik luar negeri—ke dalam agenda.

Karena itu kita harus meninggalkan kebijakan defensif yang berpusat pada ekonomi dan “seimbang”, lalu menghidupkan kembali jalan yang otentik dengan menegakkan Khilafah Rasyidah (Khilafah yang mengikuti metode kenabian). Hanya Khilafah ‘alâ Minhâj an-Nubuwwah yang meletakkan politik luar negerinya pada dakwah dan jihad agar Islam menang di muka bumi dan fitnah dihapuskan. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah (kekufuran) dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah semata (TQS al-Baqarah [2]: 193).

Dunia Islam wajib membangun kekuatan sendiri untuk mengimbangi dominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Wujud nyata dari kekuatan tersebut adalah mendirikan kembali Khilafah ‘alâ Minhâj an-Nubuwwah, yang mampu memimpin umat, melindungi kehormatan mereka dan menghadapi hegemoni imperialis. Inilah saatnya. AlLâhu Akbar! [Farid Wadjdi]