NSS 2025 Mengokohkan Penjajahan AS!
Dokumen National Security Strategy (NSS) 2025 kembali menegaskan posisi Amerika sebagai kekuatan penjajah global. NSS adalah dokumen resmi yang memuat pandangan AS tentang dunia, ancaman keamanan nasional dan strategi melindungi kepentingannya. Dokumen ini wajib diterbitkan oleh setiap presiden, termasuk Donald Trump.
Secara garis besar tidak ada perbedaan berarti dari NSS Amerika sebelumnya. Pada intinya politik luar negeri Amerika tetap menggunakan isti’mâr (imperialisme/ penjajahan) sebagai metode baku yang tidak berubah dari masa ke masa. Ini merupakan konsekuensi langsung dari ideologi Kapitalisme yang diadopsi Amerika. Kapitalisme adalah ideologi rakus. Ia hanya mementingkan eksploitasi kekayaan alam negara-negara lain. Caranya dengan menundukkan negara-negara lain secara politik dan militer.
Klaim koreksi kebijakan masa lalu dalam NSS Trump tetap berujung pada prinsip America First. Prinsip ini menegaskan orientasi AS semata-mata pada kepentingan nasionalnya. Kepentingan inti tersebut meliputi kedaulatan negara, kontrol perbatasan serta dominasi militer, ekonomi, industri, teknologi dan energi. Negara lain, termasuk Dunia Islam, diposisikan oleh Amerika hanya sebagai objek penjajahan. Meskipun ada beberapa perubahan dan pergeseran dari pemerintahan sebelumnya, ujung-ujungnya adalah bagaimana Dunia Islam tetap tunduk dalam hegemoni Amerika.
Dalam isu Timur Tengah, AS memakai narasi “Shift Burdens, Build Peace”. Tujuannya untuk mengalihkan beban keamanan kepada mitra regional, mengurangi keterlibatan militer AS secara langsung, mendorong kesepakatan damai seperti Abraham Accords, serta memperluas kerja sama ekonomi non-migas demi stabilitas kawasan tanpa komitmen berlebihan. Akan tetapi, “Shift Burdens” bukan berarti AS mengurangi dominasi. AS hanya mengalihkan biayanya kepada negara-negara Arab sambil mempertahankan kendali strategis. Aliansi AS–Teluk sebagai instrumen pengaruh Barat, bukan kerja sama sejajar. Intinya: AS tetap mengatur arah politik kawasan. Pendekatan America First tetap menjadi pedoman pokok. Trump bertindak sepihak dalam politik global. AS mengabaikan aktor internasional, termasuk Dunia Muslim.
Hal itu tampak dalam urusan Palestina. Secara arogan Trump melakukan pemaksaan sepihak dengan proposalnya. Dia memaksakan rencana AS tanpa konsultasi. Peran negara lain hanya sebagai pelaksana rencana AS. Akan tetapi, hal ini kembali menguak pengkhianatan para penguasa negeri Islam, terutama Arab. Yang mereka lakukan selama ini tidak lain sebagai bentuk ketundukan kepada tuan besar mereka. Mereka mengurangi beban ekonomi Amerika yang kemudian dialihkan ke negara-negara Arab yang kaya.
Demikian pula dengan isu politik AS utama di Dunia Islam dengan mengatasnamakan Abraham Accords (Kesepakatan Abraham) yang menipu, normalisasi dengan Israel dan narasi “membangun perdamaian”. Semuanya sangat pro-Israel. Normalisasi adalah bentuk legitimasi terhadap pendudukan Israel. Setiap desain AS yang tetap mempertahankan penjajahan Yahudi adalah pengkhianatan. Bahkan dalam dokumen ini disebutkan normalisasi diperluas ke seluruh Dunia Muslim. Target tidak hanya Timur Tengah, tetapi seluruh negeri Muslim dari Indonesia sampai Maroko. Ekspansi Abraham Accords disebut eksplisit dalam NSS.
Demikian juga strategi AS untuk menerima “kawasan sebagaimana adanya”, termasuk monarki Teluk dan rezim Arab. Ini jelas merupakan bentuk kemunafikan dan standar ganda Barat. Rezim-rezim sekuler ini terbukti berkoalisi dengan Barat. Semua ini tidak lain merupakan upaya AS mempertahankan stabilitas melalui mereka sebagai cara menjaga agen politiknya di kawasan. Para penguasa Arab adalah pelindung sejati Israel demi kepentingan Amerika.
Adapun klaim AS bahwa mitra Timur Tengah berkomitmen memerangi “radikalisme” sejatinya merupakan tuntutan AS kepada penguasa Arab untuk memerangi Islam dan kaum Muslim. Pergeseran istilah dari “terorisme” ke “radikalisme” menjadi alat propaganda Barat guna menargetkan gerakan Islam politik, termasuk yang mengusung ide khilafah dan dakwah politik. Ini adalah upaya memperluas perang AS terhadap pemikiran Islam yang dianggap mengancam kepentingannya.
Dalam ekonomi, kebijakan AS menjadikan Timur Tengah pusat investasi, AI, energi nuklir dan pertahanan. Ini pun merupakan bentuk eksploitasi Dunia Muslim demi kepentingan AS. AS pun terus menopang rezim otoriter dan menjaga ketergantungan teknologi serta finansial negara-negara Muslim. Klaim bahwa AS mengurangi prioritas di Timur Tengah hanyalah retorika. Pasalnya, kawasan ini tetap vital bagi energi global, jalur pelayaran dan persaingan geopolitik.
NSS menegaskan kepentingan AS menjaga keamanan energi Teluk, Selat Hormuz, Laut Merah serta Israel. Semua ini menunjukkan kelanjutan proyek hegemoni Barat demi kepentingan AS, bukan demi stabilitas dan keadilan kawasan.
Karena itu umat Islam harus tetap pada sikap tegas, yakni memposisikan Amerika sebagai penjajah dan musuh umat Islam. Mereka harus tetap berjuang mengusir kolonialisme Amerika dari negeri Muslim. Mereka harus membebaskan umat dari dominasi politik, ekonomi, militer, budaya dan hukum Barat. Semua itu bisa dilakukan dengan menerapkan syariah dan menyatukan umat di bawah kepemimpinan politik Islam di bawah naungan Khilafah Islam ‘alâ Minhâj an-Nubuwwah. Hanya dengan itu umat keluar dari kegelapan menuju cahaya. Semua perkara ini sungguh sudah sangat jelas.
Karena itu seruan Hizbut Tahrir yang tetap konsisten untuk mendirikan Khilafah ‘alâ Minhâj an-Nubuwwah sudah semestinya kita sambut dengan serius dan sungguh-sungguh dengan dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. AlLâhu Akbar! [Farid Wadjdi]
