Blood Borders Plan dan Kejahatan Pemisahan Darfur

Kota-kota besar Darfur jatuh secara mencurigakan. Penarikan pasukan dari sana menghadapi penguasaan Rapid Support Forces (RSF). Lalu ada pengepungan mencekik yang dilakukan pasukan ini terhadap negara bagian terakhir, Darfur Utara dan ibukotanya Al-Fashir. Tentara gagal mengusir mereka. Tiba-tiba muncul pembicaraan tentang pemerintahan paralel yang dipimpin oleh mereka di Nyala, ibukota Darfur Selatan yang mereka kuasai. Ada partisipasi para agen Amerika seperti Al-Hilu yang mendukung pemerintahan ini, bahkan sampai menjadi wakil di dalamnya.

Semua ini membangkitkan kembali di benak masyarakat apa yang terus-menerus ditegaskan oleh Hizbut Tahrir, bahwa ada sebuah rencana yang jelas dan matang untuk menyerahkan Darfur kepada RSF dengan sponsor dan perlindungan Amerika. Ini adalah bagian dari skema untuk mencabik-cabik Sudan melalui para agennya di kalangan pimpinan tentara maupun RSF. Persis sebagaimana sebelumnya dilakukan dalam pemisahan Sudan Selatan melalui dua agennya, Al-Bashir dan John Garang.

Asal-usul Blood Borders Plan

Rencana Blood Borders Plan muncul dalam sebuah laporan berjudul “Blood Borders Plan”. Laporan ini disusun oleh Letnan Kolonel AS (purnawirawan) Ralph Peters, disertai dengan peta baru Timur Tengah. Laporan ini diterbitkan pada tahun 2006 dalam jurnal militer Amerika, Armed Forces Journal. Sang jenderal membagi kawasan ini ke dalam negara Sunni, Syiah dan Kurdi. Selian itu ada yang ia sebut “Negara Suci Islam” yang terdiri dari Haramain (Makkah dan Madinah) yang terpisah dari Saudi Arabia, juga apa yang ia namakan Yordania Raya dan negara-negara kecil lain. Menurut klaimnya, membagi wilayah ini berdasarkan garis sektarian dan etnis—sehingga setiap sekte atau etnis hidup sendiri dalam negara politik independennya—akan mengakhiri kekerasan di kawasan ini.

Namun, dapat dikatakan bahwa skema kekuatan kolonialis untuk memecah-belah negeri-negeri Muslim adalah lagu lama. Upaya ini dipimpin oleh Inggris dan Prancis, sebagaimana dalam perjanjian antara diplomat Inggris dan Prancis, Mark Sykes dan Georges Picot. Tujuannya untuk membagi tanah Islam setelah hancurnya Khilafah, yang dikenal dengan Perjanjian Sykes-Picot tahun 1916. Kemudian Amerika masuk dalam perlombaan kolonialis ini untuk melemahkan kaum Muslim dan merampas kekayaan mereka, dengan menerapkan prinsip divide et impera (pecah belah dan kuasai). Tujuan ini ditempuh melalui pembelahan dan fragmentasi dengan alasan penentuan nasib sendiri, otonomi, federalisme dan sejenisnya; juga dengan mengeksploitasi isu etnis kecil maupun minoritas sektarian.

Di antara skema terkenal yang terbaru adalah rencana Bernard Lewis, pemikir Zionis dan penasihat pemerintahan Presiden AS George H. W. Bush (Bush senior), yang ditujukan untuk membagi seluruh negeri Muslim pada dekade 1980-an. Rencananya mencakup pemecahan Sudan menjadi empat bagian: Negara Nubia dengan Aswan sebagai ibukotanya, Negara Sudan di tengah, Negara Darfur, dan Negara Sudan Selatan. Satu-satunya wilayah dengan skema ini yang berhasil adalah Sudan melalui pemisahan Sudan Selatan.

Peran Amerika dalam mempersiapkan Pemisahan Darfur

Amerika telah menyiapkan jalan bagi pemisahan Darfur pada masa agen mereka, Al-­Bashir, melalui Doha Agreement yang disebut “Dokumen Doha untuk Perdamaian di Darfur” Persetujuan ini ditandatangani oleh Pemerintah Sudan dan Liberation and Justice Movement pada 14 Juli 2011. Unsur paling berbahaya di dalamnya adalah apa yang disebut pembagian kekayaan dan kekuasaan antara Pemerintah Khartoum dan gerakan-gerakan Darfur, serta status administratif wilayah itu; diputuskan untuk mengadakan referendum guna menentukan identitas Darfur: apakah akan menjadi satu wilayah atau beberapa negara bagian. Berdasarkan Perjanjian Doha, dibentuk otoritas regional di Darfur, yang berarti menempatkan Darfur dalam status khusus yang berbeda dari wilayah lain Sudan. Ini persis seperti yang terjadi dengan Sudan Selatan sebelum perpisahannya.

Bukti Pengakuan Rezim

Salah satu penguat terbesar bagi pelaksanaan rencana pemecahan Sudan adalah pernyataan presiden yang digulingkan, Al-Bashir, dan para pejabat rezimnya sendiri.

Pada 25 November 2017, situs Rusia Sputnik mempublikasikan wawancara dengan Presiden Al-Bashir saat kunjungannya ke Rusia, saat ia menyatakan, “Tekanan dan konspirasi Amerika terhadap Sudan sangat besar. Di bawah tekanan Amerika, Sudan Selatan memisah, artinya Sudan terpecah. Pemisahan itu akibat tekanan dan konspirasi Amerika. Rencana Amerika adalah menghancurkan Sudan dan membagi Sudan menjadi lima negara.”

Anadolu Agency juga melaporkan pada 13 April 2017 bahwa Menteri Luar Negeri Sudan, Ibrahim Ghandour, berkata, “Pemisahan Selatan pada hakikatnya adalah sebuah konspirasi, tetapi kami menerima itu.”

Ia mengucapkan hal itu dalam konferensi pers di bandara, merespons Menlu Rusia Sergei Lavrov yang sehari sebelumnya menyatakan dalam konferensi pers bersama Menlu AS Rex Tillerson bahwa: “Pemerintahan Obama meminta Pemerintah Omar Al-Bashir untuk menyetujui pembagian Sudan menjadi dua bagian sebagai solusi bagi masalahnya, dengan imbalan tidak menyerahkan dirinya ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).”

Lavrov menambahkan bahwa Pemerintah Obama bahkan meminta pemerintah Rusia saat itu untuk memastikan persetujuan Al-Bashir atas pemisahan, meskipun mereka ingin dia diadili di ICC. Ia menyimpulkan, “Pemisahan Selatan adalah proyek Amerika yang diinisiasi oleh Pemerintah Obama.”

Pada 21 November 2018, Menteri Luar Negeri Sudan, Al-Dirdiri Mohamed Ahmed, dalam wawancara dengan France 24, menyatakan bahwa negaranya telah “membantu Amerika menyelesaikan dilema terbesar di kawasan, yaitu Sudan Selatan.”

Perang 2023 dan Konspirasi Pemecahan

Karena itu, perang yang pecah pada 15 April 2023 secara mencurigakan meletus antara dua kekuatan yang pada hakikatnya berasal dari sumber yang sama. Pemimpin mereka sama-sama tunduk pada pengaruh Amerika. Peristiwa kemudian berkembang dengan penarikan tentara menghadapi RSF tanpa alasan meyakinkan, hingga berujung pada pendudukan seluruh kota besar Darfur. Kini yang terakhir pun dikepung. Hal ini diikuti oleh pembentukan pemerintahan terpisah dari negara lainnya, yang menjadi bukti nyata adanya niat busuk yang sudah direncanakan.

Semua indikasi dan bukti menegaskan bahwa para agen Amerika di Sudan giat melaksanakan skema untuk memecah Sudan. Mereka memanfaatkan perang ini serta ketidaksadaran rakyat terhadap rencana jahat ini.

Seruan kepada Umat

Karena itu, wajib bagi rakyat Sudan—terutama yang memiliki kekuatan militer dan pengaruh, seperti para perwira tentara, pemimpin umat, dan tokoh-tokohnya—untuk berdiri sebagai penghalang kokoh melawan skema ini. Hal itu hanya mungkin dilakukan melalui pengadopsian proyek ideologis yang membongkar rencana ini dan menjaga kepentingan umat. Proyek itu tidak lain adalah proyek besar Islam dan negaranya, yaitu Khilafah Râsyidah ‘alâ Minhâj an-Nubuwwah. Hanya di dalamnyalah terdapat solusi, obat dan jalan keluar.

Merugilah orang yang menyibukkan diri dengan selain itu, lalu mati tanpa baiat syar’i kepada seorang khalifah yang menegakkan agama dan menerapkan syariah. Rasulullah SAW bersabda:

[Ustadz Muhammad Jami (Abu Ayman); Wakil Juru Bicara Hizbut Tahrir di Wilayah Sudan]; [Surat Kabar Al-Rayah – Edisi 562 – 27/08/2025 M]