Indonesia Cerah Hanya Dengan Syariah

Beberapa hari belakangan di tengah publik Indonesia mengalir deras opini Indonesia Gelap. Berbagai meme, berita pendek, podcast dan artikel banyak mengulas perihal opini tersebut. Opini Indonesia Gelap bertali-temali dengan opini kabur aja dulu. Kedua tagar opini tersebut digagas oleh gerakan muda dan diikuti dengan rentetan aksi mahasiswa di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Opini Indonesia Gelap tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang memang tidak sedang cerah-cemerlang. Kegelapan terjadi di berbagai lini kehidupan dan terlihat oleh mata semua orang, terutama kalangan muda. Mereka sangat kecewa lantaran negeri ini, yang seharusnya penduduknya menikmati kesejahtreraan, hidup dalam penderitaan. Rezim baru, yang diharapkan mampu mengatasi kondisi rusak warisan rezim sebelumnya, ternyata sama saja. Janjinya akan mengejar korupsi hingga antartika. Yang ada malah wacana akan mengampuni koruptor. Pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan. Yang terjadi justru beban masyarakat meningkat akibat kenaikan pajak. Janji lapangan pekerjaan. Yang terjadi justru PHK besar-besaran. Beberapa perusahaan yang tadinya beroperasi justru tutup seperti Sritex, Sanken, PT GNI dan Yamaha. Kemungkinan akan ada penutupan beberapa perusahaan lainnya. Belum lagi buruknya penanganan pagar laut, yang harusnya membongkar kejahatan korporasi, malah berakhir klimaks dengan hanya menjadikan satu kepala desa sebagai tersangka.

Indonesia Gelap

Seluruh mata dunia melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya-raya dengan sumber daya alamnya. Kekayaan melimpah dari dasar laut, darat hingga ke dalam bumi. Begitu juga dengan sumber daya manusia yang melimpah. Ini akan menjadi potensi yang sangat besar untuk menciptakan suatu peradaban tinggi jika dikelola dengan baik.

Belum lagi posisi geografis yang sangat strategis, jika dikelola dengan baik, akan menjadi potensi yang sangat menentukan arah politik ekonomi dunia. Jika dunia menjadi satu negara maka Indonesia sangat layak menjadi ibukotanya, lantaran posisinya yang sangat strategis.

Namun, kenyataan yang terjadi justru mengelus dada. Indonesia kaya, tetapi masyarakatnya hidup penuh derita. Indonesia yang harusnya menjadi pusat peradaban dunia, justru terpinggirkan dan seperti tidak dianggap dalam kancah percaturan dunia.

Maka dari itu, harus diakui dengan jujur bahwa kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Jika diurai satu-satu maka akan mudah terlihat bahwa kegelapan terjadi hampir di semua lini. Bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, keamanan tidak sedang baik-baik saja.

Ekonomi Indonesia saat ini sedang berapa pada kondisi yang buruk. Utangnya mencapai Rp 8400 Triliun. Angka pengangguran meningkat akibat perusahaan banyak yang tutup. Ketimpangan kekayaan sangat parah. Jumlah masyarakat miskin terus meningkat. Tidak sedikit individu masyarakat yang bertempat tinggal di bawah jembatan maupun menjadi gelandangan, tanpa ada kepedulian dari negara. Beban masyarakat terus bertambah seiring dengan kenaikan tarif pajak. Nilai tukar rupiah terus melemah juga turut memperburuk kondisi perekonomian.

Politik Indonesia juga tidak pernah stabil. Senantiasa ada tensi politik panas tinggi. Jika kepercayaan merupakan modal utama untuk menciptakan politik yang stabil, sulit untuk menyelamatkan politik Indonesia. Sebabnya, para politisi maupun lembaga-lembaga politik mendapatkan kepercayaan yang paling rendah dari publik Indonesia.

Kondisi sosial juga sedang merana. Berbagai penyakit masyarakat semakin meruyak. Nikah sesama jenis semakin vulgar dilakukan dan didukung oleh tokoh agama, sedangkan negara mendiamkan. Suatu fenomena yang tidak pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Akhlak generasi muda semakin rusak. Ini tercermin dari perilaku buruk yang marak terjadi seperti tawuran, narkoba, hamil di luar nikah, judi online dan lain sebagainya.

Dunia pendidikan di Indonesia juga sedang muram. Kurikulum yang berbasis sekularisme gagal menghasilkan generasi muda menjadi generasi mulia. Di ranah pendidikan tinggi kondisinya juga sama. Mulai dari profesor abal-abal, doktor abal-abal, publikasi abal-abal, ijazah abal-abal hingga kampus abal-abal. Pendidikan yang harusnya menjadi kewajiban negara untuk mencerdaskan generasi bahkan menjadi bagian dari industri yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan.

Keamanan juga di rasa jauh dari harapan, baik kemanan individual maupun komunal. Secara individual masyarakat hidup dalam kondisi yang tidak aman. Kapan saja mereka dapat dirampok, dicuri, ditipu baik secara langsung maupun lewat pembajakan handphone. Secara komunal sangat rawan terjadi intimidasi satu kelompok terhadap kelompok lain. Bahkan kajian Islam saat ini rawan diintimidasi dan dibubarkan oleh kelompok lain yang merasa paling benar.

Sebetulnya, masih sangat banyak persoalan kehidupan masyarakat yang dirasakan dan terlihat dengan kasatmata. Kosakata yang tepat untuk menggambar kondisi rusak di berbagai dimensi itu adalah gelap bahkan gelap gulita.

Lalu apakah solusinya adalah kabur aja dulu? Atau ganti lagi rezimnya? Atau adili Prabowo dan Jokowi?

Solusi yang tepat harus berasal dari identifikasi terhadap akar masalah yang tepat. Jika identifikasi akar masalah tidak tepat maka sudah pasti didapatkan solusi yang salah. Jika solusi yang diberikan salah, habis energi dan keringat bangsa ini berputar dalam lingkaran masalah yang tiada ujungnya.

Sesungguhnya kabur aja dulu bukanlah solusi. Sebagai anak negeri yang baik tidak elok meninggalkan negeri ketika sedang menghadapi problematika. Anak negeri yang baik akan turut berkontribusi memberikan solusi dan berjuang untuk mengakhiri derita negeri.

Ganti rezim juga bukan solusi. Sebabnya, sudah begitu banyak rezim silih berganti, tetapi persoalan tidak teratasi. Begitu juga dengan opini adili Prabowo dan Jokowi juga tidak akan mengakhiri semua persoalan ini. Sebabnya, akan muncul rezim berikutnya dengan wajah berbeda hakikatnya sama. Siapapun yang salah memang harus dihukum. Siapapun yang jahat memang harus diadili. Namun, mengakhiri kegelapan adalah hal yang berbeda.

Untuk mengakhiri kegelapan harus dimulai dari mengatasi sumber kegelapan. Sesungguhnya yang menjadi sumber kegelapan adalah penerapan ideologi kapitalisme. Penerapan kapitalisme telah melahirkan ekonomi ekploitatif, kehidupan sosial permisif, politik pragmatis dan sistem keamanan yang destruktif. Persoalan ketimpangan, kebangkrutan negara, kemiskinan masyarakat, kerusakan lingkungan, serta kehidupan yang jauh dari kenyamanan tidak lain adalah hasil dari penerapan ideologi kapitalisme dengan asas sekularisme.

Maka dari itu, solusi atas kegelapan Indonesia adalah menyingkirkan sumber kegelapan tersebut, yakni mencampakkan ideologi kapitalisme yang terbukti bangkrut dan gagal memberikan kehidupan yang baik untuk manusia.

Terang dengan Syariah

Setelah sumber kegelapan tersebut dibuang maka dunia butuh sumber cahaya. Cahaya cerah berasal dari Islam. Penerapan syariah Islam secara kâffah akan melahirkan cahaya yang indah di berbagai lini kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, pendidikan maupun keamanan.

Ekonomi Islam, misalnya, berbasis pada suatu filosofis yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tiap-tiap individu warga negara. Dengan filosofis ini maka tidak akan ada warga negara yang menjadi gelandangan, tinggal di kolong jembatan atau mati kelaparan. Berbeda dengan peradaban kapitalis yang menghasilkan kekayaan luar biasa pada segilintir orang, tetapi banyak orang yang mati kelaparan. Menurut laporan Global Report on Food Crises 2024, sebanyak 282 juta orang di 59 negara mengalami kelaparan akut yang tinggi. Jumlah ini meningkat 24 juta orang dari tahun sebelumnya. Kemungkinan akan terus meningkat dalam tahun-tahun mendatang.

Sistem ekonomi Islam yang dijalankan oleh Negara Khilafah mengatur distribusi kekayaan secara adil. Sumber kekayaan negara dalam Islam sangat banyak antara lain kepemilikan umum, wakaf, fa’i, ghanimah, ‘usyur, jazyah, kharâj, dll. Dengan kekayaan yang dimiliki maka Negara Khilafah dengan sendirinya mampu membiayai semua kebutuhan masyarakat tanpa harus berutang.

Dengan sumber kekayaan yang beragam dan banyak maka Khilafah juga tidak memungut pajak kepada masyarakat. Hukum asal pajak dalam Islam adalah haram, kecuali dalam kondisi panceklik. Jika ada penarikan pajak di musim panceklik, itu hanya atas orang Islam yang kaya saja. Pajak pun harus segera dihentikan jika masa panceklik sudah berlalu.

Sistem ekonomi Islam juga berbasis pada sistem moneter yang stabil, yakni dinar dan dirham, serta bebas dari transaksi ribawi yang terbukti menjadi alat penjajahan untuk membuat negara berkembang semakin bergantung kepada negara besar.

Sistem politik Islam berlandaskan pada ketakwaan, konsep kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab kepada Allah. Dalam Islam, pemimpin bukanlah penguasa yang dapat bertindak sewenang-wenang, melainkan pelayan rakyat yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum Allah secara adil. Peraturan perundangan dibuat berasal dari hukum syariah, yakni al-Quran dan as-Sunnah. Bukan berasal dari keinginan pribadi, keluarga atau kelompok sang penguasa, juga bukan dari keinginan oligarki. Sebabnya, untuk berkuasa, Khalifah tidak butuh oligarki.

Dengan sistem politik seperti ini maka kondisi politik negara akan sangat kondusif dan tenang. Sebabnya, negara bebas dari berbagai intrik kepentingan dalam proses regulasi maupun kebijakan. Iklim politik yang stabil merupakan prasyarat mendasar untuk melakukan pembangunan segala bidang.

Dalam sejarah Islam, banyak contoh pemimpin yang berintegritas tinggi, seperti Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. yang hidup sederhana dan selalu memastikan kesejahteraan rakyatnya. Jika sistem kepemimpinan seperti ini diterapkan di Indonesia, maka bisa dipastikan Indonesia bebas dari masalah. Justru Indonesia akan dipenuhi oleh keadilan dan rahmah.

Adapun sistem pendidikan Islam bertujuan mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas dan berkontribusi bagi peradaban. Pendidikan berbasis akidah Islam akan melahirkan individu-individu yang memiliki kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi.

Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia yang dibangun di atas asas sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan hanya mampu menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi lemah dalam spiritualitas. Kecerdasan akan rawan digunakan untuk mengeksploitasi yang berujung pada kerusakan. Daya rusak orang pintar akan jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan orang yang kurang pintar. Dengan penerapan pendidikan berbasis Islam, generasi mendatang akan memiliki karakter yang kuat dan mampu membawa perubahan bagi bangsa.

Sistem sosial Islam juga sangat menghormati batasan pergaulan laki-laki dan perempuan. Dengan batasan yang jelas maka kehidupan sosial akan menjadi teratur. Berbeda dengan ideologi kapitalis yang bebas dalam interaksi pria-wanita. Hasilnya adalah kehancuran tatanan masyarakat dan keluarga.

Begitu juga dengan sistem hukum Islam. Hukum Islam mengatur sanksi yang tegas dan adil. Hukuman tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif, dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi agar mereka tidak terdorong melakukan tindakan kriminal. Saat ini hukum di Indonesia masih banyak yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Orang-orang kecil mudah dihukum. Sebaliknya, para koruptor dan pejabat yang melakukan kejahatan besar sering kali lolos dari jeratan hukum. Berbeda dengan hukum Islam yang menerapkan keadilan tanpa memandang status sosial.

Walhasil, dengan menerapkan syariah Islam, Indonesia akan memiliki sistem ekonomi yang adil, pemerintahan yang bersih, hukum yang tegas dan adil, serta masyarakat yang berperadaban mulia. Syariah Islam bukan hanya sekadar aturan ibadah, tetapi juga solusi nyata bagi permasalahan bangsa ini. Sudah saatnya umat Islam bangkit dan memperjuangkan penerapan syariah Islam demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera di bawah naungan ridha Allah SWT. Habis gelap terbitlah terang, habis kapitalisme-sekularisme terbitlah Islam!

WalLâhu a’lam bi ash-shawâb. [Dr. Erwin Permana; Direktur PAKTA]