Agenda Jahat Board of Peace

Setelah perang besar di Gaza dan kehancuran besar-besaran terhadap in­fra­struktur sipil, muncul gagasan baru yang mengklaim sebagai solusi stabilitas dan rekonstruksi, yaitu lembaga Board of Peace (Dewan Keamanan). Lembaga ini diinisiasi dan dipimpin langsung oleh Donald Trump yang dibentuk bersamaan dengan pertemuan ekonomi dunia World Economic Forum di Davos Januari 2025 lalu.

Lembaga ini dipromosikan sebagai model pemerintahan pasca perang. Namun, melihat visi dan misi, serta struktur dan komposisi kepengurusannya, terlihat jelas bahwa Board of Peace tidak lain adalah sebagai kelanjutan dari strategi untuk melanggengkan penjajahan dan Genosida Zionis Israel di Palestina serta untuk menyingkirkan upaya perlawanan warga Palestina.

Gagasan Board of Peace (Dewan Perdamaian) awalnya adalah mandat dari PBB melalui resolusi Dewan Keamanan No. 2803, 17 November 2025. Ia sebagai lembaga transisi. Tugasnya adalah melakukan upaya pembangunan kembali Gaza, baik secara ekonomi dan politik; mengkoordinir layanan publik & bantuan kemanusiaan; memfasilitasi mobilitas warga Gaza; serta membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, yang berfungsi sebagai penjaga keamanan dan stabilitas, termasuk untuk memastikan proses demiliterisasi terhadap kelompok-kelompok bersenjata di Gaza.

Gagasan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Amerika Serikat melalui pembentukan BoP. AS mengundang 60 negara untuk menjadi bagian dari lembaga ini. Sudah ada 25 negara menyatakan diri untuk ikut bergabung: Argentina, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, Mesir, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam. Beberapa negara yang diundang tapi tidak bergabung seperti Perancis, Kanada, Jerman, Yunani, Italia, Norwegia, Slovenia, Swedia, Inggris, Ukraina, Tiongkok, Kroasia, Siprus, India, Uni Eropa, Rusia dan Singapura. Beberapa negara menolak bergabung dengan lembaga ini dengan alasan BoP terkesan menjadi alternatif terhadap PBB.

Walaupun terinspirasi oleh resolusi DK PBB, BoP tidak sedikit pun menyinggung atau menyebutkan Gaza sebagai fokus utama dalam piagamnya. BoP dianggap sebagai organisasi internasional independen yang tujuannya mirip dengan PBB, yakni untuk menciptakan perdamaian di wilayah konflik. Model seperti ini dianggap sebagian kalangan sebagai lembaga PBB ala Trump, “Trump United Nations”. Cathe­rine Fieschi, peneliti di European University Institute, menyebutkan sebagai upaya Trump untuk membuat organisasi yang ia bisa lebih berkuasa dan mudah mengontrol dibanding melalui PBB saat ini.¹

Keengganan Trump melibatkan PBB bisa dipahami melihat sejak agresi Zionis di Gaza tahun 2023, PBB menunjukkan sikap kritis terhadap Israel melalui berbagai pernyataan Sekretaris Jenderal PBB. Hasil-hasil sidang majelis umum dianggap menguntungkan Palestina. Badan-badan PBB yang lain seperti UNRW juga dituduh pro-Hamas oleh Trump. Francesca Albanese, utusan PBB juga kritis terhadap Israel. Ia ditetapkan sebagai “tersangka selevel teroris” oleh Amerika Serikat.²

Struktur Board of Peace

Secara kelembagaan pemimpin tertinggi BoP adalah Donald Trump. Dia memimpin tanpa batas waktu. Dia memiliki otoritas penuh dalam berbagai hal. Di antaranya: menerima atau mengakhiri keanggotaan; membentuk struktur kepengurusan; menentukan arah dan proses serta pengambilan kebijakan organisasi; menentukan pimpinan selanjutnya; bahkan menentukan kapan organisasi bisa dibubarkan.³

Di bawah Trump terdapat sekitar 25 negara yang menjadi anggota. Trump mensyaratkan bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap selamanya untuk membayar senilai 1 miliar dolar AS. Setiap anggota memiliki satu hak suara dalam voting. Semua kesepakatan yang dihasilkan harus atas persetujuan ketua umum, yaitu Trump.

Donald Trump juga membentuk tiga lembaga turunan dari BoP ini. Tujuannya untuk mengimplementasikan upaya perdamaian dan rekonstruksi Gaza. Ada Dewan Eksekutif (Founding Executive Board). Dewan ini bertugas mengawasi rencana pembangunan Gaza. Anggotanya diisi oleh pejabat senior AS; miliarder pro-Israel; tokoh politik Barat yang selama ini dikenal dekat dengan Trump; pendukung Israel seperti Marco Rubio (Menteri Luar Negeri AS), Steve Witkoff (Pengusaha properti dan utusan Trump untuk Timur Tengah), Jared Kushner (Menantu Trump), Marc Rowan (Arsitek Abraham Accord & miliarder pro-Israel yang aktif mendanai berbagai organisasi Zionis), Ajay Banga (Presiden Bank Dunia) dan Mantan PM Inggris Tony Blair, yang memiliki jejak hitam di Timur Tengah.⁴

Trump juga menunjuk para penasihat di dewan ini yang juga memiliki rekam jejak pro Israel dan anti-Palestina. Di antaranya adalah Aryeh Lightstone. Dia adalah seorang rabi Yahudi, pebisnis dan arsitek Abraham Accords. Dia terlibat dalam Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Organisasi penyalur bantuan kemanusiaan ini berkolaborasi dengan Israel yang menewaskan sekitar dua ribu rakyat Gaza saat pembagian bantuan kemanusiaan. Ada pula Josh Gruenbaum, seorang pengusaha yang mendorong gagasan menjadikan Gaza “Riviera Timur Tengah”.

Trump juga membentuk Dewan Eksekutif Gaza yang lebih spesifik mengawasi proses membangunan di Gaza. Anggotanya antara lain: Steve Witkoff (AS), Jared Kushner (AS), Hakan Fidan (Menlu Turki), Ali Al-Thawadi (Diplomat Qatar), Hassan Rashad (Kepala Intelijen Mesir), Tony Blair (Inggris), Marc Rowan (AS), Reem Al-Hashimy (Menteri Negara untuk Kerjasama Internasional Uni Emirat Arab); Yakir Gabay (Pengusaha Israel); & Sigrid Kaag (Diplomat dan Politisi Belanda); Nickolay Mladenov (Politisi Bulgaria dan Mantan utusan PBB untuk Timur Tengah. Mladenov diberikan peran ganda oleh Trump sebagai perwakilan khusus BoP yang bertugas berkoordinasi langsung dengan komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) yang dibentuk Trump untuk bekerja secara langsung di Palestina.⁵

Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, atau NCAG, adalah badan teknokratis yang diisi oleh para ahli non-politis. Badan ini beranggotakan 15 orang yang dipilih untuk memerintah sementara Jalur Gaza selama masa transisi. NCAG akan mengoordinasikan rekonstruksi infrastruktur seperti air, listrik, layanan kesehatan, dan pendidikan yang hancur akibat perang dan berupaya memulihkan pemerintahan dasar dan ketertiban umum. Komite ini dipimpin oleh Dr. Ali Sha’aath. Ia adalah insinyur sipil dan mantan wakil menteri otoritas Palestina. Ia dibantu oleh para ahli di bidang pertanian, komunikasi, ekonomi, industri dan perdagangan, keuangan, kesehatan, keamanan, kehakiman, pertanahan dan perumahan, air, dan jaminan sosial. Fungsi lembaga ini lebih ke pengelola teknis yang disupervisi oleh dewan eksekutif Gaza, dan dewan eksekutif BoP untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump.

Dalam aspek keamanan, Trump menunjuk Mayor Jenderal AS Jasper Jeffers, veteran perang Irak dan Afganistan sebagai komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Tujuannya untuk membangun keamanan, menjaga perdamaian, serta menciptakan lingkungan yang bebas teror, dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan bahan-bahan rekonstruksi dengan aman.⁶

Board of Peace: Proyek Kolonial AS

Melihat niat Trump dan komposisi kepengurusan Dewan Perdamaian ini, sudah dapat diprediksi masa depan Gaza akan seperti apa. Ini juga sebenarnya sejalan dengan mimpi Trump tentang Gaza sejak terpilih menjadi presiden Amerika Serikat sejak tahun 2025 lalu untuk menjadikan Gaza sebagai pusat wisata, teknologi dan hunian mewah di bawah kontrol Amerika Serikat. Dengan kata lain, ini adalah proyek kolonial yang dicanangkan oleh Trump untuk mendesain ulang Gaza tanpa melibatkan warga Gaza sendiri dalam proses perumusannya. Jeffrey Sachs, penasihat PBB, menyebut hal ini sebagai “imperialisme yang menyamar sebagai proses perdamaian”.⁷

Al-Shabaka (2026), lembaga riset tentang Palestina, secara tegas menyebutkan bahwa NCAG yang dibentuk oleh BoP lebih cenderung berfungsi sebagai aparat manajerial pendukung genosida; alih-alih bekerja untuk mengakhiri genosida, pengepungan dan pendudukan. Peran Otoritas Palestina di Tepi Barat juga hanya menjadi perpanjangan tangan dari AS dan entitas Zionis Yahudi. Otoritas Palestina tidak kekuatan efektif untuk menghentikan pendudukan dan kekejaman Zionis di Palestina. Dampak yang lebih buruk lagi, menurut lembaga ini, NCAG ini akan menjadi tameng untuk menutupi genosida yang sedang terjadi dengan bahasa perdamaian, pembangunan, kemanusiaan dan keamanan di Gaza.⁸

Peran-peran negara-negara Muslim juga tidak bisa diharapkan mampu berkontribusi besar di lembaga ini walaupun menjadi anggota mayoritas. Qatar, Mesir, Arab Saudi, Indonesia, Yordania dan Pakistan adalah negara-negara yang sejak awal mendukung 20 poin Trump. Mayoritasnya juga sudah menjalin hubungan dengan Israel selama ini, baik formal maupun informal. Ditambah lagi, otoritas Trump yang bisa dengan mudahnya mendepak anggota yang dianggap tidak sejalan. Negara-negara Muslim yang bergabung di BoP jelas tidak bisa mengalahkan posisi seorang Netanyahu bagi Trump secara politik dan keberpihakan. Oleh sebab itu, negara-negara Muslim yang bergabung itu posisinya tidak lain sebagai pemberi legitimasi atas misi penjajahan sistemik ini.

Pada akhirnya Board of Peace harus dipahami sebagai kelanjutan dari Perang Gaza dengan pendekatan yang berbeda. Tujuannya untuk memastikan kehancuran perlawanan di Gaza dan mimpi Zionis Israel untuk menguasai semua wilayah Gaza dapat terwujud dengan mudah.

Banyak kalangan yang masih mencoba untuk berpikir positif terhadap BoP dan keterlibatan negara-negara Muslim di situ. Tentu ini sangat sulit untuk bisa diterima. Pasalnya, lebih dari seribu pelanggaran telah dilakukan oleh Zionis pasca gencatan senjata Oktober 2025, dan lebih lima ratus warga Gaza yang tewas dan lebih seribu yang terluka, serta bantuan yang masih sangat dibatasi.⁹ Wilayah Gaza pun masih dikuasai oleh sebanyak lima puluh delapan persen tentara Zionis sampai saat ini.¹⁰ Sementara itu, tidak ada upaya untuk menghentikan kekejaman Zionis baik dari PBB, Dunia Islam apalagi Amerika Serikat. Jadi motif BoP sangat terang-benderang: sama sekali bukan untuk kepentingan keamanan dan kebebasan Gaza dan Palestina.

Selain itu, tanpa melibatkan kelompok politik Palestina di BoP, ini menjadi pesan penting bagi kelompok-kelompok pejuang di Gaza bahwa perang belum selesai. Mereka pun pasti telah mempersiapkan diri melanjutkan perjuangan mereka melawan penjajahan Zionisme di tanah mereka. Sejak digempur tahun 2023 saja, para pejuang Gaza masih bisa tetap bertahan dan melakukan perlawanan terhadap tentara Zionis dengan dampak kerugian yang besar baik, secara fisik maupun mental bagi para tentara Zionis. Itulah sebabnya sampai saat ini, Zionis Israel tidak pernah puas akan gencatan senjata. Mereka terus melakukan serbuan dan pembantaian terhadap warga Gaza untuk menghancurkan basis para pejuang yang tidak kunjung tercapai.

Sebagai penutup, Board of Peace ala Trump ini, dalam konteks politik yang lebih luas, adalah bagian dari strategi Trump untuk memastikan stabilitas di Timur Tengah agar bisnis minyak dan gas tetap mengalir lancar. Posisi keamanan Israel sebagai sekutu utama AS juga tetap terjaga. Musuh-musuh yang mengancam kepentingan AS pun dapat dihancurkan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Strategi Keamanan Nasional AS (National Security Strategy) yang dikeluarkan bulan Desember 2025 lalu.¹¹

Para pejuang Palestina jelas masuk sebagai kategori yang mengancam kepentingan AS dan Israel. Mereka harus dihancurkan dengan berbagai macam cara. Namun, berbagai pernyataan dari para pejuang di Gaza menunjukkan kesiapsiagaan mereka untuk tetap bertahan dan melawan. Juru bicara baru Brigade al-Qassam, saat mengumumkan syahidnya Abu Ubaidah (Jubir al-Qassam), menegaskan, “Rakyat kami membela diri dan tidak akan menyerahkan senjata mereka selama pendudukan masih berlangsung, Kami tidak akan menyerah, bahkan jika kami harus bertarung dengan kuku jari kami.”¹² [Hasbi Aswar; Peneliti MSPI – Masyarakat Sosial Politik Indonesia)]

Catatan kaki:

1. John T. Psaropoulos, “Is Trump’s ‘Board of Peace’ an Effort to Curtail Europe’s Middle Powers?,” Al Jazeera, accessed February 10, 2026, https://www.aljazeera.com/news/2026/1/28/trumps-board-of-peace-an-effort-to-curtail-middle-powers-says-expert.
2. Andrew R. C. Marshall et al., “In Trump’s War on Global Justice, Court Staff and U.N. Face Terrorist grade Sanctions,” Investigations, Reuters, February 6, 2026, https://www.reuters.com/investigations/trumps-war-global-justice-court-staff-un-face-terroristgrade-sanctions-2026-02-06/.
3. Jacob Magid, “Full Text: Charter of Trump’s Board of Peace,” The Times of Israel, January 17, 2026, https://www.timesofisrael.com/full-text-charter-of-trumps-board-of-peace/.
4. The White House, “Statement on President Trump’s Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict,” The White House, January 16, 2026, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2026/01/statement-on-president-trumps-comprehensive-plan-to-end-the-gaza-conflict/.
5. House, “Statement on President Trump’s Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict.”
6. House, “Statement on President Trump’s Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict.”
7. Kanishka Singh and Kanishka Singh, “Trump’s Foreign Policy Called Imperialist by Experts,” Americas, Reuters, January 16, 2026, https://www.reuters.com/world/americas/trumps-foreign-policy-called-imperialist-by-experts-2026-01-15/.
8. “The NCAG: Gaza’s Technocratic Turn to Genocide Management,” Al-Shabaka, January 26, 2026, https://al-shabaka.org/policy-memos/the-ncag-gazas-technocratic-turn-to-genocide-management/.
9. AJLabs, “How Many Times Has Israel Violated the Gaza Ceasefire? Here Are the Numbers,” Al Jazeera, accessed February 10, 2026, https://www.aljazeera.com/news/2025/11/11/how-many-times-has-israel-violated-the-gaza-ceasefire-here-are-the-numbers.
10. Sanad Verification Agency Hussein Mohamed A., “Map of Gaza Shows Where Israeli Forces Are Positioned under Ceasefire Deal,” Al Jazeera, accessed February 10, 2026, https://www.aljazeera.com/news/2025/10/23/map-of-gaza-shows-where-israeli-forces-are-positioned-under-ceasefire-deal.
11. Donald Trump, “National Security Strategy of the United States of America,” White House, November 2025, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf.
12. Caolán Magee, “Hamas Armed Wing Confirms Death Of‘ Abu Obeida, Other Leaders,” Al Jazeera, accessed February 10, 2026, https://www.aljazeera.com/news/2025/12/29/hamas-armed-wing-confirms-deaths-of-figures-israel-earlier-said-it-killed-2.