Pengaruh Khilafah Utsmaniyah Terhadap Rakyat Hindia-Belanda (1882-1928) (Bagian 3)

Rogan menggambarkan begitu dramatis peperangan yang berlangsung antara Mamlûk dan ‘Utsmâniyyah di medan Marj Dâbiq. Walau datang dengan pasukan yang begitu mentereng, di mana Khalîfah al-Mutawakkil III al-‘Abbâsî beserta 40 syarîf yang memegang Alquran berlapis sutra kuning ada di sisi mereka, pasukan Qânsûh al-Gawrî amat kewalahan menghadapi pasukan Selim I yang tangguh ditambah teknologi senapan yang sudah digunakan oleh pasukan ‘Utsmâniyyah.

Gemuruh peperangan yang membara pada akhirnya menetapkan pasukan ‘Utsmâniyyah sebagai pemenang. Qânsûh al-Gawrî terbunuh dalam pertempuran. Kemudian Selim melanjutkan kampanye militernya menuju Kairo untuk menumpas habis sisa-sisa kekuatan Mamlûk yang kini dipimpin oleh Thûmânbây. Pada Januari 1517, Thûmânbây berhasil di­eksekusi dan Selim menjadikan Mesir sebagai wilayah baru dari dinasti ‘Utsmâniyyah. Selim kembali ke 0stanbul dengan membawa al-Mutawakkil III dan diberi tempat tinggal serta pelayanan yang baik di sana. Juli 1517, Syarîf Makkah mengirim kunci Ka’bah sebagai simbol transisi politik kepada ‘Utsmâniyyah. Dengan begini, maka wilayah Hijaz juga menjadi wilayah kekuasaan ‘Utsmâniyyah.

Terjadi perbedaan pendapat terkait di mana Selim I menerima gelar dan legitimasi sebagai Khalîfah dari al-Mutawakkil III. Ada yang mengatakan prosesi tersebut berlangsung di Masjid Aya Sophia di Istanbul. Ada pula yang menyebut di Masjid Agung Aleppo pasca pertempuran Marj Dâbiq. Yang jelas, sebagaimana yang ditandaskan oleh 0nalcik, setelah peristiwa ini dinasti ‘Utsmâniyyah bukan lagi hanya sekedar negara tapal batas antara dunia Islam dengan Eropa, tapi juga sebagai Khilâfah Islâmiyyah, dan sultan-sultannya bukan lagi berfungsi hanya sekedar penjaga tapal batas wilayah Islam di perbatasan Eropa, tetapi sekaligus pelindung kaum Muslim di seluruh dunia.

Dalam literatur ‘Utsmânî, sebutan “Kha­lîfah” untuk Yavuz Sultan Selim terdapat pada manuskrip yang ditulis oleh Lüthfi Pa_a yaitu Tevarihü’l-Osman (Ar. Tawârikh al-‘Utsmân, Sejarah-Sejarah Dinasti ‘Utsmânî). Dalam Tevarih, Lüthfi menulis adanya dua ulama dari daerah Transoxania yang menyebut Selim sebagai “Alexander Kedua” (Iskender-i Sani); “Mahdî Akhir Zaman” (Mehdi’ye Ahir-i Zaman); dan “Kekuatan Ilahi” (Kudret-i Ilahi). Selim juga disebut sebagai “Syâh yang duduk di takhta Khilâfah” (Hilafet-serirun _ahi) dan “Khalîfah Allah dan Nabi Muhammad” (Khoda-ra o Mehmed-ra Halife).

Bagaimana dengan status Khilâfah yang disandang dinasti ‘Utsmâniyyah, sedangkan mereka bukan berasal dari trah Quraisy? Sebagian ulama yang menulis kitab-kitab fiqh siyâsah memasukan syarat Quraisy sebagai pra-syarat kepemimpinan Khalîfah. Ini berdasarkan pada salah satu hadis Rasulullah saw., “Sesungguhnya kepemimpinan ini berada di Quraisy. Tidaklah seseorang memusuhi mereka, kecuali Allah yang menelungkupkannya dalam neraka di atas wajahnya, selama mereka (orang Quraisy) menegakkan agama (Inna hadzâ al-amr fî Quraisyin lâ yu`âdîhim ahadun illâ kabbahullâhu fî al-nâr ‘alâ wajhih mâ aqâmû ad-dîn).”

Selain itu ada pra-syarat kedudukan Khalîfah yang lain seperti harus Muslim, laki-laki, mencapai usia balig, berakal, adil, merdeka, dan mampu mengemban tugas Khilâfah.

Hal ini ramai diperdebatkan saat itu di awal abad ke-16, dan mulai diramaikan lagi di masa kolonial ketika Inggris dan Prancis berusaha mendelegitimasi kepemimpinan Khilâfah ‘Utsmâniyyah atas dunia Islam melalui agitasi para nasionalis Arab di akhir abad ke-19.

Isu ini pertama kali dibawa ke tengah perdebatan publik di abad ke-19 oleh Luwîs Sâbûnjî, seorang Katolik Suriah yang bermukim di London, yang menerbitkan surat kabar al Khilâfah di mana di dalamnya ia menyatakan bahwa gelar Khalîfah yang disandang dinasti ‘Utsmâniyyah hanyalah fiksi belaka. [Bagian Ketiga/Bersambung].