Maqâshid Asy-Syarî’ah (Bagian Kedua)

Maqâshid asy-syarî’ah adalah tujuan Asy-Syâri’ mensyariatkan syariah dan tujuan Asy-Syâri’ mensyariatkan hukum-hukum syariah. Inilah di antara makna yang dinyatakan oleh para ulama ushul.

Para ulama ushul telah membahas maqâshid asy-syarî’ah tersebut. Hanya saja, ada perbedaan pendapat di dalamnya. Misalnya, apakah maqâshid asy-syarî’ah itu menjadi ‘illat pensyariatan syariah dan atau pensyariatan hukum-hukum syariah ataukah tidak menjadi ‘illat.

Imam al-Ghazali di dalam Al-Mustashfâ fî ‘ilmi al-Ushû¹l (hlm. 174) menyatakan:

Sesungguhnya mashlahah, ditinjau dari kekuatannya pada dirinya sendiri, terbagi menjadi: apa yang pada tingkatan dharûriyyât (keniscayaan); apa yang pada tingkatan hâjiyyât (kebutuhan); dan apa yang berkaitan dengan tahsîniyyât wa tazyîniyyât (penyempurnaan dan penghiasan) yang ada di bawah tingkatan hâjiyyât. Pada tiap bagian tersebut terdapat hal-hal mengikutinya yang menjadi pelengkap dan penyempurna (at-takmilah wa at-tatimmah)…Yang kami maksud dengan mashlahah adalah memelihara tujuan syariah. Tujuan syariah terhadap makhluk ada lima, yaitu memelihara bagi mereka: agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka dan harta mereka. Jadi apa saja yang mengandung pemeliharaan terhadap lima pokok ini merupakan mashlahah. Apa saja yang menyebabkan hilangnya pokok-pokok ini maka merupakan mafsadah; dan menolaknya merupakan mashlahah… Pemeliharaan kelima pokok ini ada pada tingkatan dharûriyyât. Ia merupakan tingkatan paling kuat dalam mashâlih.

Imam al-Amidi (w. 630 H) di dalam Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm² (hlm. 274-275) menyatakan bagian dan tingkatan maqâshid, sama seperti Imam al-Ghazali. Beliau menyatakan:

Maksud (tujuan) pensyariatan hukum (al-maqshûd min syar’i al-hukmi) adakalanya termasuk al-maqâshid adh-dharûriyyah (tujuan-tujuan keniscayaan) atau tidak termasuk al-maqâshid adh-dharûriyyah. Jika termasuk al-maqâshid adh-dharûriyyah maka adakalanya ia merupakan pokok (ashlan) atau bukan pokok. Jika merupakan pokok maka ia kembali pada lima maqâshid yang tidak ada satu agama pun di antara berbagai agama dan tidak pula satu syariah pun di antara berbagai syariah yang tidak memelihara kelimanya. Lima maqâshid tersebut adalah: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sesungguhnya, memelihara kelima maqâshid tersebut termasuk perkara-­perkara yang bersifat dharûriyyât (keniscayaan). Kelimanya merupakan tingkatan tertinggi dari berbagai bentuk munâsabât (alasan pensyariatan hukum). Pembatasan pada kelima bagian maqâshid ini tidak lain dengan mempertimbangkan realitas dan pengetahuan tidak adanya tujuan yang dharûrî (maqshad dharûrî) di luar kelima bagian tersebut dalam tradisi…Adapun jika bukan pokok maka ia mengikuti dan menyempurnakan adh-dharûrî…

Adapun jika bukan maqâshid adh-dharûrî maka adakalanya termasuk apa yang didorong oleh kebutuhan manusia atau tidak. Jika termasuk yang didorong oleh kebutuhan, adakalanya berupa hal pokok atau bukan pokok. Jika berupa hal pokok maka itu bagian kedua yang merujuk pada kebutuhan tambahan. Itu seperti pemberian wewenang kepada wali untuk mengatur pernikahan gadis yang masih kecil…Bagian ini pada tingkatan di bawah bagian pertama. Karena itu syariah-syariah boleh berbeda tentang hal ini, tetapi tidak pada bagian pertama…Jika bukan hal pokok maka itu mengikuti sebagai pelengkap dan penyempurna bagian kedua, seperti memperhatikan prinsip kafu‘ah dan mahar yang semisal dalam pernikahan gadis yang masih kecil…

Adapun jika maksud (tujuan) tersebut bukan termasuk kebutuhan tambahan maka itu bagian ketiga. Itu adalah apa yang pada posisi penyempurnaan dan penghiasan (at-tahsîn wa at-tazyîn) serta pemeliharaan terhadap metode-metode yang paling baik dalam adat dan muamalah. Itu seperti pencabutan kelayakan kesaksian dari budak, dari sisi karena budak itu dimanfaatkan untuk si pemiliknya dan disibukkan dengan pelayanannya.

Imam asy-Syathibiy (w. 790 H) di dalam Al-Muwâfaqât (2/17)³ menyatakan bahwa maqâshid asy-syarî’ah ada tiga macam: adh-dharûriyyât, al-hâjiyât dan at-tahsîniyyât. Adh-Dharûriyyât maknanya adalah suatu keharusan demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, yang jika tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak berjalan lurus, tetapi berjalan di atas kerusakan, kekacauan dan hilangnya kehidupan; sementara di akhirat kesuksesan dan kenikmatan hilang serta kembali dengan kerugian nyata.

Beliau juga menyatakan (2/20): “Total adh-dharûriyyât ada lima: menjaga agama, jiwa, keturunan (an-nasl), harta dan akal. Kelimanya diperhatikan dalam setiap agama.”

Imam al-Ghazali membatasi maqâshid adh-dharûriyyât secara implisit pada lima maqâshid, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ini sekaligus urutan tingkatannya.

Imam al-Amidi juga membatasi pada lima hal tersebut, sama seperti Imam al-Ghazali, namun secara eksplisit. Para ulama, setelahnya menggunakan pengklasifikasian yang sama, sebagian menggunakan urutan yang ber­beda dan sebagian menggunakan hifzhu an-­nasab (menjaga nasab) untuk menggantikan hifzhu an-nasli (menjaga keturunan).

Akan tetapi, pembatasan maqâshid adh-­dharûriyyât pada lima hal itu tidak disepakati oleh semua ulama. Sebagian menambahkan maqshad keenam, yaitu menjaga kehormatan (hifzhu al-‘irdhi). Menurut Imam al-Qarafi (w. 684 H) di dalam Syarhu Tanqîh al-Fushûl (hlm. 392)⁴, maqâshid adh-dharûriyyât—yang beliau sebut al-kulliyât—ada enam, dengan menambahkan menjaga kehormatan (hifzhu al-‘irdhi). Beliau menyatakan: “Dalam tahqîq, semuanya itu disepakati pengharamannya. Allah tidak membolehkan (pelanggaran) kehormatan dengan qadzaf dan caci-maki. Allah juga tidak membolehkan mengambil harta dengan pencurian dan ghashab, tidak membolehkan nasab dengan zina, tidak membolehkan akal dengan pembolehan apa yang memabukkan, tidak membolehkan jiwa dan organ dengan pembolehan pemotongan organ dan pembunuhan, dan tidak pula membolehkan agama dengan pembolehan kekufuran dan pelanggaran berbagai kesucian.”

Menurut Imam Najmuddin ath-Thufi (w. 716 H) di dalam Syarhu Mukhtashar Rawdhah an-Nâzhir (3/209)⁵, maqâshid adh-­dharûriyyât bukan hanya lima, tetapi enam, yaitu: hifzhu ad-dîn (menjaga agama), hifzhu al-‘aqli (menjaga akal), hifzhu an-nafsi (menjaga jiwa), hifzhu an-nasab (menjaga nasab), hifzhu al-‘irdhi (menjaga kehormatan) dan hifzhu al-mâl (menjaga harta).

Menurut Imam Tajuddin as-Subki (w. 771 H) di dalam Jam’u al-Jawâmi’, maqâshid—yang beliau istilahkan dengan al-munâsib—yang dharûriy ada enam. Beliau menyatakan (hlm. 92)⁶: “Al-Munâsib itu (terbagi) menjadi: dharûriy, hâjiy dan tahsîniy. Adh-Dharûriy seperti menjaga agama, jiwa, akal, nasab, harta dan kehormatan; ditautkan dengan itu pelengkapnya seperti had minum sesuatu yang memabukkan (al-muskir) yang sedikit.”

Begitu juga menurut Imam Ibnu Najar (w. 972 H) di dalam Syarhu al-Kawakib al-Munîr⁷ (4/159-160). Ia menyatakan bahwa menjaga maqâshid adh-dharûriyyât diperhatikan dalam setiap agama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan (hifzhu an-nasli), harta dan kehormatan.

Tentang menjaga kehormatan yang disertakan dalam adh-dharûriyyât, Imam asy-­Syathibi menyatakan di dalam Al-Muwâfaqât (4/349)⁸: jika menjaga kehormatan diikutkan ke dalam adh-dharûriyyât maka memang ada asalnya di dalam al-Kitab (al-Quran) yang dijelaskan oleh as-Sunnah tentang li’ân dan qadzaf. Ini adalah aspek pertimbangan hal itu dimasukkan dalam adh-dharûriyyât.

Imam asy-Syawkani (w. 1250 H) di dalam Irsyâd al-Fuhûl (hlm. 216)⁹ menyatakan:

Saya mengkritik klaim kesepakatan semua syariah atas lima maqâshid yang disebutkan karena khamar dulu adalah mubah dalam syariat-syariat terdahulu dan pada awal Islam. Lalu dibantah bahwa yang mubah pada syariat-syariat itu adalah yang tidak sampai batas mabuk yang menghilangkan akal. Ini karena hal itu diharamkan pada semua agama. Demikian dikatakan oleh al-Ghazali. Al-Qusyairi menceritakan dari al-Qaffal kemudian membantahnya. Ia berkata, “Telah tawâtur khabar bahwa khamar dulu adalah mubah secara mutlak dan tidak terbukti bahwa kemubahan dulu sampai batas tidak menghilangkan akal.” Demikian pula dikatakan oleh an-Nawawi di dalam Syarhu Muslim, “Adapun apa yang dikatakan bahwa yang memabukkan itu senantiasa diharamkan maka itu adalah batil. Tidak ada asalnya.” Aku katakan, “Aku telah menelaah Taurat dan Injil. Tidak aku temukan di dalamnya kecuali pembolehan khamar secara mutlak, tanpa batasan tidak adanya mabuk. Bahkan di dalamnya ada pernyataan eksplisit atas mabuk akibat minum khamar dan pembolehan hal itu. Jadi, tidak sempurnalah klaim mengenai kesepakatan berbagai agama (milal) atas keharamannya. Aku pun telah menelaah kitab-kitab para nabi Bani Israil. Tidak aku temukan di dalamnya apa yang menunjukkan adanya pembatasan sama sekali.”

Asy-Syaukani menambahkan:

Sebagian muta’akhirîn menambahkan maqâshid keenam, yaitu memelihara kehormatan (hifzhu al-a‘râdh). Alasannya, karena adat orang-orang berakal adalah mengerahkan jiwa dan harta mereka demi melindungi kehormatan mereka. Apa yang ditebus dengan perkara dharûriy (keniscayaan) adalah lebih utama lagi merupakan dharûrah. Telah disyariatkan hadd dalam pelanggaran atasnya melalui tuduhan zina (qadzaf). Kehormatan lebih berhak untuk dipelihara daripada selainnya. Sebabnya, manusia kadang dapat memaafkan orang yang melakukan pelanggaran atas dirinya atau hartanya, tetapi hampir tidak ada seorang pun yang memaafkan orang yang melakukan pelanggaran atas kehormatannya.

Sementara itu, Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (w. 1977 M) di dalam Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah (3/395)¹⁰, ketika mengkritik upaya menjadikan mashâlih (jalbu al-mashlahah wa daf’u al-mafsadat) sebagai ‘illat, di antaranya beliau menyatakan:

Tidak ada ruang bagi al-mashâlih, dari sisi faktanya termasuk dharûriyyah dan bukan dharûriyyah, dalam pembahasan hukum syariah dan ‘illat syar’iyyah. Sebabnya, mashâlih ini dari sisi hakikatnya memang faktual, tetapi dari sisi keberadaannya sebagai hasil untuk hukum tertentu berbeda sesuai dengan perbedaan pandangan hidup. Ia juga kadang luput sehingga tidak sahih dipandang dengan pandangan secara umum. Ia tidak sahih dijadikan perkara yang lazim untuk hukum sehingga berkonsekuensi dijadikan sebagai bagian dari pensyariatan hukum atau ‘illat untuk hukum. Misalnya, lima maqâshid yang mereka katakan bahwa semua agama dan semua syariah tidak kosong dari pemeliharaan kelimanya, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Itu belum mencakup semua yang dharûriy bagi semua masyarakat. Sebabnya, menjaga negara (hifzhu ad-dawlah), menjaga keamanan (hifzhu al-amni) dan menjaga kehormatan manusia (hifzhu karâmati al-insâniyyah) juga termasuk dharûrât masyarakat. Jadi dharûrat pada faktanya bukan lima, melainkan delapan. Adapun terkait hukum syariah yang disyariatkan demi maqâshid tersebut, maka agama-agama berbeda dalam memandang sebagiannya. Misalnya, agama Nasrani tidak memandang bahwa menjaga akal datang dari pengharaman khamar. Sebaliknya, agama Nasrani mengatakan, “sedikit dari khamar menyenangkan hati manusia”. Lalu bagaimana ini menjadi maqâshid semua agama? Apalagi, andai diasumsikan maqâshid ini ada, maka itu terjadi sebagai hasil untuk hukum syar’iy. Jadi tidak ada hubungan hal itu dalam istinbâth hukum, dalam istidlâl hukum maupun dalam penetapan ‘illat hukum.

Demikianlah tentang maqâshid asy-syarî’ah secara singkat. Dalam hal ini, penting diperhatikan tentang maqâshid asy-syarî’ah sebagai satu keseluruhan dan maqâshid al-ahkâm berikut perbedaan keduanya. Hal itu merupakan hasil dari penerapan syariah, bukan sebagai ‘illat, baik untuk syariah secara keseluruhan atau untuk hukum-hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk istinbâth hukum.

WalLâh a’lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

Catatan kaki:

1. AL-Ghazali (w. 505 H), al-Mustashfâ fî ‘Ilmi al-Ushûl, hlm. 174, ed. Muhammad Abdus Salam Abdu asy-­Syafiy, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993 M-1413 H
2. Al-Amidi (w. 631 H), al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, hlm. 274-275, ed. Abdurrazaq ‘Afifiy, al-Maktab al-Islami, Beirut-Damaskus, Lebanon, tt
3. Asy-Syathibi (w. 790 H), al-Muwâfaqât, 2/17, ed. Abu Ubaidah Ibni Hasan Ali Salman, Dar Ibni Affan, cet. 1, 1997 M-1417 H
4. Al-Qarafi (w. 684 H), Syarhu Tanqîh al-Fushûl, hlm. 392, ed. Thaha Abdurrauf Sa’ad, Syarikah ath-Thaba’ah al-Fanniyah al-Mutahiddah, cet. 1, 1973 M-1393 H
5. Najmuddin ath-Thufi (w. 716 H), Syarhu Mukhtashar Rawdhah an-Nâzhir, 3/209, ed. Abdullah ibn Abdul Muhsin at-Turaki, Muassasah ar-risalah, cet. 1, 1987 M-1407 H
6. Tajuddin as-Subki (w. 771 H), Jam’u al-Jawâmi’ fî Ushûl al-Fiqhi, hlm. 92, ed. Abdul Mun’im Khalil Ibrahim, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut-Lebanon. tt
7. Ibnu Najar (w. 972 H), Syarhu al-Kawakib al-Munîr, 4/159, ed. Muhammad az-Zuhaili dan Naziyah Hamad, Maktabah al-‘Abikan, cet. 2, 1997 M-1417 H
8. Asy-Syathibi (w. 790 H), al-Muwâfaqât, 4/349, ed. Abu Ubaidah Ibni Hasan Ali Salman, Dar Ibni Affan, cet. 1, 1997 M-1417 H
9. Asy-Syaukani (w. 1250 H), Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haqq min ‘Ilmi al-Ushûl, hlm. 216, ed. Syaih Ahmad ‘Azu ‘Inayah, Dar al-Kitab al-‘Arabi, cet. 1, 1999 M-1419 H
10. Taqiyuddin an-Nabhani (w. 1977 M), asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, 3/395, Dar al-Ummah li ath-Thaba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, Beirut-Lebanon, 2005 M-1426 H (pdf file 23.07.2025)