Partai Politik

Politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya dalam shalat dan puasa. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, termasuk dalam urusan mengatur negara dan kemaslahatan umat; as-siyâsah asy-syar’iyyah.

Akan tetapi, ketika kata “partai politik” disebutkan, respon umat Islam hari ini terpetakan menjadi tiga: Pertama, menerima partai politik, namun berpolitik secara sekuler, yaitu memisahkan agama dari politik, dengan anggapan Islam hanya urusan ibadah privat sementara negara diatur akal. Kedua, menerima dan wajib mengatur aktivitas partai hanya berdasarkan Islam. Ketiga, menolak partai secara total, baik karena alasan ideologis maupun karena alasan traumatis-apatis akibat muak dengan korupsi, janji palsu dan pragmatisme politisi.

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang meyakini tujuan-tujuan politik dan ideologi yang sama. Mereka mengorganisasikan diri dengan tujuan untuk meraih kekuasaan dan mewujudkan program mereka. Dalam kamus Al-‘Uqâb dikatakan:

Jika asas dari suatu partai politik adalah akidah Islam, pemikiran-pemikiran, hukum-hukum dan solusi-solusi atas problematika yang diadopsi juga Islam, serta metode perjuangannya adalah metode Rasulullah saw., maka partai tersebut adalah partai politik Islam.

Hukum Keberadaan Partai Politik Islam

Dalam konteks partai politik Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hukum mendirikan partai politik Islam adalah wajib kifâyah. Jika di tengah umat Islam sudah ada satu partai Islam yang mampu menjalankan tugasnya, gugurlah kewajiban seluruh umat Islam. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

Tentang ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyatakan:

Syaikh Thahir bin ‘Asyur menyatakan:

Jadi ayat ini merupakan perintah untuk membentuk sebuah kelompok (jamaah, partai) dari kalangan kaum Muslim, yang melaksanakan dua tugas, yaitu menyerukan kebajikan, yakni Islam, dan melakukan amar makruf nahi mungkar.

Kewajiban ini adalah wajib kifâyah. Sebabnya, kata “min” pada frase “minkum” adalah “min” yang berarti “sebagian” (li at-tab’idh). Bukan “min” yang berfungsi untuk menjelaskan jenis (li bayân al-jins). Jadi artinya adalah “hendaklah ada sebuah jamaah di antara kaum Muslim”, dan bukan “hendaklah kaum Muslim menjadi satu jamaah/umat.”

Perlu ditegaskan bahwa yang wajib kifâyah adalah adanya partai/kelompok Islam yang melaksanakan tugas menyerukan Islam dan melakukan amar makruf nahi mungkar tersebut. Adapun amar makruf nahi mungkarnya itu sendiri adalah wajib a’in. Ini sebagaimana penegasan Imam Ibnu Katsir di atas: “…sekalipun hal itu wajib atas setiap individu dari umat sesuai kemampuannya.”

Adapun mendakwahkan kebaikan, yaitu mendakwahkan Islam, bisa dilakukan oleh sebuah jam’iyyah (perkumpulan/ormas), juga bisa dilakukan oleh sebuah partai politik. Akan tetapi, amar makruf nahi mungkar yang datang secara umum adalah aktivitas politik yang tidak dilakukan kecuali oleh partai politik. Pasalnya, ia mencakup upaya memerintahkan penguasa pada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Bahkan itu adalah amal yang paling penting dari amal amar makruf nahi mungkar. Ia termasuk di dalam seruan ayat ini. Sebabnya, al-ma’rûf dan al-munkar adalah isim jins yang diawali dengan huruf alif lam. Ia termasuk dari shighah (bentuk) umum. Amal ini termasuk amal paling penting dari partai politik. Inilah yang memberikan sifat politik pada partai atau jam’iyyah atau organisasi dan menjadikannya sebagai partai politik atau jam’iyyah politik atau organisasi politik.

Adanya lebih dari satu partai Islam hukumnya boleh. Tentu selama partainya adalah partai Islam, bukan yang lain. Partai yang benar-benar Islam, bukan sekedar simbolnya, wajib memiliki identitas pokok:

1. Wajib berasaskan akidah Islam;
2. Wajib mengadopsi fikrah (ide) dan tharîqah (metode perjuangan) yang berasal dari Islam. Partai Islam wajib terikat dengan cara-cara Islam dalam setiap aktivitasnya, baik program, agenda, maupun strategi. Tidak ada toleransi bagi paham yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Sebagaimana kaidah fikih menegaskan: al-ghâyah lâ tubarriru al-wâsithah (tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara;
3. Wajib beranggotakan Muslim saja. Keanggotaan ini mencerminkan ikatan apa yang mengikat seluruh anggota menjadi satu kesatuan yang integral. Seseorang yang tidak mengimani Islam tidak bisa diharap akan memperjuangkan penerapan Islam secara kâffah dengan ikhlas dan konsisten, karena ia tidak meyakini kebenaran sistem tersebut.

Hukum Bergabung dengan Partai Politik yang Memperjuangkan Tegaknya Khilafah

Umat Islam memiliki kewajiban untuk menjalani kehidupan mereka secara total di bawah aturan Islam. Sistem yang menerapkan syariah Islam secara menyeluruh di segala bidang inilah yang disebut dengan Khilafah. Sebaliknya, Islam melarang keras kehidupan yang menyimpang dari ajarannya dan memandang hal tersebut sebagai kemungkaran yang wajib diubah oleh kaum Muslimin sesuai dengan kesanggupannya, serta mengajak manusia pada al-khair, yaitu Islam itu sendiri.

Upaya dakwah untuk mewujudkan sistem yang menerapkan syariah secara kâffah ini bukanlah tugas yang ringan. Tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri. Bahkan Rasulullah beliau tidaklah berjuang sendiri. Beliau dengan kelompok Sahabatlah yang menjalankan aktivitas dakwah saat itu.

Tegaknya Khilafah, institusi pelaksana syariah secara kâffah, membutuhkan adanya sebuah jamaah atau partai politik yang tertata dengan baik dan benar. Apalagi kebenaran yang tidak terorganisir sering dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan rapi. Di sisi lain, kewajiban membentuk kelompok dakwah ini secara tegas telah Allah perintahkan dalam QS Ali Imran ayat 104.

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan metode operasional dakwah dan penegakan amar makruf nahi mungkar bagi kaum Muslim, yaitu harus lahir dari tengah-tengah umat sebuah kelompok yang terorganisir dan terikat pada asas yang khas, yakni menyerukan kebaikan (Islam) dan menegakkan amar makruf nahi mungkar. Keberadaan kelompok inilah yang menjadi sebuah keharusan. Kaum Muslim wajib berjuang bersama di dalamnya jika ingin menunaikan tanggung jawab besar untuk mengembalikan kehidupan Islam yang menerapkan ajaran Islam secara kâffah di setiap sendi kehidupan.

Hal ini juga selaras dengan kaidah ushul fikih yang disimpulkan dari seruan Allah tentang kewajiban:

Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil di atas, Allah mewajibkan kaum Muslim untuk bergabung dan aktif dalam partai-partai politik Islam yang mengemban dakwah dan berjuang untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam. Pelaksanaan fardhu tidaklah membutuhkan izin dari penguasa. Menjadikan pelaksanaan fardhu bergantung pada izin penguasa adalah haram. Oleh karena itu semestinya pendirian partai-partai politik Islam dan pembentukannya tidak membutuhkan perizinan.

Haram Mendirikan Partai Politik Atas Dasar Selain Islam

Adapun selain partai politik Islam, maka dilihat: jika tujuannya adalah untuk melakukan yang haram seperti mendakwahkan fanatisme, menyebarkan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam atau yang semisalnya, maka mendirikan partai atau perkumpulan tersebut hukumnya haram, dan mesti dilarang oleh negara, dan setiap orang yang bergabung di dalamnya mesti dihukum. Sebaliknya, jika tujuannya bukan untuk melakukan yang haram, misalnya untuk melakukan yang mubah dan berdiri di atas dasar yang mubah, maka hukumnya mubah, tetapi ia tidak dianggap telah melaksanakan fardhu yang telah Allah fardhukan dengan nash ayat ini, kecuali jika ia adalah partai politik yang memenuhi semua yang datang dalam ayat tersebut.

WalLâhu alam. [M. Taufik NT]