Bahaya Pragmatisme Politik Demokrasi

Sebuah media online menulis judul yang menggelitik: “Para Blantik1 dalam Politik Elektoral” (Tempo, 6 September 2023).

Judul tersebut ingin menggambarkan bagaimana melihat heboh menjelang kontestasi Pemilu 2024. Para elit bermain ‘sirkus politik’. Sering diselorohkan sirkus elit ketimbang sirkulasi elit. Ini mengacu ketika Cak Imin digaet sebagai cawapres oleh Surya Paloh untuk mendampingi capres Anis Baswedan. “Drama politik” itu meninggalkan murka dari Partai Demokrat (PD). PD kemudian meninggalkan Koalisi Perubahan2 dengan sumpah serapah dan menstempel ‘pengkhianat’ kepada Partai Nasdem dan Anies.

Langkah ini pun meninggalkan hawa kemarahan terselubung dari PKS. Akhirnya, PKS batal menghadiri acara deklarasi Anies-Cak Imin. Sebagian pihak mengatakan, Paloh dianggap berhasil memanfaatkan “suasana kebatinan” Cak Imin, selaku ketum PKB, yang konon galau dan labil, karena digantung oleh Prabowo, dengan ketidakpastian apakah akan menjadi cawapresnya atau tidak. Apalagi Golkar dan PAN belakangan masuk ke Koalisi Prabowo dengan proposal cawapres yang berbeda. Hengkanglah PKB dari Koalisi Prabowo dan menerima pinangan Paloh untuk cawapres Anies.

Benarkan semua langkah Paloh dan Cak Imin untuk kepentingan rakyat? Menurut majalah Tempo, mereka mengendus bahwa manuver Paloh tersebut hanyalah akal bulus elit parpol untuk menyelamatkan kepentingan diri sendiri dari tekanan Istana yang lebih kuat, selain harapan akan tambahan suara. Manuver ini tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik atau rakyat. Hanya semacam tontonan bagaimana para “blantik” mengatur “sapi” mana yang bakal dibeli atau dipertukarkan. Ini adalah “politik dagang sapi”3 khas demokrasi yang pragmatis, hanya untuk kepentingan elit politik. Rakyat hanya alat legitimasi saja.

Bahaya Pragmatisme Politik Demokrasi

Pragmatisme4 adalah filsafat yang didasarkan pada manfaat dari tiap gagasan. Pragmatisme telah mengubah tujuan politik dari bersifat ideologis menjadi bersifat “praktis”(manfaat dalam memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, tidak peduli halal dan haram).5

Secara konsep, pengaruh pragmatisme di dalam politik terbagi menjadi dua, yaitu pada kaum elit dan masyarakat.

Pragmatisme di tingkat masyarakat digunakan sebagai bentuk pemanfaatan situasi atau momen politik untuk perbaikan kondisi kehidupan masyarakat. Gagasan mengenai perbaikan ini disajikan secara instan walaupun dalam artian sebenarnya merupakan sesuatu yang kompleks. Sementara itu, elit partai di dalam partai politik memanfaatkan pragmatisme untuk mengurangi identitas ideologi partai politik6 guna mempertahankan oligarki kekuasaannya.

Pragmatisme dalam politik demokrasi adalah sesuatu yang melekat dari dalam (built-in). Mengapa? Politik demokrasi ditegakkan atas asas sekulerisme (fashlud-din ‘an al-hayaah; memisahkan agama dari kehidupan masyarakat). Tidak ada lagi halal dan haram. Selama bermanfaat, sebuah aturan akan dipaksakan untuk dilegalkan oleh segelintir para pengendali kekuasaan (politisi) dan keuangan (cukong/pemodal).7

Dari asas sekulerisme ini, demokrasi tegak atas klaim bahwa pemerintahan dibangun dengan prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat. Seolah kepentingan rakyat di atas segalanya. Pendukung demokrasi meyakini bahwa sistem demokrasi ditopang dua prinsip: kedaulatan (as-siyaadah, sovereignity, hak membuat hukum dan aturan) di tangan rakyat; dan kekuasaan (as-sulthaan, power, pengaruh) di tangan rakyat (manusia).

Benarkah demokrasi untuk kepentingan rakyat? Ternyata, klaim dua pilar demokrasi tersebut adalah kepentingan rakyat adalah dusta. Kedaulatan dalam demokrasi ada pada hukum dan aturan manusia. Kekuasaan juga bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan oligark (segelintir cukong pemilik modal). Rakyat hanya dijadikan alat legitimasi melalui mekanisme Pemilu.

Dari konsep di atas bahaya pragmatisme politik demokrasi terlihat di tiga hal: Pertama, bahaya asas. Karena asasnya didasarkan pada sekulerisme yang menolak agama dilibatkan dalam kehidupan. Agama diakui, tetapi dilarang turut campur dalam menangani permasalahan kehidupan. Ini berarti menafikan bahkan menuduh8 agama (baca: Islam) tidak layak untuk mengatur kehidupan. Artinya, ini menyingkirkan peran Pencipta sebagai Pengatur.

Kedua, bahaya pilar dasar. Dua pilar demokrasi: kedaulatan dan kekuasaan di tangan rakyat, bertentangan dengan konsep bahwa manusia adalah hamba yang diciptakan oleh Allah SWT (Al-Khaaliq). Manusia fitrahnya lemah, membutuhkan Pencipta dan sepatutnya pula mentaati aturan (kedaulatan) Pencipta, bukan menggunakan aturan manusia. Kekuasaan yang dimiliki pemimpin juga untuk mengimplementasikan aturan Pencipta, bukan aturan manusia.

Ketiga, bahaya pada realitas. Pada faktanya, demokrasi itu adalah ilusi. Tipuan. Pasalnya, pada faktanya yang berdaulat bukan rakyat, tetapi segelintir elit parpol. Tidak mungkin mengikutkan semua rakyat dalam membuat aturan. Mereka mendalihkan perlunya perwakilan dalam bentuk legislatif (parlemen). Padahal faktanya anggota parlemen tunduk pada kendali elit pimpinan parpol.9

Celakanya, elit pimpinan parpol tunduk pada segelintir kapitalis, pemilik modal. Tidak aneh Ketua MPR dan mantan anggota DPR menyinggung secara terbuka kebutuhan dana yang besar untuk jadi anggota legislatif (DPR) dan juga eksekutif (presiden, gubernur, bupati dan walikota). Inilah yang membuat mereka sangat bergantung pada pasokan cuan dari para cukong politik.10

Untuk Kepentingan Rakyat atau Oligark11?

Dalam konteks keberpihakan, demokrasi mengklaim untuk kepentingan rakyat. Faktanya, kepentingan segelintir cukong pemilik modallah yang utama.12 Dalam konteks demokrasi dimanapun, baik di Indonesia dan dunia (dengan kiblat: Amerika13), segelintir para kapitalislah (oligark) yang berkuasa.14

Di Indonesia, dalam konteks Pemilu 2024. Apa yang terjadi dengan fenomena Anies-Cak Imin menjadi sedikit gambaran bagaimana oligarki beroperasi. Banyak fakta yang menunjukkan, dugaan cengkeraman dan tekanan pihak Istana terhadap Surya Paloh menjadi sebab Paloh meminta Cak Imin untuk menjadi cawapres Anies. Artinya, dengan kasus yang dihadapi Cak Imin, mereka akan tersandera. Dengan begitu pasangan Anies-Cak Imin menjadi lemah.

Demikian juga calon pasangan yang lain. Pada kasus Prabowo, peran dari pihak Istana untuk mengendalikan cawapresnya terlihat bagaimana peluang untuk anak Presiden dimungkinkan jadi pasangan Prabowo melalui isu gugatan tentang perubahan usia untuk capres dan cawapres di MK. Di MK sendiri, Istana memiliki “orang” yang memungkinkan mempengaruhi keputusan.

Untuk kasus Ganjar, tarik ulur antara pihak Istana dengan ketum PDIP mencerminkan adanya pertikaian antar oligark itu sendiri. Yang satu ingin calon presiden dalam kendali dan kontrolnya. Demikian juga yang lain.

Uraian singkat ini menunjukkan bahwa pragmatisme politik demokrasi berpihak kepada elit, baik elit parpol maupun elit kapitalis, dan persekongkolan keduanya. Mereka pada hakikatnya adalah pengkhianat karena mereka hanya berbuat untuk kepentingan diri dan kelompoknya, bukan untuk kepentingan rakyat. Sekali lagi, rakyat hanya jadi alat legitimasi saja!

Ini makin terbukti dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan selama ini, mulai dari aturan Presidential Treshold (PT) 20 %15, UU Cipta Kerja Omnibus Law, UU Minerba, UU Kesehatan, UU IKN, Kenaikan BBM dan Rencana Penghapusan Pertalite, kebijakan mobil listrik Cina, massifnya TKA Cina, Kereta Cepat Cina, dll. Semuanya berpihak kepada pemilik modal, bukan pada kepentingan publik.

Mencegah dan Mengatasi Oligarki

Dari perspektif Islam, menghilangkan bahaya pragmatisme politik demokrasi yang dikendalikan oligarki dapat diantisipasi dan diatasi melalui tiga hal pula:

Pertama, segi asas. Islam menjadikan asas dalam berpolitik adalah akidah Islam. Ini akan melahirkan sikap takwa yang tercermin dari ketaatan pada seluruh aturan Allah SWT. Dengan itu seorang pemimpin dalam Islam akan sadar bahwa konsekuensi dari kekuasaan yang dimiliki dan kebijakan yang dibuat, bukan hanya sekadar berdampak di dunia, tetapi juga berimplikasi terhadap kedudukannya di akhirat. Jika amanah, dia akan dilindungi oleh Allah. Jika khianat, dia akan menjadi hina dan menyesal.

Dalam riwayat dari Abu Dzar al-Ghifari ra. disebutkan ia pernah berkata, “Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikan aku sebagai pemimpin?” Mendengar permintaanku tersebut, beliau menepuk pundakku seraya bersabda,” Abu Dzar, engkau seorang yang lemah, sementara kepemimpinan itu adalah amanah. Nanti pada Hari Kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut.” (HR Muslim).

Kedua, kekuatan pilar dasar. Dua pilar dalam politik Islam adalah:

(1)      Kedaulatan di tangan syariah (as-siyaadah li syar’i) akan menjadi tiang yang akan membuat pemimpin tidak dipilih dengan “cek kosong” (semau dia atau sesuai yang mengendalikan dia-oligark). Seorang pemimpin dalam Islam diangkat dan dibaiat untuk menjalankan al-Quran dan as-Sunnah. Dengan begitu semua perilaku politiknya, atas dorongan keimanannya, dibatasi oleh syariah Islam. Ini akan menutup celah “cawe-cawe” dari para oligark.

(2)      Kekuasaan di tangan umat (as-sulthaan li al-ummah). Artinya, umat yang memiliki pemahaman Islam dan kesadaran politik yang tinggi akan menjadi penentu “hitam-putih” siapa yang akan memimpin dan mengawasi jalannya kekuasaan melalui mekanisme koreksi dan kontrol kepada penguasa (muhaasabah dan amar maruf nahi munkar). Semua kesadaran ini dimanifestasikan dalam bentuk partisipasi politik yang dilakukan, juga karena dorongan keimanan dan ketakwaan melalui kekuatan pribadi, partai politik Islam dan kelembagaan yang ada: Majelis Umat dan Mahkamah Mazhalim. Bukan karena ingin mendapatkan jatah jabatan tertentu.

Ketiga, mekanisme koreksi penguasa yang berlapis. Proses ini dilakukan secara individu, kelompok (partai politik Islam), kelembagaan atau institusi (Majelis Umat dan Mahkamah Mazhalim). Pada fakta historis, Islam memberikan contoh gemilang bagaimana koreksi rakyat dilakukan kepada penguasa. Koreksi secara indvidu, terjadi saat Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. memimpin. Beliau pernah berpidato di hadapan khalayak ramai. “Wahai manusia, jangan kalian banyak-banyak dalam memberikan mas kawin kepada istri. Sungguh mahar Rasulullah saw. dan para Sahabatnya hanya sebesar 400 dirham atau di bawah itu. Seandainya memperbanyak mahar bernilai takwa di sisi Allah dan mulia, jangan melampaui mereka. Aku tak pernah melihat ada lelaki yang menyerahkan mahar melebihi 400 dirham.”

Rupanya keputusan ini tidak disetujui oleh sebagian kaum perempuan. Lalu usai menyampaikan keterangan, datanglah seorang perempuan menyampaikan protes. “Amirul Mukminin, Anda melarang orang-orang memberikan mahar kepada istri-istri mereka lebih dari 400 dirham?” protes wanita itu. “Ya,” jawab Khalifah Umar. “Apakah Anda tidak pernah mendengar Allah menurunkan ayat (melafalkan penggalan QS an-Nisa’ ayat 20),” kata wanita itu. Khalifah Umar tersentak sambil berkata, “Tiap orang lebih paham ketimbang Umar.” Menyadari kekeliruannya, Umar kembali naik mimbar, dan menyatakan, “Wanita ini benar dan umar salah.”

Secara kelompok, Allah SWT telah memerintahkan adanya partai politik Islam yang melakukan mekanisme koreksi. Allah SWT berfirman:

Secara kelembagaan, Majelis Umat dan Mahkamah Mazhalim akan menjadi pintu melakukan koreksi dan juga pengadilan jika terjadi kezaliman penguasa atas rakyat melalui berbagai kebijakan yang dia lakukan. Dasar dari institusi Majelis Umat adalah teladan Baginda Rasulullah saw. dalam mengambil pendapat dari para Sahabat, khususnya Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin al-Khaththab r.a., Ali Bin Abi Thalib k.w., Hamzah ra., Salman ra. dan Hudzaifah ra.

Adapun dasar dari Mahkamah Mazhalim, yang mengatasi sengketa penguasa dan rakyat, salah satunya adalah Hadis Nabi saw. dari penuturan Anas ra. ketika terjadi harga yang melambung, ada Sahabat yang berkata, “Wahai Rasulullah, andai Anda menetapkan patokan harga (tentu tidak melambung seperti ini)?” Rasul bersabda, “Sungguh, Allahlah Yang menciptakan, memegang dan melapangkan. Allah pula Yang Maha Pemberi Rizki, dan Yang menentukan harga. Aku berharap bertemu Allah kelak, sementara tidak ada orang yang menuntutku karena kezhaliman yang aku perbuat kepadanya dalam masalah darah atau harta.” (HR Ahmad).

Penutup

Alhasil, bahaya pragmatisme politik demokrasi yang pro pada oligarki dan abai kepada rakyat akan dapat diselesaikan secara konseptual dan praktis, dengan penerapan Islam secara kaaffah dalam naungan Khilafah. Semua pihak (penguasa dan rakyat) senantiasa berbuat atas dorongan keimanan dan ketakwaan. Juga didukung mekanisme koreksi kepada penguasa (individu, kelompok-partai politik Islam ideologis, kelembagaan atau institusional (Majelis Umat dan Mahkamah Mazhalim). Semua itu akan menutup semua celah dan pintu bagi oligark untuk mengendalikan dan mencengkeram penguasa dan kekuasaan.

WalLâhu a’lam bi ash-shawab. [Dr. Riyan M.Ag ; Pengamat Politik Islam]

Catatan Kaki:

1        Blantik merupakan istilah untuk menyebut seseorang yang berprofesi sebagai pedagang hewan ternak berkaki empat. Tetapi dalam perkembangannya, ‘blantik’ lebih dikenal sebagai penjual sapi. Para ‘blantik’ ini akan sangat mudah ditemui di pasar-pasar hewan atau pasar sapi. Mereka saling tawar menawar, kadang jadi pembeli dan kadang jadi penjual, yang penting dapat untung.

2        Istilah Koalisi Perubahan mengacu pada koalisi yang dibentuk oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Istilah perubahan dalam diksi ini sering diplesetkan sebagian kalangan sebagai ‘koalisi yang sering berubah-ubah’. Bukan mengacu kepada makna perubahan politik yang dicita-citakan.

3        Menurut A Makmur Makka, ketika dalam perundingan-perundingan antar parpol akan terjadi tawar menawar. Sebagaimana lazimnya dalam politik, selalu ada take and give, sesuai kepentingan masing-masing. Inilah yang disebut ketika itu “politik dagang sapi”. Jika salah satu partai diajak duduk dalam kabinet, maka partai itu harus memberikan balas budi kepada partai yang memberikan. Tidak ada platform dan cita-cita politik – sosial yang sama antara partai yang diajak dalam kabinet, cita-cita kebangsaan terlupakan. (https://news.republika.co.id/berita/rw6fa3472/politik-dagang-sapi)

4        Istilah “pragmatisme” berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pragma. Kata ini memiliki banyak arti antara lain fakta, benda, materi, sesuatu yang dibuat, kegiatan, tindakan, akibat atau pekerjaan. Dari kumpulan arti tersebut, pragmatisme diberi pengertian sebagai pemikiran yang mengutamakan fungsi (manfaat) gagasan di dalam tindakan.

5        Dari sini lahir ungkapan dalam politik demokrasi: tidak ada kawan abadi, tapi kepentinganlah yang abadi. Kemarin musuh, besok teman dan sebaliknya. Karena yang menjadi ukuran adalah kepentingan elite parpol bukan pelayanan kepada rakyat.

6        Ideologi parpol dalam demokrasi hakikatnya sama: kepentingan untuk berkuasa, bukan berkhidmat untuk rakyat. Sehingga “wajar”, ketika isu islam sebagai solusi atas berbagai masalah kehidupan dianggap tidak bermanfaat, karena yang dianggap bermanfaat agar terpilih adalah memberi uang kepada pemilih. Maka parpol berlomba-lomba mengumpulkan “logistik”(baca:cuan) untuk biaya politik yang dibutuhkan.Disinilah celah oligarki masuk sebagai “blantik politik”.

7        Dalam demokrasi, aturan yang melegalkan judi, miras, riba, perampokan SDA, dipaksakan melalui kekuatan modal para oligark yang mendapatkan keuntungan dari aturan-aturan tersebut.

8        Pidato Yaqut sebagai menteri agama bahwa agama sebagai alat kepentingan politik, menafikan fakta bahwa dia jadi menteri karena berasal dari ormas berbasis agama yang berperan mendesakkan pembubaran ormas Islam.(https://jateng.kemenag.go.id/berita/menag-jangan-pilih-pemimpin-yang-gunakan-agama-sebagai-alat-politik/)

9        Bambang Pacul, anggota DPR dari PDIP, blak-blakan menyatakan bahwa sebagai anggota DPR dia dan yang lainnya tunduk kepada ketua parpolnya kalau mau selamat (terpilih lagi).(https://nasional.kompas.com/read/2023/03/30/09390141/blak-blakan-bambang-pacul-ke-jokowi-dpr-tolak-ruu-pembatasan-uang-kartal)

10      Sebagaimana disampaikan mantan wakil ketua DPR, Fachri Hamzah. (https://www.cnbcindonesia.com/news/20230527083246-4-441060/modal-nyaleg-jadi-anggota-dpr-sampai-rp-15-m-berani-gak)

11      Oligarki adalah sistemnya, sedangkan orangnya disebut Oligark. Demokrasi mendalihkan bahwa pemerintahan dikendalikan dari, oleh, untuk rakyat. Faktanya, demokrasi sesungguhnya ilusi. Yang berkuasa adalah sekelompok elite pengusaha dan elite penguasa. Inilah yang disebut oligark, sedangkan sistemnya disebut oligarki. Pada kenyataannya, persekongkolan penguasa politik dan pengusaha akan melahirkan apa yang disebut korporatokrasi, negara dijadikan sebagai instrumen bisnis dan kebijakan dipengaruhi kepentingan bisnis.

12      Hasil riset menemukan 92 persen calon kepala daerah dibiayai oleh cukong politik(Mahfud MD). Ini melahirkan lingkaran setan korupsi: cukong politik berinvestasi, ketika menang mereka mendapatkan keuntungan secara material dan atau kebijakan (policy), keuntungan itu mereka putar lagi untuk membiayai calon berikutnya, dst.

13      Di AS, para penyumbang dana kampanye, didominasi para kapitalis besar, baik untuk presiden dan anggota senat, akan berusaha mengendalikan dua calon dari partai Republik dan Demokrat, sesuai dengan agenda politik dan bisnis yang mereka kehendaki.

14      Dalam konteks demokrasi-kapitalis, keberadaan oligarki dan oligark adalah hal yang sangat disadari. Isunya adalah apakah seorang penguasa akan dikendalikan oleh oligark atau mengendalikan oligark.

15      Ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20 persen, rakyat tidak dapat mencalonkan siapapun yang dia kehendaki sesuai klaim demokrasi (kedaulatan rakyat). Sebagaimana parpol pun tidak dapat serta merta mencalonkan figur presiden yang dikehendaki. Calon presiden menjadi terbatas, dan ini celah untuk kontrol oligark mendiktekan dominasinya.