Sudan Pasca RSF Menguasai Kota Al-Fashir

Pertanyaan:

Massad Boulos, Penasihat Senior Presiden AS Donald Trump untuk Urusan Timur Tengah, menegaskan bahwa tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) telah menyetujui gencatan senjata selama tiga bulan, berdasarkan rencana “Kelompok Empat” yang mencakup UEA, AS, Arab Saudi dan Mesir, yang diumumkan pada 12 September lalu (Sky News Arabia, 3/11/2025).

Persetujuan kedua pihak Sudan—rezim (tentara) dan RSF— atas rencana Amerika ini datang setelah RSF berhasil menguasai kota Al-Fashir di Sudan. Dari sini muncul pertanyaan:

Apa di balik persetujuan atas rencana Amerika ini? Bagaimana pula pasukan RSF bisa menguasai Al-Fashir, ibukota wilayah Darfur, padahal kota itu besar, kuat dan telah dipertahankan dengan gigih oleh tentara Sudan selama waktu yang lama? Bagaimana kota itu akhirnya jatuh? Apa dampak serta konsekuensinya?

Jawaban:

Agar jawabannya jelas, mari kita telaah hal-hal berikut ini.

Pertama: Al-Jazeera memberitakan di situsnya pada 28/10/2025: “Pasukan Dukungan Cepat pada Minggu pagi mengumumkan penguasaan atas kota Al-Fashir, setelah pengepungan lebih dari satu tahun. Ini berarti kekuatan RSF kini mencakup seluruh lima negara bagian Darfur. Dengan demikian Sudan terbagi dua: bagian timur di bawah kendali tentara dan bagian barat di bawah kendali RSF.”

Dari ringkasan ini jelas bahwa penguasaan RSF atas Al-Fashir bukan sekadar kemenangan dalam satu pertempuran kota, tetapi penguasaan atas seluruh wilayah Darfur secara penuh. Padahal RSF sejak setahun lalu mengepung kota itu tanpa memiliki persenjataan besar yang mampu menaklukkan pasukan reguler yang mempertahankan kota tersebut dengan baik selama setahun penuh. Namun, tiba-tiba pemerintah al-Burhan menyerahkan kota itu kepada pemberontak separatis Hamdan Dagalo (Hemedti) secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling. Al-Burhan berkata, “Rakyat Sudan dan tentara akan menang. Keputusan pimpinan di Al-Fashir adalah meninggalkan kota karena telah mengalami penghancuran sistematis.” (Al-Jazeera.net, 27/10/2025).

Ia lalu menambahkan janji kosong, “Pasukan kami mampu membalikkan keadaan dan merebut kembali wilayah yang hilang.”

Sumber militer Sudan menyatakan kepada Al-Jazeera, “Tentara Sudan mengosongkan markas divisi di Al-Fashir karena alasan taktis.” (Al-Jazeera.net, 27/10/2025).

Kedua pernyataan ini secara terang menyatakan bahwa tentara sendirilah yang meninggalkan Al-Fashir, menyerahkan kota itu kepada RSF.

Kedua: Pemerintah al-Burhan tidak memberikan dukungan militer dan logistik kepada pasukannya yang terjebak di Al-Fashir selama setahun penuh. Padahal markas utama mereka mampu melakukan itu.

Ini menunjukkan bahwa rencana menyerahkan kota itu memang disengaja agar sektor pasukan di sana runtuh dengan sendirinya.

Ketiga: Penyerahan kota ini bertepatan dengan pertemuan di Washington yang diatur Amerika antara kedua faksi Sudan untuk membahas gencatan senjata.

Dikutip oleh Al-Arabiya (24/10/2025): “Menteri Luar Negeri Sudan, Mohyiddin Salem, tiba di AS untuk membahas upaya penghentian perang Sudan yang telah berlangsung dua tahun.”

Artinya, Amerika telah mempertemukan dua anteknya—al-Burhan dan Hemedti—di Washington.

Penolakan Dewan Kedaulatan Sudan terhadap kabar negosiasi hanyalah bukti sebaliknya, karena hasilnya langsung tampak: dua-tiga hari setelah itu Kota Al-Fashir diserahkan!

Selain itu, negara-negara “Kelompok Empat” (AS, Arab Saudi, UEA, dan Mesir) juga mengadakan rapat di Washington dengan perwakilan kedua belah pihak untuk menekan mereka agar menyetujui gencatan senjata kemanusiaan tiga bulan.

Kesesuaian waktu antara jatuhnya Al-Fashir dan pertemuan Washington membuktikan bahwa keputusan menyerahkan kota itu diambil di Washington, dan pelaksanaannya terjadi segera di lapangan.

Keempat: Pertemuan “Kelompok Empat” ini sebenarnya adalah langkah kedua setelah Amerika mengumpulkan para sekutunya untuk menjalankan rencana penghentian perang di Sudan.

Pernyataan bersama pada 12/9/2025 menegaskan: “Masa depan pemerintahan Sudan akan ditentukan melalui proses transisi yang inklusif dan transparan, tidak dikuasai oleh pihak manapun.”

Namun, isinya juga mengakui kedua belah pihak secara setara, termasuk RSF yang jelas-jelas pemberontak. Ini berarti Amerika melegitimasi keberadaan RSF sebagai pihak sah dalam konflik, bukan sebagai kelompok separatis.

Kelima: Setelah RSF menguasai Al-Fashir, berarti mereka menguasai seluruh Darfur. Gencatan senjata tiga bulan yang diusulkan Amerika adalah pengakuan politik terhadap kekuasaan RSF atas wilayah itu.

Amerika kini membuka jalan bagi pemerintah separatis Hemedti yang sebelumnya diumumkan di Nairobi pada Februari 2025 untuk memindahkan markasnya secara resmi ke Al-Fashir.

Keenam: Sikap Amerika sangat jelas: tidak mengecam perebutan Al-Fashir. AS malah mendorong langkah berikutnya, yakni penerapan gencatan senjata, agar tentara tidak bisa merebut kembali kota itu.

Musad Boulos menyatakan (Al-Jazeera, 27/10/2025), “Kami menyerukan kedua pihak untuk menyetujui gencatan senjata kemanusiaan tiga bulan. Proposal ini disambut baik oleh kedua pihak.”

Sky News (3/11/2025) menambahkan bahwa kedua pihak kini sudah berada di Washington untuk menyusun detail perjanjian itu. Semua ini memperkuat fakta bahwa Washington mengarahkan seluruh prosesnya.

Ketujuh: Di bawah slogan “Trump sang pembawa damai”, Amerika sesungguhnya mempercepat langkah pemisahan Sudan kali ini dengan memisahkan Darfur, sebagaimana dulu mereka memisahkan Sudan Selatan.

Kami (Hizbut Tahrir) telah memperingatkan hal ini sejak lama. Dalam jawaban pada tanggal 21/5/2025 kami katakan: “Amerika mengarahkan konflik agar tentara menjauh dari Darfur, sementara RSF memantapkan kontrolnya di sana — untuk mempersiapkan pemisahan wilayah seperti dulu di Selatan.”

Pada 6/2/2025 kami menulis: “Trump sedang mempercepat pembentukan dua entitas: timur di bawah al-Burhan, barat di bawah Hemedti. Tujuannya: membelah Sudan lagi demi kepentingan Amerika.”

Kedelapan: Hizbut Tahrir sejak 2023 telah memperingatkan bahwa perang ini adalah buatan Amerika melalui dua agennya—al-Burhan dan Hemedti—untuk melayani kepentingan Washington. Kini rencana itu hampir selesai. Sudan diambang terbelah lagi. Darfur menuju pemisahan sebagaimana Sudan Selatan dulu.

Lalu, apakah tidak ada seorang pun di jajaran militer yang berpikir jernih, memutuskan untuk tulus kepada Allah dan negerinya, lalu menghentikan proyek jahat ini?

Apakah tidak ada seorang pemimpin yang berani menyerahkan nushrah (dukungan kekuasaan) kepada Hizbut Tahrir agar Islam ditegakkan dan Khilafah ‘alâ Minhâj an-Nubuwwah lahir dari bumi Sudan?

Sungguh beruntunglah orang yang Allah pilih untuk menunaikan janji Nabi SAW: “…Kemudian akan ada masa kekuasaan yang memaksa (mulk[an] jabriyy[an]), yang berlangsung sebagaimana Allah kehendaki. Setelah itu Allah akan mengangkat masa itu. Lalu akan ada Khilafah atas manhaj Kenabian. Kemudian beliau diam.” (HR Ahmad).

[12 Jumadal Ula 1447 H / 3 November 2025 M/Disarikan dari: Https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/political-questions/105767.html]