World Order

“That the strong do what they can, and the weak suffer what they must…”

++++

Ungkapan di atas disampaikan oleh PM Kanada Mark Carney dalam Word Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, akhir tahun 2025 lalu. WEF adalah organisasi internasional independen non-profit yang berbasis di Jenewa, Swiss. Didirikan tahun 1971. WEF mempertemukan pemimpin bisnis, politik, akademisi dan masyarakat sipil. Tujuannya untuk membahas dan membentuk agenda global, regional dan industri guna meningkatkan kondisi dunia. Pertemuan utamanya diadakan tahunan di Davos, Swiss.

Dalam pidato yang banyak menarik perhatian tokoh dunia itu, intinya ia mengatakan saat ini tengah terjadi apa yang ia katakan sebagai keretakan tatanan dunia (rupture of the world order). Tatanan berbasis aturan (rule base order) sedang memudar. Geopolitik antar-kekuatan besar tidak lagi tunduk pada batasan apa pun. Tak ada lagi tatanan yang mencerminkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, solidaritas, kedaulatan, serta keutuhan wilayah negara.

Dalam situasi seperti itu, ia mengatakan, negara yang lemah atau menengah seperti Kanada akan berkompromi, menghindari masalah, berharap bahwa kepatuhan akan membeli keamanan. Selama beberapa dekade, negara-negara seperti Kanada ia katakan cukup makmur di bawah tatanan internasional berbasis aturan (rule base order) itu. Kanada bergabung dengan institusi dunia, mengikuti prinsip-prinsipnya dan menikmati kepastian yang ia berikan.

Akan tetapi, kini itu semua berakhir. Pasalnya, negara kuat mengecualikan dirinya sendiri ketika itu tidak menguntungkan. Aturan perdagangan ditegakkan secara asimetris. Hukum internasional diterapkan dengan tingkat ketegasan yang berbeda-beda. Bergantung siapa tertuduhnya dan siapa korbannya. Lalu negara besar menggunakan integrasi ekonomi sebagai senjata, tarif sebagai alat tekan, dan infrastruktur keuangan sebagai sarana pemaksaan.

Institusi multilateral yang selama ini diandalkan oleh kekuatan menengah seperti WTO, PBB, COP dan lainnya terus melemah dan memudar perannya. Akibatnya, banyak negara harus membangun otonomi strategis yang lebih besar—dalam energi, pangan, mineral kritis, keuangan, dan rantai pasok. Ini sangat bisa dipahami. Sebabnya, negara yang tidak mampu memberi makan dirinya sendiri, menggerakkan energinya sendiri, atau mempertahankan dirinya sendiri, memiliki sangat sedikit pilihan. Inilah yang dilakukan oleh negara lemah- menengah; berupaya tetap berprinsip sekaligus pragmatis. Berprinsip dalam komitmen terhadap nilai-nilai fundamental: kedaulatan dan keutuhan wilayah, larangan penggunaan kekerasan kecuali sesuai Piagam PBB, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pragmatis dalam mengakui bahwa kemajuan sering bersifat bertahap, bahwa kepentingan bisa berbeda, dan bahwa tidak setiap mitra berbagi nilai yang sama.

Mark Carney benar. Dunia sekarang memang sedang bergeser dari apa yang disebut rule base order (tatanan yang berbasis aturan) menuju power base order (tatanan berbasis kekuasaan atau kekuatan). Contoh yang sangat nyata, tak lama setelah ia berpidato, masih di WEF, dideklarasikanlah apa yang disebut BoP (Board of Peace). Secara formal, BoP dibentuk untuk menciptakan perdamaian, mengawasi rekonstruksi dan mengatur pemerintahan teknokrat Gaza. Akan tetapi, bagaimana mau mempercepat perdamaian jika dalam piagam BoP tak ditemukan satupun kalimat ‘freedom” untuk rakyat Palestina. Tak ada satu pun wakil rakyat Palestina disertakan. Sebaliknya, tokoh-tokoh kuncinya justru berasal dari kalangan pro Israel. Bahkan juga ada Netanyahu di sana. Coba pikirkan, perdamaian macam apa jika dewan itu justru diisi oleh para penyokong perampok, perampas, penjajah dan pembantai? Tambahan lagi, BoP dipimpin oleh Presiden yang sudah masyhur gemar bertindak ngawur, seperti menangkap Presiden Venezuela, Maduro, lalu mau mengambil alih Greenland. Dia pun tak merasa keberatan atas genosida Israel terhadap Gaza. Dia juga tak sedikit pun menaruh simpati terhadap penderitaan rakyat di sana. Bagaimana bisa berharap akan lahir perdamaian dari sebuah lembaga macam itu dan yang dipimpin oleh tokoh seperti itu? Jadi, BoP hakikatnya adalah alat Trump untuk melanggengkan penjajahan Israel atas wilayah Palestina, Gaza khususnya. Melalui pelucutan senjata Hamas, BoP hendak menghentikan secara permanen perlawanan rakyat Gaza. Jadi nyatalah, BoP sepenuhnya demi kepentingan Israel dan pribadi Trump.

BoP tak lebih merupakan instrumen geopolitik AS di bawah Trump. BoP adalah mengendalikan rekonstruksi Gaza, upaya menggeser dominasi PBB, dan sarana memusatkan kekuasaan global di tangan Trump. Trump di situ ia bakal menjadi ketua seumur hidup, pemegang hak veto penuh, penentu agenda, anggota dan kebijakan, pengendali dana dan suksesi. Ini membuat BoP sangat personalistik dan otoriter. Lantas apa yang bisa dibuat oleh Indonesia, kecuali bakal menjadi alat legitimasi bahkan antek Trump?

Akhirnya, Mark Carney dengan skeptis menyatakan bahwa tatanan lama memang tidak akan kembali. Akan tetapi, ia menyimpan optimisme, dari keretakan ini, dapat dibangun sesuatu yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih adil. Akankah optimisme itu terwujud? Sejarahlah yang akan membuktikan itu.

++++

Sejarah masa lalu telah membuktikan bagaimana Khilafah Islam telah berhasil membangun tatanan dunia seperti yang diimpikan oleh Carney ini hari. Dengan syariah yang diterapkan secara kâffah, Khilafah membangun tatanan dunia berbasis aturan Islam (sharia base order). Hasilnya, sebuah peradaban dunia yang memancarkan keadilan dan kedamaian. Will Durant dalam The Story of Civilization, menulis, “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah telah mempersiapkan berbagai kesempatan bagi siapapun yang memerlukan dan meratakan kesejahteraan selama berabad-abad dalam luasan wilayah yang belum pernah tercatatkan lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka.”

Hal serupa diakui oleh Carleton University dalam Technology, Business, and Our Way of Life: What Next. Katanya, “Peradaban Islam merupakan peradaban terbesar di dunia. Peradaban Islam sanggup menciptakan negara adidaya dunia (superstate) terbentang dari satu samudera ke samudera yang lain; dari iklim utara hingga tropis dengan ratusan juta orang di dalamnya; dengan perbedaan kepercayaan dan suku.”

Tentang nasib kaum minoritas, Karen Arm­strong, dalam A History of Jerusalem: One City, Three Faiths, menulis “Under Islam, the Jews had enjoyed a golden age in al-Andalus.”

Selama hampir 800 tahun, Yahudi menikmati zaman keemasan di wilayah Muslim Andalusia. Bukan di bawah negara Yahudi sekarang ini. Prof SD Goitein, seorang profesor Yahudi, mengakui bahwa bahasa Ibrani, pemikiran, hukum dan filsafat Yahudi, disusun berdasarkan pengaruh Arab Muslim.

Alhasil, jika sekarang dunia menginginkan kembali keadaan serupa maka, tidak bisa tidak, Khilafah dengan syariah kâffah-nya itu harus tegak kembali. Sayangnya, justru ini yang tidak dikehendaki oleh Barat, AS khususnya. Ia tahu, jika itu terjadi maka hegemoni dan dominansi mereka atas dunia, khususnya atas Dunia Islam, akan berakhir. Mereka tak mau itu terjadi. Makanya mereka berusaha keras mencegah kebangkitan kembali Khilafah. Hal itu dilakukan di antaranya dengan memperalat sebagian tokoh umat. Tragisnya, seperti ini hari terlihat, ada saja yang mau dijadikan alat Barat untuk menghentikan kebangkitan agamanya sendiri.

Dari sana terlihat bahwa sesungguhnya dunia saat ini sangat memerlukan Islam dengan segenap aturannya. Akan tetapi, tatanan berbasis syariah itu tidak akan terwujud dengan mudah. Banyak tantangan, baik dari internal maupun eksternal umat. Karena itu harus ada usaha sungguh-sungguh oleh umat demi mewujudkan tatanan yang akan memberikan rahmat bagi semua (rahmatan lil alamin). Insya Allah. [H.M. Ismail Yusanto]