Al-‘Usyru Dan Tanah ‘Usyriyah

Hadis ini diriwayatkan dari jalur Jabir bin Abdullah ra. Dalam lafal Imam Ahmad no. 14666 dan Abu Dawud no. 1597, selain disebutkan sungai, juga disebutkan al-‘uyûn (mata air). Dalam lafal Ahmad no. 14803 disebutkan as-sayl (aliran).

Abdullah bin Umar ra. menuturkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

Hadis ini dengan jelas menyatakan kadar zakat hasil pertanian dan buah (zakât az-zurû’ wa ats-tsimâr). Jika diairi dengan pengairan alami seperti dengan air hujan, mata air, aliran, genangan, dan semacamnya, zakatnya adalah al-‘usyru (sepersepuluh atau sepuluh persen). Jika diairi dengan pengairan buatan, yakni dengan alat seperti timba, pompa, kincir, alat penyiraman dan semacamnya maka zakatnya nishfu al-‘usyri (seperduapuluh atau lima persen).

Zakat itu hanya diambil dari tanaman pertanian dan buah tertentu. Imam al-Hakim mengeluarkan hadis di dalam Al-Mustadrak ‘alâ ash-Shahîhayn nomor 1458 dan ia berkata, “Ini adalah hadis shahîh al-isnâd meski beliau berdua (al-Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya dan dia memiliki syahid dengan sanad sahih”, dan Imam al-Baihaqi di dalam Sunan ash-Shaghîr nomor 1186 dari Mu’adz bin Jabal ra., Rasul saw. bersabda:

Abu Musa al-‘Asy’ari ra. dan Mu’adz bin Jabal ra. menuturkan, Rasul saw bersabda ketika mengutus keduanya ke Yaman:

Ibnu al-Mulaqqin asy-Syafi’i (w. 804 H) di dalam Al-Badru al-Munîr (5/511) menyatakan tentang hadis ini, “Al-Hakim berkata, “Sanad-nya shahih.”

Al-Baihaqi berkata di dalam Khilâfiyât, “Para perawinya tsiqah dan dia muttashil (bersambung).”

Nuruddin al-Haitsami (w. 807 H) di Majma’ az-Zawâ‘id (3/75) mengatakan, “Diriwayatkan oleh ath-Thabarani di dalam Al-Kabîr dan para perawinya shahih.”

Al-Bushiri asy-Syafi’i (w. 840 H) di dalam Ittihâfu al-Khayrah al-Mahrah bi Zawâ‘id al-Masânîd al-‘Asyarah (3/12) mengatakan, “Diriwa-yatkan oleh Abu Ya’la dan al-Baihaqi di dalam Al-Kubrâ dengan sanad yang perawinya tsiqah.”

Hadis ini dengan jelas membatasi pungutan zakat pertanian dan buah hanya dari keempat jenis itu. Zakat tidak diambil dari selain keempat jenis itu. Pembatasan pemungutan zakat dengan keempat jenis itu tidak punya makna kecuali bahwa zakat tidak dipungut dari selainnya.

Al-‘Usyr yang dipungut ini digunakan oleh para ulama untuk menyebut klasifikasi tanah sebagai tanah ‘usyriyah, yakni tanah yang sejak awal dipungut ‘usyr-nya sesuai dengan ketentuan syariah. Ini mencakup semua tanah selain tanah kharajiyah. Sebabnya, hanya ada dua klasifikasi tanah, yaitu tanah kharajiyah dan tanah ‘usyriyah.

Tanah kharajiyah adalah tanah yang sejak awal di bawah kekuasaan Islam, atas tanah ini ditetapkan kharaj. Ini mencakup wilayah yang ditaklukkan secara ‘anwat[an] (dengan perang/kekuatan) seperti tanah Irak, Syam, Mesir, Khurasan, Samarqand (Asia Tengah), Andalus, Afrika, dsb; Juga tanah yang ditaklukkan shulh[an] (dengan perdamaian/perjanjian) yang teks perjanjiannya menyatakan tanah menjadi milik kaum Muslim, atau yang di dalam perjanjiannya tidak disebutkan tentang status tanahnya, seperti tanah Baitul Maqdis (Palestina).

Adapun tanah ‘usyriyah adalah selain tanah kharajiyah. Ini mencakup wilayah yang penduduknya masuk Islam lebih dulu seperti Indonesia, Melayu, Filipina selatan, dsb. Seluruh Jazirah Arab merupakan tanah ‘usyriyah karena meski ditaklukkan ‘anwat[an], Rasul saw. menetapkan tanahnya tetap milik penduduknya dan tidak terbukti telah ditetapkan kharaj atasnya, sebagaimana tidak pernah ditetapkan jizyah atas penduduknya. Ini sesuai dengan QS al-Fath [48]: 16. Tidak diterima dari orang Arab kecuali Islam atau pedang (diperangi). Begitu pula, tanah yang ditaklukkan secara shulh[an] yang teksnya menyatakan tanah tetap milik mereka (penduduknya) merupakan tanah ‘usyriyah.

Adapun tanah mati, jika sudah pernah ditetapkan atasnya kharaj, lalu berubah menjadi tanah mati, maka tetap merupakan tanah kharajiyah baik yang menghidupkannya seorang Muslim maupun ahludz-dzimmah. Jika tanah mati itu termasuk wilayah tanah ‘usyriyah, maka ia merupakan tanah ‘usyriyah. Jika yang menghidupkannya seorang Muslim dan dijadikan tanah pertanian maka ada zakât az-zurû’ wa ats-tsimâr atasnya. Jika yang menghidupkan seorang dzimmi dan untuk pertanian maka dia wajib membayar kharaj atasnya. Sebabnya, tanah pertanian tidak kosong dari wazhifah, al-‘usyru atau kharaj. Ini juga berlaku jika seorang dzimmi memiliki tanah ‘usyriyah. Adapun jika tanah mati itu berada di wilayah kharajiyah, tetapi belum pernah ditetapkan atasnya kharaj, maka jika yang menghidupkannya seorang Muslim maka menjadi tanah ‘usyriyah, dan jika yang menghidupkannya seorang dzimmi maka menjadi tanah kharajiyah.

Demikianlah seperti dirinci di dalam Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mûjibah lahu (min mansyurat Hizb at-Tahrir, edisi muktamadah, Dar al-Ummah, 2010) Pasal 133.

WalLâh a’lam wa ahkam.  [Yoyok Rudianto]