
Garda Umat Sejati
Padang gurun yang tandus, kosong dan suram. Mirip dunia fiksi dalam film-film yang menceritakan kondisi setelah kiamat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan normal. Penuh reruntuhan, penderitaan dan kehilangan harapan. Ini bukan cerita tentang gurun sahara di Afrika. Ini tentang “gurun distopia pasca-apokaliptik”. Sebuah kiasan (metaforis) untuk menekankan betapa parah dan tidak manusiawinya kondisi yang disaksikan. Itulah kondisi Gaza, Palestina.
“Apa yang saya saksikan di Gaza hanya bisa digambarkan sebagai gurun distopia pasca-apokaliptik,” kata Aguilar. “Kami, Amerika Serikat, terlibat. Kami bergandengan tangan dalam kekejaman dan genosida yang sedang terjadi di Gaza,” tambahnya.
Aguilar, lengkapnya Anthony Aguilar, adalah veteran militer AS. Pensiunan baret hijau. Dia pernah menyalurkan bantuan melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung oleh Amerika. Dia pun mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan oleh personel AS dan zionis Yahudi. Pada 3 September 2025 silam dia ditangkap bersama veteran lainnya (Josephine Guilbeau) di Washington setelah menginterupsi sidang Senat Urusan Luar Negeri. Mereka melontarkan pernyataan bahwa anggota Senat mendukung genosida zionis Yahudi di Gaza.
Dalam kondisi demikian, muncullah kembali seruan solusi dua negara: Israel dan Palestina. Pada 12/9/2025, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York, menyerukan langkah nyata, terukur dan tidak dapat dibalikkan menuju solusi dua negara. Terdapat 142 negara setuju, 10 negara menolak dan 12 negara memilih abstain. PM Israel Benjamin Netanyahu sehari sebelumnya justru menegaskan bahwa “tidak akan pernah ada Negara Palestina”.
“Two state solution, solusi dua negara, hanyalah merupakan langkah awal zionis,” kata KH. Dr. Suhary. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia (Bakomubin) tersebut menambahkan, “Mereka sebenarnya hendak mendirikan Israel Raya, Great Israel.”
“Apa solusi untuk Palestina? Ini sulit dijawab selama AS dan sekutunya tidak netral,” kata Bang Azzam Khan. “Apalagi negeri-negeri Muslim diam,” tambahnya.
Buya Fikri Bareno berkomentar, “Israel itu penjajah. Herannya, kok umat Islam yang kini berjumlah 2 miliar masa kalah sama zionis Yahudi yang hanya 7 juta jiwa.”
Aktivis Partai Umat itu menyatakan, “Kita ini kurang militansi gerakan.”
“Jangankan itu. Update berita yang benar tentang Palestina saja sulit,” ujar Ustadz Alfian.
Solusi Dua Negara sebenarnya sudah diusulkan sejak lama. Bahkan sejak sebelum negara zionis diproklamirkan pada 1948. Pertama kali, isu Solusi Dua Negara itu dicetuskan oleh Komisi Peel yang dibentuk Inggris sebagai pemegang mandat kekuasaan di Palestina pada tahun 1937. Sepuluh tahun berikutya, tahun 1947, sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali membahas usulan Solusi Dua Negara yang langsung mendapat penolakan keras dari Arab yang menentang pembentukan negara Israel. Tahun 1970 Partai Pembebasan Palestina (PLO) yang merepresentasikan Palestina telah mendukung Solusi Dua Negara sejak pertengahan tahun 1970-an. Berikutnya, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Fez (Maroko), negara-negara lain pun ikut mendukung gagasan Solusi Dua Negara ini. Jadi, tidak heran jika September 2025 ini banyak negara yang mendukung Solusi Dua Negara.
Muncul pertanyaan, sekalipun banyak yang mendukung, benarkah itu merupakan solusi? “Solusi dua negara itu hakikatnya melegalkan kejahatan zionis yang telah dilakukan di tanah rampasannya. Jika negara zionis berdiri maka ini berarti melegalkan perampasan tanah yang telah dilakukannya,” kata Wahyudi Almaroky.
“Ini juga berarti melegalkan Genosida. Ingat, 21 ribu lebih dibunuh. Belum lagi, ini berarti melegalkan pembunuhan wanita dan anak-anak. Lebih dari 16.859 anak dan 171 bayi syahid. Dua puluh lima ribu anak tanpa orangtua. Pembunuhan 68 orang jurnalis pun akan hilang ditelan bumi. Penyerangan rumah sakit hingga porakporanda pun dibiarkan menguap,” tambah Ketua Pamong Institute itu.
Hal senada disampaikan oleh Direktur International Muslim Lawyers Alliance, Chandra Purna Irawan. “Solusi dua negara adalah kejahatan hukum dan bentuk ketidakadilan,” ujarnya tegas. “Mengusulkan solusi ini berarti: (1) melegitimasi keberadaan Israel, (2) merampas hak bangsa Palestina atas tanahnya; (3) melanggar hukum internasional,” tambahnya.
Ia menegaskan, “Palestina yang diakui oleh Barat adalah Palestina tanpa kedaulatan, tanpa militer, tidak boleh memiliki angkatan darat maupun angkatan udara yang dinyatakan di dalam ”Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements (a.k.a. “Oslo Accord”) yang ditandatangani di Washington, DC, pada tanggal 13 September 1993”.
Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (Persada 212) KH Shobri Lubis mengatakan dalam pernyataannya, “Menolak sikap yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo yang merencanakan akan mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum adanya kejelasan tentang eksistensi Palestina sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat atas seluruh wilayah Palestina, yang memiliki kewenangan ekonomi, militer, dan organ politik yang melibatkan semua kelompok rakyat Palestina.”
Di Jakarta, pada 30 September 2025 suara lantang terdengar. Forum Tokoh Peduli Umat menyatakan sikapnya. Di antaranya: “Solusi dua negara berarti mengakui keberadaan penjajah Zionis Yahudi, membenarkan penjajahan yang dilakukan, serta mendukung genosida yang telah membunuh puluhan ribu kaum Muslim di Palestina. Hal ini merupakan tindakan merusak di bumi. Allah SWT berfirman (yang artinya): Oleh karena itu Kami telah menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa siapa saja yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya (TQS al-Maidah [5]:32).
Berikutnya ditegaskan, “(Kami) menolak solusi dua negara karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam sekaligus merupakan pengkhianatan terhadap Allah, Rasulullah dan kaum Muslim. Apalagi ‘negara’ Palestina yang akan dibentuk tidak memiliki tentara dan persenjataan.”
“Alhamdulillah, di tengah para penguasa Muslim yang diam, di tengah para penguasa yang menari mengikuti genderang Barat, masih ada para tokoh umat yang lurus membela hak hakiki Palestina,” ujar Kiyai Badruddin. Itulah garda umat sejati.
WalLâhu a’lam. [Muhammad Rahmat Kurnia]


