Politik Tuna Etika
Kritik guru besar kepada Jokowi beberapa hari belakangan telat karena mahasiswa sekarang lebih moderat,” ujar Fahri Hamzah (6/2/2024).
Berbeda dengan itu. Sebelumnya pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan, “Pernyataan sikap yang dilontarkan oleh dewan guru besar dan civitas akademika dari berbagai kampus di Indonesia merupakan panggilan moral yang mewakilkan suara oposisi setelah partai politik tutup suara. Ini bentuk kemarahan atas pelaksanaan demokrasi hari ini.” (3/2/2024).
Ungkapan itu disampaikan sebagai respon terhadap pernyataan berbagai perguruan tinggi yang dimotori oleh para profesor yang menentang proses Pemilu yang melanggar etika. “Sampai sore ini sudah 59 perguruan tinggi. Ini akan terus. Setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal Pemilu dan tentunya munculnya pemerintahan yang beretika,” kata Mahfud MD (5/2/2024).
“Kalau ana lihat, kondisinya sudah kacau. Keadilan tidak ada. Ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Para elit politik dan partai politik diam. DPR bisu. Keangkuhan rezim makin menjadi-jadi. Di tengah semua itu, berteriaklah para intelektual di kampus,” ungkap Umar.
Anak muda itu menambahkan, “Jadi, protes dari para guru besar itu menunjukkan kemangkelan terhadap perilaku rezim ini. Mereka muak.”
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berkomentar, “Apa yang dikatakan itu adalah hati Nurani. Atas nama hati nurani dia, kebenaran dia. Dia profesor, masa kita uji professor.” (7/2/2024).
Menjelang Presiden Soeharto mundur, pada saat reformasi saat itu, muncul istilah KKN. Singkatan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. “Kini berubah menjadi NKK: Nepotisme Kolusi Korupsi,” ujar Hersubeno Arif.
Semua berawal dari nepotisme, yakni pada waktu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, adik ipar Presiden Joko Widodo, menetapkan perubahan persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini memberikan jalan lempang bagi Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo, menjadi calon wakil presiden untuk Pemilu tahun 2024. Ternyata, di belakangnya ada cacat etika. Bahkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah memutuskan bahwa Ketua MK Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etika berat. Posisi Ketua MK pun diganti oleh Suhartoyo.
“Ini nepotisme. Karpet merah menjadi calon wakil presiden disediakan oleh sang Paman,” ujar Umar lagi.
Kritikan pun datang bertubi-tubi. “Gibran adalah anak kandung nepotisme,” ungkap Eep Saifulloh Fatah.
Pengamat politik itu menambahkan, “Ia dilahirkan dari proses politik yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai nepotisme.”
Namun, partai politik pro rezim, pejabat, aparatur, termasuk Presiden, semuanya diam.
Seakan-akan kritikan itu tak perlu didengar. “Ini namanya politik gemoy,” kata Febi. “Kalau ada orang yang menunjukkan kesalahan, dia hanya jawab ‘Jogetin aja’. Saat ada orang yang mengkritik, sikapnya hanya ‘Senyumin aja’,” tambah Febi.
“Tidak heran ketika para guru besar dari berbagai kampus bersuara, sikap yang dihadirkan adalah ‘Cuekin aja’,” tambah pemuda yang jarang bicara itu.
“Ringkasnya, politik gemoy merupakan politik tuna etika. Prosesnya diputus cacat, tetapi hasilnya tidak terpengaruh. Ajaib. Sulap. Ngakak,” pungkasnya.
Tok tok tok palu putusan diketok lagi. Bukan hanya Ketua MK yang melanggar etik. Pada 5 Februari 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan putusan bahwa komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terbukti melanggar etik. Bahkan Ketua KPU telah melanggar kode etik 3 kali. Ketua KPU Hasyim Asy’ari dikenai sanksi berupa peringatan keras terakhir. Enam orang komisioner lainnya dikenakan sanksi peringatan keras. Tuntutan mundur pun menggema dari banyak pihak. “Hasyim Asy’ari harus segera mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPU RI agar tak semakin memperburuk citra lembaga dan agar publik tidak semakin hilang kepercayaan baik terhadap institusi penyelenggara pemilu maupun terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri,” sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih (7/2/2024).
Semuanya dianggap angin lalu. “Ya, bagi kami yang penting tidak memengaruhi pencalonan atau tidak memengaruhi pencapresan atau pencawapresan ya,” kata Rosan. Tak peduli.
“Nah lho, ini juga cerminan politik gemoy,” tegas Febi lagi. “Intinya adalah merasa kuasa, sombong, angkuh, songong, dan melecehkan. Buta, tuli, bisu,” ungkapnya sambil menahan kegeraman.
Perkataan Samuel Butler ada benarnya, “Karakter sebenarnya dari kebodohan adalah kesombongan, keangkuhan dan sikap melecehkan”. Hal ini mengingatkan saya pada sabda junjungan alam Rasulullah saw.. Abdullah bin Ash r.a menyampaikan bahwa Nabi saw. pernah bersabda: “Allah SWT tidaklah mengangkat ilmu dengan mencabut ilmu itu dari diri manusia. Namun, ilmu diangkat dengan cara mewafatkan para ulama sehingga tidak ada seorang ulama pun, lalu manusia mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Jika mereka ditanya (tentang suatu urusan), mereka menjawab tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan.” (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).
“Ketua MK melanggar etik. Ketua KPU melanggar etik. Parah. Masihkah percaya akan lahir pemimpin adil?” Pak Novri bertanya retoris.
“Bukan hanya mereka, Pak. Presiden saja melanggar etik,” sahut Denies.
Pandangan Denies sebenarnya merupakan pendapat umum. Sebut saja pandangan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun. “Kemudian dari segi etikanya tadi itu, bagaimana Pak Presiden minta TNI, Polri, ASN, KPU, Bawaslu netral, sementara beliau sendiri mau turun kampanye untuk calon tertentu, kacau jadinya,” jelas Komarudin (24/1/2024).
“Ada lagi, bagi-bagi bantuan sosial untuk kampanye anaknya. Padahal itu berasal dari uang negara. Apakah ini menjunjung etika?” tambah Denies.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sempat berkomentar. “Ini memalukan sekali. Kok bansos dibagikan di depan Istana,” kata JK (1/2/2024).
Rasanya, kini tengah marak politik tanpa etika. Padahal etika yang merupakan bagian dari akhlak sejatinya melekat pada diri pemimpin. Menurut Hujjatul Islam Imam al-Ghazali, pemimpin itu harus memiliki intelektualitas yang luas, pemahaman agama yang mendalam, serta akhlak yang mulia. Seorang ulama kontemporer Muhammad al-Ghazali menyatakan, “Iman yang kuat akan melahirkan moral yang baik dan kuat pula. Adapun lemahnya moral seseorang merupakan indikasi kelemahan imannya.”
WalLaahu a’lam. [Muhammad Rahmat Kurnia]
