Bagaimana Mengadili Penguasa Zalim?

Soal:

Bagaimana cara mengadili penguasa yang zalim dan jahat? Bagaimana hukuman yang harus dijatuhkan kepada dirinya?

Jawab:

Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana mentaati penguasa kaum Muslim. Islam juga mengajarkan bagaimana cara menasihati penguasa zalim, bahkan menghentikan kekuasaannya dan mengadili dirinya.

Nas-nas yang mewajibkan ketaatan kepada penguasa kaum Muslim jumlahnya sangat banyak, baik al-Quran, as-Sunnah maupun Ijmak Sahabat. Allah SWT, misalnya, berfirman:

Nabi saw. bersabda:

Hanya saja, selain nas-nas syariah yang memerintahkan untuk mentaati penguasa, syariah juga membatasi ketaatan itu dalam perkara ketaatan, bukan mentaati dalam perkara maksiat. Nabi saw. bersabda:

Kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa itu bisa dikategorikan menjadi dua: Pertama, menyalahi sesuatu yang qath’i, baik yang terkait dengan akidah maupun hukum syariah. Kedua, menyalahi kaidah hukum yang dia adopsi sehingga hukum yang diadopsi sebagai perundang-undangan tidak bisa dianggap sebagai hukum syariah bagi dirinya. Maka, baik dalam konteks yang pertama maupun kedua, dia sama-sama tidak boleh ditaati.

Perundang-undangan yang diadopsi penguasa itu bisa dibagi  menjadi dua: Pertama, perundang-undangan syariah (qawaaniin syar’iyyah). Dalam konteks ini penguasa tidak boleh mengadopsi perundang-undangan yang lain, selain perundang-undangan yang bersumber dari syariah, bukan yang lain. Kedua, perundang-undangan administrasi (qawaaniin ijraa’iyyah), seperti peraturan lalu lintas, kependudukan, dan sebagainya. Ini merupakan masalah usluub yang bersifat mubah. Dalam konteks ini penguasa bisa mengadopsi sistem dari mana saja, selama mubah. Meski hukum asalnya mubah, mentaati penguasa dalam konteks ini hukumnya wajib.

Lalu, bagaimana jika penguasa tersebut melakukan maksiat, baik dalam konteks yang pertama maupun yang kedua? Jawabannya sebagai berikut:

Pertama, jika kemaksiatan itu terkait dengan masalah akidah atau hukum syariah yang qath’i, maka kemaksiatan ini bisa mengantarkan dirinya pada kekufuran yang nyata. Ini sebagaimana yang terjadi ketika Kemal Attaturk membubarkan Khilafah Islam di Turki. Dalam konteks ini berlaku hadis berikut:

Dalam konteks ini, yaitu ketika negara tersebut negara Islam (Khilafah), kemudian penguasanya melakukan revolusi kufur, sebagaimana yang dilakukan Attaturk, yang sudah terbukti kekufurannnya berdasarkan nas yang qath’i, maka Islam mengajarkan cara untuk menghentikan dirinya, sebagaimana dalam hadis ini:

Makna, “Maa aqaamu fiikum as-shalaah” itu adalah selama mereka masih menegakkan hukum syariah. Ini merupakan bentuk kinaayah (kiasan). Jika diartikan dengan konotasi sesungguhnya, berarti, “Selama mereka masih mendirikan shalat.” Jika diartikan kiasan, maka artinya, “Selama mereka masih menegakkan hukum syariah”. Jika tidak, maka mereka boleh dihentikan. Inilah cara yang dinyatakan dalam hadis.

Selain cara ini, ada cara yang dinyatakan dalam al-Quran, diambil dari dalaalah mafhuum atau dalaalah iltizaam. Perhatikan firman Allah SWT:

Nas “Fa in tanaaza’tum fii syay’in fa rudduuhu IlaalLaah wa ar-Rasuul” diikuti dengan redaksi “In kuntum tu’minuuna bilLaahi wa al-Yawmi al-Aakhiri”. Artinya, dalam kondisi terjadi perselisihan antara penguasa dengan rakyat, wajib dikembalikan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, yakni kembali pada al-Quran dan as-Sunnah. Untuk kembali pada al-Qur’an dan as-Sunnah itu dibutuhkan instrumen, berupa individu atau lembaga Tahkiim (yang memutuskan). Karena itu perintah ini sekaligus menuntut adanya individu atau lembaga Tahkiim. Sebab, jika tidak ada, maka perintah ini tidak bisa dieksekusi. Ini namanya dalaalah iltizaam. Nah, individu atau lembaga Tahkiim inilah yang kemudian disebut Qadhi atau Mahkamah Mazhalim.1

Ini dengan catatan, jika Qadhi atau Mahkamah Mazhalim tersebut berfungsi. Jika tidak maka cara yang dinyatakan dalam hadits Muslim dari Auf bin Malik al-Asyja’i itu bisa ditempuh. Itulah yang pernah dilakukan oleh Sayidina ‘Abdullah bin Zubair ra. dan Sayidina Husain bin ‘Ali ra.

Qadhi Mazhalim pada zaman Khilafah Islam biasanya dijabat langsung oleh Khalifah. Hanya saja, Umar bin al-Khatthablah khalifah pertama yang mengangkat orang khusus untuk melakukan tugas memeriksa aduan dari rakyat yang disampaikan kepada Khalifah. Orang itu adalah Muhammad bin Maslamah.2 Setelah terbukti maka Umar sendiri yang menjadi eksekutornya. Inilah kata-kata Umar:

Bentuk-bentuk kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, dari seluruh level, mulai dari level kepala negara sampai pejabat yang paling bawah, dijelaskan oleh al-Mawardi ada delapan kategori:4

• Kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa kepada rakyat secara umum.
• Kezaliman penguasa dalam mengambil harta rakyat melebihi ketentuan yang berlaku.
• Kezaliman penguasa akibat buruknya implementasi terhadap batas-batas kewenangan yang dimiliki.
• Kezaliman penguasa akibat mengambil, merampas atau menggasak harta kepemilikan, baik individu, umum atau negara.
• Kezaliman penguasa mengambil, merampas atau menggasak harta wakaf, baik umum maupun khusus.
• Kezaliman penguasa akibat kelemahannya dalam mengeksekusi keputusan pengadilan, karena harus menghadapi para pihak yang memiliki kekuatan.
• Kezaliman penguasa akibat kelemahannya dalam menindak kemaksiatan yang merajalela, yang tidak bisa dihentikan oleh Hisbah.
• Perselisihan yang melibatkan dua pihak, yaitu penguasa dan rakyat.

Semua kezaliman ini bisa dihentikan dan pelakunya bisa dihukum. Jika terkait dengan hak anak Adam dan hak Allah, sebagaimana putra ‘Amru bin al-Ash yang memukul lawan tandingnya, maka ‘Umar memerintahkan korbannya untuk membalas pukulannya. Ketika terkait dengan harta  maka harta yang diambil penguasa, baik itu melalui korupsi, gratifikasi maupun yang lain, harus dikembalikan kepada pemiliknya. Begitu juga jika terkait dengan nyawa maka penguasa dan siapa saja yang terlibat dalam menghilangkan nyawa rakyatnya wajib dijatuhi hukuman qishaash.

Ini semuanya bisa diterapkan jika ada sistem Islam yang dilaksanakan secara kaaffah. Jika tidak ada maka kewajiban pertama adalah menegakkan sistem tersebut (yakni Khilafah Islam). Dengan itu semuanya itu bisa dilaksankaan dengan sempurna. WalLaahu a’lam. [KH Hafidz Abdurrahman, MA]

Catatan kaki:

1        Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., hal. 80-83; Ibn Farkhun, Tabshiratu al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyyah wa Manahij al-Ahkam, Dar al-Qalam, Damaskus, cet. II, 1442 H/2021 M, Juz I, hal. 149-150; ‘Abd al-Karim Zaidan, Nidzam al-Qadha’ fi as-Syari’ah al-Islamiyyah, Mu’assasah ar-Risalah, Beirut, cet. III, 1418 H/1997 M, hal. 253-258; al-Qadhi Taqiyuddin an-Nabhani, Nidzam al-Hukmi fi al-Islam, Dar al-Ummah, Beirut, cet. , hal.

2        ‘Abd al-Karim Zaidan, Nidzam al-Qadha’ fi as-Syari’ah al-Islamiyyah, Mu’assasah ar-Risalah, Beirut, cet. III, 1418 H/1997 M, hal. 256.

3        Ibn Sa’ad, at-Thabqat al-Kubra, Juz XV, hal. 220; ‘Abd al-Karim Zaidan, Nidzam al-Qadha’ fi as-Syari’ah al-Islamiyyah, Mu’assasah ar-Risalah, Beirut, cet. III, 1418 H/1997 M, hal. 257.

4        Lihat, Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., hal. 80-83; ‘Abd al-Karim Zaidan, Nidzam al-Qadha’ fi as-Syari’ah al-Islamiyyah, Mu’assasah ar-Risalah, Beirut, cet. III, 1418 H/1997 M, hal. 255-258.