Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam

Sebagian orang berpandangan bahwa Islam tidak menetapkan sistem pemerintahan. Mereka memandang sistem pemerintahan fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Fokusnya ada pada substansinya, yakni keadilan dan kemaslahatan umat. Bukan pada format bentuk negaranya. Anehnya, orang yang berpandangan demikian tak jarang justru menolak sistem Khilafah. Seolah sistem apa saja boleh, asal jangan Khilafah.

Umumnya mereka berdalih dengan adanya ikhtilaf dalam hal uslûb (cara) pemilihan Khulafaur Rasyidin, syarat khalifah, maupun dalam pernik-pernik hukum syariah lainnya. Adanya ikhtilaf sebagian hal terkait sistem pemerintahan dalam Islam tidak berarti bahwa tidak ada sistem pemerintahan Islam, atau tidak ada bentuknya. Sebagaimana juga shalat, misalnya. Adanya banyak ikhtilaf dalam rinciannya, bukan berarti shalat tidak ada, atau tidak ada bentuk shalat sehingga asal ingat dan berdoa sudah dinamakan shalat.

Segala sesuatu umumnya ada pilar yang membedakan sesuatu itu dengan selainnya. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abdil Barr (w. 463 H):

Terkait sistem pemerintahan, ada hal-hal yang disepakati para ulama, yang diakui atau tidak, akan “membentuk” sistem pemerintahan Islam itu. Ada empat pilar yang membedakan sistem pemerintahan Islam dengan sistem yang lain, yakni:

1. Kedaulatan di Tangan Syariah (As-Siyâdah li asy-Syar’i).

Kedaulatan terkait dengan otoritas yang menangani (mumaris) dan menjalankan (musayyir) suatu kehendak atau aspirasi tertentu. Karena itu, jika ada seseorang yang menangani dan mengendalikan aspirasinya sendiri, sesungguhnya kedaulatannya ada di tangannya sendiri.

Dalam Islam, kedaulatan itu di tangan syariah. Bukan di tangan individu atau umat/rakyat. Karena itu aspirasi individu maupun umat distandarisasi berdasarkan perintah dan larangan Allah. Dalilnya adalah firman-Nya:

Juga ayat tentang perselisihan antar rakyat maupun dengan ulil amri:

Maksud “kembalikan ia kepada Allah dan Rasul” adalah:

Karena itu kepala negara dalam Islam diangkat dalam rangka melaksanakan Kitabullah dan Sunah Rasul tersebut, yaitu agar melaksanakan hukum syariah. Bukan untuk melaksanakan apa yang diinginkan manusia (umat). Andaikata seluruh rakyat menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syariah, negara tidak boleh menuruti mereka. Rasulullah saw., ketika menghadapi kaum Muslim yang tidak sepakat dengan isi Perjanjian Hudaibiyah, tidak mengubah pendirian beliau untuk tetap menjalankan wahyu Allah SWT. Beliau bersabda:

Bahkan jika hukum syariah menyatakan negara harus ‘dikalahkan’ kepentingannya, maka negara harus ‘kalah’. Ketika salah satu kota di Samarkand ditaklukkan oleh Panglima Qutaibah bin Muslim dan pasukannya, para tokoh negeri tersebut mengajukan protes karena serangannya tiba-tiba, tidak diawali dengan seruan dakwah pada Islam dulu. Khalifah mengutus qâdhi untuk memverifikasi fakta sebenarnya. Ketika dijumpai faktanya sesuai dengan laporan penduduk yang ditaklukkan, qâdhi membuat keputusan agar pasukan Islam meninggalkan wilayah Samarkand dan kembali ke barak mereka sebelum penaklukan, kemudian baru kembali lagi untuk memberikan pilihan apakah penduduk setempat mau masuk Islam, perjanjian, atau berperang.

2. Kekuasaan di Tangan Umat (al-Sulthân li al-Ummah).

Kekuasaan (as-sulthân) adalah otoritas untuk menerapkan hukum-hukum dan perundang-undangan. “Kekuasaan di tangan umat” mengandung arti bahwa umatlah yang berhak memilih penguasa/pemimpin, sesuai dengan kehendak mereka.

Syariah telah menjadikan pengangkatan Khalifah oleh umat itu tegas sekali di dalam sejumlah hadis tentang baiat. Di antaranya adalah hadis dari ‘Ubadah bin Shamit yang berkata:

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ash bahwa dia pernah mendengarkan Rasulullah saw. bersabda:

Ada juga hadis-hadis lain yang semakna. Ini menunjukkan bahwa baiat itu diberikan oleh kaum Muslim kepada Rasulullah saw. sebagai kepala negara. Lalu sepeninggal beliau, baiat diberikan kepada Khalifah. Karena itu ummatlah yang sebenarnya mengangkat Nabi saw. dan khalifah setelah beliau sebagai penguasa mereka.

Khusus untuk Nabi saw., sekalipun beliau adalah utusan Allah, beliau tetap mengambil baiat dari tangan umat. Maksudnya, baiat untuk mendapatkan kekuasaan dan pemerintahan. Bukan baiat atas kenabian beliau. Pasalnya, pengakuan umat kepada beliau sebagai nabi adalah dengan syahadat, bukan baiat. Karena itu Al-Murakibi dalam disertasinya menyatakan, “Yang mesti kita perhatikan, baiat (Aqabah Kedua) ini sama dengan akad pendirian Negara Islam antara Rasulullah saw dengan para pemimpin Aus dan Khazraj dan perwakilan mereka.”

3. Mengangkat Satu Orang Khalifah adalah Wajib atas Seluruh Kaum Muslim.

Pilar ini mempunyai dua dimensi pengertian: Pertama, mengangkat khalifah itu wajib hukumnya. Penjelasannya sudah diuraikan pada edisi sebelumnya. Kedua, khalifah yang diangkat wajib satu orang saja.

Adapun tentang khalifah harus satu orang, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abi Said al-Khudri, dari Nabi saw. yang bersabda:

Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa kaum Muslim diharamkan memiliki khalifah lebih dari satu orang. Para imam mazhab sepakat akan hal ini. Imam as-Sya’rani menyatakan:

4. Hak Mengadopsi Undang-undang.

Khalifah mempunyai hak khusus dalam mengadopsi hukum syariah menjadi undang-undang yang berlaku umum dan bersifat mengikat. Hal ini didasarkan pada Ijmak Sahabat yang melahirkan kaidah syar’iyyah yang termasyhur:

Tentu perintah yang dimaksud adalah yang terkait dengan perkara ijtihadiyah. Ini sesuai dengan kaidah:

Penutup

Empat hal di atas adalah perkara mendasar yang menentukan bentuk sistem pemerintahan. Jika hukum syariah diposisikan hanya sebagai opsi (pilihan) semata, boleh diterapkan boleh juga tidak, sebagaimana dalam sistem demokrasi, berarti pilar pertama telah runtuh, sehingga tidak layak disebut sistem pemerintahan Islam. Jika pilar kedua dilanggar, seperti dalam sistem kerajaan, saat orang karena lahir dari raja lalu otomatis menjadi raja, maka juga bukan sistem pemerintahan Islam. Ini bukan mencontoh Sunnah Rasul saw., namun “sunnah” Heraklius. Abdurrahman bin Abi Bakar memprotes pengangkatan Yazid yang diklaim mencontoh Abu Bakar ra. saat mengajukan Umar ra. sebagai khalifah, beliau menyatakan:

Begitu juga pelanggaran pilar ketiga dan keempat, telah menjadikan sistem yang berkaitan menjadi bukan sistem pemerintahan Islam.

WalLâhu alam. [M. Taufik NT]