Perang Memasuki Tahun Keempat: Ke Mana Sudan Akan Menuju?!

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai organisasinya menggambarkan situasi di Sudan sebagai bencana kemanusiaan terbesar di dunia serta krisis kelaparan dan pengungsian terbesar. Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan, “Lebih dari 150.000 orang telah terbunuh dan lebih dari 14 juta orang mengungsi, dan tragedi ini terus berlanjut.”

Menteri Sosial melaporkan bahwa Kementerian telah mendokumentasikan 1.800 kasus pemerkosaan sejak pecahnya perang hingga Oktober 2025. Belum termasuk kejadian di El Fasher dan Kordofan. Pemerkosaan tersebut sering dilakukan di hadapan anggota keluarga korban. Selain itu juga terjadi penculikan dan perdagangan perempuan serta anak-anak, yang kemudian dijual di negara-negara tetangga.

Sudan Tribune melaporkan bahwa Organisasi Perburuhan Internasional menyatakan 37% fasilitas kesehatan tidak lagi beroperasi akibat pengeboman dan serangan. Sebanyak 1.858 tenaga medis terbunuh dan 490 lainnya terluka. Demikian menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia.

Tingkat pengangguran mencapai 80%, naik dari 32% sebelum perang. Lima juta orang kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Nilai mata uang lokal merosot dari 570 pound Sudan per dolar AS pada April 2023 menjadi 4.200 pound saat ini. Nilai tukar bea cukai juga naik dari 18–20 pound pada awal perang, kemudian menjadi 2.769 pound, dan kini mencapai 3.222 pound. Ini yang menyebabkan melonjaknya harga barang dan jasa.

Peribahasa penulis John Lyly dalam bukunya Euphues tahun 1579, “All is fair in love and war (Segala cara dibenarkan dalam cinta dan perang),” sangat tepat menggambarkan situasi yang kita hadapi dalam perang Sudan. Ungkapan ini telah menjadi kalimat yang menyakitkan namun relevan untuk menggambarkan seluruh konflik berdarah yang meninggalkan kehancuran besar seperti yang kita alami saat ini.

Perang-perang saudara yang melanda lebih dari 30 negara—26 di antaranya di Afrika saja—merupakan manifestasi dari konflik kolonial internasional. Konflik-konflik tersebut telah menyebabkan terpecahnya negara-negara seperti Kongo, Ethiopia, Eritrea, dan Sudan. Inilah yang melemahkan negara-negara itu dan memungkinkan kekuatan kolonial mempererat cengkeramannya atas entitas-entitas rapuh, miskin, dan dilanda perang tersebut.

Utang benua Afrika kini telah melampaui 400 miliar dolar AS. Ini setara dengan lebih dari 70% gabungan Produk Domestik Bruto (PDB)-nya. Selain itu, konflik-konflik ini juga meninggalkan lebih dari 30 juta ranjau darat, yakni seperempat dari total ranjau darat dunia!

Di Mana Posisi Perang pada Tahun Keempatnya?

Dari sisi militer, 11 dari 18 negara bagian masih berada di bawah kendali Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF). Tujuh negara bagian lainnya terus-menerus terancam serangan drone yang menargetkan infrastruktur vital dan posisi tentara. Bahkan warga sipil pun tidak luput dari serangan.

Dalam kondisi seperti ini, kelompok-kelompok bersenjata berkembang pesat, khususnya di Sudan timur dan utara. Kini terdapat lebih dari 110 gerakan bersenjata. Sebanyak 90 di antaranya berpihak kepada salah satu kubu dalam konflik tersebut.

Meluasnya perang ke negara bagian Kordofan Utara, Kordofan Selatan dan Nil Biru Selatan semakin menegaskan bahwa belum ada tanda-tanda berakhirnya konflik ataupun kemenangan militer yang menentukan.

Keragaman identitas milisi juga menjadi ancaman serius yang memperpanjang kondisi perang dan instabilitas. Terdapat gerakan dan milisi bersenjata yang memiliki latar ideologis, termasuk 25 gerakan islamis, selain kelompok regional dan kesukuan.

Sudan Utara untuk pertama kalinya menyaksikan keberadaan milisi-milisi bersenjata. Pada Juli 2025, Mohamed Sayed Ahmed yang dikenal dengan nama al-Jakoumi mengumumkan pelatihan 50.000 pejuang dalam Gerakan Entitas Utara (Northern Entity Movement). Kelompok lain yang muncul antara lain Pasukan Awlad Qamar di Negara Bagian Utara dan Pasukan Rakyat Wilayah Tengah di Negara Bagian Gezira. Keberadaan dan penyebaran senjata di tangan milisi-milisi yang memiliki orientasi regional, kesukuan, kepentingan pribadi dan ideologis semakin memperumit situasi dan melemahkan peluang terciptanya perdamaian.

Dari sisi politik, dengan dinamika militer dan milisi yang ada saat ini, berbagai skenario sangat mungkin terjadi, terutama skenario Libya. Pada Februari 2025, Pasukan Dukungan Cepat mengumumkan pemerintahan transisi di wilayah Darfur. Hemedati menyatakan dirinya sebagai kepala pemerintahan tersebut.

Sementara itu, pemerintahan Jenderal Burhan tetap berada di wilayah-wilayah yang dikuasai Pemerintah Port Sudan, dan kini telah berpindah ke Khartoum. Mirip dengan apa yang terjadi di Libya, ketika dunia mulai mengakui keberadaan dua pemerintahan. Bahkan baru-baru ini diumumkan satu anggaran bersama bagi keduanya.

Skenario yang paling mengerikan adalah “Somalisasi” Sudan, yaitu pembagian Sudan menjadi negara-negara kecil: di Darfur, wilayah tengah, utara, timur, Kordofan Selatan, dan Nil Biru Selatan. Ini sebagaimana Somalia dulu terpecah menjadi tiga negara.

Konflik kolonialis dan perannya dalam perang di Sudan serta dampak-dampaknya tidak dapat dipungkiri. Kalangan militer—tentara dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF)—mewakili kepentingan Amerika di Sudan, sementara kalangan sipil mewakili kepentingan Inggris.

Sebuah laporan organisasi non-Pemerintah menegaskan bahwa perang telah menyebabkan pengungsian, kehilangan tempat tinggal, dan kelaparan. Jutaan keluarga hanya makan satu kali sehari, bahkan kadang selama beberapa hari berturut-turut. Menurut Rencana Kebutuhan dan Respons Kemanusiaan 2026, 61,7% penduduk Sudan mengalami kerawanan pangan, sekitar 29 juta orang (Reuters, 13 April 2026).

Laporan PBB juga menyatakan bahwa Sudan menghadapi krisis pengungsian terbesar di dunia di tengah pelanggaran HAM berat dan kurangnya pendanaan. UNHCR melaporkan bahwa terdapat 14 juta pengungsi internal.

Situasi ini menciptakan lahan subur bagi campur tangan kekuatan kolonial yang ingin mengeksploitasi negara dan sumber dayanya. Sebagai contoh, dukungan langsung terhadap Rapid Response Window (RRW) bertujuan meningkatkan partisipasi dan pengaruh perempuan dalam proses perdamaian atau perjanjian damai.

Demikian pula dalam bidang ekonomi, Menteri Negara Urusan Keuangan dan Gubernur Bank Sudan bertemu dengan Direktur Eksekutif World Bank untuk Kelompok Afrika. Ia juga menghadiri Pertemuan Musim Semi Bank Dunia dan International Monetary Fund. Ia pun bertemu dengan Direktur Eksekutif Inggris di IMF dan Bank Dunia. Semuanya merupakan upaya untuk memengaruhi situasi di Sudan. Singkatnya, kepemimpinan militer dan sipil telah menggadaikan negeri ini pada kepentingan kolonialis.

Perdana Menteri Kamil Idris menyatakan pada 18 April 2026 dalam konferensi pers bahwa Pemerintah hampir meluncurkan paket proyek strategis. Yang paling utama adalah “Rencana Marshall Sudan” untuk membangun kembali apa yang telah dihancurkan oleh perang. Hal ini dimodelkan berdasarkan rencana Menteri Luar Negeri Amerika George Marshall untuk membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia II, yang kemudian dikenal sebagai Marshall Plan tahun 1948.

Pernyataan Kamil Idris menggemakan pernyataan Burhan, yang menawarkan negeri dan sumber dayanya kepada Amerika. Dalam artikel yang dia tulis di The Wall Street Journal pada 26 November 2025, ia menyatakan: “Ketika perang berakhir, dan perang itu pasti akan berakhir, Sudan ingin menjadi mitra kuat bagi Amerika Serikat. Kami ingin membantu melindungi stabilitas regional, memerangi terorisme, serta membangun kembali kota-kota dan desa-desa kami yang hancur. Perusahaan-perusahaan Amerika akan memiliki peran penting dalam rekonstruksi, investasi dan pembangunan jangka panjang.”

Dari semua yang telah disebutkan di atas, rakyat Sudan ditakdirkan menghadapi kesulitan, penderitaan, dan bahkan mungkin perpecahan serta kehancuran; kecuali orang-orang yang tulus dan sadar bergerak untuk mencegah negeri ini meluncur ke jalan berbahaya ini. Hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan meminta pertanggungjawaban para politisi dan tokoh militer yang loyal kepada Barat kafir dan proyek-proyeknya melalui aktivitas politik dan intelektual yang membongkar rencana-rencana dan pengkhianatan mereka.

Merupakan keharusan bagi orang-orang tulus di dalam tentara, aparat keamanan dan kepolisian untuk merebut kekuasaan dari tangan para agen dan pengkhianat, serta memberikan nushrah (dukungan militer) kepada mereka yang bekerja untuk menegakkan Khilafah.

Khilafah sajalah yang mampu memotong tangan kolonialis, mengusir mereka dari negeri-negeri kaum Muslim, menegakkan syariah Allah SWT, menjaga kehormatan dan kemuliaan kaum Muslim, serta memastikan kekayaan mereka tetap berada di tangan mereka sendiri, bukan di tangan musuh-musuh mereka. Untuk tujuan seperti itu, hendaklah orang-orang yang berjuang benar-benar berjuang.

[Ketua Komite Kontak Pusat Hizb ut Tahrir di Wilayah Sudan]

Skenario Politik Sudan

• Kemungkinan “skenario Libya”, yaitu munculnya dua pemerintahan yang diakui dunia.
• RSF membentuk pemerintahan transisi di Darfur dengan Hemedati sebagai kepala pemerintahan.
• Pemerintahan Jenderal Burhan berpindah dari Port Sudan menuju Khartoum.
• Skenario paling berbahaya adalah “Somalisasi Sudan”, yakni pecahnya Sudan menjadi beberapa negara kecil berdasarkan wilayah dan kelompok bersenjata.

Peran Kekuatan Kolonial

• Tentara Sudan dan RSF mewakili kepentingan Amerika, sedangkan kalangan sipil mewakili kepentingan Inggris.
• Krisis kemanusiaan dan kelaparan membuka jalan bagi campur tangan kekuatan kolonial.
• Pertemuan pejabat Sudan dengan World Bank dan International Monetary Fund bentuk pengaruh Barat terhadap Sudan.
• Pemerintah Sudan disebut sedang menyiapkan “Marshall Plan Sudan” untuk rekonstruksi pascaperang dengan model Marshall Plan Amerika pasca-Perang Dunia II.
• Abdel Fattah al-Burhan menyatakan perusahaan Amerika akan memainkan peran penting dalam rekonstruksi dan investasi Sudan. []