Belajar dari Kegagalan Gerakan Politik Dunia Islam

Umat Islam sangat mendambakan Khilafah yang berjalan di atas metode Kenabian sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah saw.. Di tengah puing-puing kehinaan dan kehancuran yang menimpa dunia Muslim, saat ini umat Islam sedang menunggu hari yang mulia itu.

Para intelektual negara-negara kafir juga mengetahui hal ini dengan baik. Para politisi di negara-negara besar takut akan kembalinya Islam. Kekhawatiran ini membuat para politisi negara-negara besar itu tidak bisa tidur di malam hari, terutama Amerika, negara adidaya saat ini.

Kekhawatiran bangsa Amerika dan Eropa akan bangkitnya kembali Khilafah yang sesungguhnya dapat diketahui ketika mereka melihat perlawanan umat Islam di daerah pendudukan seperti Afghanistan dan Irak. Kemudian, pada tahun 2011, terjadi  Arab Spring (Musim Semi Arab) yang menyerukan penggulingan rezim-rezim boneka Amerika dan Eropa yang kehilangan legitimasi di hadapan rakyatnya. Perlawanan rakyat ini tidak diperkirakan terjadi oleh dinas intelijen Amerika dan Eropa. Hal ini  merupakan lonceng bahaya besar dari kondisi perlawanan yang mulai meledak. Selain itu, seruan untuk menggulingkan rezim itu disertai dengan seruan lain yang sangat serius, yaitu mendirikan Khilafah ar-Rasyidah. Oleh karena itu, revolusi-revolusi ini telah membuat Amerika gemetar karena berada di ambang pintu pendirian kembali Khilafah yang berjalan di atas metode kenabian.

Namun, dua hal perlu kita perhatikan untuk dijadikan pelajaran. Pertama: Kegagalan tegaknya otoritas Islam yang sesungguhnya oleh pihak-pihak yang mengklaim dapat mengembalikan Khilafah Islam, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan EnNahdah di Tunisia. Kedua: Deklarasi Khilafah palsu di kota Mosul oleh kelompok militan. Di kedua negara, Mesir dan Tunisia, Ikhwanul Muslimin dan Ennahdah menganjurkan hukum Islam. Dalam Pemilu,  rakyat hanya mendukung kelompok Islam untuk berkuasa. Sayangnya, kedua kelompok itu terus-menerus mengejar konsensus, berkompromi, berharap mendapatkan legitimasi komunitas lokal dan Internasional.

Ennahda meninggalkan untuk menjadikan syariah sebagai sumber utama legislasi dalam konstitusi baru dan menyatakan ingin mempertahankan sifat sekular bangsa. Pemimpin Ennahda, Rachid Ghannouchi, menyoroti tentang pendirian Khilafah: “Tentu saja kami adalah Negara-bangsa. Kami menginginkan sebuah negara untuk reformasi Tunisia, untuk Negara Tunisia. Adapun masalah Khilafah, ini adalah masalah yang bukan salah satu realitas. Isu realitas hari ini adalah bahwa kami adalah Negara Tunisia yang menginginkan reformasi sehingga menjadi Negara untuk Rakyat Tunisia, bukan untuk melawan mereka.”

Demikian pula, Ikhwanul Muslimin di Mesir. Mereka berusaha keras untuk menunjukkan sikap moderasinya. Dalam ketergesaannya untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai opini internasional, mereka mengabaikan semua komitmennya pada pemerintahan Islam. Saat waktunya untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam, mereka mengutip hambatan konstitusional dan perlunya menjaga kelompok minoritas. Saat waktunya untuk menerapkan ekonomi Islam, mereka menyebutkan perlunya menghindari ketakutan para investor dan wisatawan mancanegara.

Beberapa penyebab kegagalan penting organisasi-organisasi ini setelah berkuasa adalah memilih untuk memenuhi tuntutan dan bekerja melalui sistem yang ada, kurangnya rencana politik yang tepat dan gagal menangani pihak oposisi. Partai-partai Islam ini memerintah dari posisi yang lemah. Mereka lebih fokus memenuhi tuntutan kelompok sekular dan kekuatan luar dibandingkan fokus menjalankan mandat untuk menegakkan kembalinya Negara Islam. Ennahda, misalnya, terus-menerus meyakinkan partai-partai sekular di Tunisia, dan akhirnya memberikan suara untuk mengizinkan orang-orang dari rezim lama mencalonkan diri dalam pemilihan Parlemen. Ikhwanul Muslimin mengadopsi pendekatan serupa. Mereka berusaha menenangkan pihak lain dan bekerja dengan kekuatan internasional dengan alasan “melindungi pariwisata” dengan menandatangani perjanjian keamanan dengan entitas Yahudi.

Kedua kelompok ini berkompromi dan meninggalkan prinsip-prinsip politik Islam. Mereka telah memastikan tetap adanya rezim sekular dengan memilih untuk bekerja melalui sistem itu. Hal ini tidak menghasilkan apapun selain mengembalikan kepercayaan pada sistem yang sedang sekarat yang dipaksakan oleh negara-negara kolonialis yang menyebabkan berbagai masalah di Dunia Islam.

Hal lain adalah kurangnya rencana politik yang tepat, berupa persiapan konstitusi, peta jalan politik atau rencana dan kebijakan yang akan ditempuh. Baik Ennahda maupun Ikhwanul Muslimin tidak memiliki hal ini. Akibatnya, kedua partai ini gagal memperbaiki masalah struktural, ekonomi, dan sosial.

Adapun mengenai deklarasi Khilafah Islam palsu oleh kelompok militan ISIS, mereka bahkan tidak memiliki otoritas nyata pada awalnya untuk mendeklarasikan sebuah negara. Syariah Islam menuntut setiap hizb (partai) yang berusaha untuk mengumumkan Kekhalifahan di suatu wilayah harus memiliki otoritas yang terlihat jelas di tempat itu, bisa menjaga keamanan secara internal dan eksternal, dan bahwa wilayah itu harus memiliki komponen negara di dalamnya, di mana Khilafah diumumkan. ISIS tidak memiliki otoritas baik di Suriah maupun di Irak. Juga tidak memiliki keamanan untuk perlindungan internal atau eksternal. Dengan demikian pengumuman Khilafah oleh ISIS hanyalah retorika tanpa punya bobot. Sebalikya, deklarasi Khilafah yang diklaim Baghdadi di Mosul itu telah sangat menguntungkan Amerika, menyebabkan destabilisasi situasi di Suriah yang menyerukan Khilafah. Hal ini menghadirkan citra negatif Khilafah yang agung.

Sementara itu, Taliban telah mengumumkan struktur pemerintahan mereka hanya sebagai ‘Imarah Islam’. Tidak menetapkan negaranya sebagai Khilafah Islam. Mereka juga mencari bantuan dari negara-negara agen seperti Turki dan Qatar untuk mengoperasikan Bandara Kabul. Hal ini menunjukkan bahwa Taliban tidak memiliki proyek dan kapasitas politik yang jelas untuk menjalankan negara secara mandiri tanpa bantuan dari negara lain.

Tawaran Hizbut Tahrir

Merespon dinamika politik Dunia Islam, Hizbut Tahrir telah mengajak gerakan Islam untuk berpegang teguh pada Islam. Dalam kaitan ini, Hizbut Tahrir sangat menyarankan agar Taliban memperhatikan gerakan-gerakan sebelumnya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti para pendahulunya. Hizbut Tahrir memberikan gambaran yang jelas dan rinci untuk memahami Islam. Hizbuz Tahrir pun menjelaskan bahwa Islam telah mempersiapkan berbagai hal untuk pendirian Negara Islam, visi holistik tentang negara, basisnya, pilarnya, dan sistemnya.

Hizbut Tahrir telah mempersiapkan berbagai buku, publikasi, dan artikel-artikelnya seperti buku-buku  Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm (Sistem Pemerintahan Islam),  Ad-Dawlah al-Islamiyyah (Negara Islam), Struktur Negara Khilafah, Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah (Sistem Keuangan dalam Negara Khilafah), kitab An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm (Sistem Ekonomi Islam), kitab An-Nizhâm al-Ijtimâ‘î fî al-Islâm (Sistem Pergaulan Pria-Wanita dalam Islam), Kitab Nizhâm al-‘Uqûbât (Sistem Peradilan Islam) dan buku-buku, banyak buklet, dan publikasi lainnya. Melalui cara ini, Hizbut Tahrir telah menggambarkan jalan yang rinci dan jelas peta jalan perjuangan membangun Khilafah.

Di bidang politik, Hizbut Tahrir telah menempatkan seperangkat prinsip politik yang harus diikuti dalam politik dalam pemahaman, analisis dan penerapannya. Hizbut Tahrir mendefinisikan politik sebagai pengaturan urusan-urusan umat secara internal dan eksternal. Hizbut Tahrir mengusung mabda’ Islam sebagai ideologi politik dan spiritual. Hizbut Tahrir telah membangun kesadaran politik dunia dengan membangun pandangan global melalui pandangan khusus, yaitu ideologi Islam. Hizbut Tahrir telah menganalisis dan mengikuti berita-berita politik dari perspektif ideologi Islam. Hizbut Tahrir telah menerbitkan buku-buku penting terkait dengan politik internasional seperti Mafâhîm Siyâsah li Hizbut Tahrir (Pokok-pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir), Kitab Nadharât Siyâsiyah li Hizbut Tahrir (Beberapa Pandangan Politik menurut Hizbut Tahrir), dan buku-buku terkait isu politik lainnya.

Dalam buku-buku ini Hizbut Tahrir mengumpulkan pengetahuan penuh tentang sikap internasional dan lingkup internasional sehingga mampu mengungkap rencana demi rencana busuk yang dirancang melawan umat Islam. Dengan itu, terdapat gambaran yang lebih baik tentang bagaimana menghadapi negara-negara penjajah yang rakus itu terhadap negara-negara Muslim ketika saatnya mendirikan Negara Khilafah. Hizbut Tahrir telah menunjukkan alasan mengapa setiap negara menjadi kuat, bahaya yang dihadapi, titik-titik kelemahannya, kekuatannya, dan lain-lain. Selain itu, yang terpenting, demi tegaknya Khilafah segera setelah mendapat kesempatan, Hizbut Tahrir telah menyiapkan rancangan UU dalam kitab Muqaddimah Dustur yang disimpulkan melalui Ijtihad yang benar dan dalil-dalil yang kuat.

Semua ini telah membuat Hizbut Tahrir benar-benar mempersiapkan secara matang untuk mengusung tegaknya kembali Khilafah. [Hameed bin Ahmad]

Sumber:

https://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/site-sections/articles/khilafah/22059.html