Negara Gagal Mengatasi Kemiskinan!

Pernyataan dan rencana kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tentang syarat vasektomi bagi warga miskin penerima bansos, memantik perdebatan sengit. Di balik niat mengurangi angka kemiskinan melalui pengendalian kelahiran, kebijakan ini justru mengungkap kegagalan negara memahami akar persoalan kemiskinan secara struktural. Pendekatan simplistis dengan menyalahkan jumlah anak adalah bentuk pengalihan isu dari persoalan sistemik yang lebih mendalam: kegagalan distribusi kekayaan akibat kapitalisme.

Rencana ini bukan hanya bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan, tetapi juga membuktikan kelemahan pendekatan Pemerintah dalam mengelola problem ekonomi. Negara seolah menghindar dari tanggung jawab struktural dengan menjadikan rakyat miskin sebagai objek kontrol tubuh dan reproduksi. Padahal data dan realita menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi bukan disebabkan oleh banyaknya anak, melainkan karena ketidakadilan sistem ekonomi yang memperkaya segelintir orang.

Ketika 1% penduduk menguasai 50% aset nasional, ini bukan soal jumlah penduduk, tetapi sistem yang rusak. Ketika daerah kaya sumber daya tetap miskin karena eksploitasi perusahaan besar, ini bukan soal populasi, tetapi kebijakan yang memihak oligarki. Karena itu kebijakan vasektomi hanya akan menjadi alat represif baru dalam mengontrol rakyat miskin, bukan solusi atas ketimpangan.

Dari sisi syariah, pemaksaan metode KB permanen seperti vasektomi tidak bisa dibenarkan. Islam membolehkan pengaturan kelahiran, tetapi menolak pemaksaan dan penghentian total reproduksi. Kebijakan bansos bersyarat vasektomi bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk penindasan, karena menjadikan hak sosial warga bergantung pada pengendalian tubuh mereka.

Islam memandang bahwa setiap anak lahir dengan jaminan rezeki dari Allah. Justru tanggung jawab negara adalah menciptakan sistem distribusi kekayaan yang adil agar rakyat sejahtera. Islam menolak kapitalisme yang hanya menguntungkan segelintir orang dan menciptakan kemiskinan massal. Solusi Islam bukan membatasi kelahiran, melainkan menata ulang sistem ekonomi agar berbasis keadilan, kepemilikan publik atas sumber daya dan tanggung jawab penuh negara terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat.

Sudah saatnya narasi menyesatkan yang menyalahkan rakyat miskin dihentikan. Yang perlu diubah bukan jumlah anak, tetapi sistem ekonomi yang gagal menciptakan kesejahteraan merata. Jalan keluar sejati adalah mengganti ideologi kapitalisme dengan sistem Islam yang menempatkan manusia dan keadilan sebagai pusat kebijakan. [Ummu Aida (Sanggar Literasi)]