
Seputar Solusi Dua Negara
Seputar Solusi Dua Negara
- Asal-usul Solusi Dua Negara (1959)
AS mengadopsi proyek solusi dua negara di era Eisenhower (1959). Tujuannya: Menjaga eksistensi entitas Yahudi dan membentuk entitas Palestina di sampingnya. Rezim Mesir menjadi pelaksana proyek. Inggris (melalui Yordania) menentang dan menawarkan alternatif “Negara Sekuler Palestina” seperti model Lebanon. PLO dibentuk untuk menjalankan proyek Amerika ini.
- Perubahan Setelah Perang 1967
Setelah Perang 1967: Tepi Barat, Gaza, Sinai dan Golan jatuh ke tangan Yahudi. Fokus berpindah dari pendirian Negara Palestina ke penarikan Israel dari wilayah pendudukan (Resolusi DK PBB 242). Perang 1973 menjadi pintu pembuka proses perdamaian, yang berujung pada Camp David (1978): Israel keluar dari Sinai, tetapi Sinai dijadikan zona demiliterisasi. Ia menjadi tameng bagi keamanan Israel hingga kini.
- Front Utara: Lebanon dan PLO (1982–1988)
AS mendorong Israel invasi Lebanon (1982) untuk mengusir PLO dan memaksa PLO mengakui Israel. Yasser Arafat menandatangani Dokumen McCloskey (1982): PLO mengakui “hak Israel untuk eksis”. Tahun 1988, Arafat menerima pendirian Negara Palestina (Konferensi Aljazair & PBB). Inggris dan Yordania pun melepas klaim atas Tepi Barat.
- Era Oslo dan Konsolidasi Amerika (1991–2008)
Konferensi Madrid (1991): Peluncuran resmi proyek dua negara.
Perjanjian Oslo (1993): PLO mengakui Israel. Wadi Araba (1994): Yordania juga mengakui Israel. Setelah itu, AS memimpin penuh proyek dua negara. Obama (2010) mendorong negosiasi langsung, tetapi gagal mencapai kesepakatan.
- Trump dan Biden: Gaya Berbeda, Tujuan Sama
Trump (2017–2021, 2025–sekarang) dan Biden (2021–2025) hanya berbeda gaya (uslûb), bukan substansi (mawdhû‘). Keduanya tetap berpegang pada dua negara, hanya menampilkan detail “baru”:
Negara Palestina versi mereka: negara demiliterisasi/pemerintahan otonomi tanpa kedaulatan sejati, di bawah dominasi Israel.
- Bukti dari Pernyataan Trump
a. Trump tidak menolak dua negara. Ia hanya menambah “opsi lain”: “Saya terbuka pada solusi satu negara atau dua negara mana pun yang membuat mereka senang.” (France24 & Al Jazeera, 16/2/2017). Ditegaskan oleh Dubes AS Nikki Haley: AS tetap mendukung dua negara, “tetapi berpikir out of the box.”
b. Kebijakan nyata Trump: Tahun 2017: Akui Yerusalem sebagai ibukota Israel, tetapi tetap bicara “dua negara” jika disetujui kedua pihak. Tahun 2018: “Solusi terbaik bagi Israel-Palestina adalah dua negara.” Tahun 2024: “Israel itu sangat kecil… sulit dijangkau.” (Sky News). Tahun 2025: Bicara rencana “membeli Gaza” atau “relokasi warga Palestina”. Ini adalah permainan kata tanpa arah pasti.
- Bukti dari Pernyataan Biden
a. Tetap dua negara, tetapi tanpa kedaulatan militer: “Ada banyak model dua negara, termasuk yang tanpa angkatan bersenjata.” (3/9/2021). Maksudnya: Palestina hanya pemerintahan otonom tanpa militer.
b. Dukungan total untuk Zionis: Pada tanggal 18/10/2023 (pasca Taufan al-Aqsha): “Jika belum ada Israel, kami akan mendirikannya.” Pada tanggal 12/12/2023 (Perayaan Hanukkah): “Anda tidak harus Yahudi untuk menjadi Zionis dan saya adalah seorang Zionis.”
- Kesimpulan Utama
Tidak ada perubahan strategi Amerika. Trump dan Biden sama-sama berkomitmen pada solusi dua negara versi Amerika: (1) Negara Yahudi kuat dan berdaulat penuh; (2) Entitas Palestina lemah, tanpa militer, sekadar otonomi administratif di bawah kendali Yahudi.
- Dua Faktor Utama dalam Era Trump–Biden
1. Penguatan militer & ekonomi Israel: Dukungan besar AS agar Israel tetap superior di kawasan.
2. Normalisasi (Abraham Accords): Trump mendorong perjanjian dengan negara-negara Arab. Kini diperluas ke Suriah, Lebanon dan upaya menekan Saudi agar bergabung.
- Kesimpulan Akhir
Amerika tidak meninggalkan solusi dua negara, hanya mengubah bentuknya menjadi “pemerintahan otonom tanpa senjata” di bawah kendali Israel.
Semua presiden — dari Eisenhower hingga Trump-Biden — beroperasi dalam satu kerangka: melindungi entitas Yahudi dan menutup isu Palestina dengan solusi ilusi. [AF]
[Disarikan dari “Soal-Jawab Amir Hizbut Tahrir”. Sumber: https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/political-questions/104720.html]



