Harta Haram Pejabat dan Pegawai
Dari Abdullah ibn Buraidah, dari bapaknya (Buraidah ra.), dari Nabi saw. yang bersabda: “Siapa saja yang kami pekerjakan untuk satu pekerjaan dan telah kami tetapkan rezeki (upah/take home pay) untuk dirinya maka apa saja yang dia ambil selain itu adalah ghulul.“ (HR Abu Dawud no. 2943; Ibnu Khuzaimah no. 2369; al-Hakim no. 1472; al-Baihaqi di dalam As-Sunan al-Kubrâ no. 13020).
Imam al-Hakim berkata, “Ini hadis shahih menurut syarat Asy-Syaikhayn tetapi keduanya tidak men-takhrîj hadis tersebut.”
Imam al-Bazzar mengeluarkan hadis ini di dalam Musnad al-Bazzâr dengan redaksi:
Siapa saja yang kami pekerjakan atas satu pekerjaan dan telah kami tetapkan rezeki (upah/take home pay) untuk dirinya maka apa yang saja dia peroleh selain dari rezeki (upah)-nya adalah ghulul (HR al-Bazzar no. 4427).
Mula al-Qari di dalam Mirqâtu al-Mafâtîh Syarhu Misykâti al-Mashâbîh dan Muhammad Asyraf al-‘Azhim Abadi di dalam ‘Awn al-Ma’bûd Syarhu Sunan Abî Dâwud menjelaskan, [ مَنْ اِسْتَعْمَلْنَاهُ ] yakni kami menjadikan dia sebagai ‘amil; [ َلَى عَمَلٍ ] yakni di antara pekerjaan al-wilâyah (kekuasaan) dan al-imârah (kepemimpinan); [ فَرَزَقْنَاهُ ] yakni dan kami beri dia [ رِزْقًا ] yakni kadar tertentu; [ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ ] sebagai balasan syarat dan kata [ مَا ] adalah isim mawshûl. Sabda beliau [ فَهُوَ غُلُوْلٌ ] merupakan khabar-nya, datang dengan huruf fa’ karena mengandung makna syarat, dan boleh merupakan sifat. Ghulûl adalah pengkhianatan dalam ghanîmah dan harta fay` (harta milik negara).
Adapun al-Munawi di dalam Faydh al-Qadîr menjelaskan, [ مَنْ اِسْتَعْمَلْنَاهُ ] yakni kami menjadikan dia sebagai ‘âmil atau kami minta dari dia untuk melakukan suatu pekerjaan. Kata ganti “hu” merujuk kepada “man”. Sabda beliau [ عَلَى عَمَلٍ ] (atas satu pekerjaan) berkaitan dengan ista’malnâhu [ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ ] yakni dia mengambil sesuatu tanpa halalnya maka menjadi haram bahkan dosa besar”. Demikian menurut al-Munawi.
Kata [ اِسْتَعْمَلْنَاهُ ] di sini sesuai dengan makna bahasanya, yakni kami meminta dia melakukan satu pekerjaan. Jadi tidak terbatas pada aktivitas kekuasaan [ اَلْوِلَايَةُ ] dan kepemimpinan [ اَلْإِمَارَةُ ], melainkan aktivitas kekuasaan dan kepemimpinan termasuk di dalamnya. Hal itu ditegaskan oleh banyak riwayat terkait. Misalnya, riwayat al-Hakim saat Rasul saw. memperingatkan Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman untuk menjadi ‘âmil (penguasa setingkat kabupaten) sekaligus qâdhi (hakim).
Begitu pula ditegaskan oleh hadis tentang Ibnu al-Lutbiyah. Abu Humaid as-Sa’idi menuturkan (dalam redaksi Imam Muslim): Rasulullah saw. pernah mempekerjakan laki-laki dari Bani al-Asad yang dipanggil Ibnu al-Lutbiyyah atas sedekah (zakat). Saat ia datang, ia berkata, “Ini untuk Anda dan ini untuk diriku, yang dihadiahkan kepadaku.” Rasulullah saw. lalu berdiri di atas mimbar dan memuji serta menyanjung Allah, kemudian bersabda:
Bagaimana keadaan seorang ‘âmil yang aku utus, lalu ia berkata, “Ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk diriku.” Tidakkah dia duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya sampai ia perhatikan apakah dia diberi hadiah atau tidak? Demi Tuhan Yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidaklah seorang dari kalian menerima darinya sesuatu kecuali datang pada Hari Kiamat memikul di atas pundaknya seekor unta yang meringkik atau lembu yang melenguh atau domba yang mengembik” (HR al-Bukhari no. 6879, Muslim no. 1832, Ahmad no. 23598, Abu Dawud no. 2946, Ibnu Khuzaimah no. 2339, Ibnu Hibban no. 4515).
Kata “kami’ dalam sabda Rasul saw itu, bukan merujuk pada Rasul saw. secara personal, tetapi sebagai kepala negara. Artinya, “kami” di situ adalah negara. Buktinya adalah mereka yang diangkat atau ditunjuk oleh Rasul saw. itu adalah untuk melakukan tugas dari negara, termasuk penguasa wilayah. Dengan demikian sabda Rasul saw [ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ ] (kami meminta dia menangani satu pekerjaan)” ini mencakup para penguasa baik walî (gubernur) atau ‘âmil (penguasa setingkat kabupaten), para pejabat lainnya, ‘amil zakat dan semua pegawai negara; baik sebagai pegawai tetap atau kontrak untuk suatu pekerjaan atau jangka waktu tertentu.
Hadis ini dan hadis-hadis dalam topik yang sama memberikan patokan sederhana namun efektif untuk menentukan harta ghulûl para penguasa, pejabat dan pegawai negara. Maknanya, harta yang diperoleh selain upah/take home pay yang telah ditetapkan oleh negara untuk dirinya, yang dia peroleh ada kaitannya dengan jabatan, posisi dan tugasnya, maka semua itu merupakan ghulûl; yakni harta haram, tidak boleh dia ambil dan miliki, serta diambil menjadi milik Baitul Mal (milik negara).
Ini juga ditunjukkan oleh riwayat Ibnu al-Lutbiyah berupa hadiah yang dia terima selama menjadi ‘amil zakat. Juga oleh sabda Nabi saw.:
Hadiah para ‘amil (pegawai) adalah ghulûl (HR Ahmad no. 23601, al-Bazar no. 3723, al-Baihaqi di as-Sunan ash-Shaghîr no. 3266).
Hal itu juga mencakup hadiah yang diterima oleh para penguasa dan pemimpin. Sabda Rasul saw.:
Hadiah untuk para pemimpin adalah ghulûl (HR Ibnu Abiy Syaibah di Mushannaf no. 21958, Abu ‘Awanah di Mustakhraj Abiy ‘Awânah no. 7073, ath-Thabarani di Mu’jam al-Awsâth no. 4969 dan 7852, al-Baihaqi di as-Sunan al-Kubrâ no. 20474).
Hadis di atas juga mengisyaratkan, jika didapati harta seorang penguasa, pejabat atau pegawai, melebihi dari yang seharusnya atau sewajarnya dengan upah atau take home pay yang ditetapkan oleh negara, maka dapat diduga (didakwa) dia melakukan “akhdza ba’da dzâlika”, yakni mengambil atau menerima harta secara tidak sah. Untuk dapat dia ambil dan miliki, maka dia harus dapat membuktikan harta itu dia peroleh dengan cara yang sah dan syar’iy. Selama dia tidak dapat membuktikan hartanya sah, maka dapat dinilai itu merupakan harta ghulûl dan diambil menjadi milik Baitul Mal, yakni menjadi milik negara. Itulah yang dikenal dengan asas pembuktian terbalik, yang telah diterapkan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. dan diketahui oleh para Sahabat. Tidak ada seorang pun yang mengingkari hal ini sehingga hal demikian dapat dinilai sebagai Ijmak Sahabat atas keabsahannya dan kesesuaian penerapannya dengan syariah. Cara inilah cara efektif yang harus diterapkan saat ini untuk memberantas korupsi.
WalLâh a’lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman].
