
Kontroversi RUU Perampasan Aset
KOMISI III DPR baru-baru ini membuat heboh publik. Tiba-tiba DPR menyatakan akan segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset paling lambat Desember 2026. Ironisnya, sampai saat ini DPR belum pernah memublikasikan draft RUU yang sedang dibahas.
RUU Perampasan Aset merupakan sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menyita atau merampas aset-aset yang diduga berasal dari kegiatan ilegal atau tindak pidana. Konsep utamanya adalah memudahkan proses perampasan aset yang dianggap hasil kejahatan tanpa harus menunggu proses pengadilan yang panjang dan rumit. Melalui RUU ini, Pemerintah diharapkan dapat lebih efektif dalam melacak dan menyita aset-aset hasil korupsi, pencucian uang, narkoba, dan tindak pidana lainnya.
Sejarah Panjang RUU Perampasan Aset
Jika dilacak ke belakang, inisiatif RUU ini pada mulanya digulirkan oleh PPATK sejak tahun 2008. Saat itu Indonesia baru saja menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau The UN Convention Againts Corruption (UNCAC), yang diratifikasi menjadi UU Nomor 7 Tahun 2006. RUU Perampasan Aset atau yang dikenal dengan istilah asset recovery merupakan salah satu aturan yang harus ada ketika suatu negara menandatangani konvensi tersebut.
Lambannya pembahasan RUU ini menurut Yenti Ganarsih – salah satu tenaga ahli pembahasan RUU tersebut – karena ada pihak-pihak tertentu yang menghambat pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Ada pula pihak-pihak di luar Eksekutif dan egislatif yang menginginkan RUU Perampasan Aset tidak disahkan. Padahal RUU ini menjadi salah satu janji dalam Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla dalam kontestasi Pemilu 2014.
Baru pada Mei 2023, Presiden Jokowi mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) beserta naskah akademik, draf resmi, dan menyerahkannya ke DPR sebagai RUU inisiatif Pemerintah. Akan tetapi, DPR periode 2019-2024 tidak pernah membahas RUU tersebut hingga masa jabatannya berakhir pada September 2024.
Pada 2025, tiba-tiba DPR mengambil alih RUU ini menjadi inisiatif DPR. Bagi publik, pengambilalihan tersebut justru memperlambat proses pembahasan sekaligus membuka celah untuk mengubah substansi dari draf versi 2023.
Puncaknya pada Agustus 2026, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa DPR ingin segera merampungkan RUU Perampasan Aset dan memastikan akan disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026 saat Rapat Paripurna. Publik justru mempertanyakan apa motif DPR menjadikan RUU ini sebagai inisiatif DPR dan dibahas lagi dari awal, bukan melanjutkan pembahasan draft yang sudah pernah disampaikan Pemerintah para tahun 2023. Rapat penyusunan naskah akademik dan draf RUU inisiatif DPR ini resmi baru dibahas pada 15 Januari 2026.
Sejumlah Poin Penting
Di dalam draft RUU yang banyak beredar, yaitu draft versi Pemerintah tahun 2023, RUU ini terdiri dari 7 Bab yang terbagi ke dalam 68 Pasal. Patut diduga, draft RUU yang dibahas di DPR saat ini, tidak bertolak dari draft 2023, tetapi merupakan draft baru, dengan sejumlah catatan penting dan kontroversi sebagai berikut:
1) Pergeseran Cakupan Tindak Pidana.
Pertama kali digagas, RUU Perampasan Aset adalah terkait dengan ratifikasi Indonesia atas UNCAC ke dalam UU No 7 tahun 2006. Artinya, fokus dari RUU ini adalah pada perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Cakupannya diatur secara luas dan komprehensif dalam Bab III (Criminalization and Law Enforcement) Konvensi UNCAC, meliputi: suap pejabat publik; penggelapan, penyalahgunaan, atau diversi properti oleh pejabat publik; pencucian uang; penyembunyian aset; obstruction of justice (menghalangi proses peradilan); suap di sektor swasta; penggelapan di sektor swasta; trading in influence (memperdagangkan pengaruh); illicit enrichment; penyalahgunaan jabatan; dan suap pejabat peradilan.
Dalam pembahasan terbaru, yang dicakup tidak hanya terkait perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi perampasan aset hasil berbagai tidak pidana. Setidaknya ada 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam lingkup RUU tersebut, yaitu: (1) Tindak pidana korupsi; (2) Narkotika dan psikotropika; (3) Terorisme; (4) Penyelundupan manusia; (5) Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; (6) Tindak pidana di bidang kehutanan; (7) Tindak pidana di bidang lingkungan hidup; (8) Tindak pidana di bidang perpajakan; (9) Tindak pidana di bidang perbankan; (10) Tindak pidana di bidang perasuransian; (11) Tindak pidana di bidang pertambangan; (12) Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; dan (13) Tindak pidana perdagangan orang.
2) Konsep Perampasan Aset yang Digunakan.
Ada dua konsep utama dalam perampasan aset hasil kejahatan atau aset yang berkaitan dengan kejahatan, yakni non-conviction based asset forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa putusan pidana (in rem), serta conviction based asset forfeiture (CB) atau perampasan aset dengan putusan pidana (in personam).
Konsep NCB berfokus pada aset dan tidak menjadikan pelaku sebagai objek pemidanaan. Berdasarkan kerangka UNCAC, mekanisme NCB hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat dituntut secara pidana.1
Adapun konsep CB atau in personam, negara akan merampas aset atau harta kekayaan yang diduga berasal dari atau digunakan dalam tindak pidana, setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah (berkekuatan hukum tetap atau inkracht) dalam proses pidana.
Akademisi Fakultas Hukum UGM, Oce Madril menyatakan bahwa hal mendasar yang perlu diatur dalam RUU Perampasan Aset adalah tentang aset. Aset yang disasar beleid ini sifatnya terbatas, spesifik berkaitan dengan tindak pidana, termasuk kekayaan pejabat publik yang naik signifikan tanpa dapat dijelaskan. RUU harus mendefinisikan aset secara pasti, jelas dan terbatas; yakni berkaitan dengan tindak pidana. Pendekatan yang digunakan pun hendaknya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap harta benda dan kepentingan negara menegakkan hukum.2
RUU ini dinyatakan akan menggunakan dua pendekatan sekaligus (dual track system). Akan tetapi, publik perlu tahu dari draft resmi yang dipublikasikan oleh DPR, agar publik bisa menakar apakah RUU akan memiliki instrumen yang cukup kuat untuk mengejar aset hasil tindak pidana atau tidak.
3) Potensi Tumpang-Tindih dengan Regulasi Lainnya.
Secara yuridis, RUU Perampasan Aset mengacu pada beberapa dasar hukum seperti UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta berbagai konvensi internasional anti-korupsi yang telah diratifikasi Indonesia (Soejoedi, Y. 2019: 1-20).3
Selain itu, ketentuan perampasan aset juga tersebar di KUHP, KUHAP, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, UU Narkotika dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
4) Kontroversi Draft versi DPR dengan Draft versi Pemerintah 2023.
Pertama: Patut diduga DPR menghapus norma terkait peningkatan kekayaan secara tidak sah (illicit enrichment). Pada pasal 5 ayat (2) draf Pemerintah memuat perampasan atas aset yang tidak seimbang dengan penghasilan dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah. Ketentuan ini dihapus dari draft versi DPR.
Kedua: Patut diduga DPR mempersempit ruang lingkup perampasan tanpa pemidanaan (NCB). Draft DPR mengatur NCB di Pasal 3 huruf b, dengan kondisinya dirinci di Pasal 6: pelaku meninggal, melarikan diri, sakit permanen, atau perkaranya tidak bisa disidangkan. Masalahnya, seluruh objek aset di Pasal 5 selalu dikaitkan dengan pelaku tindak pidana. Ini berbeda dengan draft versi Pemerintah. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf d secara tegas menyasar barang hasil kejahatan yang pelaku atau pemiliknya tidak diketahui. Kejelasan ruang lingkup ini penting agar NCB tidak berhenti pada konsep, melainkan benar-benar bisa menjangkau aset yang selama ini lolos.
Ketiga: Patut diduga DPR membiarkan kelembagaan pengelola aset menggantung tanpa penanggung jawab yang jelas. Draft versi pemerintah telah menetapkan satu penanggung jawab tunggal, yaitu Jaksa Agung sebagai pengelola aset sesuai dengan Pasal 50. Rincian tugas (Pasal 51), sistem informasi aset yang transparan (Pasal 60), serta pelaporan secara berkala (Pasal 61) juga masuk di dalam draft RUU.
Dalam draft DPR Pasal 46 menyebut Lembaga Pengelola Aset (LPA), seolah lembaga tersebut sudah ada. Padahal draft versi DPR tidak pernah menjelaskan apa itu. Pasal ini menjadi inkonsisten jika dibandingkan dengan Pasal 50 dan Pasal 53, yang memberi kewenangan kepada Kapolri, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung untuk mengelola dan menyampaikan laporan berkala atas aset yang berada di bawah penguasaannya. Ketidakjelasan entitas Lembaga Pengelola Aset ini juga berpotensi menjadi sumber sengketa kewenangan antar lembaga negara.
Relevansi RUU dengan Upaya Pemberantasan Korupsi
Berdasarkan laporan Tren Vonis Tindak Pidana Korupsi yang dikumpulkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2024 diketahui kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 330,9 triliun. Akan tetapi, yang berhasil dipulihkan hanya 4,84%. Dari 364 kasus korupsi yang dipantau oleh ICW pada 2024, hanya 48 kasus yang dikenakan Pasal 18 UU Tipikor (penyitaan harta) dan hanya 5 kasus memakai instrumen pencucian uang untuk melacak dan merampas aset.4
Sumber data dari PPATK menyatakan bahwa sepanjang 2025 hingga semester I 2026 menemukan indikasi transaksi terkait tindak pidana korupsi sekitar Rp 195,77 triliun. Ada pula tindak pidana narkotika mencapai Rp 7,72 triliun dan kejahatan perbankan Rp 25,15 triliun. Besarnya aliran dana juga ditemukan pada tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam atau green financial crime. Termasuk transaksi terkait pertambangan yang mencapai sekitar Rp 684,71 triliun.
Menurut Auriga dalam Kajian Outlook Kejahatan SDA, kejahatan perikanan (illegal, unreported & unregulated fishing) ternyata menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 101 triliun setiap tahun. Akan tetapi, penegakan hukumnya cenderung hanya sampai pelaku lapangan, tidak sampai pada pemilik modal atau beneficial owner. Tanpa adanya UU, para koruptor selama ini masih leluasa menikmati hasil korupsi, tanpa khawatir akan dirampas oleh negara.
Benarkah Efektif Memberantas Korupsi?
RUU ini adalah instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Terutama karena menghadirkan paradigma baru dengan menjadikan aset sebagai objek utama penindakan.
1) Analisis Kekuatan.
Jika dibahas dengan detail dan hati-hati, dengan memperhatikan masukan konstruktif, melakukan pelibatan secara bermakna (meaningful participation), dan melakukan pengawasan serta kontrol yang ketat atas pelaksanaannya, RUU ini akan mampu mempercepat proses pemulihan aset negara melalui penerapan mekanisme NCB. Koruptor akan dimiskinkan sehingga kehilangan daya untuk memanipulasi proses hukum. Hal tersebut diharapkan menimbulkan efek jera terhadap pelaku korupsi. Perampasan aset dapat mengubah kalkulasi ekonomi dengan membuat korupsi tidak lagi menguntungkan.
RUU ini juga bisa menjangkau aset yang disembunyikan lintas negara, diatasnamakan pihak lain atau baru terungkap setelah proses pidana berakhir. Dalam konteks ini, mekanisme NCB menjadi solusi yang sudah lazim diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, penerapannya harus dibatasi oleh prinsip due process of law dan pengawasan yang memadai.
2) Analisis Kelemahan.
Meskipun ada sejumlah potensi kekuatan RUU Perampasan Aset, ada sejumlah hal yang berpotensi menjadi kelemahan RUU ini. Salah satunya adalah risiko penyalahgunaan wewenang (abuse of power) jika tidak ada batasan dan kontrol yang ketat atas upaya paksa oleh aparat penegak hukum dalam perampasan aset. Bahkan ia bisa melahirkan celah korupsi baru atau dijadikan sebagai alat represi.
Berikutnya ketidakjelasan kelembagaan pengelola aset hasil tidak pidana. Hal ini berpotensi menjadi sengketa kewenangan antara lembaga pengelola aset yang dimaksud dalam RUU dengan Badan Pengelola Aset Kejaksaan Agung. RUU perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan terhadap lembaga pengelola aset tindak pidana agar publik dapat mengawasi akuntabilitas dan transparansi kinerja lembaga tersebut.
Selain itu ada potensi kontradiktif dengan regulasi lain, khususnya UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK). Ketentuan pada ayat (5) secara eksplisit memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap setiap transaksi surat utang Pemerintah dari tuntutan pidana, gugatan perdata dan perpajakan; suatu perlindungan hukum yang bersifat istimewa.
Dimensi Politik RUU Perampasan Aset
Publik pasti bertanya-tanya adalah mengapa pembahasan RUU ini seolah “kejar tayang” harus segera disahkan tahun ini juga. Patut diduga bahwa kegagalan pengesahan RUU ini selama hampir dua dekade akibat ketiadaan kemauan politik dan adanya ketakutan kolektif dari elit politik.
Anggota DPR dan pengurus partai politik merupakan Politically Exposed Persons (PEPs) yang paling rentan terhadap klausul illicit enrichment (kekayaan tidak wajar). Gaya hidup, pembiayaan politik yang mahal dan pendanaan kampanye yang acap kali bersumber dari sektor informal atau “abu-abu” membuat instrumen perampasan aset menjadi ancaman eksistensial bagi kelangsungan politik dan finansialnya.
Pengesahan RUU Perampasan Aset secara psikologis-politik dipersepsikan oleh DPR sebagai tindakan bunuh diri politik (political suicide). Para politisi khawatir bahwa setelah UU ini disahkan, lembaga penegak hukum dapat melakukan investigasi kekayaan mereka tanpa perlu membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dulu.
Resistensi terhadap RUU ini juga karena ada kekhawatiran adanya pemanfaatan hukum sebagai senjata politik (weaponization of law). Dalam konteks penegakan hukum Indonesia yang belum sepenuhnya independen dari intervensi kekuasaan, terdapat ketakutan bahwa mekanisme NCB akan dimanipulasi oleh rezim yang berkuasa untuk membidik lawan politik, mematikan logistik finansial oposisi, atau melakukan pengambilalihan aset bisnis secara paksa (hostile takeover) berkedok penegakan hukum.
Kondisi saat ini, dorongan untuk mengesahkan RUU ini mengalami penguatan dari faktor eksternal, seperti tuntutan keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF), mengenai pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Keanggotaan penuh Indonesia di FATF mensyaratkan kerangka hukum pemulihan aset dan pemberantasan pencucian uang yang setara dengan standar internasional. Momentum politik ini digunakan oleh Pemerintah untuk mendorong percepatan RUU Perampasan Aset.
WalLâhu a’lam bi ash-shawâb. [Fajar Kurniawan; (Analis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data [PKAD])]
Catatan kaki:
- https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/rejuvenasi-kpk-urgensi-pemberlakuan-rancangan-undang-undang-perampasan-aset-dengan-pendekatan-in-rem-dan-tinjauan-pendekatan-serupa-pada-regulasi-unexplained-wealth-di-australia/
- https://www.hukumonline.com/berita/a/kombinasi-dua-mekanisme—jalan-tengah-dalam-ruu-perampasan-aset-lt69d45de0ae78f/
- Budiono, A., & Soejoedi, Y. (2019). “Analisis Yuridis terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang Dihasilkan dari Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 49(1), 1-20.
- https://ti.or.id/ruu-perampasan-aset-dikebut-dalam-ruang-gelap-draf-tertutup-substansinya-berpotensi-melemahkan/?e-page-3bb6d40=20





