Political Will
Mengenaskan. Itulah gambaran kematian yang terjadi pada Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Polisi ini bertugas di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang diperbantukan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Kematian terungkap pada 11 Juli 2022. Tiga hari setelah kematiannya.
Pihak Kepolisian saat itu mengabarkan bahwa Brigadir J tewas setelah sebelumnya terjadi baku tembak dengan Richard Eliezer (RE) atau Bharada E di salah satu rumah seorang pejabat Polri, Duren Tiga. Peristiwa itu diberitakan karena pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap PC, istri Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, “Jadi bukannya melakukan perbuatan karena motif lain. Motifnya adalah membela diri dan membela ibu (istri Kadiv Propam)” (11/7/2022).
Namun, para pengamat menilai banyak kejanggalan. Rekaman CCTV di TKP disebutkan seluruhnya rusak. Pihak keluarga menemukan adanya luka tak wajar, luka sayat, hingga luka gores di leher seperti bekas tali yang dijeratkan. Masyarakat pun ramai membincangkan hal ini. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera membentuk tim khusus. Hasilnya, berbeda dengan berita semula. “Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang mengakibatkan Saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah saudara FS (Ferdy Sambo),” begitu penegasan Kapolri (9/8/2022).
Beliau menambahkan, “Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Brigadir J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak”.
Publik pun tambah geram. Apa yang dikatakan Hidayat Nur Wahid dapat disebut mewakili perasaan umum masyarakat. “Hal ini juga momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik, juga untuk melanjutkan komitmen Kapolri untuk usut tuntas KM50 terkait unlawfull killing terhadap beberapa lascar FPI, sesuai yang dilaporkan Komnas HAM,” ungkap Wakil Ketua MPR itu.
KM50, peristiwa tertembaknya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM50 jalan tol Cikampek. Kedua kasus ini dianggap memiliki ciri yang sama. “Dalam 2 kasus ini modus yang digunakan sama persis. Yang memberi keterangan juga orang yang sama,” cuit @ZulkifliLubis69 sambil menampilkan video keterangan Ketua Harian Kompolnas (Benny Mamoto) dengan ditambah caption ‘Kasus KM50 sukses’ dan ‘Kasus Ferdy Sambo gagal’.
Ada pelajaran penting dari peristiwa itu. Pertama: Adanya rekayasa kasus bahkan oleh pihak penegak hukum bukanlah suatu kemustahilan. “Faktanya kini Satgassus telah sukses menciptakan ‘monster’ yang ahli rekayasa alias sandiwara dan jago dalam menebar kekerasan di lingkungan maupun di luar Kepolisian,” ungkap Pemerhati Politik dan Kebangsaan M Rizal Fadillah (15/8/2022).
“Rekayasa itu sudah merupakan teknik lama untuk menutupi kejadian. Sejak zaman Nabi Yusuf,” kata Pak Usman. Di dalam al-Quran kisah ini diabadikan.
Suatu ketika saudara-saudara Yusuf meminta ijin kepada ayahnya (Nabi Ya’qub as.) untuk mengajak main Yusuf kecil. Lalu mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Namun, cerita yang diungkapkan kepada ayah mereka jauh bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya. Mereka membuat skenario alur cerita sesuai dengan kepentingannya. Tentu untuk menutupi kejahatannya. Allah SWT berfirman yang maknanya: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Mereka berkata, “Wahai ayah kami, sungguh kami pergi berlomba-lomba dan kami meninggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Engkau sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar.” Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya’qub berkata, “Sebenarnya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu. Karena itu kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya atas apa yang kalian ceritakan.” (TQS Yusuf []: 16-18).
Kedua: Rekayasa tidak mungkin sempurna. Dalam kasus Nabi Yusuf, rekayasa yang dibuat pelaku nyaris sempurna. Sikap menunjukkan sedih dan menangis. Cerita dibuat dramatis. Tidak kurang, bukti berupa baju Yusuf kecil yang berlumuran ‘darah’ pun dihadirkan. Namun, sesempurna apa pun rekayasa pasti ada kekurangannya. Ada kejanggalannya. “Bagaimana mungkin serigala memakan orang dengan membuka dulu bajunya,” ujar Pak Usman lagi.
Dalam kasus terbunuhnya Brigadir J, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, “Pada Hari Senin sebelum peristiwa diumumkan, Pak Sambo memanggil beberapa orang, termasuk dari Kompolnas, satu orang dipanggil.” (15/8/2022).
“Saya ini dizalimi. Istri saya dilecehkan. Dia terus nangis gitu. Tidak menjelaskan hal lain,” tambahnya.
Cerita tembak-menembak pun menambah dramatis narasi. Namun, hilangnya CCTV, raibnya pakaian Brigadir J dan larangan peti jenazah dibuka melahirkan kejanggalan. Tak heran, peristiwa KM50 pada Desember 2020 selesai dengan menyisakan ketidakpercayaan publik. Namun, tampak akan terbuka dengan kasus Duren Tiga. “Mereka melakukan makar (tipudaya). Allah membalas makar (tipudaya) mereka itu. Allah sebaik-baiknya Pembalas makar (tipudaya),” Pak Usman mengutip terjemahan QS Ali ‘Imran ayat 54.
Ketiga: Jika ada political will untuk mengungkap kebenaran dari pihak penguasa, maka kasus dapat terbongkar. Awalnya, kasus Brigadir J seakan akan berhenti. Namun, dikabarkan Presiden Joko Widodo meminta sampai empat kali agar kasus tersebut dibuka. Mulailah terkuak apa yang sebenarnya terjadi. Ya, penegakan hukum perlu lahir dari political will penguasa. Tanpa pandang bulu. Ajaran Islam mengharuskan hal itu. Rasulullah saw. memiliki political will demikian. Beliau bersabda dalam hadis dari Aisyah ra, “Sungguh yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukum dia. Sebaliknya, jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadap dirinya. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya!”
WalLaahu a’lam. [Muhammad Rahmat Kurnia]
