
Desil Berubah, Angka Kemiskinan Turun?
Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudahlah miskin, eh…malah kian menderita. Inilah realitas yang menimpa banyak warga pasca pengubahan desil secara ugal-ugalan. Di Yogyakarta, Mbah Suwarno (70), lansia sebatang kara, gegara masuk desil 10, bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)-nya dicabut. Karena desil berubah, 21 ribu warga Yogyakarta juga terancam kehilangan akses kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pemerintah pun bakal mengatur pembelian BBM dan elpiji bersubsidi berdasarkan desil.
Dari dampak buruk tersebut, wajar jika publik mengindera upaya tendensius Pemerintah demi berlepas tangan dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat bawah. Efisiensi anggaran yang sejatinya menutupi borok rezim yang lemah menetapkan skala prioritas program, diduga sebagai penyebabnya.
Diduga pemusatan anggaran negara untuk menjalankan proyek seperti MBG, Danantara, KDMP, telah bikin duit negara awut-awutan. Salah satu cara instan menekan pengeluaran adalah menurunkan data kemiskinan hingga tak layak lagi diberi bantuan. Jadilah rakyat dipaksa masuk kategori Sejahtera, padahal realitasnya miskin harta.
Beginilah negara kapitalistik mengelola urusan rakyat. Maslahat umat bukan basis kebijakan. Kehendak oligarkilah yang diprioritaskan. Di sisi lain, rakyat adalah sapi perah. Hartanya dipajaki. Tak peduli miskin atau kaya. Entah membayar dengan tangis atau air mata. Saat yang sama, tambang dan SDA lainnya milik rakyat justru diserahkan pengelolaannya kepada swasta, asing, aseng.
Negara hanya jadi regulator. Bukan operator. Sekadar memproduksi aturan untuk memuluskan langkah para kroni. Urusan rakyat diserahkan pada swasta yang pasti bertarget laba. Akibatnya, kebutuhan pokok rakyat seperti pendidikan dan kesehatan pun menjadi komoditas mahal. Nyaris tak terjangkau oleh lapisan bawah.
Berbeda dengan Islam. Islam menempatkan imam (pemimpin/khalifah) sebagai raa’in (pengatur urusan rakyat) dan junnah (pelindung). Kemaslahatan umat adalah prioritas. Negara bertindak sebagai regulator sekaligus operator.
Kebutuhan pokok rakyat baik secara individual maupun komunal berupaya dipenuhi dengan berbagai mekanisme. Negara memastikan semua kepala cukup makan, bertempat tinggal layak, dan memiliki sandang yang pantas. Pun semua mengenyam pendidikan, mengakses fasilitas kesehatan dan merasa aman.
Iman takwa menjadi basis mengelola negara. Syariah Islam diterapkan sebagai bentuk kepatuhan pada Tuhan. Para pemimpin paham, kelak amanah kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Dengan pola pengelolaan negara berbasis syariah inilah yang akan mengantarkan umat pada keberkahan. Di dunia sejahtera. Di akhirat berbahagia. Insyaallah. Âmîn. [Puspita Satyawati; (Pemateri Kajian Muslimah, Yogyakarta)]





