Benarkah Ibn ‘Aqil Menyatakan Nabi Tidak Membangun Pemerintahan?

Soal:

Ada yang mengutip pernyataan Ibn ‘Aqil yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw. itu tidak mensyariatkan politik dan wahyu pun tidak menurunkan ihwal politik.

Benarkah Ibn ‘Aqil menyatakan demikian? Kalau iya, apa dan bagaimana konteksnya? Berikutnya, benarkah Nabi Muhammad saw. tidak mensyariatkan politik, dan wahyu pun tidak menjelaskan ihwal politik?

Jawab:

Pertama: Pernyataan Abû al-Wafâ’ ibn ‘Aqîl (w. 513 H/1119 M) harus dikutip dengan lengkap. Dengan itu kita tahu bunyi teks dan konteksnya dengan tepat. Ini sebagai bagian dari amanah ilmu. Dalam kalimatnya, beliau menyatakan:

Konteks penjelasan tersebut harus dipahami, kemudian dibaca secara utuh, sebagaimana pembahasan para fuqaha’ pada masa lalu. Tidak dipahami dalam konteks logika orang sekarang yang menolak syariah karena akibatnya fatal. Ibn ‘Aqil menyatakan:

Jadi, konteks pembahasannya terkait  topik “siyaasah” (politik). Sejauh mana politik dibahas oleh syariah. Bukan syariah tidak membahas politik atau bahkan wahyu tidak menjelaskan politik. Itulah yang sebenarnya yang dibahas oleh Ibn ‘Aqil.

Perlu dicatat juga bahwa nas syariah, yaitu al-Quran dan as-Sunnah, tidak menggunakan istilah “siyaasah” kecuali dengan konotasi, ri’aayah as-syu’uun (mengurusi urusan [masyarakat]). Ini sebagaimana yang digunakan dalam Hadis Nabi saw.:

Dalam hadis ini Nabi saw. menggunakan istilah “tasuusuhum al-anbiyaa’” (mereka diurus oleh para nabi). Makna kata “siyaasah” dengan konotasi bahasa inilah yang juga digunakan oleh syariah. Karena itu para ulama, ketika membahas masalah politik, menggunakan konotasi tersebut. Ibn Jarîr ath-Thabarî (w. H), ketika menjelaskan alasan mengapa ‘Umar bin al-Khatthâb ra. menjadikan urusan Khilafah kepada enam orang yang beliau pilih, menyatakan:

Ibn Hajar rahimahuLlaah juga menggunakan kata siyaasah dengan konotasi tersebut:

Karena itulah beberapa tindakan yang dilakukan oleh para Khulafa’ Rasyidin ra. yang termasuk kategori “siyaasah”, sebagaimana yang dibahas oleh Ibn ‘Aqil di atas, adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Ia mengangkat ‘Umar bin al-Khaththab untuk menggantikan dirinya sebagai khalifah, setelah meminta pandangan penduduk Madinah.

Begitu juga apa yang dilakukan oleh ‘Umar. Ia mengangkat enam orang Sahabat terbaik untuk memusyawarahkan siapakah yang paling layak menggantikan dirinya, bukan dengan menunjuk satu orang sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Begitu juga apa yang dilakukan oleh ‘Utsman bin ‘Affan. Ia membakar semua mushaf, lalu menjadikan satu mushaf sebagai Mushaf Imam. Mushaf itu ia gandakan menjadi tujuh mushaf untuk disebarkan ke beberapa kota demi menghindari perpecahan dan konflik di tengah-tengah umat.

Begitu juga apa yang dilakukan oleh ‘Umar. Ia pernah mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena ketampanannya bisa menjadi fitnah bagi kaum wanita, padahal Nashr tidak bersalah. Namun, hal itu semata demi mewujudkan kemasalahatan, yaitu menjaga kesucian jiwa, dan mencegah mudarat, yaitu terjadinya perzinaan. Semua itu bagian dari tindakan politik, yang sebelumnya tidak dicontohkan.

Karena itu di kalangan fuqaha’ ada dua pandangan tentang ranah politik ini. Pertama: Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu al-Wafa’ Ibn ‘Aqil di atas:6 

Meski demikian beliau memberikan batasan, yakni:

Pandangan senada dengan apa yang dinyatakan oleh Ibn ‘Aqil adalah apa yang disampaikan oleh Ibn Nujaim al-Hanafi (w. H) ketika membahas sanksi untuk perbuatan zina:

Kedua: Pandangan yang melihat ranah politik dipersempit dan dibatasi dalam urusan jinaayah atau sanksi yang berat. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh ‘Alauddin ath-Tharablusi al-Hanafi:

Berangkat dari pembahasan konotasi politik dan ranahnya, sebagaimana yang dibahas oleh para fuqaha’ di atas, maka mereka kemudian membagi politik, dari aspek sumber atau rujukannya, menjadi dua. Pertama: Siyaasah Diiniyyah (politik syariah). Kedua”: Siyaasah ‘Aqliyyah (politik produk akal manusia). Ibn Khaldun telah menjelaskan tentang keharusan adanya peraturan perundang-undangan politik yang ditetapkan dalam negara, yang diterima oleh semua pihak. Karena itu beliau menyatakan:

Berangkat dari sini, maka Ibn Khaldun pun menjelaskan konotasi kekuasaan politik (al-Mulk as-Siyaasi) dengan menyatakan:

Dari sini sebenarnya sejak dulu para ulama sudah memahami konotasi politik dan ranahnya dengan tepat dan presisi. Lebih jauh, mereka menjelaskan bahwa Siyaasah Syar’iyyah (politik syariah) itu, sebagaimana umumnya problem kehidupan yang dihadapi para fuqaha’, menghadapi dua masalah: Pertama, masalah yang telah dijelaskan oleh nas syariah. Kedua, masalah yang belum dinyatakan secara spesifik dan tegas di dalam nas-nas syariah.

Khilafah, sebagai bentuk negara, sistem pemerintahan dan strukturnya, misalnya, termasuk masalah yang telah dinyatakan oleh nas. Adapun kebijakannya untuk merespon berbagai perkembangan zaman dikembalikan pada ijtihad Khalifah. Nah, dalam konteks ini, nalar para fuqaha’ itu sudah sangat jelas. Di sini mereka membedakan politik menjadi dua. Pertama: Ketentuan syariah yang bersifat global (syaraa’i’ kulliyah). Dalam konteks ini Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa syariah ini tidak berubah mengikuti perubahan waktu dan tempat. Kedua: Ketentuan politik yang bersifat parsial (siyaasah juz’iyyah), yang mengikuti kemaslahatan tertentu, yang bisa berubah, sesuai dengan konteks waktu dan tempatnya.

Jadi, dari jelas, apa dan bagaimana konteks pembahasan yang disampaikan oleh Abu al-Wafa’ Ibn ‘Aqil di atas. Dengan demikian apa yang diklaim oleh orang yang mencatut pernyataan beliau itu jelas keliru dan salah alamat. Dengan kata lain, makna pemikiran yang dimaksud oleh Abu al-Wafa’ Ibn ‘Aqil tidak bisa dijangkau, atau dipahami dengan baik sehingga kesimpulannya jadi keliru.

Masalah berikutnya: Apakah Nabi saw. tidak mendirikan negara, bentuk dan sistem pemerintahan? Menjawab pertanyaan ini sebenarnya jauh lebih mudah. Sebabnya, warisan dan jejaknya tidak bisa dihapus. Selain bukti empiris dan historis, juga ada bukti normatif. Baca, misalnya, kitab Al-Ahkaam as-Sulthaaniyyah, karya Imam al-Mawardi, atau karya Imam al-Farra’. Baca kitab As-Siyaasah as-Syar’iyyah, karya Ibn Taimiyyah. Baca kitab Rawdhatu ath-Thaalibiin wa ‘Umdah al-Muftin, karya Imam an-Nawawi, Bab Bughaat dan Imaamah.

Setelah Nabi Muhammad saw. wafat, warisannya dilanjutkan oleh para Sahabat. Karena itu Ijmak Sahabat, yang dinyatakan oleh para ulama Ushul Fiqih sebagai perkara qath’i, tidak mungkin ditolak. Baca Al-Bahr al-Muhiith, karya Imam az-Zarkasyi.

WalLaahu a’lam. [KH. Hafidz Abdurrahman]

Catatan kaki:

1        Lihat, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lamul Muwaqqi’in ‘an rabbil ‘alamin, Juz II/649; Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Ath-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasati asy-Syar’iyyah, hal. 17.

2        Lihat, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lamul Muwaqqi’in ‘an rabbil ‘alamin, Juz II/649; Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Ath-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasati asy-Syar’iyyah, hal. 17.

3        Hr Muslim

4        Lihat, Ibn Jarir at-Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk,

5        Lihat, Ibn Hajar, Fath al-Bari,

6        Lihat, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lamul Muwaqqi’in ‘an rabbil ‘alamin, Juz II/649; Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Ath-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasati asy-Syar’iyyah, hal. 17.

7        Lihat, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lamul Muwaqqi’in ‘an rabbil ‘alamin, Juz II/649; Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Ath-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasati asy-Syar’iyyah, hal. 17.

8        Lihat, Ibn Nujaim, Al-Asybah wa an-Nadhair, hal. ; Ibn ‘Abidin, Radd al-Mukhtar, Juz /

9        Lihat, Ibn Khaldun, Muqaddimah, hal.

10      Lihat, Ibn Khaldun, Muqaddimah, hal.