Pajak Kapitalis: Zalim dan Membebani Rakyat

Salah satu analisis Ibnu Khaldun yang masih relevan hingga saat ini adalah penjelasan beliau tentang model pungutan negara. Menurut Ibnu Khaldun, pada awal suatu negara, terutama jika dijalankan berdasarkan tuntunan agama, pungutan yang dikenakan kepada masyarakat terbatas pada kewajiban syariah seperti zakat, kharaj dan jizyah yang jumlahnya ringan serta memiliki batas yang tidak boleh dilampaui. Ringannya beban ini mendorong rakyat untuk bekerja, berdagang, bertani dan berinvestasi. Dengan begitu aktivitas ekonomi berkembang dan penerimaan negara menjadi besar. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, kemewahan dan pengeluaran negara cenderung meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penguasa menambah jenis pajak dan menaikkan tarif pungutan yang telah ada. Akibatnya, beban masyarakat menjadi semakin berat, semangat berusaha menurun, kegiatan ekonomi menyusut. Pada akhirnya penerimaan negara justru berkurang meskipun tarif pajak semakin tinggi (Ibnu Khaldun, 1981, Muqaddimah vol.1, hlm. 344).

Pajak Sumber Utama

Sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun di atas, perekonomian Indonesia yang semakin bertumpu pada pajak telah berdampak buruk bagi ekonomi negara. Di bawah presiden yang baru, penerimaan pajak tetap menjadi sumber utama penerimaan APBN. Pada postur APBN 2026, perpajakan menyumbang porsi terbesar. Penerimaan perpajakan 2026 (pajak plus kepabeanan dan cukai) ditargetkan pada kisaran Rp 2.631 triliun. Jumlah ini sekitar 83% dari total pendapatan negara, yang mencapai Rp 3.148 triliun.

Ragam pungutannya pun terus melebar ke berbagai barang dan jasa. Selain PPh (orang pribadi, badan, final UMKM), PPN dan PPnBM, PBB, Bea Meterai, kepabeanan dan cukai (termasuk rencana perluasan objek cukai seperti minuman berpemanis), akan diterapkan pula pajak karbon, pajak ekonomi digital (PPN PMSE), opsen pajak kendaraan bermotor di daerah hingga partisipasi dalam pajak minimum global 15%.

Peningkatan belanja negara akibat berbagai program prioritas (makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan hilirisasi), penerimaan non-pajak yang terbatas, serta tekanan untuk menjaga defisit di bawah tiga persen PDB menjadikan pajak kembali sebagai solusi utama.

Dalam perkembangannya pada semester pertama 2026, lonjakan penerimaan pajak justru terjadi pada PPN (pajak konsumsi yang regresif terhadap pendapatan, sehingga menyerap porsi penghasilan yang lebih besar pada rakyat kecil) dan PPh 21 (pemotongan gaji pekerja, yang pertumbuhannya juga dipengaruhi kenaikan upah nominal dan perbaikan kepatuhan pemotongan), sementara penerimaan PPh Badan tumbuh lebih terbatas. Dengan kata lain, komposisi penerimaan negara semakin bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan upah pekerja ketimbang pada laba korporasi. Rendahnya pungutan pajak korporasi ini dapat bersumber dari beberapa hal: melemahnya kinerja korporasi seiring penurunan harga komoditas atau ekspor, kompensasi kerugian fiskal dan restitusi, insentif fiskal yang legal seperti tax holiday dan penurunan tarif PPh Badan menjadi 22%, hingga praktik penghindaran pajak di tengah peningkatan konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, transfer ke daerah terhadap APBN menurun sehingga ruang fiskal daerah menyempit. Akibatnya, belanja infrastruktur dan pelayanan publik menjadi lebih rentan dipangkas. Ruang untuk meningkatkan PAD maupun pajak daerah juga sangat terbatas.

Keberpihakan kepada Pemodal

Ironisnya, di tengah intensifikasi pemungutan terhadap konsumsi rumah tangga dan upah pekerja, korporasi besar dan kelompok oligarki justru menikmati berbagai fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah. Di antaranya:

1. Insentif fiskal. Instrumen utamanya adalah tax holiday, pengurangan hingga pembebasan PPh Badan bagi “industri pionir”, yang pertama kali diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, lalu dioperasionalkan melalui PMK No. 130/PMK.010/2020. Lapisan fasilitasnya bertingkat menurut skala modal, pengurangan PPh Badan 100% diberikan selama 5–20 tahun yang bergantung pada besaran nilai investasi; semakin besar investasi, semakin panjang masa pembebasannya. Di antaranya, untuk investasi Rp 5-15 triliun selama 10 tahun, di atas Rp 15-30 triliun selama 15 tahun dan di atas Rp 30 triliun selama 20 tahun. Dengan kebijakan ini, sebagai contoh, smelter-smelter nikel raksasa yang dikuasai konsorsium asing dan taipan domestik dapat beroperasi bertahun-tahun nyaris tanpa membayar PPh Badan. Baru belakangan Pemerintah mengoreksi insentif tersebut, namun koreksi itu hanya berlaku bagi investasi baru, sementara pemegang fasilitas lama tetap menikmatinya hingga masa pembebasannya habis.
2. Pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Keberpihakan kepada pemilik modal besar secara telanjang diperlihatkan pada revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK No. 4 Tahun 2026). Pasal 50A memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara menerbitkan surat utang khusus berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond, instrumen utang bertenor 5 dan 7 tahun dengan imbal hasil hanya sekitar 2%. Ini jauh di bawah imbal hasil surat berharga negara pada umumnya. Sasarannya adalah kalangan konglomerat dan elit bisnis nasional dengan berbagai keistimewaan. Pasal 50A ayat (5) berbunyi: “Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan dan dari gugatan secara perdata”. Dengan demikian pembeli Patriot Bond maupun Merah Putih Bond memperoleh perlindungan hukum yang sangat luas. Ini berbeda dengan wajib pajak kecil yang justru dikuliti oleh petugas pajak.
3. Pendirian Kawasan Khusus Pusat Keuangan. Pemerintah juga berencana memanjakan para pemilik modal dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus Pusat Keuangan dan family office di Bali. Proyek yang belakangan dikembangkan sebagai Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) ini meniru model Dubai International Financial Centre. Pemerintah menargetkan arus masuk modal hingga 500 miliar dolar AS dengan insentif berupa pembebasan pajak penuh (0%) saat dana pertama kali ditempatkan. Tanpa skema pajak yang jelas, family office membuka ruang tax avoidance: orang kaya menyimpan aset tanpa membayar pajak. Kekhawatiran ini beralasan. Sebabnya, Singapura dan negara-negara dengan tarif pajak rendah menjadi salah satu tujuan pencucian uang lintas negara.

Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan: beban fiskal lebih banyak ditanggung kelompok lemah, sedangkan berbagai keistimewaan dinikmati kelompok yang kuat. Lebih jauh lagi, kelompok yang paling mampu membayar justru menguasai instrumen paling canggih untuk memanipulasi pembayaran pajak.

Bentuk-bentuk Penghindaran Pajak

Wajib pajak, khususnya perusahaan multinasional, dapat menggunakan berbagai strategi untuk mengurangi beban pajaknya, baik secara legal maupun ilegal. Dalam literatur perpajakan, dikenal dua istilah yang sering dikaitkan dengan upaya tersebut, yaitu tax evasion dan tax avoidance. Tax evasion merujuk pada tindakan kriminal berupa ketidakpatuhan yang disengaja terhadap kewajiban perpajakan. Sementara itu, tax avoidance merupakan upaya legal untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Sejumlah praktik yang umum digunakan dalam tax avoidance di antaranya adalah transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan pemanfaatan negara tax haven (Taylor dan Richardson, 2012).

Transfer pricing terjadi ketika perusahaan memanipulasi harga transaksi antarentitas yang memiliki hubungan afiliasi untuk memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Sebagai contoh, sebuah perusahaan batubara di Indonesia menjual produknya kepada anak perusahaan di Singapura dengan harga yang relatif rendah. Anak perusahaan tersebut kemudian menjual kembali batubara tersebut ke pembeli akhir dengan harga yang lebih tinggi. Akibatnya, laba yang tercatat di Indonesia menjadi lebih kecil sehingga kewajiban pajaknya menurun, sementara laba yang lebih besar tercatat di Singapura yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

Praktik lain yang sering digunakan adalah thin capitalization. Strategi ini memanfaatkan struktur permodalan perusahaan dengan cara memberikan pendanaan kepada anak perusahaan lebih banyak dalam bentuk utang daripada ekuitas. Konsekuensinya, anak perusahaan harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Karena biaya bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, laba kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil dan beban pajak yang harus dibayarkan pun berkurang. Selain melalui utang, pengalihan laba juga dapat dilakukan melalui pembayaran royalti kepada perusahaan induk atas penggunaan merek dagang, paten, atau aset tidak berwujud lainnya.

Selanjutnya, treaty shopping merupakan praktik memanfaatkan perjanjian pajak antarnegara untuk memperoleh tarif pajak yang lebih rendah. Modus yang umum dilakukan adalah mendirikan perusahaan cangkang (shell company) di negara yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara tempat transaksi berlangsung. Misalnya, perusahaan asal Amerika Serikat mendirikan perusahaan cangkang di Singapura, negara yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, agar pembayaran royalti dari Indonesia dikenai tarif pajak yang lebih rendah. Dana tersebut kemudian diteruskan kepada perusahaan induk. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan jaringan perjanjian perpajakan internasional.

Selain itu, terdapat praktik pemanfaatan negara tax haven. Dalam skema ini, perusahaan mendirikan perusahaan cangkang di negara atau yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak sangat rendah atau bahkan nol persen. Perusahaan cangkang tersebut kemudian digunakan untuk menerima pembayaran bunga pinjaman, royalti, atau biaya jasa dari perusahaan operasional yang berada di negara lain. Akibatnya, sebagian laba perusahaan operasional dialihkan ke negara tax haven sehingga laba yang dikenakan pajak di negara asal menjadi lebih kecil. Dengan demikian, total kewajiban pajak kelompok usaha secara keseluruhan dapat ditekan secara signifikan.

Kritik atas Pajak ala Kapitalisme

Dalam pandangan Islam, pendapatan dan pengeluaran negara telah diatur oleh syariah. Dengan itu pungutan di luar ketentuan itu tidak dibolehkan dan tergolong kezaliman. Sumber pendapatan tetap Baitul Mal telah ditetapkan oleh nash; meliputi fai’ (termasuk anfal, ghanimah, khumus), jizyah, kharaj, ‘usyur; harta milik umum yang dikelola negara (air, energi, tambang besar, hutan); harta milik negara, khumus rikaz dan tambang; harta tanpa ahli waris hingga harta haram pejabat. Karena itu sistem perpajakan kapitalistik, yang dipungut permanen dari seluruh rakyat atas hampir segala objek (penghasilan, bumi dan bangunan, kendaraan, bahkan konsumsi makanan) sebagai sumber utama anggaran, tidak memiliki pijakan syar’i dan karena itu haram.

Dalilnya adalah keumuman larangan memakan harta sesama dengan jalan batil (QS an-Nisa’ [4]: 29) serta hadis-hadis keras tentang maks (cukai): “Tidak akan masuk surga pemungut maks (cukai).” (HR Abu Dawud).

Pada hadis tentang seorang wanita pezina yang bertobat, Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh, ia telah bertobat dengan suatu tobat yang sekiranya dilakukan oleh seorang pemungut maks, niscaya ia akan diampuni.”

Saat menjelaskan hadis tersebut, Imam Nawawi menyatakan bahwa perbuatan maks termasuk dosa yang sangat buruk dan termasuk dosa besar yang membinasakan. Hal itu karena banyaknya hak manusia yang terzalimi, berulangnya pelanggaran yang dilakukan, perampasan harta mereka tanpa hak, serta penggunaan harta tersebut bukan pada tempatnya (An-Nawawi, 1392 H, vol. 11, hlm. 102).

Meski demikian, Islam tetap mengenal instrumen pajak dalam pengertian terbatas, yakni dharîbah. Abdul Qadim Zallum (2004) mendefinisikan dharîbah sebagai harta yang diwajibkan atas kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan yang diwajibkan atas mereka ketika tidak ada harta di Baitul Mal untuk membiayainya. Dari definisi ini para ulama merumuskan syarat-syarat kumulatif yang membedakan dharîbah dari sistem perpajakan kapitalistik, yaitu: dharîbah bersifat temporer, yaitu hanya diwajibkan ketika kas negara kosong atau kurang sementara, sumber pendapatan asli tidak mencukupi; hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, yakni dari kelebihan harta setelah kebutuhan pokok dan pelengkap yang wajar terpenuhi; hanya untuk membiayai pengeluaran yang memang wajib ditanggung kolektif (yaitu gaji pegawai dan tentara, bantuan fakir miskin, jihad, infrastruktur yang mendesak, dan penanggulangan bencana). Dengan syarat-syarat ini, dharîbah jelas merupakan antitesis dari sistem pajak kapitalistik.

Solusi Islam Mengatasi Tekanan Fiskal

Dalam perspektif ekonomi Islam, krisis fiskal pada dasarnya tidak diselesaikan dengan memperluas basis pajak, melainkan dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan syar’i yang telah ditetapkan. Beberapa bentuknya antara lain:

Pertama, pengelolaan harta kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah) oleh negara (air, energi, dan barang tambang dalam jumlah besar seperti minyak bumi, gas, batu bara, nikel, emas, serta hutan dan laut). Hasilnya sepenuhnya menjadi hak rakyat dan dikelola negara sebagai sumber pemasukan utama Baitul Mal. Karena itu kekayaan tambang raksasa yang justru diserahkan kepada swasta merupakan harta milik umum yang seharusnya menjadi penerimaan negara secara penuh. Pemerintah dapat melibatkan swasta secara terbatas melalui skema sewa tanpa memindahkan kepemilikan.

Kedua, penghindaran pembiayaan berbasis utang ribawi yang faktanya justru menyandera APBN melalui beban bunga yang menyedot belanja APBN hingga mendekati 20 persen atau hampir 23 persen dari total penerimaan perpajakan. Artinya, lebih dari seperlima pajak yang dipungut kembali ke tangan kreditur.

Ketiga, efisiensi dan disiplin belanja. Syariah menetapkan pos-pos pengeluaran wajib secara ketat. Dengan begitu belanja di luar prioritas, apalagi bertentangan dengan syariah harus diabaikan. Karena itu proyek mercusuar seperti ibukota baru atau proyek-proyek yang tidak termasuk kebutuhan prioritas umat tidak perlu dianggarkan.

Baru pada urutan terakhir, jika seluruh sumber di atas tidak mencukupi untuk kewajiban yang mendesak, negara boleh memungut dharîbah temporer dari Muslim yang kaya saja, dan wajib menghentikannya begitu kas pulih. Setiap pungutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah, termasuk pajak yang dilegalkan pemerintah saat ini, pada hakikatnya adalah haram.

Pengalaman sejarah yang dicatat Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa negara tidak akan menjadi kuat dengan terus memperbesar beban pajak rakyat. Sebaliknya, kemakmuran lahir ketika aktivitas ekonomi tumbuh, kekayaan publik dikelola untuk kepentingan masyarakat, dan pungutan negara dibatasi sesuai ketentuan syariah. Karena itu solusi atas tekanan fiskal bukanlah memperluas pajak tanpa batas, melainkan mengembalikan tata kelola keuangan publik kepada ketentuan Islam yang adil dan menyejahterakan.

WalLâhu a’lam bish-shawâb. [Muis]

Referensi

Al-Nawawi, Y. ibn S. (1392 H). Al-Minhaj syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj (Cet. ke-2, Jil. 11). Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-’Arabi.

Ibn Khaldun. (1981). Diwan al-Mubtada’ wa al-Khabar fî Tarikh al-’Arab wa al-Barbar wa Man ‘Asarahum min Dhawi al-Sha’n al-Akbar (K. Shahadah, Ed.; S. Zakkar, Rev.; Jil. 1). Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr.

Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International corporate tax avoidance practices: Evidence from Australian firms. The International Journal of Accounting, 47(4), 469-496. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004

Zallum, A. Q. (2004). Al-Amwal fî Dawlah al-Khilafah (3rd ed.). Beirut, Lebanon: Dar al-Ummah li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’.