Krisis Kepemimpinan
Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17 ribu pulau. Bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan. Perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun Ibu Kota Nusantara,” begitu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 18/10/2022.
“Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akta lahir, akta nikah lewat handphone, paperless. Ini yang ingin kita bangun,” tegasnya pada kegiatan bertajuk Ibukota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta.
Sekilas terlihat suatu niatan baik membangun ibukota baru. Sepintas orang akan menangkapnya sebagai sesuatu yang visioner.
“Kalimat itu ‘kan sudah lama diucapkan sejak awal. Seingat saya sejak Januari 2022 sudah promosi seperti itu. Smart city, smart living…” ujar Pak Tedy.
“Menurut saya, penegasan itu dilakukan karena investor tak kunjung datang. Jadilah ditegaskan kembali,” Mas Nunung menimpali.
Memang pada acara di The Ballroom Djakarta Theater itu Presiden menegaskan, “Bapak, Ibu, tidak perlu ragu dan bimbang, karena payung hukumnya sudah jelas yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.”
Di balik pernyataan itu dapat ditangkap justru adanya keraguan dan kebimbangan di kalangan investor. Undang-Undang tersebut pernah di-judisial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, MK mengeluarkan putusan pada 4 Juli 2022, dan dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka pada 20 Juli 2022 dengan amar putusan ‘Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya’.
“Sebenarnya, siapa yang akan menguasai ibukota nantinya? Juga untuk siapa? Apakah yang dibangun itu ibukota baru dengan berbagai hiruk-pikuk administratif yang kompleks ataukah yang dibangun itu smart city?” tanya Mas Dendi sedikit polos. “Itu a smart question,” tegasnya serius.
Terkait hal ini, menarik untuk disimak apa yang disampaikan Presiden, “Nusantara bisa terwujud dengan upaya bersama, bukan hanya Pemerintah yang bergerak, karena memang Pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20 persen dari bujet yang ada. Delapan puluh persen kita berikan kesempatan kepada para investor, kepada investasi,” lanjutnya.
Lebih tegas lagi, Presiden mengatakan investasi bisa dalam bidang apa saja, “Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silakan,” tambahnya. So, what will happen?
Ungkapan Agung Wisnu Wardana terkait hal ini layak direnungkan. “Jokowi menyampaikan hal-hal indah dalam pidatonya. IKN sejarah baru, peradaban baru. IKN adalah showcase transformasi Indonesia…. IKN adalah smart city yang dikelilingi hutan. Satu-satunya di dunia dan seterusnya,” ungkap aktivis 1998 itu. “Tetapi ada hal penting: 20% biaya dari APBN dan 80% sisanya dibuka seluas-luasnya untuk swasta, termasuk kawasan inti,” tambahnya.
Apa maknanya? “Inilah pola Public Private Partnership (PPP). Pola pembangunan dengan corak kapitalisme. IKN era baru menuju Indonesia lebih kapitalistik dan menzalimi rakyat,” pungkasnya. Apalagi hal ini didukung oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang juga menjadi anggota Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara. “And I made my commitment to take that message out to the world, and tell people, this is something worth coming, worth seeing, worth investing, and worth being in,” kata Tony Blair (18/10/2022).
Orang yang pada 2005 pernah menyatakan Islam sebagai ‘evil ideology’ (ideologi setan) ini menambahkan, “This is the place where people today want to see things done and this capital city can be the personification, the embodiment of that spirit.”
“Kalau memang begitu, saya yang tidak paham ekonomi saja dapat menduga bahwa kurang lebih 80% area akan dikuasai oleh swasta. Lho wong 80% dibiayai swasta, kok,” Pak Hasan menanggapi.
“Bisa dibayangkan pendidikan, pemukiman, area wisata, kesehatan, bahkan pusat-pusat keuangan dikuasai oleh swasta,” tambahnya sambil mengelus dada.
“Iya ya, kalau seperti itu lebih berat pada membangun smart city, bukan ibukota. Kok bisa? Lha iya, yang punya swasta. Pasti swasta itu pikirannya bisnis. Uang yang sudah dikeluarkan itu harus kembali. Bahkan harus untung. Gitu toh?” ucap Mas Dendi, seakan telah menemukan jawaban dari pertanyaannya sendiri.
“Kalau bahasa gaulnya, berarti daerah itu akan menjadi daerah kekuasaan oligarki ekonomi, gitu ya?” Mas Nunung bertanya retoris.
“Jangan lupa, bukan sekadar itu. Kalau swasta menguasai saham 80% pembangunan, Pemerintah bisa tunduk dunk. Gitu nggak sih…Ujung-ujungnya politik pun tunduk pada oligarki ekonomi. Jadilah oligarki ekonomi kawin dengan oligarki politik. Muncullah korporato-krasi. Sah!” tandas Mas Dendi menjelaskan.
Apa yang disampaikan Mas Dendi mirip dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Chair Ramadhan. Bang Chair, begitu saya biasa memanggilnya, menyatakan, “Yang sekarang terjadi adalah oligarki ekonomi bersatu dengan oligarki politik. Jadilah negara bukan negara hukum, juga bukan negara kesejahteraan, melainkan negara penjaga kekuasaan.”
Jika keadaannya demikian, tak bisa disalahkan jika masih ada saja masyarakat yang mempertanyakan ada apa di balik ngototnya pendirian ibukota baru. Jangan salahkan juga apabila ada kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa Pemerintah akan melego aset-aset bagus di Jakarta untuk membiayai ibukota baru. Semua ini berjalan tak berhenti. Teriakan dari para tokoh tak digubris. Mengapa semua ini terjadi?
“Kita sekarang sedang berada dalam kondisi leadership crisis, krisis kepemimpinan,” ujar KH Muhyiddin Junaidi.
WalLaahu a’lam. [Muhammad Rahmat Kurnia]
