Kunjungan Ahmed Al-Sharaa ke Washington: Jalan Licin Berbahaya

Setelah pelarian Bashar al-Assad dan keruntuhan perangkat keamanan serta militernya pada Desember 2014, Suriah menyaksikan transformasi politik cepat yang dapat dikategorikan sebagai peristiwa mendadak, yang tidak dipersiapkan oleh kekuatan global. Kunjungan ketua pemerintahan transisi, Ahmed al-Sharaa, ke Amerika Serikat dan pertemuannya dengan Presiden Trump muncul sebagai tonggak penting dalam transformasi tersebut. Peristiwa ini sarat dengan kontroversi mendalam mengenai harga politik dan ideologis yang mungkin dibayar negara demi pengakuan internasional dan stabilitas yang diklaim.

Kunjungan ini didahului oleh manuver di Riyadh dan PBB. Dengan demikian kunjungan Ahmed al-Sharaa ke Washington menjadi puncak dari jalur berbahaya yang menyeret negara ke jurang ketergantungan. Saat demikian kedaulatan hilang dan kehendak politik tercabut akibat pendekatan yang mengandalkan fatamorgana dukungan asing yang menipu.

Kunjungan-kunjungan itu tidak berlalu tanpa kontroversi. Ada yang memandang hal itu sebagai langkah perlu untuk keluar dari isolasi. Yang lain menilai hal demikian sebagai awal dari rangkaian konsesi yang akan mengosongkan revolusi dari esensi aslinya.

Banyak hal muncul di panggung politik, terutama yang terkait protokol informal. Akan tetapi, yang terpenting adalah agenda yang dipaksakan oleh administrasi Amerika kepada kepemimpinan baru Suriah:

Pertama, Undang-Undang Caesar. Tongkat Amerika ini bergantung di puncak agenda. Undang-Undang Caesar diberlakukan dengan dalih melindungi warga sipil. Meskipun logika politik yang benar mengharuskan sanksi dicabut segera setelah rezim Assad—yang menjadi objek sanksi—jatuh, yang terjadi justru penangguhan undang-undang tersebut, bukan pembatalannya. Pembekuan sementara ini ditafsirkan secara politik sebagai pedang yang siap ditebaskan apabila pemerintah baru gagal memenuhi kewajibannya.

Kedua, menjaga tekanan ekonomi. Hal ini sambil secara bersamaan membahas pelonggaran terbatas untuk kondisi hidup rakyat. Ini sejalan dengan pola pikir mendisiplinkan basis massa. Ini adalah pendekatan yang diadopsi oleh berbagai negara selama tahun-tahun revolusi. Semua rencana yang tampaknya bertujuan menekan atau menghukum rezim memiliki satu sasaran tunggal: mengendalikan perilaku massa revolusioner dan membuat mereka selalu berada dalam tekanan. Dengan itu mereka tidak sempat memikirkan proyek politik lebih besar atau menuntut kedaulatan.

Ketiga, menjebak rakyat dalam lingkaran bertahan hidup. Ini adalah strategi Barat untuk melemahkan aspirasi menuju negara yang memiliki keputusan independen.

Koalisi Internasional: Legalisasi Pendudukan?

Aspek paling berbahaya dalam perdebatan ini adalah tekanan agar Suriah bergabung dengan koalisi internasional yang dipimpin oleh AS untuk melawan terorisme. Hal ini yang dipandang banyak ulama dan mujahidin sebagai aliansi salibis yang mendeklarasikan perang terhadap Islam atas nama memerangi ISIS.

Koalisi ini—yang intervensinya di Suriah dimulai sejak 2014—memiliki rekam jejak panjang dalam pembantaian terhadap rakyat yang bangkit. Hal ini jauh dari tujuan yang diumumkan, yaitu memerangi terorisme. Menerima keanggotaan dalam koalisi ini berarti melegitimasi kehadiran militer Amerika, pangkalan-pangkalannya dan zona pengaruhnya di tanah Suriah.

Sebelumnya, keberadaan pasukan asing dianggap tidak sah atau bersifat sementara, terkait wilayah yang dikuasai SDF atau perang melawan ISIS. Akan tetapi, dengan menandatangani perjanjian koalisi, kehadiran itu akan dilegalkan. Setiap oposisi atau kritik terhadap perjanjian koalisi ini dapat dianggap sebagai kejahatan yang merusak hubungan internasional!

Konsesi ini merupakan titik balik yang meruntuhkan prinsip kedaulatan dan pemulihan keputusan politik yang menjadi dasar revolusi. Ia sekaligus membuka pintu campur tangan asing secara langsung dalam urusan keamanan dan militer Suriah.

Isu Normalisasi dan Benturan Ideologi

Tekanan terhadap Damaskus untuk menandatangani perjanjian keamanan dengan entitas Yahudi—mirip Perjanjian Abraham—menempatkan pemerintah baru dalam konflik langsung dengan prinsip dasar sebagian besar basis pendukungnya. Masalah ini bukan sekadar demarkasi perbatasan atau penarikan dari Dataran Tinggi Golan. Ini adalah persoalan mengakui entitas ilegal di Tanah Palestina yang Diberkahi.

Upaya Amerika ini bertujuan antara lain: Pertama, meneguhkan gagasan bahwa Islam politik tidak layak memerintah, membuka jalan bagi penghapusannya atau mengganti Islam politik dengan bentuk yang lebih “pragmatis” dan dapat diterima internasional.

Kedua, menarget komunitas imigran dan mujahidin dengan memaksa pemerintah baru melawan apa yang disebut dengan “ekstremisme,” sesuai definisi Barat, meskipun itu berarti memerangi faksi-faksi yang dulu menjadi mitra dalam menjatuhkan Bashar al-Assad. Ini berpotensi memicu perang saudara di antara bekas sekutu atas nama menjaga kewibawaan negara.

Ledakan Domestik yang Diantisipasi

Campuran berbahaya antara tekanan ekonomi (seperti Undang-Undang Caesar), konsesi kedaulatan (bergabung dengan koalisi Amerika) dan benturan ideologis (normalisasi dengan entitas Yahudi) menimbulkan kekhawatiran nyata akan ledakan internal. Para mujahidin—Suriah maupun asing—yang berjuang untuk mendirikan negara berdasarkan syariah Islam, secara tegas menolak jalan ini. Mereka pun melihat ketundukan pada tuntutan Barat sebagai pengkhianatan terhadap pengorbanan mereka.

Ketidakpuasan ini membuat Suriah terancam konflik domestik besar yang hanya melayani kepentingan asing. Meskipun rakyat Suriah mungkin menahan diri dari pemberontakan karena takut terjerumus dalam kekacauan lebih dalam, tekanan ekonomi yang berkelanjutan—ditambah konsesi kedaulatan—terus menggerus kesabaran dan keteguhan mereka.

Kesimpulan: Pasca-Pragmatisme

Pertemuan antara kepala pemerintahan interim, Ahmed al-Sharaa, dan Trump, mengungkapkan bahwa transisi politik di Suriah tidak akan mudah atau gratis. Ini adalah ujian nyata bagi kepemimpinan baru: menyeimbangkan pragmatisme yang diperlukan untuk pengakuan internasional dengan menjaga esensi dan prinsip revolusi. Di tengah pertarungan antara tipu daya Amerika dan doa rakyat Suriah, suasana yang dominan tetaplah ketidakpastian.

Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa kawasan ini—bahkan dunia—berada di ambang gempa besar yang berangkat dari benturan dua ideologi: ideologi kapitalis yang bertujuan mengeksploitasi manusia, merampas sumber daya mereka dan memperbudak mereka; berhadapan dengan ideologi Islam yang berlandaskan pada penjagaan urusan rakyat sesuai hukum syariah Islam dan perlindungan terhadap mereka. Ini adalah konflik yang pada akhirnya akan mengantarkan pada realisasi janji Allah kepada orang-orang beriman, dan kabar gembira Rasul-Nya yang mulia. Dengan itu pengorbanan kemarin menjadi dasar kemenangan yang diharapkan, jauh dari aturan para hegemon, karena kita yakin bahwa kesudahan itu milik orang-orang bertakwa.

[Ustadz Abdo Al-Dali, Anggota Kantor Media Hizb ut Tahrir di Wilayah Suriah/Dimuat dalam Surat Kabar Al-Rayah – Edisi 575 – 26/11/2025]

POIN-POIN PENTING

1. Kunjungan Al-Sharaa ke Washington

• Menjadi titik penting yang sarat kontroversi setelah jatuhnya rezim Assad.
• Dipandang sebagai langkah menuju ketergantungan pada Amerika dan hilangnya kedaulatan.

2. Jalur Konsesi Berbahaya

• Kunjungan ini merupakan puncak proses dari Riyadh dan PBB yang mendorong Suriah menerima dukungan asing yang menyesatkan.
• Dikhawatirkan mengosongkan revolusi dari tujuan aslinya.

3. Agenda Amerika yang Dibebankan kepada Suriah
4. Undang-Undang Caesar

• Tidak dicabut, hanya dibekukan.
• Menjadi alat tekanan untuk memaksa pemerintah baru memenuhi tuntutan Amerika.

1. Tekanan Ekonomi Berkelanjutan

• Pelonggaran hanya sebatas kebutuhan hidup rakyat.
• Tujuannya menjaga masyarakat tetap dalam tekanan agar tidak menuntut proyek politik besar atau kedaulatan.

1. Menjebak Rakyat dalam Krisis Permanen

• Strategi Barat agar rakyat tidak mampu membangun negara berkeputusan independen.

4. Koalisi Internasional

• AS menekan Suriah agar bergabung dengan koalisi “perang melawan teror”.
• Bergabung berarti melegalkan keberadaan militer AS dan pengaruhnya di Suriah.
• Setiap kritik terhadap kehadiran asing bisa dianggap melanggar hukum.

5. Isu Normalisasi dengan Entitas Yahudi

• Upaya Amerika memaksa Suriah menandatangani perjanjian keamanan seperti Abraham Accords.
• Bertentangan dengan prinsip dasar banyak pendukung revolusi.
• Upaya ini juga bertujuan melemahkan Islam politik dan memaksa pemerintah memerangi kelompok yang dianggap “ekstremis” menurut definisi Barat.

6. Ancaman Konflik Internal

• Mujahidin dan para pejuang menolak jalan konsesi dan menilainya sebagai pengkhianatan.
• Potensi ledakan konflik domestik besar yang menguntungkan pihak asing.

7. Kesimpulan

• Transisi politik Suriah tidak akan mudah dan penuh tekanan dari AS.
• Benturan besar antara ideologi kapitalis dan Islam sedang berlangsung.
• Akhirnya kemenangan ada di pihak kaum beriman sesuai janji Allah dan kabar gembira Rasulullah. []