Benarkah Demokrasi Berpihak kepada Rakyat?

Pemimpin dalam Islam selalu berpihak kepada rakyat, karena itu adalah tujuan politiknya, mengurusi urusan rakyat. Pemimpin sangat memperhatikan rakyat dan kepentingan mereka menjadi skala prioritas. Wajar pemimpin dalam Islam sangat dicintai rakyatnya. Tidak perlu melakukan pencitraan agar mendapat simpati dari rakyat.

Dalam satu kisah seorang khalifah bahkan rela memanggul bahan makanan pokok pada rakyat yang sangat membutuhkannya karena dia menyaksikan sendiri ada rakyatnya yang tidak memiliki sesuatu untuk dimasak. Dalam kisah yang lain seorang khalifah enggan menggunakan fasilitas negara untuk urusan pribadi. Sungguh, pemimpin dalam Islam sangat amanah dalam memimpin karena kesadaran hubungannya dengan Allah setiap waktu bukan hanya saat melakukan ritual keagamaan. Pemimpin hidup sederhana karena takut pada Allah jika menggunakan harta rakyat secara zalim. Selama menjabat apa yang dimiliki adalah milik rakyat bahkan dirinya sendiri didedikasikan untuk rakyat.

Bagaimana dengan pemimpin dalam sistem demokrasi? Apakah pemimpinnya juga berpihak pada rakyat? Sesuatu yang tidak mungkin dalam sistem demokrasi. Sudah bukan rahasia lagi biaya politik dalam sistem demokrasi sangatlah mahal. Siapa yang bisa mengantarkan pemimpin untuk meraih kursi kekuasaan menjadi tuannya. Para cukong dan pemodal asing yang bisa membiayai biaya politik yang mahal. Akibatnya, pemimpin tidak berdaya di hadapan orang-orang yang sudah membiayai aktivitas politiknya untuk meraih kekuasaan.

Jadi tidak heran banyak pemimpin kita memiliki harta kekayaan fantastis jumlahnya karena kedekatannya dengan para pemilik modal dengan memberi kemudahan pada pemodal untuk menguasai kekayaan milik umat.

Setengah anggota DPR atau sekitar 262 anggota DPR pebisnis, terafiliasi dengan 1.016 perusahaan. Pantas jika negara berperan sebagai corporation karena banyak pejabat yang harusnya menjadi pelayan masyarakat menyibukkan diri mereka dengan bisnis yang berhitung untung rugi.

Rakyat disuruh prihatin dengan berbagai kebutuhan dasar yang mahal. Tidak hanya itu kebutuhan pokok ikut naik yang semakin menyengsarakan rakyat. Masih percayakah bahwa anggota DPR dan para pejabat berpihak pada rakyat? Benarkah revisi Undang-Undang dilakukan untuk kepentingan rakyat?

Kenaikan iuran BPJS, kenaikan pajak, tarif listrik yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok adalah bukti nyata bahwa anggota DPR maupun Pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Mereka hanya berpikir bagaimana mengokohkan kedudukannya jangan sampai tergoyang. Tiga pilar kekuasaan dalam demokrasi bisa dikuasai dalam satu genggaman tangan.

Dalam demokrasi, berpihak kepada rakyat hanyalah slogan kosong tanpa bukti nyata. Rakyat sudah muak diperalat dalam sistem demokrasi. Kini umat smenyadari pentingnya perubahan hakiki dengan sistem Islam yang akan berpihak pada rakyat. [Mochamad Efendi; (Pengamat el-Harokah Research Center)]