Kekuasaan Diktator Pasti Tamat

Rezim diktator bengis pasti tumbang. Rakyat jelas muak dengan sistem dan rezim yang menjual kebohongan kepada rakyat. Rakyat juga muak dengan sistem yang membuat elit kapitalis memegang kendali atas rakyat dan berdiri menjerat leher rakyat. Mereka tidak peduli dengan urusan rakyat dan mereka dicirikan dengan tingkat keegoisan yang tinggi.

Masyarakat pasti menentang kediktatoran, baik gaya lama maupun gaya baru. Masyarakat kebanyakan pedih dengan berbagai kebijakan Pemerintah di negara-negara demokrasi dengan model tiranik anti kritik yang merugikan rakyat. Saat-saat menjelang Pemilu yang mereka kampanyekan di hadapan rakyat justru semuanya manis. Tak ada sedikit pun yang pahit. Sekolah gratis, kesehatan murah, penciptaan lapangan kerja, dll. Singkat kata, saat-saat menjelang Pemilu, mereka ramai-ramai mengkampanyekan program-program pro rakyat. Faktanya, setelah mereka berkuasa, justru kebijakan-kebijakan yang kontra dengan kepentingan rakyat yang banyak mereka lahirkan. Jelas sudah, perilaku politik para penguasa dan wakil rakyat saat ini penuh dusta dan khianat. Mereka gemar menzalimi rakyat.

Klaim bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ternyata tidak terbukti. Faktanya, penguasa dan wakil rakyat terpilih sering mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Rakyat terus diteror dengan kenaikan tarif listrik, BBM dan air. Mahalnya biaya kesehatan dan pendidikan. Naiknya berbagai bahan kebutuhan pokok; dll.

Dengan demikian demokrasi sesungguhnya menjadi lahan bagi tumbuh suburnya para penjahat yang mengatasnamakan rakyat untuk merampok harta rakyat. Ini adalah salah satu pangkal persoalan dalam masalah ini. Semua itu adalah akibat doktrin ideologi dan sistem ekonomi Kapitalisme yang diadopsi di banyak negara.

Kapitalisme mendoktrinkan bahwa campur tangan negara harus seminimal mungkin. Dalam penyediaan kebutuhan rakyat seperti listrik dan migaspun, negara akhirnya memerankan diri sebagai pedagang dan memposisikan rakyat sebagai konsumen. Ideologi dan sistem ekonomi kapitalis juga mendoktrinkan pengelolaan SDA diserahkan kepada swasta. Tampak jelas, pangkal dari masalah listrik dan migas adalah politik energi dan pengelolaan SDA yang berlandaskan ideologi Kapitalisme dengan sistem ekonominya.

Rezim diktator dan penerapan ideologi Kapitalisme berikut sistem turunannya terutama sistem politik dan sistem ekonomi telah banyak merugikan rakyat. Selama ideologi Kapitalisme berikut sistemnya itu masih diadopsi, selama itu pula masalah tidak akan pernah berhenti mendera masyarakat. Karena itu, rezim dan sistem diktator itu harus ditinggalkan. [Hadi Sasongko ; (Analis Political Grass Roots)]