BoP Lebih Tepat Disebut “Board of Penjajahan”
Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto (UIY), tidak mencerminkan keberpihakan pada perjuangan kemerdekaan Palestina, karena dewan tersebut justru berfungsi melanggengkan status quo penjajahan atas Palestina.
“Tak lain sebenarnya ini bukan Board of Peace, tapi Board of Penjajahan, karena fungsinya justru mengokohkan penjajahan,” tegasnya dalam siniar Ini Kepalsuan Bergabung dalam Board of Peace, Senin (2/2/2026) yang ditayangkan kanal YouTube UIY Official.
UIY menilai, keterlibatan Indonesia dalam BoP sejak awal tidak dilandasi prinsip ideologis penolakan terhadap penjajahan, melainkan pertimbangan politik pragmatis yang mengabaikan amanat konstitusi.
Menurut UIY, sikap tersebut tampak jelas dari pembiaran berkelanjutan terhadap Israel sebagai penjajah Palestina yang tidak pernah ditempatkan sebagai pihak bermasalah dalam kerangka BoP.
UIY juga mengkritik substansi Piagam BoP yang dinilainya secara sistematis menghapus isu kemerdekaan Palestina dan menyingkirkan pihak yang menjadi korban penjajahan.
“Tidak ada disebut Palestina, tidak disebut freedom (kemerdekaan), apalagi menyertakan pihak Palestina. Yang ada justru demiliterisasi Hamas, sementara pos-pos penting diisi oleh orang-orang yang pro-Israel,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, menurut UIY, menunjukkan konsep perdamaian yang ditawarkan tidak berangkat dari prinsip keadilan, melainkan dari pengaturan ulang penjajahan dengan wajah baru.
Menutup Akar Persoalan
Terkait alasan bahwa dukungan dana Indonesia ditujukan untuk rekonstruksi Gaza, UIY menilai narasi tersebut menutup akar persoalan yang sesungguhnya.
“Siapa yang sebenarnya menghancurkan Gaza? Kenapa yang harus membangun justru bukan pihak yang menghancurkan?” katanya.
UIY menegaskan, rekonstruksi hanyalah persoalan teknis dan tidak boleh dijadikan dalih untuk mengaburkan tanggung jawab penjajah.
Ia juga menekankan, kehancuran Palestina tidak dapat dilepaskan dari peran besar AS sebagai pendukung utama Israel.
Karena itu, UIY menilai tidak masuk akal secara moral dan politik ketika AS justru meminta dukungan finansial dari negara lain untuk proyek yang lahir dari kehancuran yang mereka dukung. “Maka itu aneh, dan aneh pula kalau kita mau,” ujarnya.
UIY menegaskan, dalih perdamaian kehilangan relevansi selama kemerdekaan Palestina tidak menjadi agenda utama. “Tak lain sebenarnya adalah mengokohkan penjajahan,” ujarnya.
UIY juga menyoroti klaim pengawalan solusi dua negara yang kerap dijadikan pembenaran oleh pemerintah. “Solusi dua negara pun tidak disebut dalam Piagam Board of Peace. Bahkan solusi dua negara itu sendiri ganjil karena masih mengakui penjajah Israel,” katanya.
Dikendalikan Sepenuhnya
Ia menilai struktur BoP sepenuhnya berada di bawah kendali Presiden AS tanpa ruang pengaruh berarti bagi negara lain. “Trump berkuasa penuh. Dia menentukan anggotanya, agendanya, bahkan memiliki hak veto penuh. Ini bukan Board of Peace, tapi Board of Trump,” ujarnya.
Menurut UIY, rancangan rekonstruksi yang ditawarkan juga menampakkan motif non-kemanusiaan. “Ini bisnis properti. Kepentingan komersial Trump tampak lebih menonjol,” ungkapnya.
UIY menutup dengan menyinggung sikap banyak negara besar yang menolak bergabung dalam BoP. “Inggris, Prancis, Swedia, Denmark, Spanyol, Rusia, Cina, dan banyak negara lain tidak mau. Itu menunjukkan mereka tahu apa yang ada di balik ini semua,” katanya.
Ia mempertanyakan sikap penguasa negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia, yang tetap memilih bergabung.
“Ini politik pragmatis, politik kekuasaan: kalau tidak bisa melawan, ya ikut,” pungkas UIY. []
