Didukung UEA, Israel Membangun Pangkalan Intelijen di Yaman

“Setelah UEA mengumumkan normalisasi dengan entitas Yahudi, kemudian disusul berita tentang kerjasama militer dan intelijen di antara mereka, dan karena pasukan UEA saat ini mengendalikan Yaman selatan, terutama pulau-pulau dan pelabuhan, maka Kepulauan Sokotra berada di bawah pengaruh UEA melalui apa yang disebut dengan koalisi arab di Yaman,” tulis Hizb-ut-tahrir.info, Kamis (3/9/2020).

Hari ini, seperti diberitakan Situs JForum (Jewish Forum) Israel akan mendirikan pangkalan intelijen di Kepulauan Yaman, Sokotra, bekerjasama dengan Uni Emirat Arab (UEA). Ini merupakan lokasi penting untuk keberadaan strategis di selat Bab-el-Mandeb, dan Laut Merah.

Hal itu dikuatkan oleh pernyataan pejabat Pemerintah Yaman bahwa telah berdatangan para perwira asing ke Pulau Sokotra dengan kewarganegaraan Eropa. Mereka memanfaatkan pengaruh UEA atas pulau tersebut.

“Wahai warga Yaman: Mereka yang datang dan mengaku untuk menyelamatkan Anda, sebenarnya mereka itu adalah orang yang sama dengan mereka yang menguasai negeri Anda, dan membangun pengaruh bagi para penjajah asing untuk menguasai negeri, kekayaan dan lokasinya yang strategis. Bahkan mereka memfasilitasi musuh umat beroperasi di dalam negeri untuk tujuan strategis kolonial jangka panjang,” tulis Hizb-ut-tahrir.info.

Dengan demikian, lanjut situs tersebut, menjadi jelas bagi semua orang bahwa para pemimpin di Yaman, apakah mereka yang disebut legitimasi atau yang berada di luarnya, seperti Houthi, Dewan Transisi, dan lainnya, adalah orang-orang yang memfasilitasi kehadiran kaum kafir Barat ke dalam negeri kaum Muslim dalam persaingan mereka untuk mendapatkan kekayaan negeri, sementara rakyat Yaman dilanda api kemiskinan dan perang yang sia-sia.

“Sebenarnya solusi untuk krisis ini jelas, yaitu berpaling dari para pemimpin pengkhianat yang merupakan para antek kaum kafir Barat, dan kemudian merapat kepada para pejuang yang setia untuk membangkitkan umat dan mengembalikan kehidupan Islam dengan jalan menegakkan Khilafah ‘ala minhaj an-Nubuwwah yang kedua,” pungkasnya.[Joy, dari berbagai sumber]

Mengklaim Islami, Faktanya Saudi Kapitalis Rasis

“Ketika kisah mengerikan lainnya tentang pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi muncul, kita harus mempertanyakan mengapa negara yang mengklaim mencerminkan agama Islam yang baik ini berulang dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran mengerikan terhadap populasi pekerja migran dan pengungsi,” tulis situs Hizb-ut-tahrir.info, Sabtu (5/9/2020).

Menurut situs tersebut, bukannya menghormati mereka yang miskin dan melarat, serta membayar upah yang adil kepada mereka yang mencari pekerjaan seperti yang diatur dalam Islam, justru praktik yang ada saat ini menampung pekerja migran Asia Selatan di bunker yang penuh sesak dengan akses yang tidak memadai ke instalasi sanitasi dan fasilitas medis. Mereka adalah para pengungsi yang baru-baru ini datang dari tanduk Afrika.

“Banyak dari mereka yang menjadi korban agen perekrutan dan perdagangan manusia. Padahal mereka melakukan perjalanan itu untuk keluar dari kemiskinan di kampung halamannya. Namun, mereka terjebak di Arab Saudi. Sebagian akibat dari pandemi. Sebagian lagi akibat reformasi tenaga kerja yang diperkenalkan tahun lalu oleh Muhammad bin Salman. Karena itu dia harus bertanggung jawab atas kondisi tidak manusiawi yang dialami orang-orang ini,” tulis situs tersebut.

Tingkat bunuh diri, penyakit mental, selain penyakit lain, telah mengakar di antara para tahanan. Namun, terlepas dari kondisi yang mengerikan ini, malah rencana segera untuk mendeportasi mereka dibatalkan. Mereka membiarkan orang-orang tersebut menderita dalam kondisi paling menyedihkan, lebih dari seratus orang dikumpulkan dalam satu ruangan.

“Apalagi sikap agung Saudi tampak dalam pembagian air dan makanan yang hanya diberikan kepada jemaah haji dan umrah. Dampaknya, orang-orang ini semakin merasakan tidak manusiawi dengan akses yang sangat terbatas terhadap air, dan hanya diberi sepotong roti di pagi hari, serta sedikit nasi pada saat makan malam,” beber situs tersebut.

Foto satelit menunjukkan ada beberapa bangunan yang menampung para migran tidak berdokumen di Shumaisi yang berada dekat Makkah al-Mukarramah, dan Jazan sebuah kota pelabuhan di dekat Yaman. Masing-masing berpotensi menampung ribuan orang.

“Mereka yang telah mengunjungi Kerajaan kemungkinan besar telah melihat rasisme yang jelas di balik sistem dua tingkat, yang diberlakukan pada orang Afrika dan Asia Selatan, mulai dari cara mereka diproses pada saat kedatangan, hingga lokalisasi, perumahan dan hostel yang dialokasikan untuk mereka. Ada perbedaan besar dalam perlakuan dan kesempatan kepada mereka dibandingkan kepada orang Arab, dan siapa pun yang berasal dari Barat,” beber situs itu.

Sesungguhnya, lanjut situs tersebut, di bawah kapitalisme Barat ini, rasisme adalah endemik, dan terjalin dalam sistemnya. Ia hadir di setiap lapisan masyarakat dan berakar pada nilai dan dinamika sosial negara nasionalisme, bagaimanapun anti rasisme itu disembunyikan. Rasisme ini disembunyikan di balik multikulturalisme dan slogan-slogan tentang kesempatan yang sama. Namun, setiap orang kulit berwarna tahu bahwa klaim tinggi ini gagal total ketika benar-benar diuji melalui pengadilan, polisi dan tenaga kerja.

Demikian pula, Saudi sebagai negara nasionalis, mengikuti gagasan yang menempatkan keuntungan diri di atas semua gagasan yang melibatkan moral dan kemanusiaan terhadap populasi migrannya.

“Sungguh, agenda nasionalisnya telah menentukan kebijakan rasisnya, kebencian dan sikap merendahkan pada elit yang berkuasa terwujud sebagai untaian kapitalisme yang terbuka. Hal inilah yang menjelaskan berbagai pelanggaran dan pelecehan yang tak terhitung jumlahnya terhadap para pekerja laki-laki. Juga penyiksaan dan pembunuhan para pengasuh dan pembantu perempuan, yang tidak dihukum,” pungkasnya.