Kashmir Tersesat dalam Kecanduan Narkoba
Pernyataan seorang menteri federal kepada parlemen India yang menyebut ‘hampir satu juta orang (delapan persen) penduduk Jammu dan Kashmir menggunakan obat-obatan tertentu, termasuk ganja, opioid, atau obat penenang’, menunjukkan ketersesatan pemuda Jammu dan Kashmir dalam gelapnya kecanduan narkoba tanpa cahaya Khilafah.
“Pemuda (Jammu dan) Kashmir tersesat dalam gelapnya kecanduan narkoba tanpa cahaya Khilafah,” ungkap Aktivis Hizbut Tahrir Imrana Muhammad sebagaimana dilansir hizb-ut-tahrir.info, Sabtu (10/6/2023).
Pasalnya, jelas Imrana, korupsi dan kerjasama aparat penegak hukum dengan para pengedar narkoba menjadi masalah besar (sehingga tingginya peredaran narkoba) di kawasan yang sudah dilanda kekacauan iklim politik akibat perang antara India dan Pakistan tersebut.
Makanya, terang Imrana, obat untuk mimpi buruk penyakit sosial ini adalah sistem yang stabil dan kuat yang menghilangkan kebebasan para penjahat untuk menjalankan negara, termasuk para politisi karier yang menjadikan kepentingan pribadi sebagai motif utama bagi kekuasaan mereka.
Sistem yang stabil dan kuat tersebut tiada lain adalah Khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kaaffah yang dengan tegas mengharamkan narkoba. Alhasil, tidak ada toleransi apalagi menjadikan narkoba sebagai alat ‘reakreasi’. “Narkoba dan minuman keras adalah haram dan tidak ada ruang untuk penggunaan ‘rekreasi’,” tegasnya.
Menurut dia, hukuman keras terhadap perdagangan narkoba dan penggunaannya akan diterapkan di dalam Khilafah bersama dengan sistem pendidikan komprehensif yang mengajarkan produktivitas dan iman.
“Sistem ekonomi (Islam) juga akan menghilangkan dilema ekonomi (yang saat ini terjadi) yang melahirkan pengangguran dan kemiskinan akibat dari kebijakan pengelolaan wilayah yang buruk,” jelasnya.
Imrana juga menyebut, keterbatasan sumber daya LSM yang bekerja di daerah tersebut (untuk memberantas narkoba) hanyalah perban pada kanker aktif (bila) tanpa agama Islam yang mengobati penyakit dalam kehidupan.
